Ditemukan 5187 data
1.BONAVANTURA TYANDUS
2.H, ALMIZAR, B,Sc
Tergugat:
1.PT. Nindya Karya .Persero. Wilayah III Kalimantan
2.EDISON
138 — 39
Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat, bahwa kewenanganatau kekuasaan mengadili perkara dari Suatu pengadilan daerah adalahdomisili pilihan yang telah ditentukan dalam Perjanjian (distribution ofauthority), yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan.Eksistensi penyelesaian perselisinan (ketentuan domisili pilinan forum)yang terdapat di dalam Pasal 15 Perjanjian Pemborongan (Vide Bukti TI 1)dihubungkan dengan ketentuanketentuan Pasal 118 ayat 4 Herzien InlandschReglement (HIR), adalah sebagai berikut
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
135 — 68
DALAM REKONVENSIA.Bahwa berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)Pasal 132a Ayat (1) menyatakan:(1) Dalam tiaptiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutanbalik, kecuali:Lsbila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedangtuntutan balik itu mengenai dirinya sendin, atau sebaliknya;bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhakmemeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihanitu;dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.Halaman
Terbanding/Tergugat I : PT INDAH PESONA BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. WADHE PUTRA NUSANTRA
128 — 56
Bahwa dasar hukum pengajuan suatu Gugatan Rekonvensi merujuk padaketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) Herzien InlandschReglement (HIR) yang pada pokonya menyatakan bahwa:Pasal 132a ayat (1) HIR:Dalam tiaptiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik.Pasal 132b ayat (1) HIR:(1) Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersamasama denganjawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan.4.
1.NY. LANNY PUDJIATI
2.IRVAN SUGIARTO
3.dr. FELICIA SUGIARTO
4.WENDY SUGIARTO
Tergugat:
1.Ny.THERESIANA HERAWATI
2.NY. ELIZABETH SRI INDRAWATI,SH alias SRI INDRAWATI THIO
3.DJOENAEDY
4.YENNY DWIWATI
5.FERRY SANTOSO
6.GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.Ny. RATNA KUSWATI
2.NY. HERTANTI PINDAYANI,SH
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
145 — 40
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.40.Sebagaimana dikutip dari buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. dijelaskan bahwa pada
122 — 69
akan Majelis Hakim pertimbangkanbersama dengan gugatan rekonvensi lainnya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 yang secara formil dan materil akandipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P5, dan P.8, merupakan aktaautentik dengan nilai kKekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig enbindende bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, makaberdasarkan ketentuan Pasal 165 Herzien
1.PT Aserra Capital,
2.PT Aserra Mineralindo Investama dahulu PT Aserra Sejahtera Investama
Tergugat:
1.PT Asia Pacific Mining Resources,
2.PT Citra Lampira Mandiri,
3.Thomas Azali,
4.Ruskin,
5.Emmanuel Valentinus Domen,
6.Helmut Hermawan,
1388 — 1000
Secara relatif, Gugatan in casu diajukan melalui Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aHalaman 2 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pat.G/2020/PN Jkt.Sel3.4.5.quo, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Herzien InlandschReglement HIR / Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Rechtreglement voorde Buitengewesten RBg sebagai berikut:1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaanpengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaanyang
1.PT Senapati
2.PT Insight Investments Management
Tergugat:
Ny. Masitoh
Turut Tergugat:
Tn. Haminanto Adi Nugraha
313 — 202
Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih DahuluMengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti Surat autentikatau surat tulisan tangan (hanschrift) yang tidak dibantah kebenarantentang isi dan tanda tangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 191 ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten, Pasal 54 dan Pasal 57Reglement Op De Rechtsvordering, dan SEMA No. 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) danProvisionil
92 — 22
Juncto Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnyadisingkat HIR) yang menentukan : "Akta otentik, yaitu suatu surat yangdibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untukmembuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak danahli waris masingmasing serta sekalian orang yang mendapat hak darinyatentang segala hal yang disebut di dalam urat itu dan tentang hal yangtercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebutterakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan
1.ARIE SHINTIAWATI
2.SIN SIN SHINTA
3.TJHWA, FANNY DESSY IRAWATI
4.YANAGA KAIS KURNIAWAN
Tergugat:
Ny. ERLIS DEWI OKTAVIANA
185 — 68
; Mengingat, ketentuan pasalpasal dalam Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Burgerlijk Wetboek (BW), Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangundangan yang bersangkutanlAINNY j 22 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nen nnn neeMENGADILIDALAM KONVENS 772 222222 ne nnn nnn e ==Dalam EkseDSi 7222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene Menolak eksepsi Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkata 22020202 202 22 Mengabulkan
95 — 127
Bukti T13 Foto rumah kontrak yang mewah yang ditempati bersamaPemohon dan Termohon setelah menikah yang beralamat di Jalanpendidikan.Bahwa Terhadap semua bukti foto T4 sampai dengan bukti fotoT13 yangdiajukan oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi secara tegas menolakdan membantah semua bukti yang diajukan Termohon konvensi, dengan alasansebagai berikut;Bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan olehundangundang, diatur dalam Pasal 164 HIR (Herzien Inlsndsch Reglement),284 RBg (
89 — 14
.;24.Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh buktibukti otentik yangtidak terbantahkan keterangannya, maka patut dan beralasan hukumkiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan /Majelis Hakimdengan merujuk Pasal 180 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Pasal 191 Ayat (1) Reglement Voor de Buitengevesten (RBG),Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), danSEMA Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaarbij voorraad) dan Provisionil, serta Surat Edaran
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
209 — 61
tanpamemerlukan gugatan terlebin dahulu kepada Debitur, Undangundangmemberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari caragugatan, yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang Notariil ;Gatot Supramono,SH,M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan TinggiBanjarmasin 2010 sekarang, dalam bukunya berjudul PerjanjianUtang Piutang, Ctk.Ke2 Juni 2014, Penerbit Kencana, PrenadamediaGroup, hilm.37 (Tiga puluh tujuh) dinyatakan : Surat Pengakuan Hutang Dasar Hukum Surat Pengakuan Hutang diatur dalam hukum acara perdata HIR(Herzien
Juni 2014, Penerbit Kencana,Prenadamedia Group, hlm.37 (Tiga puluh tujuh) dinyatakan : Surat Pengakuan Hutang Dasar Hukum Surat Pengakuan Hutang diatur dalam hukum acara perdata HIR(Herzien Inlandsch Reglement) atau Reglemen Indonesia Diperbarul(RID), untuk di luar pulau Jawa dan Madura berlaku Reglemen UntukTanah Seberang yaitu RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) dandijumpai pula dalam UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Dalam HIR, ketentuan mengenai Surat Pengakuan Hutang diketemukandalam
I MADE PARTASUNIA
Tergugat:
1.NI WAYAN EKAWATI
2.NI LUH ANJANI RUSMINI
3.I GEDE WIBAWA
4.I PUTU DEDHY ARINBAWA
5.NI MADE RAI MARGAWATHI, SH
6.Kantor Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Gianyar
227 — 114
Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 56 Tergugat , Il, Ill dan IVtolak dengan tegas karena uitvoerbaar bij voorraad hanya dapatdilaksanakan dalam keadaan khusus, dan jelas jelas putusan uitvoerbaarbij voorraad itu dilarang untuk dikabulkan sebagaimana terurai dalampasal 180 ayat 1 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan pasal 191 ayat1 Reglement voor Buitengewesten (RBG) dan juga dalam pasal 54 danHalaman 50 dari 106 HalamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ginpasal 57 Reglement op de Rechtsvordering
261 — 466
Ketentuan mengenai SuratKuasa Khusus yang lazimnya disebut bijzondere schriftelijke Machtiging,diatur dalam Pasal 123 HIR (Het Herzien Indlandsch Reglement), yangmengatur sebagai berikut:Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorangkuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untukitu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir penggugat juga dapat memberikuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisandengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan
Terbanding/Tergugat I : H Zaenal Abidin Sahari Alias Z Abidin Sahari
Terbanding/Tergugat II : Muhamad Noval Haikal alias Haikal
Terbanding/Turut Tergugat I : Sobirin
Terbanding/Turut Tergugat II : Dra. Yurina Surtanti
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Legok Gunung
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : Nurkhamidah
94 — 55
Penggugat tetapdipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding,maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadaPembanding semula Penggugat I, sedangkan untuk di tingkat bandingditentukan dalam amar putusan di bawah ini;Mengingat PasalPasal dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien
151 — 92
Hal ini secarategas dan jelas dinyatakan dalam paragraf 36 halaman 14 Gugatan yangTergugat kutip sebagai berikut:...diletakkan dalam keadaan sita jaminan (revindicatoir) sampai denganadanya putusan atas perkara a quo:78.Bahwa berdasarkan Pasal 226 (1) dan (2) Herzien Inlandsch Reglement(Stbl.1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl. 1941 No. 44)(HIR),menjelaskan bahwa pemohon dari sita revindikator adalah pemilik dari barangyang hendak diletakkan sita jaminan.
Terbanding/Tergugat I : Tongoni Zebua Alias Ama Romi Zebua
Terbanding/Tergugat II : Idami Gea Alias Ina Jeni Gea
Terbanding/Tergugat III : Belego Laowo Alias Ama Linus Laowo
Terbanding/Tergugat IV : Juriana Telaumbanua
Terbanding/Tergugat V : Riamni Laowo
Terbanding/Tergugat VI : Putra Serius Laowo
Terbanding/Tergugat VII : Aroziduhu Zebua Alias Ama Krisman Zebua
Terbanding/Tergugat VIII : PT.Bank Sumatera Utara Cq.PT.Bank Sumut Cabang Gunungsitoli
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias
Terbanding/Turut Tergugat II : PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gunungsitoli
66 — 41
Bahwa beranjak dari pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad baik yangharus dilindungi oleh hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 200 ayat(11) Herzien Iniandsch Reglemen t (HIR) dan Pasal 218 ayat (2)Rechtsreg/ementvoor de Buitengewesten (RBG), dalam hal tereksekusienggan untuk meninggalkan barang tidak bergerak yang telah dijual lelang,maka Ketua Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Juru Sita, agarbarang tersebut dapat ditinggalkan dan dikosongkan oleh si tereksekusi;16.
166 — 20
Dasar hukum atas larangantersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 danPasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta danProvisionil.Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut
78 — 51
Bahwa istilah Turut Tergugat (biasa disebut juga Turut Termohon) tidakdapat ditemukan dalam peraturan hukum acara perdata Indonesiapeninggalan kolonial Belanda, yang tersebar di Herzien InlandschReglement (HIR)/Reglement voor de Buitengewesten (RBG) danReglement op de Rechtvordering (RV), yang sampai saat ini masihberlaku sebagai hukum positif.3.
Pembanding/Tergugat VIII : POPY SOFIAH SOFYAN SH.
Terbanding/Penggugat I : YAYASAN KAWALUYAAN dalam hal ini di wakili oleh ALISAR dan VC SOFIAN LIMARTO
Terbanding/Penggugat II : Drs. JOHANES MARINUS LUNEL
Terbanding/Penggugat III : dr. ADJITIJO ARGOSELO AMIDJOJO
Terbanding/Penggugat IV : JEANNETTE INDRAWAHYANTI LAKSMONO, S.H.
Terbanding/Penggugat V : dr. JUDIANTI KODIJAT
Terbanding/Penggugat VI : SOESILO GADROEN
Terbanding/Penggugat VII : LANNY TUMEWU
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. LEONARDI SUMAWIDJITA
Terbanding/Turut Tergugat III : AGUS TOM KURNIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ESTER TEDJA
Turut Terbanding/Tergugat II : CHANDRA SUHERMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : JAMES NANGOI
Turut Terbanding/Tergugat IV : OEY OBOR WIRIA
Turut Terbanding/Tergugat V : FLORENCE NATALIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TAN SIAW KIAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : LIAUW SIN JU JESIS
156 — 122
Bahwa apabila kita melihat amar tersebut (angka 9) apabila benar padahaltidak (quod non) seperti amar putusan u/tvoerbarr bij voorraad, sedangkanPutusan dengan amar uitvoerbarr bij voorraad haruslah ada ijin dari KetuaPengadilan Tinggi Jawa barat dan pelaksanaannya haruslah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 180 ayat (1)Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor deBuitengewesten (RGB), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeHalaman 9 dari 126