Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 12-08-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 12/G/2018/PTUN.Smg.
Tanggal 26 Juni 2018 — Ny. SETIAWATI Melawan I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II.YAYASAN WIYATA DHARMA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. SUDIRMAN, MM.
109 — 46
  • Bahwa tanpa bermaksud memasuki pokok perkara, perlulah kami singgung sedikitagar menjadi jelas, kalau Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkaraini, yakni sejak tahun 1988 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10 luas 6.270 M2Halaman 43 dari 80 hal Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG.a/n Budi Harsono (suami Penggugat) telah habis/berakhir dan langsung dikuasainegara, BUKAN dipecah sebagaimana didalilkan Penggugat.3.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 10 Maret 2016 — ADUL MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. TIM KURATOR PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk. (Dalam Pailit)
120 — 154
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugathalaman 2 point 4 sampai dengan halaman 3 point 7 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasamilik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah dijual kepadaTan Mei Lan dll.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 08-08-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 53/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 6 Desember 2017 — LACINONG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,JANUAR KWAN,.dk
162 — 83
  • Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut Peradilan Agamadi bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibah dan warisyang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya permasalahanmengenai titik singgung kKewenangan mengadili Peradilan Umum dan PeradilanTata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa di bidang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
227 — 84
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalamkasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatanperdata hak milik atau PMH.
    R dan anakanaknya, hak paraPenggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu(rechtsverwerking.3.1.2 Exceptio doli mail (exceptio doli presentis)Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung dan uraikan pada bagianEksepsi Error in Persona Surat Jawaban Tergugat tertanggal 5 Mei 2014ini, dengan merujuk apa yang menjadi ketentuan dari isi Pasal 1 danPasal 2 Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan PengelolaanHotel di Jalan ir. H.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 31-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 94/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 25 April 2017 — ABD. AZIS DG. LEO sebagai Penggugat Melawan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA sebagai Tergugat DAN : PT. SINAR GALESONG PERSADA diwakili oleh : Efendi Purnama Sebagai Terguigat II Intervensi
58 — 44
  • (vide bukti T1,T.IL.Invt26);Menimbang, bahwa terhadap titik singgung antara dalil yangbersifat keperdataan dan dalil yang bersifat sengketa tata usaha negara,menurut Majelis Hakim terhadap permasalahan tersebut harusdiselesaikan dengan pendekatan sistem hukum yaitu pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan peraturan.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
1.CHANDRA SENTOSA
2.SATA KARTA WINATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ASMIRAWATI
265 — 211
  • seluruhnya;Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat dikabulkanuntuk selurunnya dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi berada padapihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat maupunTergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 24-07-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 47/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 18 Juli 2017 — VREDDY. L A W A N 1. MASIM. 2. SURYANTO ARIEF. 3. SURI WIJAYA, SH. 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Tangerang.
71 — 36
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat.Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai apakah adanya hubunganhukum hak keperdataan dari kepemilikan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BATAM Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Btm
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
99 — 65
  • Sama halnya denganlingkungan peradilan TUN, dalam prakteknya sering terjadi titik singgungdengan peradilan umum;Bahwa Sulit memberikan batasan yang lengkap mengenai putusan TUNyang dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN, maksudnyasangat sulit menentukan keputusan TUN mana, yang masuk yurisdiksiperadilan TUN dan yang mana yang tidak, dimana masih sering terjadipermasalahan titik singgung kompetensi antara peradilan TUN danPeradilan Umum, yang merupakan problematik tersendiri yang perluterlebih
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 14 Desember 2015 — MUHAMMAD GUNTUR SUAIB MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM HAL INI DIWAKILI BUPATI TANGERANG
130 — 52
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 3point3.3sampai dengan 3.5 dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerja Sama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluknaga Nomor551
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2011 — Upload : 17-05-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 549/ PDT.G/2010 / PN.TNG
Tanggal 22 Agustus 2011 — Asmawinata Bin Limun, Cs lawan Sdr. Hendra. J, Cs
68 — 5
  • mempersoalkan prosedural tata kerja dariAdministrasi Negara yang telah melawan hukum yang dilakukan olehTergugat III, sehingga menimbulkan persoalan adanya kepentingan ParaPenggugat dirugikan akibat adanya perbuatan hukum dari ParaTergugat, hal ini diperkuat dalam Petitum Para Penggugat angka 222(dua), yang memohon untuk dilakukan pembatalan dan pemusnahan dariproduk Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;e Bahwa oleh karena materi dalam surat gugatan Para Penggugat sudahmenitik beratkan dalam titik singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 29-09-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 17 Januari 2018 — HJ. LAILATUL KAFTIAH, DKK MELAWAN CAMAT KECAMATAN RUMBAI-KOTA PEKANBARU, LURAH KELURAHAN AGRO WISATA, KECAMATAN RUMBAI-KOTA DAN MUHAMMAD TOAT NASUTION, JUMARI, ILYAS FUAD
88 — 54
  • tidak diterima;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan dayaberlakunya ke tiga objek sengketa tersebut sebagaimana yangdimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, tidak perlu untukdipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena tidak ada relevansinyauntuk dipertimbangkan disebabkan oleh gugatan Para Penggugat telahdinyatakan tidak diterima, dan terhadap permohonan a quo, haruslahdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Ir. H. SARIMUDA, MT, DK VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DK
87 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 491 K/TUN/2014Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara danMahkamah Konstitusi hal 1416);Bahwa berdasarkan uraian dan dalil hukum sebagaimana tersebut di atas,maka cukup alasan dan dalil hukumnya bila Objek Gugatan ParaPenggugat bukan merupakan objek (Keputusan Tata Usaha Negara) yangdapat digugat dan oleh karenanya kami memohon Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat;.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 22-06-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 162/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
Eddy Tan
Tergugat:
1.H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF
2.HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
3.MADI
4.ASHELFINE, SH,MH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
93 — 11
  • salah satu pihakserta Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkaitdengan pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakimakan mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketadalam pokok perkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatanpenggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimanayang menjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 76/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat : Ahli Waris KENNETH HIDAYAT FLORENCE WEN LAN WONG alias FLORANCE HIDAYAT
Terbanding/Penggugat : SALEH ALATAS Direktur PT DELTA ABADI SEJAHTERA
Terbanding/Turut Tergugat : SUHARTONO
56 — 45
  • 13Desember 2016)...Menimbang, bahwa dengan mencermati bunyi amar putusan tersebut diatas serta memperhatikan obyek tanah sengketa yang ditunjukkan olehPelawan, maka ada perbedaan terhadap areal obyek tanah sengketa;Menimbang, bahwa apabila tanah yang ditunjuk oleh Pelawan tersebutadalah bagian dari tanah Terlawan yang dimohonkan eksekusi (sebagaimanayang diterangkan oleh Termohon eksekusi) seharusnya ada titiksinggungdalambatasbatas tanah tersebut, namundalamhaliniMajelis Hakimtidak melihat adanya titik singgung
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PEMALANG Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pml
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
1.Muhajirin
2.Wilarso
3.Wiharso
4.Siti Suprihatin
5.Fahrurozi
6.Muhamad Jidi
7.Asy'ari
8.Amsori
Tergugat:
8.Huni Sulistiowati
9.Supriyatno
Turut Tergugat:
9.Kantor Kelurahan Purwoharjo
10.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pemalang
64 — 7
  • suratbukti No. 667, luas 430 m2 atas nama Aspari tersebut diatas (Surat bukti P1)karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk melakukanpembatalan suatu SHM sebab hal tersebut merupakan kewenangan PTUNditinjau dari segi administrasi sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri hanyasebatas mengadili dalam masalah sengketa kepemilikan tanah obyek sengketasecara keperdataan tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanahsengketa tersebut sebagaimana dalam Yurisprudensi yang mengadili tentangtitik singgung
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Tanah
Putus : 01-03-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lmg.
Tanggal 1 Maret 2017 — 1. HIDAYAT IKSAN MANSUR, Tempat /Tanggal Lahir Lamongan, 01 Desember 1954, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Pendidikan S-1, Bertempat-tinggal di Drajat. RT. 001, RW. II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. SUCIPTO, Tempat /Tanggal Lahir Lamongan, 17 Juni 1956, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, dahulu bertempat-tinggal di Drajat. RT. 001, RW. II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sekarang bertempat-tinggal di Jalan Pahlawan No.235, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, disebut sebagai PENGGUGAT II. dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada YUSKARWALU, S.H., YAHYA WIJAYA, S.H., M.Kn. dan KUSNANDAR, S.H., Para Advokat - Konsultan Hukum beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A No. 5-7, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 13 Oktober 2016 dibawah Reg. No. 130/2016/ PN.Lmg, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT; Lawan: 1. LUKMAN HAKIM, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat-tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT I; 2. R. SUPI’I, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, bertempat-tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT II; 3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jatim cq. Bupati Pemerintah Kabupaten Lamongan cq. Kepala Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT III; 4. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jatim cq. Bupati Pemerintah Kabupaten Lamongan cq. Kepala Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cq. Kepala Desa Drajat, disebut sebagai TERGUGAT IV; dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada MAS’UD, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Mas’ud & Partners beralamat di Jl. Proyek No. 01 Brengkok, Brondong, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, dan tanggal 3 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Oktober 2016 dibawah Reg. No. 135/2016/ PN.Lmg dan tanggal 7 Nopember 2016 dibawah Reg. No. 142/2016/ PN.Lmg dan No. 143/2016/ PN.Lmg, untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai PARA TERGUGAT;
180 — 77
  • pedomani oleh majelis hakim sehingga pengajuangugatan comdemnatoir tersebut layak untuk dikabulkan sebagaimanapertimbangan majelis diatas;Menimbang, petitum ke3 adalah untuk menyatakan putusan perkara inidapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Perlawanan(verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) maka majelismempertimbangkan oleh karena adanya perbedaan putusan dari lingkupPeradilan Umum dengan lingkup Peradilan Agama mengenai obyek yangdisengketakan dalam area titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — I. DANA PENSIUN BANK BUKOPIN, DKK VS I. BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI), DKK
263 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang salah dalam menerapkan hukum, oleh karenamenerapkan hukum yang salah ini, halmana ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30Tahun 1999, seolaholah sejalan dan identik dengan ketentuan Pasal 50Peraturan dan Acara BAPMI, maka terbukti secara hukum bahwa Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum, mengingat bunyi ketentuan Pasal 50Peraturan dan Acara BAPMI dengan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun1999 sama sekali tidak sejalan, tidak sama bunyinya dan tidak identik,BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK ADA TITIK SINGGUNG
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
ABDUL RAHMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
SUTOYO AL JEMU
182 — 80
  • sengketa in /itis dan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untukseluruhnya;Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalahpihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
1.LILIANA CHANDRA
2.CHANDRA SENTOSA
3.ARBAIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZAIDIR. H.
254 — 213
  • untukseluruhnya;Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat dikabulkanuntuk seluruhnya dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi berada pada pihakyang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat maupun Tergugat IIIntervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 20/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penggugat:
1.ABDUL AZIS KADIR
2.Dra. SUHARTINI
3.SYAMSUAR SALEH, S.IP
4.ABD. KADIR, S.Ag.,S.H
5.ROHANI
6.ADI PUTRANTO, SM.HK., S.H
7.FARIDA ARYANI SYAM
8.SITI RAFIAH HAMZAH
9.RAHMATIA DAUD
10.HAMSYAH SAMAUNA
11.M. HASYIM
12.DARMAWATI, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
1.Hj. SURIANI SAAD SALEH
2.Hj. RAMDIANA
3.MULIATI, SE
4.MULIADI BAHARUDDIN
5.ROBIANSYAH
6.DESY ARIYANTI, SE
92 — 48
  • ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Sertipikat Tanahmenjadi Objek Sengketa yang dipersengketakan, terdapat titik singgung denganPeradilan Umum, namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan tentang hakkeperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Sertipikat oleh kantorpertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangandengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat, sehingga HakimPengadilan Tata Usaha Negara harus jeli dengan