Ditemukan 1138 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2691 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI VS PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA,
289 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga permohonan kasasi yangdiajukan dalam perkara ini telah sah dan valid menurut hukum (wettig envalideren, lawful and valid);C.KEBERATAN DAN ALASANALASAN PERMOHONAN KASASI /NCASUSebagaimana yang pemohon kasasi singgung di atas, alasan yangmendasari permohonan kasasi adalah: kesalahan penerapan ataupelanggaran hukum yang melekat dalam putusan a quo.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 94/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : 1. H. SUROTO, SH. ; 2. RADIANSYAH, SH, MHum. ; 3. MUHAMMAD AMIN, SH. ; 4. RADEN EDDY HARYADI, SH, MHum. ; 5. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH. ; 6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : H. SUROTO, SH. ; SUHARTO, RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; M. MUSLIM QODRATULLAH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH. ; EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH.
Terbanding/Penggugat I : ABDUL BUCHAIRI
Terbanding/Penggugat II : BAMBANG ISMUDIARTO
Terbanding/Penggugat III : DARTO SUPARNO
Terbanding/Penggugat IV : EDY SUMARDI
Terbanding/Penggugat V : JUMADI
Terbanding/Penggugat VI : KASTURI
Terbanding/Penggugat VII : MOH. JAENI
Terbanding/Penggugat VIII : MANTO
Terbanding/Penggugat IX : M. SUMITRO
Terbanding/Penggugat X : Giman
Terbanding/Penggugat XI : Reban
Terbanding/Penggugat XII : SUMARJO
Terbanding/Penggugat XIII : SUTRISNO
Terbandin
94 — 85
  • sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuurlibel), karena gugatan yang demikian dalam praktek beracara dapatdibenarkan;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan ParaTerbanding semula Para Penggugat, lebin tepat diartikan sebagai suatugugatan wanprestasi Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap ParaHalaman 46 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMRTerbanding semula Para Penggugat dari pada gugatan perbuatan melawanhukum oleh penguasa yang mempunyai titik singgung
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama
Register : 23-11-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Bn
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 20
  • pemberitahuanterlebin dahulu kepada saya, maka pada hari Senin Tanggal 11 Januari2016 via sms saya minta suami menjemput saya bada Isya di rumahuntuk jalan berdua pakai mobil barunya, suami menyanggupinya.Ditengah hujan gerimis suami menjemput saya, alhamdulillah suamimentraktir saya (Seingat saya pertama dan terakhir selama pernikahankami) makan sate pak Lihan di belakang mesjid Jamik, kemudiandilanjutkan dengan berjalan mengendarai mobil Ssuami menyusuri pantai.Selama dalam perjalanan sedikit saya singgung
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
203 — 84
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalamkasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatanperdata hak milik atau PMH.
    R dan anakanaknya, hak paraPenggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu(rechtsverwerking.3.1.2 Exceptio doli mail (exceptio doli presentis)Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung dan uraikan pada bagianEksepsi Error in Persona Surat Jawaban Tergugat tertanggal 5 Mei 2014ini, dengan merujuk apa yang menjadi ketentuan dari isi Pasal 1 danPasal 2 Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan PengelolaanHotel di Jalan ir. H.
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PEMALANG Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pml
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
1.Muhajirin
2.Wilarso
3.Wiharso
4.Siti Suprihatin
5.Fahrurozi
6.Muhamad Jidi
7.Asy'ari
8.Amsori
Tergugat:
8.Huni Sulistiowati
9.Supriyatno
Turut Tergugat:
9.Kantor Kelurahan Purwoharjo
10.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pemalang
54 — 7
  • suratbukti No. 667, luas 430 m2 atas nama Aspari tersebut diatas (Surat bukti P1)karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk melakukanpembatalan suatu SHM sebab hal tersebut merupakan kewenangan PTUNditinjau dari segi administrasi sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri hanyasebatas mengadili dalam masalah sengketa kepemilikan tanah obyek sengketasecara keperdataan tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanahsengketa tersebut sebagaimana dalam Yurisprudensi yang mengadili tentangtitik singgung
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 22-06-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 162/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
Eddy Tan
Tergugat:
1.H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF
2.HERMAN HADI, SmHk Als HERMAN LELEK BIN KROMO HADI
3.MADI
4.ASHELFINE, SH,MH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
88 — 11
  • salah satu pihakserta Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkaitdengan pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakimakan mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketadalam pokok perkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatanpenggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimanayang menjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Tanah
Putus : 01-03-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lmg.
Tanggal 1 Maret 2017 — 1. HIDAYAT IKSAN MANSUR, Tempat /Tanggal Lahir Lamongan, 01 Desember 1954, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Pendidikan S-1, Bertempat-tinggal di Drajat. RT. 001, RW. II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. SUCIPTO, Tempat /Tanggal Lahir Lamongan, 17 Juni 1956, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, dahulu bertempat-tinggal di Drajat. RT. 001, RW. II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sekarang bertempat-tinggal di Jalan Pahlawan No.235, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, disebut sebagai PENGGUGAT II. dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada YUSKARWALU, S.H., YAHYA WIJAYA, S.H., M.Kn. dan KUSNANDAR, S.H., Para Advokat - Konsultan Hukum beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A No. 5-7, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 13 Oktober 2016 dibawah Reg. No. 130/2016/ PN.Lmg, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT; Lawan: 1. LUKMAN HAKIM, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat-tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT I; 2. R. SUPI’I, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, bertempat-tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT II; 3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jatim cq. Bupati Pemerintah Kabupaten Lamongan cq. Kepala Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, disebut sebagai TERGUGAT III; 4. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jatim cq. Bupati Pemerintah Kabupaten Lamongan cq. Kepala Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cq. Kepala Desa Drajat, disebut sebagai TERGUGAT IV; dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada MAS’UD, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Mas’ud & Partners beralamat di Jl. Proyek No. 01 Brengkok, Brondong, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, dan tanggal 3 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Oktober 2016 dibawah Reg. No. 135/2016/ PN.Lmg dan tanggal 7 Nopember 2016 dibawah Reg. No. 142/2016/ PN.Lmg dan No. 143/2016/ PN.Lmg, untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai PARA TERGUGAT;
170 — 77
  • pedomani oleh majelis hakim sehingga pengajuangugatan comdemnatoir tersebut layak untuk dikabulkan sebagaimanapertimbangan majelis diatas;Menimbang, petitum ke3 adalah untuk menyatakan putusan perkara inidapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Perlawanan(verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) maka majelismempertimbangkan oleh karena adanya perbedaan putusan dari lingkupPeradilan Umum dengan lingkup Peradilan Agama mengenai obyek yangdisengketakan dalam area titik singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 76/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat : Ahli Waris KENNETH HIDAYAT FLORENCE WEN LAN WONG alias FLORANCE HIDAYAT
Terbanding/Penggugat : SALEH ALATAS Direktur PT DELTA ABADI SEJAHTERA
Terbanding/Turut Tergugat : SUHARTONO
51 — 43
  • 13Desember 2016)...Menimbang, bahwa dengan mencermati bunyi amar putusan tersebut diatas serta memperhatikan obyek tanah sengketa yang ditunjukkan olehPelawan, maka ada perbedaan terhadap areal obyek tanah sengketa;Menimbang, bahwa apabila tanah yang ditunjuk oleh Pelawan tersebutadalah bagian dari tanah Terlawan yang dimohonkan eksekusi (sebagaimanayang diterangkan oleh Termohon eksekusi) seharusnya ada titiksinggungdalambatasbatas tanah tersebut, namundalamhaliniMajelis Hakimtidak melihat adanya titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 14 Desember 2015 — MUHAMMAD GUNTUR SUAIB MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM HAL INI DIWAKILI BUPATI TANGERANG
122 — 47
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 3point3.3sampai dengan 3.5 dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerja Sama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluknaga Nomor551
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BATAM Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Btm
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
91 — 62
  • Sama halnya denganlingkungan peradilan TUN, dalam prakteknya sering terjadi titik singgungdengan peradilan umum;Bahwa Sulit memberikan batasan yang lengkap mengenai putusan TUNyang dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN, maksudnyasangat sulit menentukan keputusan TUN mana, yang masuk yurisdiksiperadilan TUN dan yang mana yang tidak, dimana masih sering terjadipermasalahan titik singgung kompetensi antara peradilan TUN danPeradilan Umum, yang merupakan problematik tersendiri yang perluterlebih
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 13-09-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 3 April 2013 — HENDRAWAN SUBIANA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, ARIK WAHYU PRABANDARI
63 — 108
  • SPPT. 32.03.121.005.0100507.0, atas namaHendrawan Subiana sebesar Rp.12.289.782 (fotocopy sesuaidengan aslinya) ; = 2202 no nnn ne nanoBukti P15 : Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TataUsaha Negara Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung R.I, Sub Babtentang titik Singgung antara Pengadilan TUN dengan PengadilanNegeri, knususnya halaman 79 (fotocopy sesuai dengan Foto copy ) ;Bukti P16 : Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991, tentangPetunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 01-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 140/PDT/2019/PT MND
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
158 — 839
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya sulit umpamanya. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dan pula tidak diputuskan ataudinyatakan apakah eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II diterimaatau ditolak, maka selayaknya Putusan Nomor : 465/Pdt.G/2016/Pn.Mnddalam perkara a quo kurang cukup Pertimbangan Hukumnya (OnvoldoendeGemetiverrd).
    Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutankedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitumpamanyaBahwa dengan tidak dipertimbangkannya dan pula tidak diputuskan ataudinyatakan apakah eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat IIditerima atau ditolak, maka selayaknya Putusan Nomor465/Pdt.G/2016/PN.Mnd dalam perkara a quo kurang cukup PertimbanganHukumnya (Onvoldoende Gemetiverrd).
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 12-08-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 12/G/2018/PTUN.Smg.
Tanggal 26 Juni 2018 — Ny. SETIAWATI Melawan I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II.YAYASAN WIYATA DHARMA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. SUDIRMAN, MM.
106 — 44
  • Bahwa tanpa bermaksud memasuki pokok perkara, perlulah kami singgung sedikitagar menjadi jelas, kalau Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkaraini, yakni sejak tahun 1988 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10 luas 6.270 M2Halaman 43 dari 80 hal Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG.a/n Budi Harsono (suami Penggugat) telah habis/berakhir dan langsung dikuasainegara, BUKAN dipecah sebagaimana didalilkan Penggugat.3.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 08-08-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 53/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 6 Desember 2017 — LACINONG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,JANUAR KWAN,.dk
152 — 75
  • Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut Peradilan Agamadi bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibah dan warisyang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya permasalahanmengenai titik singgung kKewenangan mengadili Peradilan Umum dan PeradilanTata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa di bidang
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 10 Maret 2016 — ADUL MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. TIM KURATOR PT. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk. (Dalam Pailit)
112 — 146
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugathalaman 2 point 4 sampai dengan halaman 3 point 7 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasamilik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah dijual kepadaTan Mei Lan dll.
Pengadilan PA BOYOLALI Perdata Agama
Register : 04-11-2020 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PA BOYOLALI Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Bi
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 51
  • DALAM EKSEPSIKompetensi / Kewenangan AbsolutBahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas eksepsi KompetensiAbsolut;Bahwa pada Rakernas 1985 Mahkamah Agung tanggal 2123 Maret 1985tentang Titik Singgung Yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Agama,antara lain telah diputuskan: Apabila terjadi perbedaan agama antara Pewarisdengan Ahli Waris, yang diberlakukan adalah hukum waris yang berlaku bagi siPewaris:Hal. 17 dari 72 hal.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.MAY SETIAWATI
2.EROSA YUNI PRISTIANTO
3.Djoko Setyobudi
4.SRI SETYANINGSIH
5.DIAN SRI SETYO KURNIAWATI
6.IKA RIMBAWANI
7.HERU SUPRIYADI
8.SUGENG PRIYOHANDOKO
9.SURIS AHMADI
10.IDA HARIYANI
11.DONNY NURDIANSYAH
12.ADI PANI
13.MOEDJATI ROMLAH
Tergugat:
1.INDRA WINOTO
2.PT. BUMI MENARA INTERNUSA (BMI)
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG
2.KEPALA KANTOR KECAMATAN DAMPIT
3.KEPALA KANTOR KELURAHAN DAMPIT
441 — 137
  • Nomor 463 atas namaTergugat (bukti T I2 dan TT I1);Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang mana baikkuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan II serta kuasa Turut Tergugat menyatakan bahwa objek yang berdiri bangunan pabrik Tergugat II adalah objekyang dipersengketakan dalam perkara ini dengan demikian objek yang terteradalam bukti P3, P7, T Il 2, T I3, TT IL danTT 14 adalah objek tanah yang samayang berasal dari bukti P3 Letter C Nomor 202 atas nama Rasmi Rasti,;disamping itu pula titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-04-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 5 April 2016 — PT.KALLISTA ALAM, dalam hal ini diwakili oleh SUBIANTO RUSID
1157 — 1419 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari berbagai ranah hukum pidana, tata usahanegara/ adminitarsi negara, perdata terdapat titik taut atau titik singgung. SehinggaHal. 53 dari 61 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 29-09-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005 K/PDT/2017
Tanggal 29 September 2017 — NY. KHEMLANI RANI HASSARAM VS P. RAJKUMAR SINGH
89 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Termohon Kasasi jugaPemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinyatersebut pada pokoknya sebagai berikut:Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:Pendahuluan;Sebagaimana yang Pemohon Kasasi singgung
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 21 Juli 2014 — SOFYAN MAHADIN, ST
62 — 57
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan