Ditemukan 44280 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-03-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 15 Maret 2022 — PT INDRA SARI KENCANA VS WAHYU GUNAWAN
6529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDRA SARI KENCANA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 215/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 20 September 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Provisi:- Menolak gugatan provisi Penggugat tersebut;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
    342 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Putus : 31-01-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 31 Januari 2019 — PT. RAYA PADANG LANGKAT (PT. RAPALA) VS TAHAN SAGALA POLTAK (TSP) HAMONANGAN RAJAGUKGUK
6927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAPALA) tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 10 Oktober 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus disebabkan Pengunduran Diri Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan pasal 162 ayat (1) dan (2);3.
    45 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Register : 01-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HERMANSYAH
2.AGUS KURNIADI
3.ROZI RAHMAN
4.ACHMAD YANI
5.SAUKANI
6.BAHARUDDIN
7.SAMSUDIN
8.ANTUNG SYAIFULLAH
9.RAMADI
10.A G U S
11.MUHAMMAD HUSNI
Tergugat:
PT. NAWAKARA PERSADA NUSANTARA
7816
  • M E N E T A P K A N :

    • Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr;
    • Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu ;
    • Membebankan biaya
    64/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
Jaisangker Naidu
Tergugat:
CV. Alaska Prima Coal
730
  • M E N E T A P K A N

    • Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smr;
    • Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register yang berlaku untuk itu ;
    • Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 791.000.- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah
    7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Putus : 30-01-2024 — Upload : 03-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Tanggal 30 Januari 2024 — MARIEL AVERLINA HUTABARAT, S.E., alias MARIEL HUTABARAT lawan 1. PT. KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA, 2. PIMPINAN RUMAH SAKIT MARTHA FRISKA
149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., alias MARIEL HUTABARAT tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 22 Juni 2023;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II sejak tanggal 26 Juli 2020;3.
    59 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Putus : 14-06-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 14 Juni 2022 — PT. BPR KENCANA GRAHA VS AZRUL SYAFRI
9542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPR KENCANA GRAHA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg, tanggal 29 Desember 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 22 Oktober 2015;3.
    948 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Putus : 07-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Tanggal 7 Februari 2024 — PT A&P INDUSTRY INDONESIA lawan HERDIANA SURYADI
8356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 30 Agustus 2023;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan petitum subsidair Penggugat;2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sebesar Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus
    139 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Putus : 10-03-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — PT LUXCHEM INDONESIA VS YANUAR BUANA PAKSI
6331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT LUXCHEM INDONESIA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Agustus 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini di bacakan;3.
    263 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Putus : 24-08-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 24 Agustus 2023 — PT. CIPTATAMA GRIYA PRIMA VS SABAN AHMAD
9067 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CIPTATAMA GRIYA PRIMA, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg tanggal 2 Maret 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;3.
    873 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Register : 12-10-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 21 Februari 2022 — PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA
733377
  • Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;4. Menetapkan Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;5. Menghukum Pemohon PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.710.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
    412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst
Putus : 25-01-2018 — Upload : 10-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1407 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 25 Januari 2018 — 1. NUROHIM, DK VS 1. CV ADI JAYA ENGINEERING,, DK
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BASIRUN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tpg., tanggal 26 November 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Mengadili Dalam Putusan Sela: Menolak putusan sela Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2.
    1407 K/Pdt.Sus-PHI/2017
    Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 48/Pdt.Sus/2015/PN TPg.,tanggal 27 November 2015 Atau setidaktidaknya tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);Mengadili Sendiri dengan memutuskan:1. Menolak jawaban Termohon kasasi 2 (dahulu Tergugat 2) untukseluruhnya;2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi demi hukum menjadi pekerja/ouruhpada perusahaan Termohon Kasasi 2;Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1407 K/Pdt.SusPHI/20173.
Putus : 16-01-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Tanggal 16 Januari 2018 — WAHL CLIPPER CORPORATION VS HARRY SUDJONO
238169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
    terdapat suratsurat bukti baru (novum) yang bersifat menentukanyang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan dan belum pernah diajukansebelumnya serta terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyatakemudian Pemohon memohon putusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26Juli Nomor 444 K/Pdt.SusHKI/2016 dan Putusan Pengadilan NiagaJakarta Pusat tanggal 17 Desember 2015 Nomor 57/Pdt.Sus
Register : 08-12-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 56/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 3 April 2017 — IRAWANSYAH, Spd. vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
6623
  • ;Bahwa terhadap suratsurat keputusan dari Partai Hanura tersebutkemudian Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dan manaputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yaitue Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 154/Pdt.Sus/2014/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2014 Perkara Perdatakhusus antara Penggugat dengan DPP Partai Hanura, dkkyang dalam amar putusannya menyatakan Tuntutan provisidarl Penggugat tidak dapat diterima ;e Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 161 K/Pdt.SusParpol/2015, tanggal 1 April
    PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSumbawa Barat, Masa Jabatan 20142019 (Sesuai DenganSurat Pemberitahuan Putusan Nomor : 42/PDT.Sus.Parpol/ 2016/PN.Sbw, tertanggal 7 Desember 2016 (Sesuai DenganSurat Gugatan No.C3.105.MTBAss.Mtr.08.2016, tertanggal 23Agustus 2016 yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri SumbawaBesar dengan nomor Register: 42/Pdt.Sus.Parpol/ 2016/PN.Sbw,tertanggal 24 Agustus 2016 (Copy dari copy) ;Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 154/Pdt.Sus
    Bukti T15 :16.Bukti T1625Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 154/Pdt.Sus/2014/PN.Mtr, tanggal 12 Desember 2014 (Copy dariSalinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 161 K/Pdt.SusParpol/2015, tanggal 1 April 2015 (Copy dari copy) ;Putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPPHANURA) Nomor : 16/DKDPP HANURA/III/2016, tanggal 13 Maret2016 (Copy dari copy) ;Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDDIN DENNI, SE, MODELBB3, tertanggal 19 September 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;Surat
Putus : 11-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — AYU SUHARTINI VS PT. PICARIN JAYA ABADI
7565 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 130 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
    berkekuatan hukum tetap tersebutdalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada TermohonKasasi/Penggugat pada tanggal 13 September 2016, kemudian terhadapnya olehTermohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Februari 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 2 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 12/Srt.PK/Pdt.Sus
    Bahwa, perbedaan putusan tersebut dapat dilihat dalam amarnya pada masingmasing putusan sebagai berikut: Putusan Nomor 22/Pdt.Sus Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2015/PN.JKT.PST PHI/2015/PN.JKT.PSTMENGADILI MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat1. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian; untuk sebagian;2. Menyatakan Putus hubungan kerja 2. Menyatakan surat panggilan kerja 1, 2antara Penggugat dengan dan 3 Tergugat terhadap PenggugatTergugat terhitung sejak putusan tidak sah;ini dibacakan;3.
    Picarinjaya Abadi telah melakukankekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, hal ini dikarenakan Majelis Hakimperkara a quo telah memberikan pertimbangan putusan yang bertentanganantara satu putusan dengan putusan lainnya; Putusan Nomor 509 K/Pdt.Sus Putusan Nomor 697 K/Pdt.SusPHI/2015 PHI/2015 MENGADILI MENGADILI Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.SusPHI/2017 Menolak permohonan Kasasi dariPemohon Kasasi PT. Picarin JayaAbadi tersebut ;Membebankan biaya perkara kepadanegara.
Register : 22-08-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 12_Pdt_Sus_Pailit_2017_PN Niaga Smg
Tanggal 23 Oktober 2017 — - SOEPARNO HADI MARTONO - KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FI SABILILLAH
496375
  • PUTUSANNomor : 12 / Pdt.Sus Pailit / 2017 / PN Niaga SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:SOEPARNO HADI MARTONO , bertempat tinggal di : Ngerjopuro, RT / RW : 001 / 003 , KelurahanSlogohimo , Kecamatan Slogohimo , Kabupaten Wonogiri , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal :22 Mei 2017 , telah memberikan
    sebagaiSeeccaesescueseuceecesseacaesesasesesscacasscscessesaesceseucessesaeecasseasee cases cassesaeeneescatecsascescaeaeeceeseeeescatecaeaseeteeseees TERMOHON ;Pengadilan Niaga tersebut ,Setelah membaca berkas perkara ,Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ,TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang , bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal : 21 Agustus 2017 ,dan yang diterima terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang ,tanggal : 22 Agustus 2017 , dibawah register Nomor : 12 / Pdt.Sus
    ATAS PERMOHONANNYA SENDIRI MAUPUN ATAS PERMINTAAN SEORANG ATAULEBIH KREDITOR ;Menimbang , bahwa dalam permohonan pernyataan Pailit Nomor : 12 / Pdt.Sus Pailit /2017 / PN Niaga Smg ini, sebagaimana dimaksudkan dalam surat tanggal 21 Agustus 2017 ,Perihal Permohonan Pernyataan Kepailitan , diajukan oleh SEOPARNO HADI MARTONO , yangberdasarkan bukti surat bertanda : P 1 sampai dengan P 9 , terbukti merupakan nasabahnya (Kreditornya ) terhadap Termohon ( Deditor ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti
Putus : 19-06-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — EDI SUTRISNO SIMARMATA VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
7455 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 507 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    SUS/2013 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/PDT.SUS/2012 sertaputusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/PDT.SUS/2012, menegaskanbahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentangwanprestasi (ingkar janji).a.
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42K/Pdt.Sus/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Padt.Sus/ 2012,menegaskan bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketaHal. 14 dari 48 hal Put.
    Provinsi;sa orf oNPeraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu)Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturanperundangundangan apalagi Pasal 26 Undang Undang HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwaperaturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;Bahwa sebagai acuan (pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus
Register : 08-06-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107
  • Aldrian Pranajaya, lakilaki, lahir pada tanggal 09 Desember2013;2S: Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak 13 Agustus 2018 Tergugat ditahan oleh pihakkepolisian dikarenakan terlibat kasus penyalah gunaan narkotika sehinggaTergugat diponis dan mendapat hukuman penjara 6 (enam) tahun 6 (enam)bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.2765/Pdt.Sus/2018/PN.Lbp tanggal 17 Desember 2018 dan saat ini berada diLembaga Pemasyarakatan Kelas II B Siborongborong
Putus : 29-03-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 29 Maret 2021 — Dr. ELIZA VS PT SUMIA GEMILANG INDONESIA
7548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 289 K/Pdt.Sus-PHI/2021
    Membatalkan Putusan Nomor 125/Pdt.Sus/PHI/2020/PN Jkt. Pst;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 14/1/HRDSGI/VIII/ tertanggal 12 Agustus dengan cara mengundurkan diritelah sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat yangdiatus dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Perjanjian Kerja Waktu TertentuNomor 14/1/HRDSGI/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019;Halaman 5 dari 8 Hal. Put.
Register : 17-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA BARABAI Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Brb
Tanggal 13 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
329
  • Pdt.Sus/2016/PN.Brb. tanggal 8 Desember 2016 ,yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok lalu diberi kode P.3;4. Saksisaksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahmasingmasing bernama: 1. Saksi I dan 2.
Putus : 28-04-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 28 April 2016 — PT PARAMOUNT BED INDONDEIA VS PUTRA RAMDHAN, S.E
4828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 140 K/Pdt.Sus-PHI/2016
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Pdt.Sus/2012 tanggal24 Juli2012 yang pada pertimbangannya hukumnya Majelis HakimAgung berpendapat pada pokoknya sebagai berikut (Lampiran 11):..,Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapatdipertahankan lagi (disharmonis) maka sesuai asas yang ada dalamUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu alinea ke3 penjelasanumum yang menyatakan apabila salah satu pihak tidak lagimenginginkan hubungan kerja dilanjutkan maka hubungan kerja dapatdiputus;b.
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 173 K/PDT.SUS/2012 tanggal29 Mei 2012 yang pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agungberpendapat pada pokoknya sebagai berikut (lampiran 12):...Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapatkeserasian dan keharmonisan, oleh karenanya adalah beralasan diPHkK;c.
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/PDT.SUS/2012 tanggal11 Oktober 2012, pada pokoknya berpendapat bahwa (lampiran 13);Bahwa hubungan kerja tidak dapat dipertahankan lagi karenaPemohon/Tergugat sudah tidak bersedia lagi melanjutkan hubungankerja, maka putusan Judex Facti sudah tepat dalam penerapan hukumsesuai amar Putusan PHI a quo;Pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan prinsip disharmonistersebut juga tidak sesuai dengan Doktrin Hukum Perburuhan NasionalIndonesia, diantaranya pendapat