Sebesar Rp.2.000.000.000, (dua miliar rupiah) untuk keperluanpengurusan Agen Kapal, pengamanan dan biaya operasional lainnya.bahwa Dokumen Kapal yang sebelumnya Kapal dengan nama MVSenihas kemudian berubah nama menjadi MV Neha Djibouti adalahdiduga dilakukan oleh Terlapor, dan sebagai dasar saksi mengatakantelah terjadi pemalsuan dokumen Kapal MV Senihas adalah adanyasuratsurat Kapal MV.

Tigaef Teknik Utama, namun kenyataan pengawasandilapangan setelah Saksi Muh Tafrin,ST diangkatmenjadi Pejabat Pembuat Komitmen melakukan tenderulang karena menemukan ada pemalsuan dokumen sehinggadilakukan tender dan menjadi pemenang adalah CV.Modul Eka Cipta.e Bahwa dalam Perjanjian Kontrak Kerja pekerjaanPembangunan Jalan Sandi Tampara, Peningkatan JalanTampara Horua dan Pembangunan Jalan Lingkar Walobu Peropa spesifikasi teknik mengacu kepada tahun 2007karena spesifikasi tahun 2008 belum ada.e

FiorenaRoselvet Suryali adalah purchasing scrab total (besi) dari dalam negeri,Terdakwa Fenny Lusianti als Fenny sebagai kepala dan TerdakwaFiorena Roselvet Suryali sebagai stafnya;Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 334/Pid.B/2019/PN CkrBahwa ada tim melakukan sampling datadata dan diketahui adakeanehan pada invoice atau satu set datadata;Bahwa Para Terdakwa pernah Saksi panggil secara terpisah, lalu Saksisodori surat pengakuan dari para Terdakwa yang berisi pengakuanbahwa mereka bersalah melakukan pemalsuan

dokumen dan berjanjiakan mengembalikan uang tersebut, dan total uang masingmasingsebesar Rp. 1 milyar rupiah;Bahwa Terdakwa Fenny Lusianti gajinya sekitar Rp 11.000.000,00 Rp.12.000.000,00 sedangkan Terdakwa Fiorena Rosevbet Suryali gajinyasekitar Rp. 7.000.000,00 ;Bahwa datadata hasil audit tersebut Saksi dapatkan dari manajemen,karena saat itu dibentuk satu tim dan Saksi menandatangani barangbukti dikepolisian karena Saksi sebagai saksi pelapor;Bahwa Terdakwa Fenny Lusianti ada mengembalikan berupa

Dan masingmasing telah mempunyai dokumen (suratsurat) yangsah, dan tidak ada unsurunsur pemalsuan dokumen tersebut.

Nomor515 PK/Pdt/2017terbukti dalam 3 (tiga) tingkatan peradilan yang telah berjalan, sama sekalitidak memberikan kesan seakanakan tidak adanya pemalsuan dokumen/suratsurat yang sangat menentukan dalam suatu perkara perdata;Bahwa pemilik awal/pemilik asli (alm.

Bahwa selain itu Penggugat dalam memperjuangkan hakhak yang telahdirampas secara tidak wajar, maka pada tanggal 21 Desember 2019 tanggalyang bersamaan Penggugat telah melakukan langkah hukum Pidanadengan melakukan aduan di Kriminal Khusus pada Polda Jawa Tengahterkait dugaan tindak Pidana Rekayasa Pengalihan Kredit/Pinjaman yangdilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dan anak Penggugat atas namaFITRIA ULFA juga telah membuat aduan di Kriminal Knusus Polda JawaTengah terkait dugaan tindak Pidana Pemalsuan

Dokumen dan TandaTangan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II serta anak Penggugatatas nama LUTFIL ULINNUHA juga telah membuat aduan di KriminalKhusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan tindak Pidana yang dilakukanoleh Tergugat dan Terugugat II, maka untukitu seluruh laporan tersebut saattelah dilakukan proses pemeriksaan penyelidikan oleh Kriminal KhususPolda Jawa Tengah;Bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan upayaupaya hukum dalammemperjuangkan hahak keperdataannya untuk mencari serta

Dirjen SDA No. 39/KPTS/D/2005 tanggal 5 Desember 2005tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Negosiasi dan Tim NaraSumber Pengadaan Jasa Konsultansi untuk Irrigation managementReform Implementation (IMRI), Basin Water Resources Management(BWRM) dan General Implementation Management ;Bahwa saksi mengaku tidak tahu kalau ada OM di wilayah kerjanyamelakukan pemalsuan atas nota, kuitansi dan bon yang dijadikan dasarpenagihan ke PPK ;Atas keterangan saksi didepan Persidangan Terdakwa tidak mengetahuiadanya pemalsuan

dokumen karena ia menerima invoice dari KantorPusat Lotti di Jakarta ;20.

lebih dari 20 untuk kasus UU ITE;Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya UU ITE No.11 tahun2008,sebetulnya UU ITE itu merupakan gabungan dari dua UU jadi UUpertama terkait dengan digital signature yang kedua terkait denganpemanfaatan teknologi informasi, prinsipnya kedua UU itu bertujuan untukmelindungi masyarakat dari setiap aktifitas terkait dengan ranah cyber,prinsip utamanya seperti itu ;Bahwa di UU ITE ada bab terkait ketentuan yang dilarang jadi didalamnyaada ilegal konten, ilegal akses, ada pemalsuan

dokumen atau data atauilegal interforens terkait intersepsi dst, prinsipnya jika ada seseorang ataubadan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU ITEtentu dapat dipidana ;Bahwa di dalam melakukan penyidikan seorang penyidik tentu ada aturanhukum selain hukum materil ada hukum formilnya, didalam UU ITE,Prinsipnya bahwa hukum acara dalam UU ITE yang pertama adalahmengacu pada KUHAP, yang kedua khusus target penangkapan danpenahanan itu ditentukan di Pasal 43 ayat 6, untuk penangkapanpenahanan

tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena TerdakwaDindin Budiman, SE telah menjalankan tupoksinya dengan baik dan tidakmenyimpang dari tupoksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa Terdakwa Dindin Budiman, SE tidak membuat proposal permohonanhibah palsu, tidak membuat LSM Fiktif, tidak melakukan perbuatanpemalsuan dokumen, pemusnahan dokumen dan atau penggelapan uang;Bahwa Terdakwa tidak terbukti bekerjasama dengan Destria Wahyu, EntikMusakti dan Herry Nurhayat melakukan perbuatan pemalsuan

dokumen,pemusnahan dokumen dan atau penggelapan uang yang secara tegasdilarang dalam aturan hukum formal;Bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan Terdakwa yang telah memenuhiunsur dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam kegiatanpemberian hibah tahun anggaran 2012 pada Pemkot Bandung;Bahwa dengan adanya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran yangdilakukan oleh Terdakwa, walaupun ada perbedaan nama antara DPAdengan Penerima Hibah,

Bahwa Terdakwa tidak terbukti bekerjasama dengan Desiria Wahyu, EntikMusakti dan Herry Nurhayat melakukan perbuatan pemalsuan dokumen,pemusnahan dokumen dan atau penggelapan uang yang secara tegasdilarang dalam aturan hukum formal;5.

(Tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluhempat ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua TPK PNPMMP3kKI dalampengadaan barang dan jasa pelaksanaan PNPMMP3KI dalam LaporanPertanggunjawaban Dana (LPD) telah terjadi pemalsuan dokumen berupakwitansi/nota pembelian , Pemalsuan Cap stempel took/suppliyar dan penggunaandana secara fiktif, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai denganketentuan PTO PNPMMP3KI maupun Penjelasan Teknis Operasional (PTO )PNPMMPd

(Seratus sembilan puluh tiga jutadua ratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua TPK PNPMMP3KI, bersamasaksi TRI Handayani dan saksi Lisa Haryani dalam pengadaan barang dan jasapelaksanaan PNPMMP3KI Kecamatan Pino Raya dalam LaporanPertanggunjawaban Dana (LPD) telah melakukan pemalsuan dokumen berupakwitansi/nota pembelian , Pemalsuan Cap stempel toko/suppli yar dan penggunaandana secara fiktif, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai denganketentuan PTO PNPMMP3KI

NasionalPemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan dan saksi bekerjasejak tahun 2009.Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Petugas SAI (SistemAplikasi Instansi Pemerintah) Kabupaten Bandung, serta tugas dantanggung jawabnya adalah membuat dan menyusun rancanganaplikasi pencairan dana dalam Program PNPM Mandiri PerdesaanKabupaten Bandung sejak tahun 2009.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai bawahansaksi sejak tahun 2009, tapi saksi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan

dokumen untukmengambil dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran2011 untuk UPK Cicalengka Kabupaten Bandung sebesar Rp.1.250.000.000, (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yangberasal dari Pemerintah Kabupaten Bandung.Bahwa Kecamatan Cicalengka sebagai penerima BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 201 1yang berasal dari DUB DIPA APBN Tahun Anggaran 2011sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan berasal dariDDUB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

LP/K/258/IX/2015/PoldaKaltim/SPKT I terkait dengan pemalsuan Dokumen IUP PerkebunanKelapa Sawit, yang diterbitkan Polda Kaltim tanggal 28 September2015, yang akan Tergugat buktikan nantinya, dengan demikianpatut diduga bahwa sejak tanggal 28 September 2015 Penggugatsudah mengetahuinya, serta terhadap Surat dari Kepolisian yangtelah diterima oleh Pegawai PT. Fajar Sakti Prima dimana PT. BrianAnjat Sentosa dan PT.

Konkep,saksi menjabat selaku Sekretaris merangkap Anggota;Bahwa saksi tahu perbuatan yang menyimpang dari Terdakwa HASRUDDIN, SH.dan Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd adalah Dugaan pemalsuan dokumen dan saksidapat informasi di antara semua dokumen, hanya atas nama M.

SunTailor yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus perusahan tersebut.3) Adanya pemalsuan dokumen lelang berupa Surat Dukungan (Tekstil) olehCV. Sumber Abadi Tekstil (pbemenang/penyedia).4) Adanya penyalahgunaan kontrak, dimana seharusnya dilaksanakansendiri oleh CV. Sumber Abadi Tekstil, namun kenyataannyadilaksanakan oleh sdr. Liong Sun Tjong als. Hasannudin Bin Liong als.Samcong (pemilik CV.

Jadi ini juga terkait dengan teori yang berhubungan dengan teorikompetensi pradilan katakanlah seperti itu, jadi kKewenangannya menjadikewenangan yang bersifat khusus dari sebuah unit di pengadilan yangdibutuhkan dalam undangundang yang dalam konteks ini adalah menurutsaya adalah hakim praperadilan katakanlah seperti itu;Bahwa bukti permulaan dalam kasus pemalsuan dokumen kasuistissifatnya, kalau menurut saya jadi kalau pemalsuan surat katakanlah sepertiitu, itu tentu sangat kasuistis suratnya karna

sepakatHal. 148 dari 155 Putusan No. 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr.turut dinayatakan dtolak;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum rekonpensi Penggugatnomo 4 (empat) (Menyatakan sah dan meyakinkan data Identitas PenggugatRekonvensi telah dipalsukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Duplikat KutipanAkta Nikah NoB276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018),Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis hakim menilaiberkaitan dengan administrasi dan pemalsuan

dokumen sehingga bukanmenjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertamaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makaterhadap gugatan tersebut Mejelis Hakim sepakat dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum rekonpensi Penggugatnomor 5 (lima) (Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum TergugatRekonvensi membayar kerugian material sebesar Rp560.000.000 (lima

Dirreskremum No. 56/BPR NTB Loteng/Batukliang/IX/2017 tanggal 15 September 2017 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan atau tanda tangan dan atau Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan (foto copy legalisir);

47. 1 (satu) exemplar Laporan Nominatif Kredit PD. BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batukliang per 30 September 2017 (foto copy legalisir);

48. 1 (satu) exemplar Surat PD.

ROBBY IRAWAN telah melakukan pemalsuan dokumen untukmengambil dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011untuk UPK Cicalengka Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.250.000.000.

namapenyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam AktaPendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/jasa, yang telah didaftarkansesuai dengan perundangundangan atau pihak lain yang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sahberdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani KontrakPengadaan Barang/Jasa;Bahwa kontrak ditandatangani pihak yang berwenangBahwa apabila kontrak bukan orang yang berhak maka dapat dibatalkanapabila dapat dibuktikan pemalsuan

dokumen tersebut;Bahwa keuntungan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yangdikompetisikan, besar keuntungan tersebut juga menjadi faktor yangdikompetisikan, adanya harga yang tidak wajar disebabkan karenapersaingan tidak sehat atau pengaturan yang disengaja sehingga prinsipprinsip pengadaan tidak dipenuhi, sehingga penyimpangan yang terjadidiartikan bahwa harga yang ditawarkan sudah mengandung unsur markupatau melebihi harga pasar setempat;Bahwa dari pihak penyedia telah melakukan pelanggaran

Surat dukungan, misalnya dukungan untuk peralatan atau bahanbaku;Bahwa pemalsuan dokumen termasuk backdate tidak diperbolehkanmenurut Pasal 118 ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 salah satutugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaankontrak;Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2b) Perpres Nomor 54 Tahun 2010sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dalamhal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk