Ditemukan 1900 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Korupsi Suap menyuap Korupsi suap
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
139 — 134
  • Syamsurijal selaku Kasi Klinik Balai Laboratorium Klinikdan Kesehatan Hewan (BLKKH) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SuratKeputusan Gebernur Sumatera Barat Nomor : 821/3971/BKD2014 tanggal 15Desember 2014, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan keduaprimar.Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggappemberian suap, berupa menerima uang sejumlah hasil biaya pengobatan hewan yangtarifnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1308 K/PID.SUS/2012
Tanggal 30 Agustus 2012 — Drs. H.M. LISAM Alias LISAM TANAWI Bin TANAWI ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Samsul BahrunNo. 48 Karang Anyar I RT. 04 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten BengkuluUtara, atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Terdakwa telah menerima gratifikasiyang nilainya sebesar Rp. 142.890.000, (seratus empat puluh dua juta delapanratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang dianggap pemberian suap, yangberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 13-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 044-K/PM.II-09/AD/IV/2018
Tanggal 12 Juli 2018 — Nama lengkap : Eko Susanto Pangkat,NRP : Pratu, 31120256180590 Jabatan : Ta Raipur B Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
210 — 253
  • Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi naik lagi ke barak atas dan Saksi melihatPrada Agus Ludi Wartono sedang disuapi oleh Saksi7 Prada M Eko Prasetyo, namun14baru satu suap Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak mau makan lagi, kondisinyalemas, lalu Saksi bersama Prada Jumadin, Saksi3 Pratu Budy Santoso dan PradaFuad mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke saung karena kondisinya sudah tidaksadarkan diri (pingsan), sementara Saksi2 Prada Junaedi diperintah oleh Saksi untukmengambil baju Prada Agus Ludi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-09-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2018 — M. NASIR, H.R. (KIOS No. L.01 CKS 057), dkk : DIREKTUR UTAMA PD PASAR JAYA, dkk.
76 — 38
  • Semua ini disiasatidengan cacatnya pertimbangan yuridis Pengumuman tahun2011 dibandingkan dengan Pengumuman tahun 2007 dalihRevitalisasi dengan pola kerjasama pengelolaan/BOT denganMitra Tergugat tanpa lelang (tanpa negosiasi teknis dan harga)perbuatan hukum publik bersegi dua, pada hal bedrog(penipuan), paksaan (dwang), salah kira (dwaling) atau suap(omkoping) revitalisasi/oeremajaan dalam PublicPrivatePartnership(PPP)/joint operation yang sebenarnya sulitdipertanggungjawabkan secara teknis dan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2015 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/PID.Sus,TPK/2014/PN.SMG.
Tanggal 29 April 2015 — H. ALI SAFUAN BIN ROHMAD (TERDAKWA)
106 — 39
  • Dalam hal ini timbul karena:(1) Paksaan atau suap; dan (2) tipuan yang bersifat muslihat,yaitu kerugiaannegara yang terjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan suratberharga direkayasa sedemikian rupa atau seolaholah telah sesuai denganketentuan yang ada atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangandengan perlu digunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut.Berdasarkan pengertian keuangan negara dan kerugian keuangan negara tersebut,menurutpendapat Ahli :1)2)Kekayaan desa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Abdul Fatah bin H. Abdulrahman
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi).ARTI KATA KORUPSIKorup : busuk; palsu; suap.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1754 K/PID.SUS/2012
Tanggal 7 Nopember 2012 — Muh. Munzir, S.E., A.K
109 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima suap secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 19 Oktober 2015 — - SAHWAN,A.MA,PD.
337 — 107
  • Tipe tindak pidana korupsi suap;3. Tipe tindak pidana korupsi pemerasan;4. Tipe tindak pidana korupsi penyerobotan;5. Tipe tindak pidana korupsi gratifikasi;6. Tipe tindak pidana korupsi Percobaan, Pembantuan dan PemufakatanJahat;7.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 02-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
SUKARNO ALS KARNO Bin MAULUDDIN SALIM
196 — 118
  • Bilamana atas tanah itu, telah pernah terjadi sengketa dantelah diputus oleh Peradilan (PTUN) maka yang harus menjadi pedoman adalahputusan PTUN itu; Bahwa dalam hal Pejabat TUN mempergunakan wewenangnya untukmenerbitkan berbagai macam Keputusan, tetapi tidak berdasarkan peraturanperundangundangan dan tanpa faktafakta hukum yang kuat, maka kepadapribadi pejabat TUN itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana, terutamabilamana diperoleh bukti bahwa pejabat TUN tersebut menerima suap, untukkepentingan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
529 — 299
  • Hal ini dikarenakan delik korupsiyang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secaraJelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkanpengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya dirisecara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalamperusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, mMenyembunyikanadanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangi proses peradilan.Bahwa nilai kerugian negara dalam perkara aquo tidaklah aktualdan nyata, sebagaimana
    Hal ini dikarenakandelik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telahdiuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapandalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan,menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangiproses peradilan.Bahwa nilai kerugian negara dalam LHP Investigatif BPKNomor:47/LHP/XXI/10/2019 tanggal
    HERRY NURHAYAT untuk memenuhikebutuhankebutuhan dana seperti:e Pengembalian kerugian Negara ; Pemberian dana kepada Ketua PT ; Pengurusan di tingkat PN ; Pengurusan Banding ;e Biaya pengacara ;e Biaya keamanan sidang dll ;Perlu saya tambahkan bahwa terkait upayaupaya yang saya lakukan untukmengamankan perkara Bansos tersebut di atas, saya sudah dihukum denganadanya peristiwa penangkapan (OTT) oleh KPK dalam perkara tindak pidanakorupsi Suap kepada Hakim PN Bandung dan PT Jawa Barat.Bahwa untuk memenuhi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2357 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 —
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apa yangdilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya sekedar menjalankanaturan perundangundangan, Perpres Nomor 54 tahun 2010 tanpaada tendensi/maksud apapun;= Bahwa faktanya Pemohon Kasai/Terdakwa tidak pernah menerimagratifikasi atau suap atau pemberian apapun dari prosespenandatanganan HPS~ yang dilakukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa;JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG TIDAKTELIT BAHWA SAKSI AHLI BPKP, LKPP DAN AHL HUKUM TATANEGARA MENYAMPAIKAN HPS TIDAK DAPAT DIJADIKAN ACUANKERUGIAN NEGARA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-11-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 148/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Ps
Tanggal 28 Januari 2016 — Pidana Korupsi - HENDRA SUDJANA alias MINGKENG
92 — 32
  • Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.Menimbang, bahwa untuk terwujudnya korupsi memberi suap berdasarkanPasal 5 ayat (1) huruf b ini tidak diperlukan tentang bagaimana gambaran batin sipembuat yang ditujukan pada pemberian itu agar pegawai negeri ataupenyelenggara negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2017 — Pidana Korupsi - ARIS HADIANTO
116 — 39
  • Artinya,tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan.(Drs. AdamiChazawi, S.H.Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia, Edisi Pertama,Cetakan ketiga , Mei 2010, Bayu Media Publishing, Malang halaman 58, 59, 60dan 61) ;S.R.
    Adami Chazawi, S.Huntukterwujudnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(1) huruf b ini, tidak diperlukan gambaran bathin si pembuat yang ditujukanterhadap pemberian sesuatunya dan kedudukan dari orang yang disuapnya.Dalam kejahatan ini yang penting bahwa orang yang diberi sesuatu ataudijanjikan sesuatu pada kenyataannya adalah seorang yangberkedudukan/berkualitas sebagai pegawai negeri atau seorang penyelenggaranegara.Tindak pidana korupsi suap pada bentuk yang kedua ini
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 30 Agustus 2016 — H.M. AMIN ANDIKA
127 — 56
  • pelelangan dapat dilihat darikesamaan jenis huruf dan kesalahan pengetikan pada dokumenpenawaran yang disampaikan calon rekanan dan Panitia Pengadaan wajibmencermati hal tersebut.Bahwa persekongkolan dapat terjadi secara vertical yaitu antara calonpenyedia satu dengan calon penyedia lainnya, bisa juga persekongkolanterjadi secara horizontal yaitu antara calon penyedia dengan panitiapengadaan.Bahwa dikatakan terjadi lelang gagal jika terjadi persekongkolan baikvertical maupun horizontal, KKN (terima suap
    HPS.Bahwa yang mempunyai kKewenangan membatalkan lelang adalah KPAsetelah mendapatkan masukan dan telaahan dari PPK.Bahwa pihak yang meminjam bendera dan yang memiliki bendera dalampaket pekerjaan bertanggungjawab karena ikut serta dalam hal terjadinyapenyimpangan.Bahwa kesalahan prosedur pada proses pengadaan barang/jasa sifatnyalebih kepada penyimpangan administrasi, dari penyimpangan administrasiHalaman 91 dari 169 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Ptk.dapat beralin menjadi pidana jika terdapat suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 PK/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PT BANK MEGA,Tbk VS PT ELNUSA, Tbk
282 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memalsukan yang dapat merugikanmaupun mencemarkan nama Perusahaan; Menyalahgunakan wewenang/jabatan yang berakibat merugikanPerusahaan; Dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan Sistem danProsedur yang telah ditetaokan oleh Perusahaan yang dapat merugikansecara finansial maupun mencemarkan nama baik Perusahaan; Membujuk/menyuap pejabat Perusahaan /kerabat kerja untukmelakukan perbuatan melanggar Peraturan perundangundanganataupun semua ketentuan yang berlaku di Perusahaan; Menerima hadiah dan/atau suap
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
598 — 1560
  • Bahwa penerimaan uanguang yang ditransfer pihak lain dengan totaljumlah sebesar Rp.11.518.850.000,00 (sebelas milyar lima ratusdelapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) padakurun waktu bulan November 2005 hingga bulan Juni 2016 direkening pribadi Terdakwa yang merupakan gratifikasi tersebut tidakpernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalamtenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimanadipersyaratkan dalam undangundang sehingga dianggap merupakanpemberian suap
    sedang disidangkan diPengadilan Negeri Jakarta Utara maupun perkara tingkat bandingdan perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, karenaTerdakwa diketahul memiliki hubungan kedekatan dengan beberapapejabat dan hakim di Mahkamah Agung, sehingga Terdakwaberulangkali diminta bantuan untuk mengurus perkara denganimbalan sejumlah uangBahwa pada bulan Juni 2016, Terdakwa selaku Panitera Penggantidi Pengadilan Negeri Jakarta Utara terbukti telah melakukan tindakpidana korupsi, yaitu. menerima uang (suap
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-08-2010 — Putus : 27-12-2010 — Upload : 08-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 275/Pid.B/2010/PN.SMP
Tanggal 27 Desember 2010 — Drs. H. MOH ROESLAN, MM
89 — 24
  • MOH ROESLAN, MM bersalah melakukantindak pidana Korupsi (Menerima Suap Secara Bersamasama),sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Ketigamelanggar Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-06-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083 K/PID.SUS/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — TUMPAK JOHNI PURBA
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-05-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 11 Mei 2020 —
305 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjanjian/Perikatan keperdataan(Lampiran PK1 dengan kode Bukti T118, T118a, T119, dan T120);2) Surat Perjanjian Dana Sementara (PPDS) (Lampiran PK2)antara RCI selaku pihak pertama dengan Pemohon PeninjauanKembali sebagai pinak kedua dalam kapasitas pribadi (LampiranPK2 dengan kode Bukti T121 dan T122):Berdasarkan Bukti Lampiran PK1 dan Lampiran PK2 telahmembuktikan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalahkeperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan RCI(Chen) dan bentuk gratifikasi yang dianggap suap
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
RISWANDI SUSANTO Bin SUPARDIN RAHMI.
246 — 77
  • masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh dan dibenarkan;Bahwa apabila pelaksanaan sekolah menggunakan tukang dari luardalam pekerjan swakelola itu boleh dari penyedia materialpun tenagatrampil yang dikerjakan pada pekerjaan tersebut asal jangan melebihidari 50%;Bahwa pada fisiknya untuk sub kontraktor yaitu tidak digunakan tapikalau itu terjadi itu bukan karena hubungan kerja tapi ada hubunganmisalnya ada hubungan tukang tadi hubungan pinjaman kerja itudimaknai bukan suap