terdakwalRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPPTVRI di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat Setiap gratifikasi kepada PegawaiNegeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap

RAHMAN AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama dengan perbarengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.1.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.Hal 985 dari 1712 hal.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.1.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tentang gratifikasikedinasan yang terindikasi Suap.6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IVSB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentangpokokpokok tata tertib pegawai.7. Ketentuan Sanksi Administratif No.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab II SB A Hal1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018 tentang gratifikasi kedinasan yangterindikasi suap.7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IV SBA (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentang pokokpokok tata tertibpegawai.8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 0401905 Bab SB C SSB02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19032015 tentang uraian jabatan PemimpinBidang Pemasaran Bisnis.9. Poin 13.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.1.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.Hal 985 dari 1712 hal.

Hal 2 tentang kebijakanAPU dan PPTPoin 3 s.d. 5 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IV SBA (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal1 tentang pokokpokok tata tertio pegawai.Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 0402401 Bab Il SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29102014 Hal 1tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tentang gratifikasikedinasan yang terindikasi Suap.6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IVSB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentangpokokpokok tata tertib pegawai.7. Ketentuan Sanksi Administratif No.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab II SB A Hal1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018 tentang gratifikasi kedinasan yangterindikasi suap.7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IV SBA (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentang pokokpokok tata tertibpegawai.8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 0401905 Bab SB C SSB02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19032015 tentang uraian jabatan PemimpinBidang Pemasaran Bisnis.9. Poin 13.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.1.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.Hal 985 dari 1712 hal.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.1.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tentang gratifikasikedinasan yang terindikasi Suap.6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IVSB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentangpokokpokok tata tertib pegawai.7. Ketentuan Sanksi Administratif No.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab II SB A Hal1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018 tentang gratifikasi kedinasan yangterindikasi suap.7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IV SBA (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentang pokokpokok tata tertibpegawai.8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 0401905 Bab SB C SSB02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19032015 tentang uraian jabatan PemimpinBidang Pemasaran Bisnis.9. Poin 13.

Ibrahim adji No 372 di Bandung (terdakwa sebagai penerima suap dalamperkara yang sama dan telah diajukan dalam berkas perkara terpisah serta telahmendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap)dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya,, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada bulan Juni 2006, terdakwa TUMPAK JOHNY PURBA yangmerupakan

Dalam Pasal2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor tidak mengatur seorang dapat dikatakanmelakukan tindak pidana korupsi, apabila pelaku tindak pidana korupsimendapatkan bribery/kickback/suap yang diterima oleh pelaku, sehingga adalahsudah sesuai dengan hukumnya jika dalam perkara ini perbuatan Terdakwadijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri ataupenyelenggara negara menerima gratifikasi yakni menerima uangsebesar Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh riburupiah), uang sebesar USD70.000 (tujuh puluh ribu dollar AmerikaSerikat) dan uang sebesar SGD9.852 (sembilan ribu delapan ratus limapuluh dua dollar Singapura) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,dianggap pemberian suap

Misalnyadalam bentuk uang, barang kenikmatan dan sebagainya (vide Darwin Prinst hal 36)Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap, artinya perbuatan memberikan suatu benda306menjadi selesai secara sempurna atau selesai pula tindak pidana member suapmanakala obyek benda telah berpindah kekuasaannya pada yang menerimaMenimbang, dalam kamus bahasa Indonesia pengertian memberi adalahmenyerahkan sesuatu secara langsung dari sipemberi kepada sipenerima

kalau menurut ahli itu gratifikasi bukan penyalahgunaanwewenang, karena begini kalau di dalam Pasal 12 B dikatakanpenyelenggara negara atau pegawai negen yang menenma gratifikasidianggap suap manakala kalau si penerima gratifikasi itu melakukanperbuatan yang bertentangan dengan jabatannya atau kedudukannyaberarti disini dia melanggar sumpah jabatannya, tetapi bukan dalam bentukpenyalahgunaan wewenang, karena dia tidak berwenang di dalam prosesitu, kalau dia masuk di dalam proses itu misalnya PPK

menerima duitkemudian dia memenangkan salah satu penyedia barang dan jasa itunamanya penyalahgunaan wewenang, tetapi manakala kalau orang di luaritu tidak mempunyai wewenang dia menerima duit maka itu namanyagratifikasi/suap;Bahwa ahli tidak setuju dengan konsep bahwa penyalahgunaan wewenangitu terdiri atas tiga hal yaitu melampau kewenangan, mencampuradukankewenangan dan tindakan sewenangwenang, meskipun mengenai haltersebut ada dalam undangundang.

PenggunaAnggaran berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI Nomor : 08/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPPTVRI Nomor : 001/KPTS/PA/TVRI/TAHUN 2012 Tentang Penunjukan PengelolaAnggaran di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012 pada tanggal 27 Desember 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2012 bertempat di Kantor LPP TVRIjalan Gerbang Pemuda Nomor 8 Senayan, Jakarta yakni gratifikasi kepada PegawaiNegeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap

Hal ini sudah saya jelaskan pada saatsaya menjadi Saksi dalam siding perkara suap KKP dengan TerdakwaSUHARJITO pada hari rabu tanggal 17 Februari 2020 kemarin.Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Saksi menyampaikan keteranganSaksi yang benar adalah saat Saksi koreksi saat sidang.

Akuntan forensikmenerapkan keahlian khusus dalam akuntansi, auditing, Keuangan, metodekuantitatif, beberapa area dalam bidang hukum, penelitian, keahlianinvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi buktiserta untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan;Bahwa ruang lingkup akuntansi forensik antara lain mencakup PerhitunganKerugian Negara, analisis transaksi keuangan, analisis terkait Sumber,besaran dan nilai, serta aliran uang terkait suap menyuap atau gratifikasi,penelusuran

Dalam Pasal2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor tidak mengatur seorang dapat dikatakanmelakukan tindak pidana korupsi, apabila pelaku tindak pidana korupsimendapatkan bribery/kickback/suap yang diterima oleh pelaku, sehingga adalahsudah sesuai dengan hukumnya jika dalam perkara ini perbuatan Terdakwadijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Bogor, sejak adanya perkara suap terkait TPBUyang ditangani KPK, Saksi mengetahuinya dari media massa.Bahwa dalam penerbitan izin lokasi, Saksi selaku Kadis TR melakukan duahal, yaitu : menugaskan kepala bidang untuk menunjuk staff selaku anggotatim tehnis yang ikut dalam pelaksanaan peninjauan lapangan dan pembahasanpermohonan jin lokasi dan membuat surat Arahan Peruntukan Ruang terkaitpermohonan jin lokasi dimaksud (atas saran dari hasil pembahasan yangdilakukan oleh tim tehnis).Bahwa mekanisme

ltu maksudyang dipahami oleh publik sebagai korupsi, namun dalam undangundang tindak pidana korupsi undangundang 31/1999 dan kemudiandilengkapi dengan undangundang 20/2001;bahwa definisi tindak pidana korupsi itu menjadi sangat luas ada 30jenis tindak pidana korupsi yang secara umum dapat Ahli bagi kedalam 4 jenis pertama di korupsi pada umumnya pada pengertiandasarnya yaitu perbuatan merugikan keuangan negara secaramelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain; korupsijenisjenis suap

div>295. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor : T 450 095389 Auto 2000 tanggal 07.09.2017 telah terima dari Rica Erlin Seviria uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keterangan : Pembayaran Unit 36873 an Rica Erlin Seviria;

atau mental, menghina secara kasar Pengusaha atau keluarga Pengusaha atau atasan dan teman sekerja.6.9.Membujuk Pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)6.10.Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Pengusaha dan atau keluarga Pengusaha yang seharusnya di rahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.6.11.Menerima suap

PUTUSAN Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST.kemudahan PT WINDHU TUNGGAL UTAMA, PT CAHAYA MAS PERKASA, PTSHARLEEN RAYA (JECO GROUP) sebagai rekanan/pelaksananya ;Menimbang, bahwa jika dipandang dari perspektif pemberi suap dalampasal 5 ayat (1) Undangundang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah denganUndangundang No. 20 tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum, dimana peranan terdakwa yang lebih aktif dibandingkan dengan pemberisuap lainnya ( HONG ARTHA JHON ALFRED, SO KOK SENG alias A

., kalimat tersebutsepengetahuan saksi untuk surat komisi B terkait permintaan tidakdilakukan RDP tidak boleh keluar dikarenakan hanya menjadikewenangan Ketua DPRD Propinsi Kalteng;Bahwa saksi mengetahui akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan olehKPK terkait uang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)Halaman 43 Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pstmenurut penyidik terkait dengan suap untuk dilakukan RDP padahalseharusmya RDP tetap dilakukan dan saksi telah melaporkan kunjunganke Kantor

kekuasaan, misalnyatidak ada dasarnya melakukan pungutan itu, atau melakukan kekerasantidak sesuai dengan tujuannya;Bahwa atasan mempunyai kKewenangan untuk memerintah bawahannya,maka harus dibuktikan perintah itu tidak ada dasar hukumnya ataupenyelahgunaan kekuasan itu tidak sesuai dengan tujuannya;Halaman 168 dari 286 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN PlIkBahwa dalam dakwaan alternatif ada perbuatanperbuatan yang masuk kedalam perbuatan umum atau perbuatan khusus jadi perbuatannyaberbeda, misalnya suap