Ditemukan 2113 data
1.RADU TARIGAN
2.NUNIK SUMARWANTI
3.ROSMANIAR
4.SOETAWIDJAYA
5.SUDARNI
6.RUSMINI
7.HADI SUDARMINTO
8.NIA KURNIASIH
9.SUSANA S
10.SITI DARWATI
11.IGNATIUS SANTOSO
12.NANI ASIAH
13.ROESMIYATI
14.PANIGORANN SIREGAR
15.WELLYZAR SJAMSURIDZAL
16.HADI BE
17.KOOKON KONIAH
18.HASNI HASAN
19.PANOGARI H.T
20.ANIMARWATI
21.TRI RAHAYU NINGSIH
22.SUSANTI AGUSTINI
23.DRA NURAINI R. LUBIS
24.WASIMAH ARLAND
25.ROHANI NAINGGOLAN
26.MAIMUNAH
27.ACHDARI
28.H AZHIM HANIF SE
29.AJI SUKMAJAYA
30.H EUIS SUBARIYAH
31.AGUS TANATAKARIANTA
32.SRI SUSTINAH
33.JEAN MC DONALD H
34.ALIEF MEILANA
35.SRI BUDIATI
36.DRA HERNAWATI
37.HJ. SRI MULAD SUMANTORO. BA
38.BENNY SUTISNA
39.RUSNI ARSYAD
40.KONSIAH SINGADJI
41.NURAINI
42.RAMZANI SH
43.RULLY RAHMATILLAH J
44.INENG KURNIASIH
45.DODDY ARUWAN
46.HATJE ACHWANTORO
47.C
Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia cq Komando Daerah Militer Jaya
2.KEMENTERIAN AGRARIA RI DAN TATA RUANG RI CQ BP KOTA ADMINISTRSAI JAKTIM
Turut Tergugat:
1.PEMDA DIKI JAKARTA CQ WALIKOTA JAKTIM CQ KEC MAKASAR CQ KEL CIPINANG MELAYU
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.PT. Mercu Buana Raya Contractors
257 — 54
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi :1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2177K/Pdt/1983 tanggal 14 September 1984 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983tanggal 25 Oktober 1984 yang pada pokoknyamenegaskan bahwa untuk menggabungkan gugatanmengharuskan adanya hubungan hukum yang erat diantara orangorang tersebut.2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 575K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 yang menyatakan boleh melakukan penggabungan (Ssamenvoeging) baikdalam bentuk subyektif maupun obyektif asal
113 — 58
Bahwa bertitik tolak dari pandangan Mahkamah Agung sebagaimana dalamputusan MA No. 2177 K/Pdt/1983, tanggal 14 November 1984, dan PutusanMA No. 1742 K/Pdt/1983, tanggal 25 Oktober 1984, maka gugatanIntervensi a quo harus diajukan secara terpisah dan sendirisendiri;8.
136 — 104
., dalam bukunya yang berjudul Hukum AcaraPerdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 107 sampai dengan 109 menjelaskanmengenai kumulasi subjektif dan kumulasi objektif sebagai berikut:Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perludiingat kembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan No. 1742 K/Pdt/1983,yang menegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum.Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA No. 343 K/Sip/1975 yangmenyatakan, karena antara Tergugat I sampai
Yahya Harahap menyatakansebagai berikut:Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perlu diingatkembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapatdalam Putusan MA No. 343 K/Sip/1975 yang menyatakan, karena antara Tergugat Isampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidakdapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan.
Terbanding/Tergugat : NGADIMAN
181 — 120
Bahwa sesuai dengan Pasal 271 Rv. dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 1742 K/Padt./1983 mengatur bahwa setelah adajawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihaklawan sehingga Majelis Hakim a quo telah tepat dan benar serta tidakbertentangan dengan hukum telah melanjutkan persidangan a quo danberkenaan dengan pencabutan tersebut, Majelis Hakim a quo telahmempertimbangkan secara lengkap dan sempurna dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 110 (seratus sepuluh)
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutdapat kita jumpai dalam putusan MA;Namun agar kumulasi = subjektif tidak bertentangandengan hukum, perlu diingat kembali putusan MANo.2177K/Pdt/1983 dan No.1742 K/Pdt/1963, yang menegaskan diantara dua orang tersebut harus ada hubungan hukum.Penegasan yang sama terdapat dalam putusan MANo. 343K/Sip/1975". (M Yahya Harahap, 2008, 107);Dalam Pasal 86 UndangUndang No.2 Tahun 2004 hanyamengatur mengenai kumulasi Objektif bukan KumulasiSubjektif.
HERMAN, SH
Terdakwa:
HEROM Alias WAK Bin ANANG
29 — 16
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1742/C/X/2021/Polsek.
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1743/C/X/2021/Polsek.
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1744/C/X/2021/Polsek.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru.
399 — 2287
nominal Rp. 16.670.000, dengan SPMnomor 04288/ESDM/PPBMN/2013 sebesar Rp. 16.670.000,3 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi daftar honorarium dan pembiayaanBulan Juli Oktober 2013 (4 bln) asli dengan total nominal Rp. 66.880.000,dengan SPM nomor 07794/ESDM/PPBMN/2013 sebesar Rp. 66.880.000,421. 1 (satu) bundel daftar pembayaran honorarium dan pembiayaan tim pemutahiran dataBMN bermasalah di bidang pengamanan dan pemeliharaan di lingkungan KementerianESDM sesuai keputusan Sekjen ESDM dengan Nomor 1742
nominal Rp.16.670.000, dengan SPM nomor 04288/ESDM/PPBMN/2013 sebesar Rp.16.670.000,3 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi daftar honorarium danpembiayaan Bulan Juli Oktober 2013 (4 bln) asli dengan total nominalRp. 66.880.000, dengan SPM nomor 07794/ESDM/PPBMN/2013sebesar Rp. 66.880.000, 421. 1 (satu) bundel daftar pembayaran honorarium dan pembiayaan tim pemutahirandata BMN bermasalah di bidang pengamanan dan pemeliharaan di lingkunganKementerian ESDM sesuai keputusan Sekjen ESDM dengan Nomor 1742
nominal Rp.16.670.000, dengan SPM nomor 04288/ESDM/PPBMN/2013 sebesar Rp.16.670.000,3 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi daftar honorarium danpembiayaan Bulan Juli Oktober 2013 (4 bln) asli dengan total nominalRp. 66.880.000, dengan SPM nomor 07794/ESDM/PPBMN/2013sebesar Rp. 66.880.000, 421.1 (satu) bundel daftar pembayaran honorarium dan pembiayaan tim pemutahirandata BMN bermasalah di bidang pengamanan dan pemeliharaan di lingkunganKementerian ESDM sesuai keputusan Sekjen ESDM dengan Nomor 1742
HERMAN, SH
Terdakwa:
HENDRI Bin ANANG
28 — 10
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1742/C/X/2021/Polsek.
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1743/C/X/2021/Polsek.
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1744/C/X/2021/Polsek.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru.
127 — 64
Bukti T44t :Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1740/SP.21/2015tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1741/SP.21/2015tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1742/SP.21/2015tanggal 26 Maret 2015 (Ssesuai dengan aslinya);Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1743/SP.21/2015tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1744/SP.21/2015tanggal 26 Maret 2015 (Ssesuai
NOVI YANTHY ADELINA SIMATUPANG, SH.
Terdakwa:
ASEP ALY SYAHPUTRA
55 — 31
Deli Serdang T.A 2021;
Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 049 / PBJ-DINKES / PPKK / BAP / DS / 2021 Tanggal 01 Oktober 2021;
Fotocopy Jaminan Pelaksanaan SB No : 2278512 untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung PSC 119 Tanggal 16 Juli 2021;
Fotocopy Jaminan Uang Muka SB No : 2304861 untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung PSC 119 Tanggal 16 Juli 2021;
Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor :1742 / SP2D / LS / BJ / KEU / 2021 tanggal 02 November
ENDRA ANDRI PARWOTO,SH
Terdakwa:
FRIANDI INDRAWAN, BBA Bin NAZARUDIN.
141 — 48
Nofrinaldi, M.Kes selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) tetap memproses pencairan pembayaran 100% denganmengajukan surat kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan RujukanNomor KU.01.02/III.9/ 1742/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan uraianSPM Nomor 00290/ 465791/LSRS Pratama/2015 tanggal 23 Desember2015 terdapat keterangan Bank Garansi dari BNI Nomor 15/OJR/006/8173/RABU tanggal 23 Desember 2015 sebagai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai 11,7%.
Nofrinaldi, M.Kes selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) tetap memproses pencairan pembayaran 100% denganmengajukan surat kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan NomorKU.01.02/II1.9/ 1742/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan uraian SPMNomor 00290/ 465791/LSRS Pratama/2015 tanggal 23 Desember 2015terdapat keterangan Bank garansi dari BNI Nomor 15/OJR/006/8173/RABUtanggal 23 Desember 2015 sebagai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesal 11,7%.
Terbanding/Tergugat II : JOHNNY TANDIARY
Terbanding/Tergugat III : AHMAD YANI
Terbanding/Tergugat V : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : ANTHAR SYADAD AL DAMARY
Terbanding/Tergugat VII : MENTERI NEGARA AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
162 — 254
PENGGUGAT ~ untukpembayaran harga tanah, timbunan empang dan atau untukkepentingan PT BINA CITRA NIAGA tersebut;Bahwa oleh karena letak lokasi pasar dimaksud sangat strategisdan saat itu bertepatan juga dengan akan dipindahkannya PasarLawata Kota Kendari, maka dalam waktu sekitar 1 (Satu) tahundan 2 (dua) bulan, Penggugat telah dapat merekrut para UserPasar PT BINA CITRA NIAGA sejumlah 1.742 (Seribu tujuh ratusempat puluh dua) orang (Bukti P6);Bahwa selain PENGGUGAT mengusahakan User hinggamencapai 1742
2402 — 3724 — Berkekuatan Hukum Tetap
BDNI yaitu :Nomor 30/301/UPB2/AdB2 tanggal 3 November 1997, Nomor :30/1742/UPB2/AdB2. tanggal 11 November 1997, Nomor30/2166/UPB2/Nomor 30/301/UPB2/AdB2 tanggal 3 November 1997,Nomor 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997, Nomor :30/2166/UPB2/AdB2 tanggal 2 Desember 1997, Nomor30/2540/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997, sehingga PT. BDNItidak sepatutnya melakukan transaksi SWAP dan money marketdengan PT. Bank Bali, Tbk.
ERWIN AS
Terdakwa:
ROMANSYAH SURIBAKTI Bin DADANG SURIBAKTI
30 — 37
2020/PN TlkHal 1733 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1734 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1735 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1736 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1737 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1738 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1739 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1740 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1741 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1742
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Donna Fitria, SE.,M.Si Binti Abdul Muluk
142 — 142
M.Si koordinasiPerencanaanPembangunanBidangEkonomi 1742/73 09Jul ERITA, SE Survey usulan 1,080,000 108,0002014 program dankegiatan tahun2015 di bidangekonomi padakegiatankoordinasiPerencanaanPembangunanBidang Halaman 550 dari 2203 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT PBR Ekonomi Survey usulan 1,080,000 108,000program dankegiatan tahun2015 di bidangekonomi padakegiatankoordinasiPerencanaanPembangunanBidangEkonomi09Jul BUDIMAN,1743/73 2014 ST Survey usulan 1,300,000 130,000program dankegiatan tahun2015
KIAGUS ANWAR, SH
Terdakwa:
ALAMSYAH Bin JAMALUDIN
27 — 11
- 1(satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1742/C/X/2021/Polsek.
- 1(satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1743/C/X/2021/Polsek.
- 1(satu) lembar surat keterangan izin jalan nomor : SKIJ/1744/C/X/2021/Polsek.
Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HENDRI Bin ANANG ;
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
NOVI YANTHY ADELINA SIMATUPANG, SH.
Terdakwa:
ENDRY IRWANTO, ST
45 — 30
Deli Serdang T.A 2021;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 049/PBJ-DINKES/PPKK/BAP/DS/2021 Tanggal 01 Oktober 2021;
- Fotocopy Jaminan Pelaksanaan SB No : 2278512 untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung PSC 119 Tanggal 16 Juli 2021;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka SB No : 2304861 untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung PSC 119 Tanggal 16 Juli 2021;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor :1742/SP2D/LS/BJ/KEU/2021 tanggal 02 November 2021
1.Tuan Tanoe Wijaya
2.Ny. Siane Indradewi Sosrosaputro
Tergugat:
1.Tuan SUSANTO
2.Ny. YOHANA ILONA LIEANO
3.Kantor Pusat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT. Tjiwi Kimia, Tbk
12.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal
13.PT. Bank HSBC Indonesia
366 — 275
Yahya Harahapmenyatakan sebagai berikut:Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perludiingat kembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan 1742 K/Pdt/1983,yang menegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum.Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA No. 343 K/Sip/1975yang menyatakan, karena antara Tergugat sampai dengan Tergugat IXtidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugatsekaligus dalam satu surat gugatan.
PT. SUSSAM
Tergugat:
1.PT. PERTAMINA (Persero)
2.YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION) dahulu bernama YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
3.H. NUMAN MUHASIM
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
261 — 381
Yahya Harahap menyatakansebagai berikut:Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perludiingat kembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan 1742 K/Pdt/1983, yangmenegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum.Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA No. 343 K/Sip/1975 yangmenyatakan, karena antara Tergugat sampai dengan Tergugat IX tidak adahubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalamsatu surat gugatan.
279 — 161
Sebagai contodapat dikemukakan putusan MA No. 1742 K/Pdt/1983. Gugatan diajukkepada beberapa orang tergugat (Tergugat dan Tergugat II). Padahantara Tergugat dan Tergugat II, tidak ada hubungan hukum.