Ditemukan 2294 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan penyerahan penyertaan penyesuaian penyebaran penyehatan penyesawan penyipatan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 26 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : DIDI LAKSAMANA
391 — 142
  • Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi Bandungberpendapat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Alternatif Pertama;Menimbang bahwa menurut Andhi Nirwanto, parameter penilaianpelanggaran adminstratif merupakan tindak pidana korupsi bentuk mens rea yangmendahului, menyertai, dan melingkupi pelanggaran di bidang administrativemeliputi adanya unsurunsur: kecurangan, pemalsuan, manipulasimenyembunyikan kenyataan, pengelakan peraturan, penipuan, penyesatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
165 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam konteks hukum administrasi, maka maknamelawan hukum dapat juga diartikan sebagai melawan hukum dalampengertian hukum pidana, apabila kebijakan tersebut yang masukkategori hukum administrasi mengandung unsur penyesatan dalampengambilan keputusan administrasi tersebut atau produk hukumadministrasi tersebut dapat dibuktikan mengandung criminal mind,sehingga negara dirugikan atau terdapat penyalahgunaan wewenang.Jadi produk hukum administrasi tersebut tidak boleh melanggar undangundang lain serta
    Sifat tidak hatihati dalam konteks inimerupakan upaya penyesatan untuk melakukan sebuah pelanggaran incasu menyalahgunakan kewenangan, maka perbuatan tersebut dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam hal TindakPidana Korupsi; Bahwa timbulnya niat Terdakwa sejak proses penganggaran danaalokatif dewan pada dana bantuan sosial kemasyarakatan karena diDPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta untuk tetap dianggarkan,sehingga diambil kebijakan dialokasikan pada Biro KesejahteraanHal.
    Sifat tidak hatihati dalam konteks inimerupakan upaya penyesatan untuk melakukan sebuah pelanggaran incasu menyalahgunakan kewenangan, maka perbuatan tersebut dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam hal TindakPidana Korupsi;Berdasarkan keyakinan dan kesaksian mana Judex Facti menyatakan bilaperbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. H. ANANG BAKHRANIE sebagaiperbuatan yang bukan tindak pidana dan merupakan pelanggaranadministratif adalah merupakan pendapat yang keliru dan salah;.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB
Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
133 — 141
  • NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH.MH,(dalam Mmakalahnya berjudul : "Overheidsbeleid Dalam Tindak Pidana Korupsi"'Hal. 10) menjelaskan, agar tidak terjebak pada parameter apakah masuk kedalamhukum administrasi atau hukum perdata, maka perbuatan yang masuk kategoripenyalahgunaan kewenangan haruslah mengandung unsurunsur yang bernuansa :kecurangan (deceit), manipulasi atau penyesatan (misrepresentation), penyembunyiankenyataan (brech of trust), akalakalan (subterfuge) atau pengelakan peraturan (illegalcircumvention
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 7 Oktober 2013 — M.THORIQ,SH,S.Sos,Sp.N, M.Kn, M.si;
92 — 29
  • THORIQ, SH.S.Sos,Sp.N, M.Kn,M.Si dkkdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;Menimbang, bahwa sebagai ukuran suatu perbuatan dapat dikualifikasikansebagai penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan tersebut mengandungelemenelemen yang bernuansa kecurangan, manipulasi, penyesatan ataupenyembunyian kenyataan, atau pengelakan peraturan;Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum padapokoknya menyatakan Terdakwa I M.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
196 — 131
  • .> Bahwa apabila Judex Factie tidak cermat dalam menelaah danmenafsirkan suatu pertimbangan hukum serta diktum amar putusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, maka hal ini dapatmenimbulkan penyesatan hukum serta menimbulkan kerugianterhadap pencari keadilan karena tidak menjunjung tinggi asas kehatihatian dalam memeriksa suatu perkara.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pembanding dahuluPenggugat / Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl
Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER 2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
176 — 112
  • faktafakta bahwa dalam prosespembayaran melibatkan pejabatpejabat yang turut menunjang proses pencairanpembayaran yang sumber dananya dari APBN/APBD, maka ini ada kaitannyasebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan dan dipidanasebagai pelaku tindak pidana :e Mereka yang melakukan perbuatan.e Yang menyuruh melakukan perbuatan.e Yang turut serta melakukan perbuatan.e Mereka yang dengan memberi atau memjanjikan sesuatue Menyalah gunakan kekuasaan atau martabat dengan kekuasaan,ancaman atau penyesatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
235 — 123
  • karena dasarnya apabila terjadi Misleading dalam hukumadministrasi maka akibat dari perbuatannya menjadi batal, dan karena itu akibathukum dari perbuatan hukum yang tidak syah dari seseorang yang mendapatkeuntungan dan orangorang yang ikut menikmatinya maka perbuatan yangdilakukan adalah perbuatan melawan hukum pidana, bahwa itu bukan kesimpulan,saksi ahli hanya mengatakan bahwa sebuah produk peraturan itu bisa dikatakansuatu tindak pidana melawan hukum apabila dalam perbuatannya ada misleading(penyesatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
67 — 10
  • MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998,menyebutkan, bahwa perbuatan dapat dikualifikasIR sebagai penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan tersebut mengandung elemenelemen yangbernuansa kecurangan, manipulasi, penyesatan atau penyembunyiankenyataan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakuuntuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, adapun yang dimaksud dengan
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn
Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
407 — 806
  • angkut dan alat berat yang digunakan dalamproses penebangan dan pengangkutan menggunakan alat angkut dan alat beratmilik Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 (1) KUHP mengatur bahwaseseorang yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yangmelakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turutserta melakukan perbuatan (medepleger); 2. mereka yang dengan memberiatau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
71 — 11
  • MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998,menyebutkan, bahwa perbuatan dapat dikualifikasIR sebagai penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan tersebut mengandung elemenelemen yangbernuansa kecurangan, manipulasi, penyesatan atau penyembunyiankenyataan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakuuntuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, adapun yang dimaksud dengan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
85 — 63
  • Lebih lanjutbeliau mengutip pendapat Muladi yang menyatakan perbuatan tersebut harusmengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan (deceit), manipulasi,penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (conceahment offact), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akalakalan (subterfuge), ataupengelakan peraturan (i/legal circumvention) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan satu dengan yanglainnya antara keterangan saksisaksi, ahliahli, saksisaksi a de charge, buktibukti surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
133 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sifat tidak hatihati dalam konteks ini merupakan upaya penyesatan untuk melakukansebuah pelanggaran in casu menyalahgunakan kewenangan.
    No. 1295 K/Pid.Sus/2015konteks hukum administrasi maka makna melawan hukum dapatjuga diartikan sebagai melawan hukum dalam pengertian hukumpidana, apabila kebijakan tersebut yang masuk kategori hukumadministrasi mengandung unsur penyesatan dalam pengambilankeputusan administrasi tersebut atau produk hukum administrasitersbut dapat dibuktikan mengandung criminal mind sehinggaNegara dirugikan atau terdapat penyalahgunaan wewenang.
    Sifat tidak hatihati dalamkonteks ini merupakan upaya penyesatan untuk melakukansebuah pelanggaran in casu menyalahgunakan kewenangan.Maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana, khususnya dalam hal Tindak Pidana Korupsi;Berdasarkan keyakinan dan kesaksian mana Judex facti, menyatakanbila perbuatan yang dilakukan Terdakwa H.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
576 — 317
  • Harta atau kekayaan tersebut selalu dibeli dengan uang yang sahdan diperoleh dari kegiatan usaha yang halal, dapat kami tanggapi sebagaiberikut :Telan terjadi miskonsepsi dan penyesatan fakta dari PEMBANDING/TERDAKWA sebagaimana keberatan tersebut.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
696 — 215
  • sehingga diatidak melanggar azas pemerintahan yang baik ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR754Bahwa Nota Dinas yang diterbitkan oleh pejabat teknis tidak boleh lahiratas saran Gubernur sebagai Pejabat administrasi ; Bahwa jika pejabat Dinas Kehutanan meminta ijin prinsip kepadaGubernur dan mengenai hal yang sama kepada pejabat Gubernurberikutnya dia mengajukan nota dinas yang dalam nota dinasdisebutkan agar Gubernur menandatangani keputusan, maka sikapKepala Dinas Kehutanan itu adalah penyesatan
    No151/Kpts.IV2003 tanggal 02 Mei 2003 kedudukannya dibawah undangundang maupun PP sehingga berlaku azas /ex superior derogate legiimferior, dan tidak dapat mendelegasikan begitu saja kewenangan provinsidibidang kehutanan oleh Menteri Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provisitanpa melalui Gubernur; Bahwa adanya dugaan terdakwa mengesahkann 9 (sembilan) BKUPHHKHT haruslah dikaitkan dengan peristiwa yang secara utuh melatarbelakangi pengesahan tersebut tetapi juga rekam jejak sikap inkonsistensidan penyesatan