Ditemukan 2722 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trias trail tria total tegal trian torial trizal trikal
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 19-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 16/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB
Tanggal 27 Nopember 2018 — Terdakwa:
JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE
Penuntut Umum:
-FACHRIZAL, SH
-RAMADHANI,SH.MH
-ADAM SAIMIMA, SH. MH
-LEDRIK V. M. TAKAENDENGAN, SH. MH
-YE AL MAHDALY, SH
-ROLLY MANAMPIRING, SH
-I GEDE WIDHARTAMA, SH
-IRWAN SOMBA, SH
-IRKHAN OHOIULUN, SH
-EKA YACOB HAYER, SH

276 — 357
  • SANAKY,tanggal 31 Desember 2014,1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04042016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Il Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29Januari 2016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni2015,1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malutsemester Il Desember 2014,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko
    SANAKY,tanggal 31 Desember 2014,1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04042016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Il Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29Januari 2016,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni2015,Halaman 182 dari 208 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2018/PT AMB172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.1 (satu) Bundel Laporan Tingkat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
83 — 81
  • menerima sejumlah Rp 26.749.754,86,sedangkan terdakwa Edison menerimasebesar Rp 66.074.387,10 (berdasarkan rekapitulasi);Bahwa dalam rapat tidak ada dibahas isi Surat Menteri Kehutanan tanggal 8 Juli tahun 2005tentang himbauan penggunaan Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH) agar digunakan untukpembangunan Kehutanan;Bahwa hasil rapat kedua antara lain untuk operasioanal Dinas Kehutanan Mentawai sebesar30 % dari dana Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang berasal dari pusat,dibelikankendaraan Honda Suzuki trial
    dipanggil oleh Samuel/Kepala dinas untuk membuat Surat PerintahPembayaran ( SPP) dan Surat Pemerintah Membayar ( SPM);e Bahwa kepala Dinas Kehutanan dan pemegang kas mengajukan SPM ke BahagianKeuangan ( Yasril Guci),setelah mendapat SPMU ( Surat Permintaan Membayar Uang )dari Yasril Guci,saksi melihatkan ke kepala Dinas Kehutanan,lalu saksi ke Bank BPDTuapejat memindahbukukan ke rekening Dinas Kehutanan;e Bahwa dengan adanya datadata untuk pembelian Honda,maka saksi mencairkan cek untukbeli Honda trial
    Suzuki 5 bh dan beli mobil Fortuner seharga Rp346.000.00,(tiga ratusempat puluh enam juta rupiah);e Bahwa saksi mencairkan dana sebesar Rp 1,5 M, selain untuk mobil dan Honda trial,cekyang cair tersebut dibagibagikan sesuai yang termuat dalam daftar penerima;e Bahwa pengadaan barang dilakukan dengan rekanan Morisa Indo Utama,5 buah hinda trialSuzuki seharga Rp 85.550.000,(delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Edison Salelebaja, S.Th membenarkannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1896 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diserahkan pada orang yang tidak berhak menuruthukum.Tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Mei 2013 Nomor 13/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda, yang diktumnya menguatkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 40/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, yang menambahkan kalimat "sehingga tidak bisadikuasakan pada orang lain" seakanakan bagian dari pasal merupakan pelanggaranserius terhadap prinsip fair trial
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-12-2014 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 544/PID.B/2014/PN Smn
Tanggal 13 Mei 2015 — Pidana: - LIN HANDY KIATARTO Als. HANDY KIATARTO
133 — 120
  • dibuat dalam kurun waktu tahun2009 dan 2010 sehubungan dengan transaksiPenjualan CV TIRA PERSADA cabang Yogyakartaadalah:Order Booking;Faktur Penjualan;Buku Rekap Faktur Penjualan;Buku Rekap Delivery;Buku Rekap BPPR;Tanda Terima Barang Untuk Event;Penilaian Prestasi Kerja Karyawan;Laporan Penjualan Per Salesman in Value;Rekap Laporan Penjualan per Salesman in Value;Jurnal Memorial;k) Rekap R/L (sudah termasuk di MR / Monthly Report);l)Laporan Biaya 1 Tahun (sudah termasuk di MR / Monthly Report);m) Trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 8 April 2015 — Ir. BAKRI MAKKA
87 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa dalam rangkameningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan tetap mendasarkanpada asas peradilan yang jujur (fair trial) dan peraturan perundangan yang berlakudengan memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar,namun Majelis Hakim telah keliru atau lalai, karena perbuatan Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamdakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 3 Jo Pasal
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Plw
Tanggal 20 April 2017 — WITANOTO WINATA KISANAGA SAFRI Alias SISAP Bin TAUSIN
117 — 47
  • pembuktianuntukmembuktikan dalil bantahannya tersebut ;Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebutmenganut asas actori in cumbit probation sehingga Majelis Hakim membebankankepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, sedangkanTergugat dibebani pula untuk membuktikan dalildalil bantahannya, dengan maksudagar dapat diwujudkan dan ditetapbkan beban pembuktiansecara proporsional denganHalaman 64 dari 103 Putusan Nomor 09/Pat.G/2016/PN.Plwmemperhatikan prinsip fair trial
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 23 Oktober 2017 — Nizwar, S.T Bin Usman Abdullah
78 — 25
  • purna jual) selama 1 (satu) tahun; Surat dukungan penyedia tenaga teknis (untuk instalasi danpelatihan) dari distributor/pabrik; Dukungan pabrik harus dapat menyatakan untuk memberikanjaminan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun kepada penggunabarang/jasa bahwa alat yang ditawarkan mampu mengolah air bakumenjadi air bersih seperti syarat yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI(Permenkes RI No.492/MENKES/SK/VII/2010, tentang kualitas airminum), dengan kapasitas produksi dibuktikan dengan performancetest pada Trial
    purna jual) selama 1 (satu) tahun;Surat dukungan penyedia tenaga teknis (untuk instalasi danpelatihan) dari distributor/pabrik;Dukungan pabrik harus dapat menyatakan untuk memberikanjaminan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun kepada penggunabarang/jasa bahwa alat yang ditawarkan mampu mengolah air bakumenjadi air bersih seperti syarat yang dikeluarkan oleh KemenkesRI (Permenkes RI No.492/MENKES/SK/VII/2010, tentang kualitasair minum), dengan kapasitas produksi dibuktikan denganperformance test pada Trial
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
Drs. H. SILMI, M.Pdi.
190 — 122
  • orang yang secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks Criminal JusticeSistem tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel (u/timate truth) dengan asaspraduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang haruslahdilakukan menurut hukum (due to process of law) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 20-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-04-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Yk
Tanggal 18 Juni 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
51 — 13
  • meninggalkan pekerjaannyahanyalah disebabkan gugatan Penggugat di PA Yogyakarta ini;Demi keadilan apabila dalildalil replik berdasar asumsi itu diterima olehMajelis Hakim, yaitu dalil oahwa Tergugat kembali ke... atau pulang kerumah orang tua Tergugat yang dijadikan patokan dalil olen Penggugat dankuasanya untuk mengelak dari kecacatan formil surat gugatan, maka demiterpenuhnya keadilan, Tergugat berhak memohon kepada Majelis Hakim agarberkenan mempertimbangkan asas pemeriksaan persidangan fair trial
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 20-09-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 249/PID.B/2012/PN.BkN
Tanggal 7 Februari 2013 — AMAM RIONO Bin ROHANI
83 — 46
  • hanya diam saja menjadi sangat sakit hati ;.Menimbang, bahwa faktafakta selebihnya akan ditentukan bersamaan denganpembahasan atau pertimbangan unsurunsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakanmengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan olehMajelis Hakim bersifat JIntegreted Criminal Justice System dengan lebihmengedepankan adanya fair trial
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 232/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 1 Agustus 2018 — PT BANK BTPN DKK VS JONNY GULTOM
101 — 55
  • Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di atas adalah sangatsubjektif asumtif tanpa landasan yuridis dan secara nyata telahmengabaikan asas fair trial yang menegaskan bahwa hakim wajib membagibeban pembuktian secara adil dan seimbang diantara para pihak yangbersengketa dan tidak memihak dalam beban pembuktian dan penilaiannya(imparsial) ;6.
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.YANUAR FIHAWIANO SH
2.AHMAD SULHAN S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRUL
1346 — 1032
  • Asas praduga tak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai upayapenyelenggaraan kontrol social yang menghindari dari adanya trial by thepress. Pers hanya berhak untuk mencari berita tetapi tidak membuatnya,apalagi merekayasanya. Dalam pemberitaan yang menyangkut nama baikatau kehormatan seseorang, sangat penting dihindari labelisasi negatifatas diri yang bersangkutan, atau pun citra, kredibilitas sebuah lembaga ataubadan, baik privat maupun publik.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-01-2017 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 27/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 April 2017 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< Ir.DYAH ANITA PRIHAPSARI ALS Ir.NITA YUDI, MBA DAN MOUDY LITU RAAN CS
66 — 38
  • mengingat proses terpilihnnya PELAWAN menjadi Ketua Umum danSekretaris Jendral DPP WAPI yang berasal dari kepengurusan yang tidaksah maka justru tindakan PELAWAN yang mengatasnamakan DPP IWAPIadalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Mengingat adanya asas "Aetori in Cumbit Probation" atau asas NegatifWetteliik Bewjysleer, kami berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia yangmemeriksa perkara a quo untuk memperhatikan pembebanan pembuktiansecara proporsional dan menjunjung prinsip fair trial
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Khusus Anak
Register : 23-12-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN KUNINGAN Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG
Tanggal 23 Februari 2016 — MAMAN ROHIMAN alias KOMENG bin NURDIMAN (alm)
364 — 72
  • Hak asasi inilah yang menjadi prinsip dalam penegakan hukum yangdiamanatkan KUHAP yakni:Presumption of Innocent atau praduga tak bersalah ;Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas danjujur atau fair trial;Persidangan harus terbuka untuk umum ;Serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan social politik yangmanapun;Berarti Terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benarbenarmengemban independent judicial power without encroachments by government ofpolitical
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb
Tanggal 26 Agustus 2015 — TEDJA THOMAS WULLUR
142 — 79
  • yang secara nyata melakukan perbuatanpidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption ofinnocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg
Tanggal 13 Oktober 2020 — JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E
271 — 67
  • Intan Jaya;Bahwa Saksi berada di lokasi pada saat awal dimulainya pekerjaan/ialpembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan HabinsaranKabupaten Toba Samosir;Bahwa pada saat trial yang diundang dan ada dilokasi adalah Muspika, tokohmasyarakat, pemerintah Desa dan BPD, kegiatan yang diadakan pada saat tialadalah acara adat paborhat tukang, semacam acara doa;Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi tidak mengetahui kawasan hutan di DesaPararungan, munculnya surat permohonan izin pinjam pakai kawasan
Pengadilan PN Wangi Wangi Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw
Tanggal 12 April 2021 — Pemohon:
LA SATTO BIN LA DAHARU
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT WAKATOBI cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TOMIA
111 — 41
  • Pangaribuan, lembaga Praperadilan yangterdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat diAmerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana padadasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab makapemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;3.
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN NUNUKAN Nomor 9/ Pdt.G/2020/PN Nnk
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat: H. SYAMSUL BACHRI Tergugat: 1.Pemerintah RI dan seterusnya Cq.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Nunukan 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI QQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN UTARA QQ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN
258 — 181
  • materiil, bukti eletronik tersebut harus memenuhiprinsip admissible, yaitu sesuai peraturan perundangundangan, reliable, yaituproses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya,serta relevance, yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara, olehkarena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4(empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritasdata, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan audit trial
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bms
Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON : Ir. TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE, M.Si; Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI PURNOMO, S.H., M.H., SUNARTO, S.H., M.Hum., UNTUNG PRIBOWO, S.H., PARTONO, S.H., DJOKO WIDODO, S.H., DAVID DJOHAN PERMADI, S.H., DIAN HUSNA FADLIA, S.H., M.H. dan BERTI ELZA PELDI, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Office” M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co. Melawan TERMOHON : PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS Dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU SATRIYO, S.H., AGUS DARMAWIJAYA, S.H., PURNOMOSARI, S.H., masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas
156 — 42
  • Due procesof law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinyaHalaman 23 dari 86 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Bms.adalah bahwa ia merupakan ...a law which bears before it condemns, whichproceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial.... Pada dasarnyayang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasi individu terhadaparbitrary action of the goverment.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — DADAH MULIANSYAH, SE., MM., M.Si
100 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu harus jelas benaruntuk suatu fair trial dan penegakan supremasi hukum.Oleh karena itu sedari awal seharusnya Majelis Hakim telah tidak menerima danbahkan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo.