memperoleh keuntungan,sehingga negara menjadi rugi, maka majelis akan mempertimbangkan bahwaberdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan secara nyata telah adakerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan

publik yangditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, makaBPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan olehHalaman 204 dari 219 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Gtobendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, danlembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaanyang bersifat terobuka, dan melindungi pihak yangberkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa auditkepada akuntan publik (penjelasan pasal 40 UU No.25/92 tentang perkoperasian).t. Pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaanKoperasi berisfat rahasia dan oleh karena itu,Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannyaterhadap pihak ketiga. (pasal 39 UU No. 25/92 tentangperkoperasian)u.

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara Dalam penjelasan pasal 32UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan kerugiannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Denganmemperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud kerugian keuangannegara berkurangnya kekakayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum ,penyalagunaan wewenang /kesempatan atau sarana

Menghalangi pemeriksa atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;c. Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS,yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/ataud.

menjadi direktur keuangan ada upayaupaya untukmenagih pokok investasi dengan mengundang para manajer investai bertemuuntuk membahas pengembalian pokok investasi;e Bahwa pada pemeriksaan rutin yang dilakukan SPI tidak pernah menemukanadanya penyimpangan dalam penempatan investasi yang melanggar peraturanatau prosedur yang ditetapkan;e Bahwa penempatan investasi di RAM, HAM, JI dan JS saat ini dikategorikandalam status bermasalah dan pada laporan keuangan tahun 2010 yang sudahdiaudit oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP), atas investasi tersebut saat inimasuk dalam kelompok aktiva lainlain dan sudah dicadangkan seluruhnya.Artinya PT Askrindo sudah mengakui terjadi kerugian dalam penempataninvestasi tersebut.e Bahwa Laporan Keuangan PT Askrindo Tahun 2009/2010 ditolak oleh RUPSkarena ada indikasi terjadi penyimpangan dalam penempatan investasisehingga RUPS meminta dilakukan audit oleh BPKP.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;3.

Investasiinvestasi tersebut juga tercantumdalam laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);Bahwa setiap 3 bulan PT Askrindo membuat laporan terkait solvabilitas perusahaankepada BAPEPAM/LK. Pada tahun 2010 BAPEPAM/LK memberikan catatan/teguranatas laporan yang disampaikan oleh PT Askrindo terkait penempatan investasi dalambentuk KPD dan REPO saham yang tidak dibolehkan.

RKAP tidak merinci jenis investasiyang akan ditempatkan, namun hanya mencantumkan besaran investasi yang akandilakukan;Bahwa Dewan Komisaris tidak melakukan pemeriksaan pembukuan, karena setiaptahun sudah diaudit Kantor Akuntan Publik;Bahwa saksi mengetahui PT Tranka dan PT Vitron Internasional merupakan nasabahPT Askrindo;Bahwa saksi mengetahui ada restrukturisasi utang PT Tranka dengan memperpanjangjangka waktu jatuh tempo menjadi 3 tahun, mengkonversi promissory notes (PN)menjadi medium term notes

ASKRINDO yang gagal bayar, dan keputusandiambil oleh Direksi untuk melakukan problem solving;Bahwa, Terdakwa menyetujui perpanjangan, karena dalam masa jabatan Terdakwa,investasi tersebut menguntungkan dan hal tersebut dapat dilihat dari pembukuantentang hasil investasi berupa bunga dari investasi terhadap laba bersih, dan sudahdiaudit oleh Akuntan publik dan disetujui oleh pemegang saham dan sudahdipublikasikan;Bahwa, Terdakwa menghitung keuntungan terhadap investasi adalah dari hasilnya sajayang

UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi), menyebutkan:* Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansiyang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Page 60 of 274 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndangPemberantasan

tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara): KerugianNegara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.(2) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999): Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan

publik yangditunjuk..Halaman 140 dari 260 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2020/PN Dps Bahwa metode yang dipergunakan untuk perhitungan kerugian KeuanganNegara sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Nomor : ST1050/PW22/5/2018dan ST1049/PW22/5/2018 tanggal 16 Juli 2018 hal Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas tindak pidana korupsi PenyalahgunaanKeuangan Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota DenpasarTahun Anggaran 2017

Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasilHalaman 182 dari 213 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2018/PN Bgltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan,yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan

memperoleh keuntungan, sehingga negaramenjadi rugi, maka majelis akan mempertimbangkan bahwa berdasarkanpenjelasan Pasal 32 ayat 1 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan

publik yangditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, makaBPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan olehbendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, danlembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan bagiamana

Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negarayang dianut adalah konsepsi kerugian negara yang benarbenar nyata atau aktual.Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara adalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan

UU Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 32,menetapkan bahwa perhitungan kerugian keuangan Negaraberdasarkan instansi yang berwenang/akuntan publik yang ditunjuk;b. UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi tindak pidana korupsi pasal6 ayat 1 yang menetapkan bahwa instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;c.

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara Dalam penjelasan pasal 32UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan kerugiannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Denganmemperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud kerugian keuangannegara berkurangnya kekakayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum ,penyalagunaan wewenang /kesempatan atau sarana

Dapat juga dari pihak lain (termasuk dari perusahaan)maupun akuntan publik maupun dapat melakukan penghitungan sendiriuntuk dapat menunjukan kebenaran materil dalam penghitungan kerugianNegara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya,maka dari itu nota pembelaan Penasehat Hukum terse3buit dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas menurut Majelis Hakim unsur ke4 dakwaan akternatif kesatuSubsidair dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

UU Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 32,menetapkan bahwa perhitungan kerugian keuangan Negaraberdasarkan instansi yang berwenang/akuntan publik yang ditunjuk;b. UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi tindak pidana korupsi pasal6 ayat 1 yang menetapkan bahwa instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;c.

Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraHalaman 229 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bgladalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan

Parmanmemperoleh keuntungan dan negara menjadi rugi, maka majelis akanmempertimbangkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yangsudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yangberwenang atau akuntan

publik yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, makaBPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan olehbendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, danlembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan bagaimana

Konsepsi tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 Ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi "yang dimaksud secara dengan nyata ada kerugian keuangan negaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Halaman 187 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.SusTPK/2018/PN BglBerdasarkan Pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan Pasal

-;

lagi menjadi 15 item atau point, yaitu mulai dari item nomor 09 sampai dengan nomor 15, maka dengan demikian pada tanggal 09 November 2012 KPU Terdakwa Juliana A Marlissa, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat KPUD Kota Sorong membuat laporan pengunaan realisasi anggaran dengan 15 item atau point sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penggunaan dana hibah Gubernur dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong tahun 2012 sebesar Rp 2.000.000.000;
2. Pembayaran tagihan akuntan

publik 2007 sebesar Rp 142.630.000;

satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019 Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang;

41. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017;

42. 1 (satu) bundel Asli Management Letters Nomor : 00023/HNR/ML/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Management Letters atas Laporan Hasil Audit Perusda Aneka Usaha Kabupeten Batang Tahun Buku 2018 Dari Kantor Akuntan

Publik;

43. 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pengajuan Kas Keluar untuk Pembayaran Es Balok dan Slip Setoran Bank Jateng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tanggal 28 Februari 2020;

44. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Pengambilan Es Batu Perusda Aneka Usaha Kabupeten Batang tanggal 07 Desember 2019;

45. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Pabrik Es Saripetojo Tegal Dengan Perusda Aneka Usaha Kabupeten Batang

Asli Bukti kwitansi Nomor 37 tanggal 13 Januari 2017sebesar Rp 9.139.500, untuk Bayar perjalanan Dinas LuarDaerah luar Provinsi An HASIA FATSEY,SS sesuai SPD nomor:159/2016 tanggal 26 s/d 28 Desember 2016 dalam rangkaPengawasan melekat terhadap Akuntan Publik yang ditunjukoleh KPU di Jakarta.478.

Bukti Kwitansi Nomor.37 T.A 2016 tanggal 13 Januari 2017sebesar Rp. 9.139.500,untuk Biaya Perjalanan Dinas luarDaerah luar Provinsi An HASIA FATSEY, SS sesuai nomor:159/2016 tertanggal 26 s/d 28 Desember 2016 dalam rangkapengawasan melekat terhadap Akuntan Publik yang ditunjukoleh KPU di Jakarta.16.

Asli Bukti kwitansi Nomor 37 tanggal 13 Januari 2017sebesar Rp 9.139.500, untuk Bayar perjalanan Dinas LuarDaerah luar Provinsi An HASIA FATSEY,SS sesuai SPD nomor:159/2016 tanggal 26 s/d 28 Desember 2016 dalam rangkaPengawasan melekat terhadap Akuntan Publik yang ditunjukoleh KPU di Jakarta.478. Asli Bukti kwitansi Nomor 39 tanggal 13 Januari 2017sebesar Rp 6.830.000, untuk Bayar Sewa Kendaraan Roda 4Panwaslih Kabupaten Buru Bulan November 2016.479.