Ditemukan 4629 data
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
229 — 158
Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 62disebutkan Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Dalam UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal32 ayat (1) disebutkan Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yangberwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk; Berdasarkan uraian di atas dan hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, kamiberpendapat telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp3.309.763.736,00.
213 — 100
Konsepsitersebut sebenarnya sama dengan perjelasan kalimat Secara nyata telah adakerugian negara yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Penjelasannyamenyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk.
223 — 123
. = Bahwa benar Ahli pernah mengaudit Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2005sampai dengan 2008 ; 772222 22 =241Bahwa benar tugas Akuntan Publik biasanya mengaudit Perusahaanperusahaan ,baik itu perusahan Negara maupun Daerah,ataupun Swasta serta Badanbadanlayanan Umum seperti Rumah sakit rumah sakit , dan lainlain ;Bahwa benar saksi pernah meng audit masalah Pajak sewaktu Dinas di BPKP tahun1972 sampai dengan 2003 ;Bahwa Mengenai SK Bupati 973 tahun 2005 yang ahli ketahui sebagai ahli dibidang akunting
56 — 19
Pos Indonesia adafungsipembinaan SDM dalam hal ini dilakukan Direktorat SDM (Sumber dayamanusia) sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh SPI (SatuanPengawasan Internal) yaitu berupa pemeriksaan rutin dan pengawasan olehKantor Akuntan Publik serta pihak BPK RI.
103 — 24
UU Nomor 20 tahun 2001 yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahHalaman 216Putusan TIPIKOR No. 25/Pid.SusTPK/2015/PNMdnkerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Sedangkan pengertian merugikan keuangan negara itu sendiri, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya Pembahasan Undang Undang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32, menyatakan bahwayang
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
188 — 84
mendapatkan bantuan Modal kerjaLPDP kepada Direktur LPDP KUMKN di Jakarta saat itu adalah Propifil KoperasiTunggal Kencana, copy akta pendirian AD/ART, Copy NPWP, Copy RekeningBank Jatim, Copy KTP Pengurus, Susunan Pengurus, Surat PernyataanPengurus, laporan Keungan tahun 2012, sepengetahuan saya tidak ada syaratuntuk melampirkan daftar difinitii UMK penerima dana LPDB KUMKM melaluiKSP Tunggal kencana Ponorogo.Bahwa benar KSP Tunggal Kencana belum pernah meminta jasa audit kepadaKoperasi Jasa Audit atau akuntan
publik, sampai dengan sekarang KSP TunggalKencana tidak pernah minta jasa audit koperasi untuk mengaudit karenaketidaktahuan saya.Bahwa dana pinjaman LPDB baik untuk termyn pertama maupun termyn keduaoleh saksi diserahkan/ditransfer ke rekening pribadi Sdr.
Terbanding/Terdakwa : NUR ALAM
1959 — 855
Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIperbandingan 31 Desember 2012) dan Laporan Audit Independen olehKantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;BB No.396: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak2011 beserta lampirannya;BB No.397: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak2012 beserta lampirannya;BB No.398: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak2013 beserta lampirannya;BB No.399: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak2014
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1199 — 1200
., CPA,Certified Public Accountant pada Kantor Akuntan Publik Jamaluddin, Ardi,Sukimto, dan rekan.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti antara lain ;1) 1 (satu) Pasang sepatu merk Botega veneta made in Italy warnacoklat.2) 1 (Satu) Pasang sepatu merk Louis Vuitton warna abuabu.3) 1 (Satu) pasang sendal merk rene Caovilla venezia warna hitam.4) 1 (satu) Pasang sepatu merk Malissa+le patit prince warna hijaumuda.5) 1 (Satu) Pasang sepatu merk Steve Modden warna
SAMSUL HADI, SH.
Terdakwa:
EVI SULISTIA WATININGSIH
24 — 27
hukum mengenai kerugian Negara haruslah dimaknai sebagai kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya
publik yang ditunjuk atau oleh lembaga Badan yang berwenang untuk itu
sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk
172 — 0
(copy legalisir);Daftar Kantor Akuntan Publik / Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa keuangan Per 20 Mei 2020. (copy legalisir);Beita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pengesahan Persetujuan Kajian Dewan Komisaris Terhadap Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.BPR CIPATUJAH JABAR PERSERODA Tahun 2022 Tanggal 07 Februari 2022. (copy legalisir);AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA Nomor 20 tanggal 08 Februari 2022.
93 — 29
rakyat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.1 Th. 2004 Pasal 1 : 22 jo UU No.15 Th. 2006 Psl 1 : 15, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa UU No. 31 Th.1999 Penjelasan Psl 32 ayat (1) yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansiyang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk;Menimbang, bahwa jumlah penyaluran kredit yang tidak sesuai denganSOP bjb KPR dan costumer mortgage pada KCP Indramayu adalah sebesar Rp.14.895.000.000, (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima jutarupiah).
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
148 — 128
yang telahdipotong atau dipungut.Bahwa keterlibatan "pihak lain pada saat terjadinya tindak pidanaperpajakan, misalnya ikut bersamasama untuk tidak melaporkan SuratPemberitahuan dan/atau ikut bersamasama untuk tidak menyetorkan pajakyang telah dipotong atau dipungut.Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undangundang KUP: Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidangperpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasaWajibPajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan
Publik, Konsultan Pajak, atau pihaklain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turutserta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukantindak pidana di bidang perpajakan.Sehingga pihak lain dihukum samasebagai pelaku sebagaimana mereka yang melakukan tindak pidana yangdiatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf i UU KUP.Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP diatur bahwa ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku jugabagi wakil, kuasa
274 — 110
Pasal 4 (1) danPeraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 menerbitkan wewenang kepadadia BPK bisa memanfaatkan hasil audit BPKP, tetapi BPKP hanya dapatmelakukan audit khususnya audit investigasi atas mandat atau atasperintah Presiden dan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah ;Bahwa terkait Norma yang termuat dalam peraturan BPK Nomor : 1 tahun2007 BPKP juga tunduk pada normanorman peraturan BPK Nomor : 1tahun 2007 berlaku untuk BPK dan semua auditor yang ada di dalam BPKdan Direktorat itu sendiri, atau Akuntan
Publik yang ditugaskan memeriksaKeuangan Negara ;Bahwa seharusnya auditor harus bertemu langsung pada pihakpihakyang diperiksa bukan data skunder harus data primer turun dan bertemulangsung dengan terperiksa jadi ia memperoleh data itu dari pihakterperiksa tidak hanya bersumber dari yang dijelaskan dalam BAP itu dataskunder namanya, yang diperlukan itu data Primer ;Bahwa menurut ahli LHP tanggal 24 Oktober 2014 tersebut Pertama auditsaja tidak memenuhi klasifikasi, yang kedua menghitung itu hasil
171 — 39
Mengkoordinasikan akuntan publik kepada Ketua Umum yang akanditunjuk untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraankeuangan KOI untuk tahun anggaran tertentu;h. Menjadi nara sumber pada setiap Kongres dan RA;i.
85 — 26
Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradituangkan dalambentuk Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : LHPKKN670/PW30/5/2014,Tanggal 5 Desember 2014; Bahwa acuan ahli dalam melakukan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara adalah :1)9)UU Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 32,menetapkan bahwa perhitungan kerugian keuangan Negaraberdasarkan instansi yang berwenang/akuntan publik yang ditunjuk;UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi tindak pidana korupsipasal 6 ayat 1 yang menetapkan
290 — 380
Sang Hyang Seri (Persero)sebesar Ap. 1.829.371.404, (satumilyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribuempat ratus empat rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 1.829.371.404, (satu milyar delapan ratusdua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empatrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantumdalam Laporan Auditor IndependenKantor Akuntan Publik (K.A.P) TARMIZIACHMAD tentang
Terbanding/Terdakwa : HASBULLAH Bin H. NASIR
181 — 52
Perjalanan Dinas ke Kantor Akuntan publik Suryati dan Kantor Akuntan Publik Kartoyo dalam rangka koordinasi pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
320 — 89
(Perhatikan: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung NomorRegister: 2743 K Pdtl 1995 Tanggal 18 Juni 1996, KAIDAH HUKUM:Yang berhak menetukan untung rugi suatu perusahaan adalah RapatUmum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik. Gugatanganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa adaHalaman 93 dari 299Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2015/PN.Mdn.
168 — 221
sedangkan untuk PDBPR BKK Karangmalang komposisi kepemilikan sahamadalah sebagai berikut : 51 % milik PemerintahPropinsi Jawa Tengah dan 49 % milik PemerintahKabupaten Sragen hal tersebut diatur dalam AktaNotaris mengenai pendirian PD BPR BKKKarangmalang.Bahwa Bupati itu) sebagai pemilik BPR Djokotingkir,dan pada Mei 2011 itu) sudah ada Bupati yang baru( AGUS FATURAHMAN ;Bahwa saksi mengetahui adanya penempatan depositosejak tahun 2010 setelah saksi menjabat KepalaBUMD dan ada hasil audit dari akuntan
publik ;Bahwa deposito yang ditempatkan di BPRDjokotingkir itu) jumlahnya kisaran Rp. 11 milyar,dan deposito itu) atas nama Drs.
325 — 185
dimaksud dalamPasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WajibPajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan,yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidangperpajakan ;Menimbang, bahwa lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1)Undangundang KUP berbunyi : Yang dipidana karena melakukan perbuatantindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil WajibPajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan
Publik, KonsultanPajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan,yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantumelakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;Menimbang, bahwa keterangan saksi Ariasri Yulistiati, Kepala SeksiPelayanan KPP PMA Empat menjelaskan bahwa berdasarkan laporan SPTTahunan PPh Badan tahun 2014 yang merupakan SPT Tahunan PPh Badanterakhir yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, bahwa penandatangan SPT adalahsaksi Muhammad Asif Khan, NPWP