Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
180 — 128
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
180 — 128
Tbkmenerapkan prinsip kehatihatian dalam proses pemberian kredit;Bahwa Ahli menjelaskan Risiko Bisnis adalah risiko yang melekat dalampemberian kredit yang dilakukan di setiap Bank termasuk di Bank BRI;Bahwa Ahli menjelaskan Risiko Bisnis adalah risiko kredit yang disebabkankarena faktorfaktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debituryang bersangkutan, maupun faktor eksternal di luar usaha debitur sepertidampak ekonomi secara makro, bencana alam maupun faktorfaktor lainnyayang bersifat force
majeure.
Kredit bermasalah dapatdisebabkan karena kelemahan dari internal maupun eksternal debiturmaupun internal/eksternal Bank;Bahwa Ahli menjelaskan apabila penyebab kredit bermasalah terjadi karenafaktorfaktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debitur yangbersangkutan, maupun faktor eksternal diluar usaha debitur seperti dampakekonomi secara makro, bencana alam maupun faktorfaktor lainnya yangbersifat force majeure dan sepanjang petugas Bank telah melaksanakanproses pemberian kredit secara
Register : 15-11-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1489/Pid.B/2018/PN Tjk Tanggal 21 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDRIE WAHYU SETIAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SUDARYANTO als SUDAR bin TARYO
161 — 29
ANDRIE WAHYU SETIAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SUDARYANTO als SUDAR bin TARYO
161 — 29
Bahwa AHLI juga menjadi tim Task Force identifikasi pita cukai sesuaidengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pura Nusapersada Nomor:001/PDIR/PNP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pembentukan TimTask Force dan Pengangkatan Saksi Ahli Hologram pada Pita Cukaisebagai kelanjutan dari Surat Keputusan Bersama Anggota KonsorsiumPerum Peruri, PT. Pura Nusapersada, dan PT.
Putus : 26-02-2015 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 201/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby Tanggal 26 Februari 2015 —
45 — 10
45 — 10
Madiun No. 9 tahun 2007 tentang keuangan desa );e Bahwa Kepala desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBdesuntuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecualihalhalyang bersifat darurat ( force majure) Kades dengan persetujuan BPD dapatmengeluarkan anggaran yang akan dituangkan dalam perubahan atauperhitungan APBDes (Pasal 21 Perda Kab.
perencanaandirapatkan dengan BPD selanjutnya menjadi Rancangan Peraturan desa (Perdes)kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi setelahevaluasi disetujui maka Rancangan Peraturan desa tersebut dapat ditetapkanmenjadi peraturan desa ( Perdes)Bahwa APBDes maupun perubahan APBDes ditetapkan di Peraturan Desa(Perdes )Bahwa kepala desa tidak dapat melakukan pengeluaran atau belanja atas bebanAPBdes untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecuali halhal yang bersifat darurat ( force
Register : 19-12-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN GARUT Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Grt Tanggal 13 Agustus 2015 —
52 — 7
52 — 7
bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidakdilaksanakannya perikatan itu atau tidaki tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatanitu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkankepadanya walaupun tidak ada itikad buruk padanya Menimbang bahwa dalam persidangan tidak pernah terbukti bahwa lalainyaTergugat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang adalah sebagai akibatdari suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya(force
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/PDT.SUS/2010 MESRIDA DAMANIK, DKK.; PT. ARARA ABADI
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
14.Bahwa pertimbangan judex facti tersebut telah mengaburkan isi danmakna Pasal 164 ayat (3) UU.No.13 Tahun 2003 yang isi lengkapnyasebagai berikut : "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali dengan ketentuan Pasal 156 ayat
Putus : 24-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 PK/Pdt/2014 Tanggal 24 Juni 2015 — Ir. MINNARNO HADIWIBOWO VS DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN AMANUSA DKK
PERSADA,
130 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlampir adalah foto copy 7ermsand Conditions (syaratsyarat dan ketentuanketentuan) tersebut (karenayang asli ada pada Penggugat) dan terjemahan resminya hanya padabagian yang relevan saja (bukti T23);Pasal 27 paragraf 3 dari Terms and Conditions dari Bill of Lading(Konosemen) tersebut berbunyi sebagai berikut:Notwithstanding SuhCaluse 27 (2) above, where COGSA, COGWA, theHague Rules or lagueVisby aplly by incorporation or by force of law,Hal. 13 dari 43 hal.
Putus : 21-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. Tanggal 21 April 2014 — ESTHER HULANG ;
86 — 19
86 — 19
menerapkan tehnisadministrasi berdasarkan IT ;Menimbang, tentang Yurisprudensi No 417 K/Pid Sus / 2011 (bukti T.9 ) PenasihatHukum kurang tepat menyebutnya oleh karena Perkara No. 417 K/Pid Sus / 2011 tersebutbelum menjadi Yurisprudensi tetapi baru merupakan Putusan Mahkamah Agung dan akanmenjadi Yurisprudensi jika telah diikuti secara terus menerus oleh putusanputusanPengadilan dan praktek peradilan selain itu Bahwa system Hukum Indonesia yangmenganut sistem Kontinental tidak mengenal asas The Binding Force
Register : 27-10-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Kln Tanggal 17 Juni 2015 — SUTINAH SUTIYANTO
Vs
SUTIYANTO 1.PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK.CQ.KANTOR CABANG PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK., DKK
103 — 31
103 — 31
objek lelang;d Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus Lelang Noneksekusi;e Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;f Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;g Dihapus;h Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;i Keadaan memaksa (force
Putus : 18-06-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Psr Tanggal 18 Juni 2015 — H.M. EDDY SOETANTO Alias TAN HAN LIANG
50 — 9
50 — 9
Pucang Indah Lestari danPerumahan Pulau Mas Regency tidak ada hubungannya dikarenakanPerumahan Pulau Mas Regency adalah milik pribadi SRI LESTI SUSANITEGUH dan terdakwa hanya sebagai Kontraktor yang pernah membangun 7(tujuh) buah rumah di lokasi perumahan tersebut ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan dalampledoinya bahwa tidak terrealisasinya KPR untuk WILYANTO adalah suatukeadaan memaksa/force majeur karena merupakan imbas dari adanya gugatanperdata Nomor. 10/Pdt.G/2009/PN Psr,
Putus : 11-08-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 — 1. TUSIYAN, DKK VS PT BATARASURA MULIA,
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Tergugat
Putus : 14-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — PT KALPATARU INVESTAMA VS SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD
752 — 1108 — Berkekuatan Hukum Tetap
752 — 1108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termination:The Parties hereby agree that as at the Closing Date, the TransactionAgreement shall be terminated and cease to have any force or effect, andthe rights and obligations of the respective Parties shall be extinguished";Terjemahan resmi:"2. PengakhiranPara Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak TanggalPenutupan, PerjanjianPerjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidakHalaman 20 dari 43 hal. Put.
Putus : 08-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI VS BAMBANG SUHENDAR, DKK
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat rentang bulan Januari Maret2015 secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secarasepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi ataskeputusan managemen untuk mengurangi karyawan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Register : 05-12-2018 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 963/Pdt.G/2018/PN Tng Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
1.SYAFRI ANDI BOLA
2.AZNAWATI
3.IRVAN AFANDY
4.GLADYS STEPHANIE EKAPUTRI MAIT
5.Dr. Ir. Drs. HASAN SUDRADJAT, MM
6.NURHETTI
7.SANUSI ABBAS
8.SUDJADI
9.SETYONINGSIH
Tergugat:
PT. IBS BUANA SEJAHTERA
158 — 38
1.SYAFRI ANDI BOLA
2.AZNAWATI
3.IRVAN AFANDY
4.GLADYS STEPHANIE EKAPUTRI MAIT
5.Dr. Ir. Drs. HASAN SUDRADJAT, MM
6.NURHETTI
7.SANUSI ABBAS
8.SUDJADI
9.SETYONINGSIH
Tergugat:
PT. IBS BUANA SEJAHTERA
158 — 38
Penggugattelah diberikan konvensasi berupa tour wisata ke terusan sues dengan kapalpesiar dan Para Penggugat telah diberikan konpensasi uang atas tidak jadinyaHalaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 963/Pdt.G/2018/PN Tngke Jerusalem sebesar rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) perorang akantetapi ditolak olen Para penggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan wanprestasi Tergugat dapatmengajukan pembelaan untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu yaitu :1. karena keadaan memaksa (overmacht atau force
Register : 21-11-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 714/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 26 Januari 2017 — PT.ANZAWARA SATRIA >< PT.BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK
103 — 63
103 — 63
Bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan berdasarkan bukti P.1sampai dengan P.17, dan adanya Force Majuer dengan terbitnyaPeraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 tidak terbantahkan, makaberalasan untuk dikabulkannya permohonan banding;4.
Putus : 14-07-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Sda Tanggal 14 Juli 2016 —
40 — 9
40 — 9
Asas ini menjadidasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 KonvensiWina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force is binding uponthe parties to it and must be performed by them in good faith (setiapperjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik);16.Bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata.menyebutkan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai denganundangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuaitnya".17
Register : 18-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT.G/2015/PN.BDG.,. Tanggal 22 Desember 2015 — PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk, LAWAN ANDIANTO SETIABUDI, DKK
422 — 121
422 — 121
Tahun 2015 tanggal 14 April 2015;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 tentang Pembatalan Pejanjian dalamSurat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P12 secara imperatif telahdiatur :Lh ead ee Ne dalam hal pihak pertama membatalkan perjanjian dalam akta ini olehsebab terjadinya keadaan memaksa (Force Mayor) sesuai dengan ketentuan pasal9 akta ini maka pihak pertama harus mengembalikan seluruh modal usahasebagaimana dimaksud pasal 2 akta ini sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah)
Register : 10-06-2016 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 137/Pdt.G/2014/PN Skt Tanggal 27 Januari 2015 — BROTO SOECHIMAN vs DIREKTUR RS. PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA, dk
110 — 39
110 — 39
gugatan Penggugat sudahjelas tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi, karenaPenggugat sakit batu ginjal yang dioperasi terlebih dahulu prostat faktanyahingga hari ini tidak mampu beraktifitas secara normal untuk berjaian 10 jarakmeter saja tidak mampu ;Bahwa Penggugat juga mengajukan petitum subsidiair, maka Majelis Hakimberwenang dan sah untuk memberikan putusan dengan mengadili sendiri tidakmutlak terikat dengan Yurisprudensi karena Negara indonesia tidak menganutdoktrin the binding force
Register : 27-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 251/Pid.B/2020/PN Tpg Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
RAMLI Alias ALI Bin AHMAD.
105 — 124
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
RAMLI Alias ALI Bin AHMAD.
105 — 124
janji atau imingiming kepada Saksi;Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi dan Saksi NurBudi Marastuti dan saksi Irma;Bahwa sikap perusahaan tetap meminta pertanggungjawaban atas perbuatanTerdakwa;Bahwa uang yang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yangbelakangan ditransfer kepada Terdakwa adalah benar milik Saksi Airlanggayang Saksi duluankan ;Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tidak dapatditanggung oleh asuransi kantor karena terjadi bukan karena force
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Force Motor Limited denganpersentase mark up adalah sebesar 6, 98%.Halaman 27 dari 51 halaman.
Register : 08-02-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 5/Pdt.G/2017/PN PBU Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT :
NANANG
TERGUGAT :
1.HJ.SARIAH
2.H.MUHAMAD HANAFIAH
162 — 23
162 — 23
Yani;Jelas apabila dua bidangbidang diatas merupakan bukti yang sah danauthentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (VolledigBewijskracht/Full Force Of Evidence) hal ini sejalan pula denganketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria yangberbunyi: oembenan suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat Juncto Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok