Ditemukan 6228 data
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
TRI AGUS WANTORO, SE als. AGUS Bin SUGIARTO
155 — 24
pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja subunsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, makaunsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN PgpMenimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis
44 — 25
para wali murid diberikan password masingmasing untuk membayar uang sekolah dan lain lain melalui bank ;Bahwa saksi mengetahui Bendahara Yayasan yang lama Syarifah Animenyimpan uang Yayasan dirumah sebesar Rp.900.000.000, (Sembilanratus juta rupiah) kemudian diperintahkan oleh Ketua Pembina untukdisimpan didalam rekening Bank Syariah Mandiri ;Bahwa hal tersebut sudah berjalan selama 5 (lima) bulan lamanya.Bahwa mengenai pengadaan baju batik yang menjadi awal daripermasalahan ini disebabkan masalah tekhnis
63 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
membantu warga Desanya yang miskin sebagai pesertaProna agar berhasil memperoleh Sertifikat hak atas tanahnya, namunTerdakwa melaksanakan hal yang bertentangan dengan kewajibannya yaitumembentuk Kepanitiaan Prona, kemudian Panitia tersebut mengumpulkan parapeserta program Prona di Desa untuk diadakan pertemuan membahaspembiayaan program Prona dan para peserta Prona dibebani biaya sebesarRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bidangnya, biaya tersebutmelebihi dari ketentuan dalam Petunjuk Tekhnis
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Negara PERSERO Tbk. Kantor Pusat Menara Bank BTN
Terbanding/Tergugat II : BAMBANG WIRJAWAN SOENDORO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Jember
35 — 16
PER02/KN/2017 tanggal 22 Pebruari 2017tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang, Pasal 6 angka 5 )diwajibkan dan atau diharuskan melakukan pemberitahuanpelaksanaan lelang kepada PEMBANDING ( in casuSurat PT.
100 — 61
kegiatanrevitalisasi;Bahwa sangat tepat kiranya bila dalam pelaksanaan proyek banyakdiketemukan item pekerjaan yang menyalahi Juknis (volume dikurangi, adabeberapa item pekerjaan yang hilang) oleh karena dana proyek telahdipergunakan untuk kebutuhan saksi Asri Djafri.Bahwa kondisi tersebut diatas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres mamuju dgn Sprindik Nomor : SP.Sidik /235/IV/2013 /Reskrim tanggal 36 april 2013 yang mana Penyidik melakukanpermintaan uji materi lapangan ke Tim tekhnis
Syamsul Bachri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Dalimah
329 — 165
adanya tumpangtindin/overlaapping antara bidang tanah milik Penggugat dengan bidang tanahSertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat ;30.Bahwa perbuatan Hukum pemerintah/BPN dalam melakukan PenerbitanSertifikat,oemisahan sertifikat dan Pengalihan Hak, sebagai perbuatan hukumuntuk menimbulkan keadaan hukum baru dan melahirkan hakhak serta kewajibankewajiban hukum baru terhadap orang atau subyek hukum tertentu harusmemenuhi syaratsyarat dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan baikmenyangkut aspek tekhnis
1.SUPINTO PRIYONO, SH
2.BAMBANG NURDYANTORO, SH
3.A. SAIFULLAH, SH
4.I PUTU KISNU GUPTA, SH
5.NOVA AULIA PAGAR ALAM, SH
Terdakwa:
ANDI IVAN WITTIRI, SE
138 — 37
Nomor : 009/KSPPS/SKGN/12 yang ditandatanganiTerdakwa, KSP PRIMA SEJAHTERA mengajukan permohonan modal kerjasebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan jangka waktu 5tahun Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil danMenengah (LPDBKUMKM).Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan modal kerja diLPDBKUMKM, KSP PRIMA SEJAHTERA harus melampirkan persyaratanpersyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Direksi LPDBKUMKM No.32/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk tekhnis
A AMPA PASSAMULA sehingga dengandemikian RAT pada tanggal 20 Juli 2011 (Laporan PertanggungjawabanPengurus Tahun Buku 2010) adalah fiktif.Menimbang, bahwa dalam pasal 6 Peraturan Direksi LPDBKUMKMNo.32/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk tekhnis pemberian pinjaman/Halaman 142 Putusan Nomor 129/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Makassarpembiayaan kepada koperasi. Koperasi yang memenuhi persyaratansebagaimana tersebut dalam pasal 4 harus melampirkan :1. Profil koperasi2. Proposal pinjaman/pembiayaan.3.
Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Peraturan Direksi LPDBKUMKMNo.32/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk tekhnis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada koperasi.Untuk KSP/USPKOP/KJKS/UKJKSKOPdiprioritaskan bagi koperasi yang memiliki tingkat penilaian kesehatan minimalcukup sehat dan/atau yang manajernya telah memiliki.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 tersebut di atasTerdakwa minta bantuan kepada saksi Muhammad Irpan S.Sos., dan atasbantuan saksi Muhammad
129 — 65
HOLMES NITOR MATRUTTY, M.S.i.Bahwa yang menjabat Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014yaitu Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi.
LAMBIOMBIR" Anggota : EDWIN LETLORA, ST, MT.Bahwa saksi melaksanakan arahan dari Kepala Dinas bahwa saksi dimintauntuk segera mempersiapkan gambar Tekhnis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB), kemudian saksi memerintahkan Juru Gambar dan JuruHitung untuk segera membuat gambar teknis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB).Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti kapan saksi memerintahkankepada juru gambar dan juru hitung untuk mempersiapkan gambar tekhnisdan RAB, kirakira sekitar bulan Juli tahun 2014.Bahwa
HOLMES MATRUTTY,Msi.Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) adalah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. dan berfungsisebagai Ketua Panitia Swakelola.Bahwa yang saksi tahu dari dokumen yang diajukan yang menjabatsebagai Pengawas Lapangan adalah Saudara GERSON E.
398 — 179
Monteleo Perkasa lulus admin, tekhnis, hargaoleh Panitia lelang, kemudian kami mengkonsultasikan kepada PenggunaAnggaran (Ir.
Bekasi Tahun Anggaran 2010, Tugas pokok dan kewenangan saya adalahsebagai pengendali administrasi, tekhnis yang terdiri dari mutukualitas, biaya danwaktu.Bahwa Dapat saksi jelaskan tugastugas sebagai pengendali administrasi adalah :Penyelesaian masalahmasalah administrasi : surat menyurat, laporan, back upmasalah dilapangan selama pelaksanaan sampai degan masa pemeliharaanberakhir;Memberikan rekomendasi kepada Dinas/PPK atas perusahaanperusahaan subkontraktor atas usulan main kontraktor.Sebagai Pengawasan
Umum antara lain :Mengawasi pelaksanaan baik teknis maupun non tekhnis (adminstrasi),membantu DinasPPK dalam penyelesaian masalah yang timbul selamapelaksanaan, berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektifterhadap setiap tuntutan yang diajukan kontraktor,;Mengawasi, memeriksa jalannya pekerjaan, mencoba menguji semuabahan yang akan dipergunakan, dan ketelitian cara pengerjaannya.Sebagai Pengawas Tehnis antara lain :Pengendalian mutu, control terhadap bahan/material yang digunakanserta control
66 — 10
Saksi tidak tahu persis siapa yang terlibat dalam pembutanSpesifikasi Tekhnis Barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapisusunan Spesifikasi Tehknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)tersebut sudah dibuat sebelumnya dan Saudara Enny Siregarmenyerahkan kepada Saksi untuk di tanda tangani.c.
PokjaPelelangan adalah 1 (satu) Keping CD yang isinya berupa DokumenPenawaran, Spesifikasi Teknis, Jadwal Kegiatan, gambaran tentangbarang dan jenis yang akan diadakan.Bahwa Apabila tidak ditemukan perusahaan yang memenuhi persyaratanmaka proses tender akan diulang kembali.Bahwa Dokumen penawaran yang digunakan pada saat mengikutiproses tender adalah Dokumen yang telah ditanda tangani oleh DirekturPerusahaan saat pembukaan dokumen pada proses tender.Bahwa banyaknya jumlah mesin item spesifikasi tekhnis
Ruben Jaya berupa Mesin Penggerak Merk Mishubishi sebanyak 12Unit Mesin Pencacah Merek Agrindo dengan pisau pencacah 36 pisau,Komponen pelengkap berupa Bioaktif cair, Padat Kantong Permentasi ,alat penjahit karung dan kuncikunci mesin standard masingmasingsebanyak 12 unit item spesifikasi tekhnis yang diajukan CV. Ruben JayaHalaman 65 dari 177 Putusan Nomor 84/Pid.Sus.
65 — 18
2009 berdasarkan SK Kepala DinasPekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa PengadaanBahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di Lingkungan DPU dan ESDM KabupatenJepara APBD Tahun 2009, bersamasama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan WilayahSelatan Tahun 2009 2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun20092010) dan SUKO SANTOSO (Pejabat Pelaksana Tekhnis
2009 berdasarkan SKKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor :050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan danPemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di LingkunganDPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009, bersamasama dengan ABDURROCHIM (Pengawas Lapangan Wilayah Selatan Tahun 20092010), HASAN MUSTOFA(Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun 20092010) dan SUKO SANTOSO (PejabatPelaksana Tekhnis
63 — 43
Uang tersebut dikelolaoleh Tim dan dipergunakan dalam rangka survei dilapangan; 772222 222222 2222 n oeBahwa biasanya uang tersebut habis digunakan dan kalau ada sisa maka uangtersebut dikelola dan digunakan untuk rapatrapat yang ada kaitannya denganpertimbangan tekhnis; Bahwa Saksi diperiksa tanpa ada surat panggilan dan langsung diperiksa dan Saksijuga sudanh menandatangai Berita Acara Pemeriksaannya;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tidak memerintahkan untukmemungut uang diluar PNBP
Ranio Abadilah
Tergugat:
DPRD Kabupaten Bekasi
Intervensi:
H. AKHMAD MARJUKI,SE.,
215 — 122
tanggal 17 Juni 2019 tentangPembentukan Panitia Pemilinan (PANLIH) Wakil Bupati Bekasi sisa masajabatan tahun 20172022 dan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor28/Kep/172.2DPRD/2019 tanggal 8 Nopember 2019 tentang PembentukanPANLIH Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 20172022;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g UU Nomor 9 tahun 2004 tentangPerubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (PTUN), juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun2005 tentang Petunjuk Tekhnis
1.SYAHRUL ANWAR
2.ESTER WATTIMURY, SH.
Terdakwa:
AHMAD PELLU alias MATO
359 — 37
dengan penempatan di ProvinsiMaluku ;Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Maluku sejak januari 2017 sampai dengan sekarang denganJabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba.Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di LingkunganDinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunandan pelaksanaan kebijakan tekhnis
391 — 148
Surat gugatan disusun secara tidak cermat dan kabur :Bahwa tentang identitas Ahmadi S.Pd ( Tergugat VI ) pada halaman ditulis selkau Ketua Unit Pengelolaan Tekhnis ........ dst...Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat No: 4 tertanggal 31Agustus 2009 kedudukan Ahmadi S.Pd selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan nc. 0 rerBahwa atas ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun suratgugatannya menyebabkan gugatan menjadi kabur dan berakibatpada tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat.Bahwa ketidak cermatan
97 — 54
teknis FIFAdan SNI 19.9001 2001 untuk bola kakinomor 5 pada dokumen penawaran CV.SRIKANDI BHAKTI PRIMA, yang telahditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja XUnit Layanan Pengadaan KabupatenPasaman sebagaimana yang dipersyaratkandalam Permendikbud Republik IndonesiaNomor : 56 Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Melampirkan Sertifikat HAKI pada dokumenpenawaran yang tidak di persyaratkan dalampetunjuk Tekhnis
49 — 7
seadiladilnya.Menimbang bahwa atas pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum menyampaikan secaralisandipersidangan dengan menyatakan tetap pada tuntutannya, begitu pula PenasihatHukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi / pembelaannya tersebut ;Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan suratdakwaan nomor register perkara : PDM30/R.2.13/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015sebagai berikut :PERTAMABahwa ia Terdakwa BUSTANIL, S.P selaku Pengawas Tenaga Tekhnis
82 — 15
. : 910 / Kep.608Huk/2009 tentang Standar SatuanHarga Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2010.Harga Perkiraan Sendiri Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun2010.Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010).Buku , Buku I dan Buku II!
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku III Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
111 — 57
perkara ini, pada persidanganterdahulu terungkap fakta di persidangan dan telah berulang kaliTerdakwa sampaikan serta di dukung oleh saksisaksi, bahwa terkaitharga pembanding alatalat kesehatan sangat lah sulit untuk di dapatkan,mengingat barangbarang/ alat kesehatan yang akan di lelang bukanbarang yang mudah di dapatkan, begitupun terkait pelaksanaan lelangyang baru tahun pertama menggunakan sistem LPSE; Bahwa kesulitankesulitan yang terjadi di lapangan dan kurang jelasnyaregulasi yang mengatur tekhnis
1.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
2.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
RINTO ASHAR alias RINTO
339 — 93
Teknik Pertambangandan saksi ahli mengetahui menyangkut teorinya dan terkait dengan tugastanggung jawab saksi ahli sebagai Kepala Seksi bertanggung jawabpengawasan di bidang produksi dan penjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan PasalPeraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugasjabatan Pimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas diLingkungan Dinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugaspenyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis