Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PHILIP MORRIS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI
86 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku termasuk UUKepabeanan dan implementasi peraturan, kKesamaan tanggal padaagreement tidak memiliki hubungan.Kesamaan struktur dalam kedua agreement disebabkan karenakeduanya memuat bagianbagian seperti Definitions, Indemnifications,Terms and termination, Warranties and Representation, Confidentiality,Force Majeur and Governing Law, Dispute Resolutions.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 2/Pdt/2019/PT.DKI
Tanggal 8 April 2019 — Ir.ANI ISDIATI GUNAWAB dan Drs.SOLICHIN GUNAWAN >< FREDERICK RACHMAT CS
137 — 72
  • Keadaan memaksa (force majeur) / kahar ;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual /Pemilik Barang atau ;k.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp.
Tanggal 26 Maret 2020 — Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm)
215 — 0
  • barang berupa :43. 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80- 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN- 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235- 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.9.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
90 — 27
  • Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebablainnya yang merupakan force majeur makamerupakan wanprestasi.
    Nias, dan tidak dapatdirubah oleh pihak kedua, kecuali karena dalamkeadaan foce majeure;Jika demikian apa yang menjadi pedomandan acuan saudara dalam melaksanakanpekerjaan pembangunan ruang kelas baru diSD Negeri 078441 Ladea Orahua Kec.Gido Kab. Nias yang anggarannyabersumber dari dana DAK T.A. 2016,jelaskan ?
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Pembagian Harta
Register : 14-11-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Pre
Tanggal 27 April 2017 — SANDY WONG Lawan VONNY JOWONO DJIE
137 — 18
  • Rekonvensi tidak ada yang dapat mendukung dalil GugatanRekovensinya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadapPetitum Poin ke2 huruf ndanh huruf o patutlah untuk ditolak ;Menimbang, bahwa pada Petitum Poin ke2 huruf p PenggugatRekonvensi menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun2013 telah memindahtangankan alat pertukangan emas yang menjadi hartabersama yang dapat tergugat nilai sebesar Rp. 1.500.000,, huruf gq PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menjual motor yamaha force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN Alias KENJI
473 — 78
  • tunggakan pinjaman (pokok + bunga berjalan) sampai dengantanggal penghapubbukuan.Bahwa Kerugian Keuangan Negara menurut Institut Akuntan PublikIndonesia adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kKemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 11/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 2 Juni 2010 — Ir. SETIAWAN
105 — 74
  • cablesepanjang 3,5 Mdalam kemasan plastic9. 2 (dua) buah network connector cable sepanjang 5 Mdalam kemasan plastic10. 9 (sembilan) buah network connector cable yangtidak dalam kemasan11. 1 (satu) roll LAN cable12. 1 (satu) unit Monitor LG 15 (lima belas)inci ;13. 1 (satu) unit PC server , dengan spesifikasi Mother board next board N845GCl Mother on board VGA Card Mother on board NIC Mother on board sound card Processor Intel Pentium DCPU 3Ghz x 2 Hard Disk Seagate 80 Gb Memory 1 Gb VGA Card G Force
    I(satu)unit PC server , dengan spesifikasi Mother board next board N845GCl Mother on board VGA Card Mother on board NIC Mother on board sound card Processor Intel Pentium DCPU 3Ghz x 2 Hard Disk Seagate 80 Gb Memory 1 Gb VGA Card G Force 7100 256 RAM DVD Room Samsung17514.15.16.17.18.19.20.21.22.23. FDD 1.44 Mb Lan Card2(dua)lembar fotocopy SK Menteri Pendidikan danKebudayaan RI No.280/Kep.X/C 1991 tanggal 29 = Juli1991 an.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — P.T. BANK OCBC NISP. Tbk VS CUCU DJUHANA, DKK
143 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • syaratsyarat dan prosedur yangharus dipenuhi Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 yaitu bahwa pemutusan hubungankerja terhadap Para Termohon Kasasi karena alasan efisiensi.Bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansecara jelas menyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memakssa (force
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN BREBES Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs.
Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk vs PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
118 — 74
  • Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs halaman 68 dari 98i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BREBES Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bbs
Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk VS PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
113 — 26
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/ Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Bdg.
Tanggal 13 Agustus 2014 — DIN DIN SAMSUDIN, S.Pd Bin DADA DAUD
89 — 13
  • dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Juni 2016 — Lisusanto, S.Sos., MM., bin Paimin Sadio (alm)
96 — 56
  • sesuatu baik berupa uang maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Kerugian Keuangan Negara adalah berkekurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/ataudisebabkan oleh keadaan di luar Kemampuan manusia (force
    majeure).Pelanggaran peraturan perundangundangan yang dilakukan olehTerdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.Jumlah kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran pada Kantor Camat Tebat Karai KabupatenKepahiang tahun anggaran 2014, sebesar Rp180.680.345,00 (seratusdelapan puluhjuta enam ratus delapan puluhribu tiga ratus empat puluhlima rupiah);Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Anggaran pada Kantor
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 16-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2767/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN, SP
171 — 70
  • Petrus Raja Gopal, di bawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polri danKeterangan yang saksi berikan di dalam BAP kepolisian sudah benarsemuanya;Bahwa saksi bertugas sebagai Team task Force Amd di KantorPusat Bank Tabungan Negara yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 1Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta sejak bulan Juli tahun 2019sampai dengan sekarang ini; Ya, Saya mengenali satu bundel fotocopyAkta Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 09-11-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1738/Pdt.G/2020/PA.Btm
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 49
  • Keadaan memaksa (force majeur);Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad(P.1) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh Titik Aminah,S.H., M.Kn., Notaris di Batam kepada para pihak tersebut seketika telahditandatangani oleh para pihak dan saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka akadpembiayaan Multijasa ljarah Nomor 0/BPRSVC/IJARAH/VIII/2017 tanggal 14Agustus 2017 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syaratdan rukun
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
763 — 850
  • ;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadapkeputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankankepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkanbantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan dan/atau kesepakatan tertulis keduaMenimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHalaman 49
    Bahwa PTUN Jakarta dalamperkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupaLHPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa dengan obyeksengketa a quo) memberikan pendapat dalam putusannya Nomor18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017 (Bukti T16) yang telahdikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 (telah berkekuatanhukum tetap) sebagaiberikut: Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force of jurisprudence
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 07-05-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 06/PHI/2013/PN.Plg
Tanggal 20 Agustus 2013 — BAMBANG SETIAWAN, DKK lawan PT. MUSI RAWAS
129 — 17
  • hubungan kerja terhadap pekerja/buruhdengan hubungan PK WT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) maka hakhak pekerja/buruh dan prosedurpenyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundangundangane Pasal 164 ayat (3) Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwaPerusahaan yang melakukan PHK efisiensi yang dikarenakanaktivitasnya berakhir bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan yang memaksa(force
    hubungan kerja terhadap pekerja/buruh denganhubungan PKWT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) danayat (4) maka hakhak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaiannyadilakukan sesuai ketentuan perundangundangane Pasal 164 ayat (3) Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Perusahaanyang melakukan PHK efisiensi yang dikarenakan aktivitasnya berakhirbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan yang memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
255 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-11-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 08-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2012
Tanggal 25 Januari 2013 — R.H. SOEDIRDJO, SH vs I. KAKAN PERTANAHAN KAB. TANGERANG, II. PT. PERTAMINA (Persero), III. NY TUTIEK TANDYO WIDJOJO;
326 — 1678 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • malapetaka, saking tidak tahunya, hasil kejahatanPidana/KKN tinggalan suaminya mencuri barang bukti hasil curiannya sudah dibalik nama dan terlanjur dipecah pecahseolah dijual beli, hibah, wakaf dan lainnya agar Pemohon Kasasi seolah dikeroyok/ puluhan/ratusan orang SHMpecahan Aspal/palsu menghalalkan segala cara mati matian akan memaksakan menegakkan barang salah yang sudahterlanjur dibagi bagi, dikawal oknum Preman atau puluhan orang yang merasa "ikut memiliki berbondong bondong,terakhir *show of force
Pengadilan PA Tais Perdata Agama Perceraian
Register : 14-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Tais Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat dan Tergugat
238 — 165
  • Hasymi Hanafiah, Sp.S tanggal 26 Agustus 2020);Menimbang, bahwa menurut buku Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem syarafPusat hal 90 pada tahun 2005 ILAE mendefinisikan epilepsy secara koseptual sebagaikejadian singkat tanda atau gejala akibat aktifitas yang abnormal berlebih di otak.Selanjutnya ada tahun 2013 Task Force ILAE merekomendasikan definisi klinikoperasional untuk epilepsy yaitu suatu penyakit otak yang ditentukan oleh adanyakondisi a. sedikitnya dua kali kejadian kejang yang tidak ada
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Lbp
Tanggal 21 September 2020 — ROBERT SINAMBELA, DRS. MA, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Jaring IX No. 167 Blok XII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT PAINDOAN SIANTURI, S.H., VICTOR S. HAMONANGAN MANURUNG, S.H. Advokat dari LAW OFFICE ALBERT PAINDOAN SIANTURI, S.H & PARTNERS, beralamat di Komplek Medan Hills Blok Cemara A 09, Desa Lau Bekeri, Kec. Kutalimbaru, Kabupaten Deserdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/158/HK.00/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, dan diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/188/HK.00/III/2020, tanggal 3 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; Lawan: 1. ROSITA TAMPUBOLON, beralamat di Jln. Meka Tani Marendal I No. 55, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera - 20517, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H, Immanuel L. Tobing, S.H.,Rendi Situmorang,S.H,Andus Herjono Lingga,S.H,Yesaya Syahkata,S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advocat Erwin Gading P. Lingga, S.H, M.H & Rekan, beralamat di Jalan Gereja Komp. Ruko Karya Mas No. 58 F/4D,Kelurahan Sei Agul,Kecamatan Medan Barat Kota Meda-Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/190/HK.00/IV/2020, tanggal 6 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi; 2. HENDRIK HUTABARAT,beralamat di Jln. Meka Tani Marendal I No. 55, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera - 20517, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H, Immanuel L. Tobing, S.H.,Rendi Situmorang,S.H,Andus Herjono Lingga,S.H,Yesaya Syahkata,S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Erwin Gading P. Lingga, S.H, M.H & Rekan, beralamat di Jalan Gereja Komp. Ruko Karya Mas No. 58 F/4D Kelurahan Sei Agul,Kecamatan Medan Barat Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/181/Hk.00/III/2020, tanggal 30 Maret 2020,selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi; 3. CAMAT KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELISERDANG, beralamat di Jalan Pertahanan Patumbak Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara -20361, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi; 4. KEPALA DESA MARINDAL I, DESA MARINDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, KABUPATEN DELISERDANG, beralamat di Jalan Kebun Kopi, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi;
79 — 12
  • berupa sangkalan yangdiajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannyagugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force