Tidak DipanggilKembali Secara Sah Dan Patut;Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan cq hukum acara perdata cqPasal 26 HIR;60.61.Bahwa pada persidangan tanggal 2/7 Januari 2015, dengan agendapersidangan berupa bukti tambahan dari Pemohon Kasasi ternyataPemohon Kasasi tidak dapat hadir dikarenakan kondisi jalanan diJakarta macet disebabkan oleh banyaknya genangan air di beberaparuas jalan, dimana hal itu dapat dianggap sebagai force

Bahwa Material on site (MOS) masuk dalam progres pekerjaan, dan ikutdibayarkan dalam pencairan termyn sesuai dengan SPM yang saksitandatangani; Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak anak Ill pekerjaan tidakselesai dan progress hanya sampai dengan 81 %; Bahwa sampai dengan berakhirnya pekerjaan ada pekerjaan yang tidakterpasang karena ada masyarakat yang tidak mau tanahnya digunakanuntuk pemasangan pipa dan menurut PPK Burlian Darhim penolakantersebut termasuk Force Mayor, sehingga dilakukan pemutusan

kontrakpadahal sudah saksi ingatkan bahwa penolakan masyarakat tidaktermasuk force mayor; Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pembebasan lahanadalah Pemda, terkait adanya lahan yang tidak dapat dibebaskan dilahanWKS, karena menurut WKS pembebasannya harus seizin pemerintahPusat, karena WKS sendiri mendapat izin pengelolaan lahan daripemerintah pusat; Bahwa saksi pernah sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan untukmemverifikasi dokumen pencairan, saat itu saksi ada memverifikasidokumen pencairan

19/2/2021KelurahanKerasaan,PematangBandarSimalungunTanahTanah adat PemeriksaanSetempat dilakukan pada19 Februari 2021(setelah agenda kesimpulan)tanggaldikarenakan PA SimalungunLockdown akibat ada pegawaiyang terpapar virus Covid19; Tidak bisa diukurkarena saksi tidak mengetahuibatasbatasnya; Para Penggugatdan Para Tergugat tidak hadirdalam Pemeriksaan Setempatdi Simalungun; Kota Balikpapan,KalTim umahbawah PemeriksaanSetempat tidak terlaksana olehPengadilan Agama Balikpapankarena PPKM / Covid19(Force

Putusan No. 339/Pdt.G/2020/PA.KtbMenimbang, bahwa pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut tidakdapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Balikpapan dikarenakan adanyakebijakan PPKM akibat virus Covid19 di wilayah Balikpapan (Force Majeun;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, objek berupa 1(satu) unit rumah bawah atas nama Ronald Saragih yang terletak di JalanSenayan Bawah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, 1 (Satu) unit rumahatas nama Ronald Saragih yang terletak di Jalan

Joesoepjado, 1989 dan UU No 31 Tahun 1999 :Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaanNegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kKemampuanmanusia (force majeure).Bahwa, Bentuk kerugian Negara antara lain pengeluaran suatusumber/kekayaan Negara/daerah (dapat berupa uang, barang)tidak seharusnya dikeluarkan, hilangnya

1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;

1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;

1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force

Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;

2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor :

berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang j kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia(force

untukmemperoleh dana dalam rangka pembiayaan kegiatan negara.Bahwa secara prinsip imbalan yang seharusnya diterima oleh Negara(Pemkot Surabaya) dalam bentuk uang dikonversikan dalam bentukaset/bentuk lainnya, hal tersebut tidak dilarang sepanjang nilai aset yangditerima pemerintah setara dengan jumlah uang yang menjadi hakpemerintah.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force

kKekayaan yang seharusnyamenjadi milik negara, tidak menjadi milik negara; atau dapat juga antaralain karena uang yang berada di kas negara berkurang secaraHal. 121 Putusan Nomor. 93/ Pid.Sus TPK / 2018 / PN.Sbymelanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik negaraterlepas dari kepemilikan negara secara melanggar/melawan hukum.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force

Karena itu, manakala Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur) makaPenggugat dan Tergugat dianggap melakukan ingkar janji atau waprestasi. Dalam teorihukumnya ada empat bentuk ingkar janji yaitu:1 Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2 Debitor terlambat memenuhi perikatan;3.

Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaanmesin pompa namun juga melakukan pemasangan bahkanpengetesan terhadap item pekerjaan pengadaan mesin pompatersebut, namun hal ini tentunya akan terpenuhi jika tidak terjadihalhal yang bersifat kahar (force major);Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namunanggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelahrumah genzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang manaketika kami melakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumahgenzet

Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;. Teradi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.

Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaanmesin pompa namun juga melakukan pemasangan bahkanpengetesan terhadap item pekerjaan pengadaan mesin pompatersebut, namun hal ini tentunya akan terpenuhi jika tidak terjadihalhal yang bersifat kahar (force major);Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namunanggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelahrumah genzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang manaketika kami melakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumahgenzet

Bogor, sejak saat itu hanya daerahdaerah tersebut dimanaTermohon bisa melakukan distribusi berdasarkan Bukti T.LII8.Pada saat itu, Termohon tidak dapat memberikan jasa yang diperlukan,karena Termohon hanya memiliki nilai investasi yang kecil sebesar Rp.599.919.827, sebuah kantor sewa yang kecil dan daerah penyimpanansendiri dari kawasan Industri Cilandak serta dua truk kecil untukpengiriman di Jakarta.Akibat ketidakmampuan Termohon, Pemohon II harus menggantikanseluruh biaya Tenaga Penjualan (Sales Force

Agar dibantu Tim Task Force untuk menyiapkan gugatan klaimasuransi kepada Jasindo karena banyak juga kelemahan Jasindoyang bisa dipermasalahkan. Bahwa yang menjadi dasar penilaian kolektibilitas suatu debitur ada 3(tiga) pilar dari Bank Indonesia yaitu :1. Prospek Usaha : PT. Likotama Harum tidak memiliki prospek karenaprojekprojek yang dimiliki tidak atas nama sendiri (pinjam bendera);2. Kinerja/performence : PTI. Likotama Harum banyak yang tidakmemenuhi syarat3.

Bank DKI tidak akanmengalami kerugian, kecuali ada force majeur atau Debiturnyawanprestasi.Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : BB53,BB55,BB55A dan dibenarkan oleh Terdakwa;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;SAKSI BOYKE ADRIAN, SE., M.AB:Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan di Penyidik;Bahwa sejak 11 Januari 2010 s.d 10 Februari 2011 pernah menjabatselaku Analis Kantor Pusat Departemen Risiko dan Kebijakan KreditGrup Komersial sesuai

Likotama Harum tidak dapat melakukanpembayaran kreditnya kepada Bank DKI, saksi mendapatkan laporandari laporan bulanan Group Pengelola aset Khusus kemudian DirekturKorporasi dan Komersial dahulu Direktur Pemasaran Mulyatnomemanggil Debitur yang bermasalah dan saksi diajak oleh Mulyatnountuk menemui dan meminta debitur bermasalah untuk membayar.Bahwa kemudian dibentuk tim task force untuk menyelesaikan kreditbermasalah;Bahwa mengenai Proses Reaktivasi yang dilakukan oleh Bank DK,saksi tidaki mengetahuinya

Jadi total keseluruhan Rp. 230.000.000.000..Bahwabenar, fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada PT.Likotama Harum selaku Debitur Belum dilunaskan dan kapan jatuhtemponya saksi tidak mengetahui persisnya;Bahwa untuk memulihkan pengembalian Kerugian Bank DK,Kitamembentuk Task Force untuk menyelamatkan uang yang telahdicairkan untuk kredit PT.

Likotama Harum tidak lagisanggup membayar kredit dan bunga kredit, saksimelaporkan hal inikepada Komisaris Bank DKI Jakarta didalam Rapat Pengurus padabulan yang saksi tidak ingat, dengan aksiaksi tindak lanjutpenyelamatan seperti membentuk Tim Task Force, Rapat pengurus dilaksanakan sebulan sekali.Bahwa untuk laporan posisi tiap bulan dilaporkan oleh unit yangmengelola GPA dan GRK kepada Direksi;Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : BB55, BB55A, BB58, BB66, BB67, BB87A, BB143,

Dalam Blacks Law Dictionary, tentang undue influence disebut antara lain, persuasion, pressureor influence short of actual force, but stronger than mere advice, that so overpawers the dominatepartys free will or judgement that he or she cannot act intelligently and voluntarily, but acts,instead, subject to the will purposes of the dominating party. Henry Campbell Black, 1991, BlacksLaw Dictionary, St.

danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara. ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalangunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

Kerugian keuangan negara terjadi sebagaiakibat dari tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena Jabatanatau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force majeure);Bahwa prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahlidan tim lakukan pada saat melakukan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan

danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahngunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

Kerugian keuangan negara terjadi sebagaiakibat dari tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena Jabatanatau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force majeure);Halaman 180 dari 366 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN MnkBahwa prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahlidan tim lakukan pada saat melakukan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak

1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;

1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;

1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force

Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;

2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor :

Nancy Urania; Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab saham SIAPdilakukan suspend oleh BEI, namun langkah yang dilakukan yaitudengan menerima konsekuensi force sell yang dilakukan PTDanareksa Sekuritas dan bila tidak dapat menyelesaikan kewajibantersebut maka menyetujui lelang jaminan tambahan berupa tanah; Bahwa jaminan tersebut adalah tanah Sdr. Nancy karena itikadbaik dari Sdr.

Benar, sampai dengan saat ini Ahli belum pernahmenemukan saham yang masuk dalam LQ45 kemudian disuspendkemudian didelesting dan selanjutnya saham tersebut relestingkemudian menjadi LQ45 kembali; Bahwa Ahli berpendapat bahwa apabila saham disuspendsehingga tidak dapat dilakukan force saled maka anggota bursadapat meminta debitur melakukan penyetoran atas jaminan tersebut(yang tidak dapat di force saled);Ahli Dr. (C) Junaidi Cerdas Tarigan, SH., MM.

danperuntukannya, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 danketentuan turunannya tentang pengelolaan perbendaharaan; Bahwa Ahli berpendapat bahwa Perusahaan Sekuritas BUMNyang mengelola saham dari para anggota bursa PerusahaanSekuritas BUMN maka seluruh dana yang dikelola tersebutmerupakan uang negara, sesuai dengan UU Nomor 17 Pasal 2Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bahwa menurut Ahli, kKerugian negara adalah kekurangan asetatau kekayaan negara karena sesuatu perbuatan melanggar hukum,lalai, ataupun karena force

Danareksa Sekuritas melanggar ketentuan/peraturan SOPDanareksa Sekuritas; Bahwa Terdakwa Marciano Hersondrie Herman, Saksi Sujadi,Saksi Erizal dan Saksi Jenpino Ngabdi juga memiliki Kehendak bebas,mampu menentukan kehendak sendiri, tidak ada pengaruh eksternaldalam melakukan persetujuan atas permohonan fasilitas pembiayaandebiturdebitur tersebut dengan merujuk ketentuan peraturan SOP yangberlaku atau sebaliknya dengan menyimpangi ketentuan peraturan SOPyang berlaku, termasuk di dalam mengeksekusi force

Nias, dan tidak dapat dirubah oleh pihak kedua, kecualikarena dalam keadaan foce majeure;Bahwa yang menjadi acuan dan pedoman saksi dalam melaksanakanpekerjaan tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambarperencanaa;Bahwa adapun itemitem pekerjaan tersebut adalah Ruang Kelassebanyak 2 (dua) ruangan kelas dengan ukuran 8 x 7 meter, danditambah dengan meublair;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukanpembayaran terhadap saksi yaitu :i. pembayaran tahap Pertama sebesar 40%

Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebab lainnya yangHalaman 148 dari 226Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN Mdnmerupakan force majeur maka merupakan wanprestasi.

DS di Jeruk Purut Nomor Laporan 173Halaman. 196 dari 216 halaman Putusan No.26/PidSusTPK/2021/PT.DKI.639)640)641)642)643)644)645)646)647)648)649)650)651)O1/PNL/MT/XII/15 perihal Laporan Penilaian Properti tanggal 2Desember 2015,1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Restrukturisasi,nasabah : Grup SIAP, unit usaha : task force, tanggal 24 Oktober2016 dan persetujuan usulan restrukturisasi Grup SIAP,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Addendum Perjanjian PembiayaanDengan Jaminan Saham antara

Lidya Sembiring,5 (lima) lembar foto copy legalisir Bukti Force Sell saham SIAP,18 (delapan belas) lembar foto copy legalisir Stock TransactionHistory Fundamental Resources PTE LTD,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Memo No. M39129INF perihalMemo Pemblokiran Saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)tanggal 2 November 2015,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat dari KSEI tanggal 28September 2018 No.