Ditemukan 6225 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
SUDIRMAN Bin EDI YS
154 — 29
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
SUDIRMAN Bin EDI YS
154 — 29
,M.Kes;Bahwa tugas pokok saksi selaku PPTK dalam pekerjaan pembangunanpagar Rumah Sakit Daerah Kota Subussalam yakni membantumenyusun HPS, melaksanakan kegiatan secara tekhnis;Bahwa Rekanan pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit DaerahKota Subussalam yakni CV. Mentari Pag;Bahwa sebagai wakil Direktur CV.
Putus : 15-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 15 Juli 2013 — HERRU SANTOSO
109 — 56
109 — 56
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) LingkupWilayah Kecamatan ;2.
Register : 26-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 70/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 11 Januari 2016 — Drs. H. BUSTARI MALER. M.Hum Bin MALER
97 — 33
97 — 33
Perbuatan saksi ICHWAN YUNUS inibertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yangmengatur bahwa: Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakanantara) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antarPemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pasal35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yangmengatur bahwa: Barang milik
Register : 17-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
DEDY ROLIANSYAH, SE. Bin BAHRUN
79 — 14
EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
DEDY ROLIANSYAH, SE. Bin BAHRUN
79 — 14
Kab.Kutai Kartanegarauntuk melakukan audit di selurun SKPD Kab.Kutai Kartanegaraberdasarkan Sertifikat Auditor Abhli Nomor:STTPP3258/JFAAl/O3/VII/2009 tanggal O05 Oktober 2009 dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Republik Indonesia sampai dengansekarang.Bahwa pemeriksaan dilakukan adanya dugaan kegiatan fiktif tahunanggaran 2017 pada Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kukar bermulaadanya Surat Kapolres Kutai Kartanegara Nomor:B/47/III/2018/Reskrimtanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tekhnis
Putus : 05-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 137/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 5 Januari 2016 — Drs. HARI PURWANTO ;
KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO
90 — 10
90 — 10
meubelair dengan menggunakan DAK 2009 tidakdilakukan secara swakelola tetapi dilakukan dengan penunjukan pihak ketiga yaitu CV Indah karya,CV Jati Jaya dan CV Prasety0; 729222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku konsultan pengawas yang tidakmelakukan tugas sebagaimana mestinya selaku pengawas dalam pekerjaan meubelair berakibat negaramengalami kerugian karena bahan meubelair yang digunakan tidak sebagaimana mestinyasebagaimana tertuang dalam spesifikasi tekhnis
Register : 19-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
179 — 131
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
179 — 131
ada mengikuti Proses pelelangan pekerjaan Pembangunan rumahguru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut; Bahwa Saksi Mengetahui pada saat setelah proses lelang dan Saksidiberitahu oleh PPK Terdakwa ABAS KUDA. bahwa CV.MAMUR JAYA yangditunjuk selaku pemenang pada Proses pelelangan pekerjaanPembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dan pada saatitu Sempat Saksi kaget kenapa CV.MAMUR JAYA bisa menang dalamproses pelelangan tersebut karna menurut Saksi CV,MAMUR JAYA tidakmemiliki perlengkapan tekhnis
Putus : 16-08-2011 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 201/Pid.B/2010/PN.TBK Tanggal 16 Agustus 2011 — YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG
538 — 213
538 — 213
masihbergantung peruntukan fungsi wilayah tersebut, karena perhitungan nilaikerusakan lingkungan berbeda variabel tiaptiap fungsi lingkungan tersebut.Misalnya pada lokasi yang dimaksud peruntukannya untuk keperluan industriatau pemukiman, maka nilai perhitungan atas kerusakan lingkungannya tidaksama apabila peruntukannya untuk keperluan perkebunan ataupertanian ;Bahwa yang berwenang untuk menetapkan bahwa suatu perusahaan tambangdiduga telah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalahinstansi tekhnis
Register : 09-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Sdk Tanggal 15 September 2015 — RONY P. SIHOTANG, SE., alias RONY
104 — 119
104 — 119
bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatanusaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, sertainformasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Studi Kelayakan adalah tahapankegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang103berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan tekhnis
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 4 Agustus 2015 —
1019 — 927
1019 — 927
mendapatkan buktimaka bukti tersebut harus dicocokkan mensimulasikan dengantindak pidananya yang dipersangkakan, guna membuat terangtindak pidana yang terjadi baru secara kumulatif disebutkan danmenemukan Tersangkanya atas dasar tersebut ditentukanTersangkanya;Bahwa apabila lokus dan tempus dan peristiwanya sama tidak perludengan Surat Perintah Penyidikan baruBahwa , didalam internal lembaga penyidik ada proses seperti diKepolisian ada gelar perkara, di Kejaksaan ada ekspose, jadi adatahapan, cara, tekhnis
Register : 30-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg Tanggal 7 Februari 2017 — dr. H. ALI SUTOPO Bin M. SUMYAR
150 — 23
150 — 23
Bahwa Ahli sebagai ahli pengendali tekhnis dalam kasus ini; Bahwa Ahli menerangkan ada wawancara dengan saksisaksi;Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN PlgBahwa Ahli menjelaskan bahwa metode yang di pakai adalahmembandingkan dana kapitasi yang dikeluarkan dikurangi dana kapitasiyang dikeluarkan;Bahwa Ahli menerangkan bahwa dana kapitasi adalah dana modalpuskesmas yang di dapat dari BPJS kesehatan;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa seluruh keuangan Negara dalam bentukapapun yang dikelola
Putus : 02-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MAKASSAR Nomor 354/Pid.B/2011/PN.Mks Tanggal 2 Agustus 2011 — LA ODE BALI, SH
128 — 47
128 — 47
dibentukpanitia dari pejabat daerah karena hanya pengadaandalam skala kecil sehingga tidak dibentuk panitiayang melibatkan pejabat daerah ;Bahwa tugas panitia adalah melakukan identifikasi,koordinasi dengan istansi terkecil ;Bahwa Luas lahan yang diperuntukan adalah 3.000 WMe2 ;Bahwa lokasi yang ditunjuk ada 6 (enam) lokasi dankebetulan lokasi milik Tawang yang tidakbermasalah ;91Bahwa pertimbangan untuk membeli tanah tersebut karenatanahnya tidak bermasalah dan luas tanah tersebutlebih luas ;Bahwa tekhnis
Register : 18-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 7 Agustus 2014 — - Ir. SAIBON SIRAIT
90 — 32
90 — 32
Menteri Pertanian Nomor511/KPTS/PD/310/9/2006, tentang jenis komoditi tanaman binaanDirektorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangandan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah jenis tanaman yang masukdalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapa sawit, karet, kopi, kakao(coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
oleh Direktorat JenderalPerkebunan, hasil penelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila adamelebihi jumlah tanaman sesuai dengan jarak tanam menurut petunjuktekhnis yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utaradan Direktorat Jenderal Perkebunan adalah tidak layak karena dapatmengakibatkan tanaman itu tidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
Register : 03-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus/2014/PN.Pdg Tanggal 7 April 2014 — BENI VIVAL DATUK RAJO SAMPONO PGL DATUK BIN BUSTAMAM YASIR
55 — 11
55 — 11
Saksi telah melakukan pemerikasaan DAPN Nagari Sungai Jambu tahun2004, 2005 dan 2006 sesuai dengan Surat Tugas Bupati tanah Datar nomor : 24/ST/Bawasda2007, tanggal 07 Juni 2007 dengan jabatan sebagai anggota TIMPEMERIKSA ; e Bahwa saksi bertugas sebagai AUDITOR sejak tahun 2003 sampai saatsekarang, dan sudah pernah melakukan Pendidikan / Pelatihan yang memiliki71Sertifikasi perjenjangan Auditor adalah ~ sebagai berikutPembentukan Auditor Ahli di BPKP Padang ;Ketua Tim di BPKP Padang ;Pengendali Tekhnis
Putus : 14-01-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn Tanggal 14 Januari 2016 — - ANDI SYAHPUTRA
79 — 26
79 — 26
Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Kantor tgl 16 Oktober 2012;Hasil Pembacaan Pada Pembukaan Dokumen penawaran;Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi;Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi No. 18.5/591/ULPX/2012 tanggal 16Oktober 2012 perihal undangan pembuktian kualifikasi dan;Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasiharga, evaluasi kualifikasi;Halaman
Register : 25-08-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PA Soreang Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 147
122 — 147
Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun2012, sama sekali belum pernah ada pembahasan terkait pembagianharta bersama hingga akhirnya rumah harta bersama sebagaimanaposita point 2 tersebut di atas pada sekitar tahun 2019 terkenapembebasan proyek strategis nasional untuk kepentingan Kereta ApiCepat JakartaBandung yang dibebaskan oleh Turut Tergugat (Satu)yang terletak di kavling 64 dengan nilai ganti kerugian lebih kurangsebesar Rp.5.020.000.000, (lima milyar dua puluh juta rupiah), akantetapi tekhnis
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 6 Oktober 2011 — IKHSAN HAKIM
60 — 12
60 — 12
Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis
Register : 26-06-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.TPK/2015/PT AMB Tanggal 28 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ROLLY MANAMPIRING, SH
Terbanding/Terdakwa : PAULUS SOUHUWAT, ST. M.Si
67 — 33
Terbanding/Terdakwa : PAULUS SOUHUWAT, ST. M.Si
67 — 33
Tentang keberatan terhadap petikan putusan maupun salinan putusanpengadilan dalam perkara a quo yang sampai saat memori bandingdiserahkan, belum di berikan kepada Penuntut Umum yang dianggapbertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidakberalasan karena masalah tersebut adalah menyangkut masalahadministrasi pengadilan bukan suatu masalah tekhnis peradilan.3.
Register : 19-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna Tanggal 30 April 2015 — MADE YUDISTIRA HIDAYAT Bin SWARNO HIDAYAT
49 — 12
49 — 12
Bantuan untuk kejurnas Marching Band Sanggar Cut Meutia Meuligo ke Surabayasebesar Rp. 800.000.000, ;Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatankegiatan sanggar sudah dilaksanakansebagaimana mestinya, tetapi lebih jelasnya Terdakwa tidak mengetahui dikareHalaman 59 dari 107Putusan No.06/Pid.SusTPK/2015/PNBnanakan yang lebih mengetahui tekhnis dilapangan adalah Ketua Bidang masingmasing Yaitu Sdri. Rijal Nabawi, selaku Koordinator Tari dan Sdri.
Register : 25-05-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2011/PN PDG Tanggal 5 Oktober 2011 — UMAR, ST., MM. Pgl. UMAR
80 — 28
80 — 28
Bendahara Pembantu Pengeluaran : saksisendiri, serta dibantu staff administrasi,pembantu pelaksanna dan pengawas kegiatan ;Bahwa proses pencairan dana awalnya pelaksanamengajukan permintaan uang/verskot kegiatan kepadaBendahara Pembantu yang telah disetujui oleh KPA(Kuasa Pengguna Angggaran) dan PPTK(PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dengan dilampiririncian penggunaan dana yang diminta, laluBendahara Pembantu) mengajukan SPP kepada BendaharaPengeluaran untuk diteruskan kepada KasubagKeuangan lalu
Register : 14-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Bau Tanggal 28 September 2021 — Pemohon:
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
622 — 547
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
622 — 547
RAUF;2) Bahwa terkait dengan Proses Penanganan Perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia diaturdalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia diatur dalamPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJAO39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata KelolaAdministrasi dan Tekhnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,yang mana sehubungan dengan Proses Penanganan Perkara TindakPidana Khusus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri secara khususdiatur dalam