Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
116 — 31
  • Indofarma (Persero) Tbk.Halaman 205 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgBeserta anak perusaahaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 49/Auditama VII/PDTT/07/2014 tertanggal 21 Juli 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala BadanPengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.031.34.11.12.7542 Tahun 2012tentang Pedoman Tekhnis Cara Distribusi Obat Yang Baik menyatakanbahwa cara distribusi obat yang baik adalah cara distribusi/penyaluran obatdan atau bahan obat yang bertujuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA Ir. RASYIDIN, M. Eng bin ZAINUL ABIDIN
110 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuaidengan spesifikasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 9 Februari 2017 — I. Zonial Pajri, SH. Bin Jak Umar ; II. Mardalena, SE. Binti Markoni Idris ;
583 — 171
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Bahwa tugas dan kewenangan Kepala UPTD dalam pengadaandan penyaluran pupuk bersubsidi adalah melakukan pembinaansecara tekhnis tentang pemupukan tanaman kepada Kelompok TaniHalaman 51 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.di wilayah Kecamatan, menyetujui dan menandatangani RencanaDefenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi selakuKepala UPTD, serta membuat Rekapitulasi RDKK TingkatKecamatan ;Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 14-04-2022 — Putus : 02-09-2022 — Upload : 10-09-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 2 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh. Amin Abbas, S.H., M.H.
2.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
3.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
1.MUH. WAHYU AGUS WIARTO Alias PANJUL Bin. SUYOTO
2.ABDULLAH Alias BANG DUL Bin ALIMUDDIN
200 — 52

  • 21. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan permintaan penawaran administrasi tekhnis dan harga kepada Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 01/Und/PokjaKPUSulbar/III/2019.

    22. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor:07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III .2019.

    23. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09A/BAPP/III/2019.

Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
702 — 1178
  • kecuali seluas diatas 25 (duapuluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkanperkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) diHalaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwpertanian ;Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harusmengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada diKementrian Koperasi ;Bahwa tekhnis
    Peputra Supra JayaHalaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwberdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutangkreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga tekhnis,kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untukcicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenagateknisnya ;Bahwa benar tidak ada dipasang tandatanda/ plang yang menunjukkan bahwalahan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 19 Juni 2014 — - Drs. YUSNI ALI
78 — 18
  • Datuk Bandar Kota Tanjung Balai90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak 12 September 2012 s/d 10Desember 2012 dan Pedoman yang digunakan adalah Surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak), Spesifikasi Tehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Putusan No. 13/Pid.Sus K /2014/PN.
    (satumilyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas riburupiah), masa pengerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitungsejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012 dan Pedoman yangdigunakan adalah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), SpesifikasiTehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dilapangan tetapi tidak setiap harikarena sebagai Kadis PU Kota Tanjung Balai terdakwa masih banyak tugaslain, selanjutnya untuk pengawasan kegiatan pada setiap pelaksanaanpengerjaan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
198 — 36
  • TjkBahwa Untuk mekanisme penghitungan pajak minerba sebagaiberikut :o Wajib Pajak mengirimkan Laporan Produksi minerba melaluiUPT ke BPPRD;o Laporan Produksi dikirimkan BPPRD ke Dinas Perdagangandan Perindustrian untuk proses verifikasi lapangan terhadapLaporan Produksi Wajib Pajak oleh Tim Tekhnis dibawah KabidEnergi;o Laporan Produksi kemudian di cap verifikasi dari Tim Tekhnisyang telah ditandatangani oleh Kabid Energi dikirimkanKembali ke BPPRD;o BPPRD menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan TentangPajak
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 0/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 5 September 2016 — Hj. rosna binti syahidan
130 — 58
  • .,.Bahwa tekhnis pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi serahkan sepenuhnyakepada KPA dan PP TK, kemudian pada tahun 2012 (hari dan tanggal lupa)terdakwa kembali memanggil Saksi ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko danmengatakan bahwa peralatan untuk pengerjaan produk Tortila masih kurangdan butuh tambahan maka diminta agar peralatan tersebut dapat dibiayailagi.
    Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglTok76.77.78.ro:80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
445 — 177
  • Jadi RZWP3K itu bukan hanya KabupatenBelitung tetapi satu Provinsi Babel; Bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan reklamasi mengajukan izinsebelum keluarnya RZWP3K, harus menunggu sampai provinsi membuatRZWP3K; Bahwa terkait kegiatan reklamasi menurut Saksi harus ada kajianterlebih dahulu bisa dilihat merusak atau tidak terhadap kegiatan reklamasi:; Bahwa Saran tekhnis adalah apaapa saja yang harus sebelummelakukan kegiatan dimaksud; Bahwa saksi tidak ada memperingatkan atau menegur ketika datangkelokasi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
140 — 80
  • dengan Terdakwa dan saksi menerangkan tidakmempunyai hubungan keluarga dengannya, baik karena hubungandarah maupun hubungan pekerjaan.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya diBAP Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perindagkop dan UKMKota Singkawang sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Singkawang Nomor 212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember2012;Bahwa tata cara pembayaran tersebut pada awalnya PPTK (PejabatPelaksanaan Tekhnis
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Dr.Ir. Frans Bambang Siswanto, MM
2.PT Bali Paradise Resort
Tergugat:
I Made Sumantra
378 — 553
  • Kerugian materiil yang telah dialami oleh Para Penggugat adalahsebesar Rp. 6.810.041.082, (enam milyar delapan ratus sepuluh jutaempat puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah).Selain itu, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dariTergugat (Uitvoerbaar Bij Voorad), Permohonan ini adalah sesuai denganPasal 191 ayat (1) RBG dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — AMSAL JONATHAN IBRON BETTY
115 — 181
  • Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 11-11-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 40 /PID.SUS-TPK/2014/PN.BJM
Tanggal 11 Nopember 2014 — Ir. H. SYAIFUL BAHRI,MM Bin M. RUSLI.
83 — 9
  • tanidiantaranya kelompok tani Mandin Tangkaramin, Sukamaju (Desa Ulang), HaurKuning, Gunung Manutui, Meratus Hijau 1, Sukamaju (Desa Haratai), Meratus Hijaull, Suka Binaan, Suka Damai;Bahwa terdakwa menerangkan sebagai anggota Tim Teknis tidak pernah membuatrekomendasi atas calon petani dan calon lahan yang akan mendapatbantuan sosialberupa bibit kayu manis dan rekomendasi tersebut dibuat sendiri oleh saksi H.128HAIRIL MUCHLIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa selakuanggota Tim tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 65/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 21 Oktober 2015 — Ir. Juni Hartawan bin Azhar
104 — 34
  • Mulya Agung mempunyai kekuasaanyang sama dengan Direktur dalam hal direktur berhalangan dan wakil direkturbertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;Bahwa yang menanda tangani surat penawaran dan dokumen tekhnis sertakualifikasi saat proses pemilihan penyedia jasa Paket Pekerjaan PembangunanJalan Masuk Konsiruksi Rabat Beton dan Plat Duecker adalah saksi sendiriselaku wakil direktur CV.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 31 Januari 2018 — ISKANDAR W. GOROTOMOLE
109 — 75
  • Halmahera Barat tersebut sudahsesual;Halaman 58 dari 168 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttee Bahwa dengan berakhirnya pelelangan dengan Pengumuman pemenangmaka Tugas Panitia lelang sudah berakhir dan sudah tidak mencampuriurusan tekhnis lagi ;e Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tpg
Tanggal 24 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Dani K Daulay, S.H
2.Nolly Wijaya, SH., MH
Terdakwa:
Hendrisin, ST
426 — 21
  • Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUPOperasi Produksi kepada Gubernur Kepulauan Riau dengantembusan kepada Menteri Energi dan Sumber DayaMineral;Menyampaikan proposal yang sekurangkurangnyamenggambarkan aspek tekhnis, Keuangan, produksi dan pemasaranserta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonanperpanjangan IUP Operasi Produksi;34. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dantegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;35.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS-TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - SYAIFOEL ARIEF
622 — 1125
  • September 2011sebagaimana surat SekKab nomor :R131/Seskab/IX/2011 tanggal 20September 2011 menyampaikan latar belakang kondisi penyerapanKementerian ESDM dan permasalahan yang dihadapi terkait kondisi izinmulti years sebagaimana persyaratan dalam PMK nomor :56 dan persyaratanPerpres nomor 54 tahun 2010 dan menyampaikan upaya yang telahdilakukan serta rekomendasi saran tindak.Pada tanggal 28 Oktober 2011 Dirjen Ketenagalistrikan memberikan suratrekomendasi dukungan kelayakan multi years secara kajian tekhnis
    barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan/jasa dimedia cetak/elektronik dan/ataupengumuman resmi untuk penerangan umum serta menyampaikan ke LPSE(layanan pengadaan secara elekronik) untuk diumumkan dalam portalpengadaan nasional;Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
1006 — 646 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
82 — 13
  • Ketigamelaksanakan kebijakan tekhnis dibidangpelayanan publik, komersil administrasi dankeuangan. Dan Keempat melaksanakankerjasama dengan badan usaha lain atauinstansi pemerintah.Struktur organisasi Sub Divre Cianjur adalah sebagai berikut : KepalaSub Divre yaitu saya sendiri Drs. H. Nurdin Ali, membawahi satu orangWakil Kepala Sub Divre yaitu awal sampai dengan bulan Maret tahun2011 Sdr.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 05-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012
Tanggal 16 April 2013 — - Kapten Cpn Supriyadi 21960098290775 - Lettu Cpn Abdi Darnain 12080103610687
143 — 63
  • Dengan demikian penyebab jatuhnyapesawat Helly Bell 412 tersebut adalah karena angin kencang secaratibatiba dari arah kiri dan belakang adalah fakta yang sebenarnya dan61tidak terbantahkan, andai saja pengadilan dapat menghadirkan 11 orangpenumpang yang diangkut pada saat itu, pasti akan memberikan keteranganyang sama dengan Saksi 1.Menurut tekhnis penerbangan apabila pesawat pada saat akanmelakukan pendaratan secara tibatiba dihempaskan oleh anginkencang yang datang dari arah tidak terduga maka