Eksepsi Kewenangan Absolut.Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugatdalam gugatannya secara subtansial sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatanPenggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenaiapakah adanya hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan

suatuketika terjadi permasalahan perdata dan berbarengan denganpermasalahan perdata itu ada kaitannya dengan permasalahan pidana,maka berdasarkan ketentuan pasal 81 KUHP, kalau terjadi hal sepertiitu bisa perkara pidananya ditunda sebelum perkara menunggu putusperkara perdatanya atau bisa samasama berlangsung; Bahwa terkait dengan praejudicial geschil tersebut berdasarPERMA Nomor 1 Tahun 1956 Tahun Jo SEMA Nomor 4 Tahun 1980disitu dikatakan ada klasifikasi praejudicial geschil apabila terdapattitik singgung

Bahwa berdasarkan materi atas permasalahan peristiwa hukum yangdiuraikan Penggugat pada bagian Perbuatan Melawan Hukum, telahjelas dan nyata menitik beratkan dalam titik singgung mengenai prosesprosedur dari tata kerja administrasi dalam penerbitan surat keputusanberupa setipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku pejabat tata usaha negara (beschikking), sebagaimana dimaksuddalam ketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

Kepastianorang yang meninggal dunia itu dimungkinkan secara hagiqy, hukmy dantaqdiry, sebagaimana telah Majelis Hakim singgung di atas;Menimbang, bahwa dalam petitum primair di atas, Para Penggugat tidakmenuntut penegasan meninggalnya H.AZ, meskipun hal tersebut ditegaskandalam posita dan didukung dengan buktibukti sebagaimana tersebut di atas.Oleh karena itu dengan mempertimbangkan petitum subsidair, Majelis Hakimperlu. menetapkan H.AZ telah nyata meninggal dunia pada tanggal 01Nopember 2014 dan

Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat halaman 4 sampaidengan halaman 6 point 3 sampai dengan point 9 dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkan padatitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak tanah yangmasih merasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telahditerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupaSK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 151/A/VIII50

sedangkan Perbuatan tersebut tidak dengansuatu Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, makamenurut majelis perouatan melawan hukum tersebut haruslah dibuktikanterlebin dahulu, apalagi tentang adanya pernyataan Para PenggugatRekonvensi tersebut tentang adanya suatu Perbuatan melawan hukum, masihperlu pembuktian lebih lanjut apakah memang telah terjadi perouatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi harus pula dinilai apakahperbuatan melawan hukum tersebut mempunyai titik singgung

yang dikeluarkanoleh Pejabat Administrasi Pemerintah, tujuan dan produk formal sebuahprosedur Administrasi Pemerintahan adalah keputusan administrasi yangmemuat mengenai ketentuan hak dan kewajiban yang diperoleh oleh individuatau anggota masyarakat lainnya dalam satu Administrasi Pemerintahan,keputusan tersebut dapat berupa Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN), setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi Pemerintah dengan masyarakat atau warganya,sehingga titik singgung

Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) ; Setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi Pemerintah dengan masyarakat atau warganya.Sehingga titik singgung antara kepentingan warga masyarakat danPemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit danberlakunya sebuah KTUN.

., dibawah sumpah pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud PreJudicial Geschill yaitu Dalam hal mengadiliperkara pada waktu bersamaan terjadi pemeriksaan perkara pidana danperkara perdata dimana antara perkara pidana dan perkara perdatabertitik singgung sedemikian rupa;Bahwa landasar PreJudicial Geschill adalah Pasal 81 KUHP yaitumempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena adaperselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satumahkamah lain, mempertangguhkan

perkara perdata yang melibatkan Tommy Winata baik sebagai pihakselaku Penggugat maupun di sisi lain sebagai Tergugat dalam dua perkaraperdata yang nantinya akan menentukan apakah Tomy Winata berhakmelakukan penuntutan atas perbuatan Terdakwa atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa apabila dalam hal mengadili perkara pada waktubersamaan terjadi pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dimanaantara perkara pidana dan perkara perdata bertitik singgung

Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagai dasar gugatan pada halaman7, angka romawi V huruf A angka 1 sampai dengan 7 yang telah Tergugat IlIntervensi singgung dalam eksepsi adalah tidak benar dan tidak berdasar.Dalil tersebut yang mendasarkan pada pasal 78 ayat 4 UUAP jelas tidakdapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan keputusan itu tidak sahatau batal karena pasal tersebut mengacu pada tindakan dengan asumsipemohon adalah orang yang dituju oleh keputusan tata usaha negara;4.

buktibukti surat tersebut secarasubstansional tidak dapat membuktikan apaapa terhadap dalil sangkalanTergugat II dalam jawabannya;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T2.2, yang manaberupa fotokopi salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakimberpendapat bukti surat tersebut juga berkaitan dengan perkara perdata yangawalnya diputus melalui Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Tebo, yang manadalam perkara tersebut subjek dan objek perkara ternyata tidak berhubungan /tidak memiliki titik singgung

karena adanya tipu muslihatyang dilakukan Termohon Pembatalan haruslah dibuktikan terlebihdahulu dalam pemeriksaan pidana, karena Majelis Hakim dalam perkaraa quo sebagai hakim perdata tidak mungkin mengambil putusan kecualitelah dibuktikan dalam pemeriksaan pidana;Bahwa terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUUXII/2014 yangmeniadakan penjelasan Pasal 70 Undangundang No.30/1999 tentangArbtrase; tidaklah menghapuskan persoalan prejudiciel geschill dalamsuatu perkara perdata yag memiliki titik singgung

Jadi, norma yang saksi sudah singgung tadi adabeberapa yang diambil, jadi pertama tadi yang menyimpang dariprofile dan karakteristik pola transaksi, yang kedua transaksi olehpengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untukmenghindari pelaporan transaksi, di dalam ketentuan kan kalauorang transaksi 500 juta cash itu dilaporkan sebagai cashtransaction report kepada PPATK oleh setiap bank, tetapi kalaudia menghindari pelaporan dia tariklah dalam sehari, pagi 200 jutasiang 200 juta menjelang

Bukan melalui gugatanperdata;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ini dipertimbangkan bahwauntuk mengetahui ada atau tidak singgung hukum perdata dalam perkara iniharus diperiksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakimmenilai materi eksepsi ini telah masuk ke dalam pembuktian pokok perkara,Halaman 46 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhlsehingga materi eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokokperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dinyatakaneksepsi

Titik singgung yangpaling mungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatanperdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH. Gugatanperdata TUN secara absolut menjadi kewenangan Peradilan TUNsedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadi yurisdiksi absolutPeradilan Umum (Pengadilan Negeri). Sehubungan dengan pembagianfungsi dan kewenangan absolut tersebut, tidak dibenarkan melakukanpenggabungan gugatan yang berbeda yurisdiksi mengadilinya.(M.

Jasa Jakarta Investindo (vide bukti T1 = T.II.Int 1) ;Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakantanda bukti hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanahyang bukan miliknya sendiri (vide Pasal 35 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria), sehingga sengketa tentangsertipikat ini mempunyai titik singgung antara kKewenangan peradilan tata usahanegara dan kewenangan

oleh terdakwa, keterangan manamasingmasing pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa sehinggatelah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa EDWARD VINCHENTanak dari JOHAN PRADIPTA adalah pelaku tindak pidanasebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatasBahwa dalil JPU diatas adalah sangat menyesatkan dan tidakbertanggung jawab, dimana JPU secara semena mena menyatakanbahwasanya Terdakwa telah mengakui keterangan saksi saksi yangdiajukan oleh JPU, dimana atas hal tersebut, sebagaimana telahkami singgung

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalildalil eksepsi tersebut satupersatu dalam hubungannya dengan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa terhadap ke7 (tujuh) poin dalil eksepsi dimaksud diatas,akan dipertimbangkan sebagai berikut :Halaman 136 dari 145 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PN BgrMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalileksepsi pada poin 1 (Satu), poin 2 (dua), poin 3 (tiga) tersebut diatas, dan olehkarena terdapat titik singgung

tergugat, dan Turut Tergugat atas objek perkara, maka hal tersebut telahmemasuki materi pokok perkara, dan harus dibuktikan para pihak dalam pokokperkara, maka oleh karenanya dalil eksepsi pada poin angka ke1 (satu), poin angkake2 (dua), poin angka ke3 (tiga) tersebut, sudah sepatutnya harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalieksepsi pada poin 4 (empat), poin 5 (lima), poin angka ke6 (enam), poin 7 (tujuh)tersebut diatas, dan oleh karena terdapat titik singgung

penyalahgunaan wewenang = yangdilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Sesuai ketentuan tersebut, maka kewenangan/kompetensi Peradilan TataUsaha Negara menjadi diperluas yakni berwenangmenerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan,kewenangan ini bertitik singgung

Menelitisampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP;Seperti yang telah kita singgung di atas, pembuktian merupakan titiksentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktianadalah ketentuanketentuan yang berisi penggarisan dan pedomanHal. 61 dari 72 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid.Sus/2017tentang caracara yang dibenarkan undangundang membuktikankesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Hakim memeriksa pokokperkara ini mohon agar melalui putusan sela menyelesaikan terlebih dahulupersinggungan kewenangan absolut ini sebagaimana dimaksud oleh Zakir A,sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahapmenyatakan:Seiring dengan itu, masih sering pula terjadi permasalahan titik singgungkompetensi antara PERATUN dengan Peradilan Umum, yang merupakanproblematik tersendiri yang perlu terlebih dahulu dipecahkan sebelum hakimmemeriksa perkara.Sehubungan dengan penjelasan diatas, dikaitkan dengan titik singgung