Bahwa berdasarkan materi atas permasalahan peristiwa hukum yangdiuraikan Penggugat pada bagian Perbuatan Melawan Hukum, telahjelas dan nyata menitik beratkan dalam titik singgung mengenai prosesprosedur dari tata kerja administrasi dalam penerbitan surat keputusanberupa setipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.

kepentingan yang lain, kalaudigunakan untuk kepentingan yang lain dilihat dari sisi administrasi sudahterjadi Sewenang wenang dan mengarah pada penyalahgunaanwewenang karena menggunakan untuk tujuan yang lain; Bahwa mengenai suatu putusan TUN yang telah menjatuhkan keputusanyang amarnya menyatakan membatalkan suatu sertipikat secarasertamerta dapat dijadikan adanya peralihan hak terhadap sertipikattersebut ini adalah persoalan TUN yang ada hubungannya dengan Hak,yang menjadi masalah adalah mengenai titik singgung

Akan tetapi utangpiutang yangPenggugat tinggalkan selama berumah tangga dengan Tergugat tidakPenggugat singgung sedikitpun, termasuk cicilan mobil Honda Civic yangsampai saat ini digunakan oleh Penggugat tetapi tagihannya ke Tergugat.Sehingga dalam mengajukan gugatan a quo Penggugat telah melakukanperbuatan licik ingin memiliki harta dari kKeluarga Tergugat.V.

Akan tetapi utangpiutang yang Penggugattinggalkan selama berumah tangga dengan Tergugat tidakPenggugat singgung sedikitpun, termasuk cicilan mobil Honda Civicyang sampai saat ini digunakan oleh Penggugat tetapi tagihannya keTergugat. Sehingga dalam mengajukan gugatan a quo Penggugattelah melakukan perbuatan licik ingin memiliki harta dari keluargaTergugat.halaman 145 dari 230 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bgr5. Eksepsi non Adimpleti Coniractusa.

Transformasi 5239 Tempat Kedudukan 5240 Belajar Matematika melalui Film Animasi Edukasi Matematika 5241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 5242 Siapa bilang Matematika itu sulit 5243 Generasi Matematika Cerdas 5244 Pintar Matematika seri 1 5245 Pintar Matematika seri 2 5246 Pintar Matematika seri 3 5247 Pintar Matematika seri 4 5248 Mengenal bentukbentuk Bangun 5249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 5250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 5251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 5252 Garis Singgung

Cerdas 2208 Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan seharihari 2209 Keliling dan Luas Bangun Datar 2210 Ayo mengenal Diagram 2211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 2212 Mengenal Bilangan 2213 Penjumlahan dan Pengurangan 2214 ) Mengenal bentukbentuk bangun 2215 Peluang 2216 Ayo belajar Transformasi 2217 Tempat Kedudukan 2218 Ayo mengenal Lingkaran 2219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 2220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 2221 Kupas tuntas Matematika 2222 Belajar Persamaan Garis Lurus 2223 Garis Singgung

kepentingan yang lain, kalaudigunakan untuk kepentingan yang lain dilihat dari sisi administrasi sudahterjadi Sewenang wenang dan mengarah pada penyalahgunaanwewenang karena menggunakan untuk tujuan yang lain; Bahwa mengenai suatu putusan TUN yang telah menjatuhkan keputusanyang amarnya menyatakan membatalkan suatu sertipikat secarasertamerta dapat dijadikan adanya peralihan hak terhadap sertipikattersebut ini adalah persoalan TUN yang ada hubungannya dengan Hak,yang menjadi masalah adalah mengenai titik singgung

Jkt.Utr10.11.masing persoalan hukum yang diajukan dalam Surat Gugatansebagaimana Tergugat II singgung dalam poin 6, haruslah diselesaikansecara tersendiri dan terpisah.Lebih lanjut, dengan kembali mencermati bahwa hukum acara dalampenyelesaian perkara Para Tergugat dengan Turut Tergugat adalahberbeda, maka juga tidak terpenuhi syarat penggabungan gugatan yangditentukan dalam Huruf M Poin 3 hlm. 60 Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.Dengan demikian, karena

Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan

melakukantindak pidana itu bisa dialkukan penangkapan, lalu kemudian harusseimbang, kalau memang tidak terbukti Pasal 109 tidak cukup bukti Ayat (2)KUHAP bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum,persoalan di Pasal 130 memang ia buat wajib memberitahukan danmenyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan korban Pelapor,karena memang ini harus dilakukan karena kaitannya untuk kepastian, jikadihubungkan dengan UndangUndang Dasar benar, memang seperi itu tetapiada satu seperti Ahli sudah singgung

(vide Bukti P12 dan Bukti T51), namun dengan adanya perbedaan asalusul/riwayat kepemilikan tanah atas bidangbidang tanah sebagaimana telahdiuraikan tersebut di atas yang mana merupakan titik singgung antarakewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan PeradilanUmum dalam penyelesaiannya, sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulumengenai siapakah yang berhak atas kepemilikan bidang tanah sebagaimanadimaksud objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas

(Vide.Hal 75 angka 6);Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah status Ahli waris danmohon penetapan harta kewarisan dari harta bersama, sedangkan PenggugatKonpensi/Tergugat rekonpensi adalah menyatakan sebagai ahli warisHJ.Soehati yang beragama Islam, maka menjadi titik singgung jurisdictiondengan Peradilan Agama.Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UndangUndangNo.3 Tahun 2006 jo Undangundang No.50 Tahun 2009 menyebutkan:"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan

Apalagi menjadi titik singgung jurisdiction di antara dua BadanPeradilan sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam Exeptio AbsoluteCompetentie.Oleh karena itu Komulasi obyektif seperti ini tidak dapatdibenarkan karena masingmasing berdiri sendiri;2.

dengan pembatalan KTUN yang seharusnya diajukan kePTUN.Berikut bunyi lengkap pertimbangan majelis hakim PTTUN Jakarta yang dikutipoleh Penggugat pada dalil 9 gugatan Penggugat :Menimbang, bahwa kalau pihak Penggugat/Terbanding akanmempermasalahkan juga obyek sengketa berada di atas miilikPenggugat/Terbanding maka dapat disimpulkan kasus tersebut adalahmerupakan suatu sengketa keperdataan antara Penggugat/Terbanding denganPemegang Hak terhadap Obyek Sengketa"Menimbang, bahwa dalam hal adanya titik singgung

Aceng Wangsa Mulia yaitu Penggugat.Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugathalaman 4 sampai dengan halaman 6 point 3 sampai dengan point 9dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannyasangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak tanah yang masih merasa milik Para Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa SK Kepala Inspeksi

Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak adaperselisihan hukum (perkara aquo) yang mana Para Tergugathanyalah PERWAKILAN/PENERIMA KUASA atau sebagai perantarasehingga faktanya tidak ada titik singgung atau hubungan hukumsecara langsung antara Penggugat dengan Para Tergugat yangtentunya tidak ada perselisihan/persengketaan hukum antaraPenggugat dengan Para Tergugat.

Barat dan Tapanuli sepanjang hukum warisdisana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung

DALAM POKOK PERKARA:Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan olehPenggugat kecuali halhal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada uraian dalam eksepsidi atas, Penggugat sebagai penduduk Gampong Lambaro TunongKecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tidak mempunyai hakatas tanah masyarakat Gampong Meunasah Baro Kecamatan SeulimeumKabupaten Aceh Besar.

Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upayaperbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usahanegara;Menimbang, bahwa pada titik singgung antara hukum privat dan hukumpublik inilah, pemerintah/penguasa dalam kedudukannya sebagai badan hukumterkadang dengan maksud ataupun lalai, dengan berdalih atas jabatan, kekuasan dankewenangannya untuk mengatur (regulator), telah

Film Animasi Edukasi240 Matematika 5241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 5242 Siapa bilang Matematika itu sulit 5243 Generasi Matematika Cerdas 5244 Pintar Matematika seri 1 5245 Pintar Matematika seri 2 5246 Pintar Matematika seri 3 5247 Pintar Matematika seri 4 5248 Mengenal bentukbentuk Bangun 5 249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 5 Halaman 87 dari204 Putusan Nomor 07/Pid.SusTpk/2019/PN.Pgp 250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 252 Garis Singgung

Generasi Matematika Cerdas 208 Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan seharihari 209 Keliling dan Luas Bangun Datar 210 Ayo mengenal Diagram 211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 212 Mengenal Bilangan 213 Penjumlahan dan Pengurangan 214 Mengenal bentukbentuk bangun 215 Peluang 216 Ayo belajar Transformasi 217 Tempat Kedudukan 218 Ayo mengenal Lingkaran 219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 221 Kupas tuntas Matematika 222 Belajar Persamaan Garis Lurus 223 Garis Singgung

KOSIH Bin JANIM benar memiliki tanah di persil 2b DII.Bahwa benar sepengetahuan saksi titik singgung dari persil 1 a D1lokasinya aga sedikit keatas mendekati jalan dekat makam, namunsecara pasti tidak tahu karena peta persil tidak terlalu menjelaskan.Bahwa benar saksi pernah kelokasi yang menjadi objek tanah dalamperkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat mediasi sehubunganpihak PT.

of Of 1 1 GT oO oO On239 Tempat Kedudukan Belajar Matematika melalui Film Animasi240 Edukasi Matematika 241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 242 Siapa bilang Matematika itu sulit 243 Generasi Matematika Cerdas 244 Pintar Matematika seri 1 245 Pintar Matematika seri 2 246 Pintar Matematika seri 3 247 Pintar Matematika seri 4 248 Mengenal bentukbentuk Bangun 249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 252 Garis Singgung

Cerdas 2Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan208 seharihari 2209 Keliling dan Luas Bangun Datar 2210 Ayo mengenal Diagram 2211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 2212 Mengenal Bilangan 2213 = Penjumlahan dan Pengurangan 2214 Mengenal bentukbentuk bangun 2215 Peluang 2216 Ayo belajar Transformasi 2217 Tempat Kedudukan 2218 Ayo mengenal Lingkaran 2219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 2220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 2221 Kupas tuntas Matematika 2222 = Belajar Persamaan Garis Lurus 2223 Garis Singgung

yang mengikatsecara umum, maka dilihat dari titik singgung antarakewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Halaman 154 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNmenyangkut Surat Keputusan Menteri Pertanian No.923/Kpts/Um/12/1992 tanggal 27 Desember 1982 danSurat surat Menteri MenLHK No S.174/MenLHKII/2015tanggal April 2015 dan Nomor S.13/MenLHkKSet.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang terkaitdengan hakhak keperdataan para penggugat tentanghak milik dan hak pengelolaan atas tanah yang

UU No.30 Tahun 2014, tidak relevan dengangugatan Penggugat, dan disamping itu didalam ketentuanHukum Acara di kenal asas bahwa pemeriksaan Halaman 156 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNdilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringansesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No.48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehinggaseandainyapun' terdapat titik singgung dengankewenangan pengadilan TUN quod non maka titikberat kepentingan hukum Penggugatlah yang menjadikriteria dalam