SURYA MIHARDJA melakukantindak pidana pemalsuan dokumen;Bahwa perlu TERGUGAT Vlinformasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakimperkara aquo, sebelum gugatan aquo diajukan pada Pengadilan NegeriTangerang, PENGGUGAT pernah mempidanakan (Alm.)

Bahwa, Saksi sempat dilaporkan oleh Tergugat Il Intervensi ke Kepolisiandengan tuduhan pemalsuan dokumen, terkait bukti kKepemilikan atas tanah Saksi,pada waktu itu Saksi sempat ditahan selama empat bulan, namun setelahdilakukan pemeriksaan di pengadilan, terbukti bahwa Saksi tidak melakukanpemalsuan sebagaimana yang dituduhkan, lalu Saksi dibebaskan olehPengadilan ; Bahwa, Saksi juga pernah digugat secara perdata oleh Tergugat Il Intervensimengenai tanah, sedangkan Tergugat Il Intervensi selama

bukti bahwa ahlilah yang mempunyai barangtersebut ; Bahwa dalam sistem perdagangan modern yang seharusnya yang mengimport barang dari luarnegeri adalah importir tetapi belakangan terjadi kalau importir tidak mau pusing dengamenyuruhorang untuk mengimport dan terjadilah perjanjian antara mereka bahwa si A ingin mempunyaibarang dan dia yang memesan barang tetapi menyuruh si B untuk mengimport dan dari perjanjiantersebut bisa membuktikan kepemilikan dari pada barang itu ; Bahwa kalau memang sudah pemalsuan

dokumen dengan jenis barang diberitahukan dengan tidakbenar masuk ke pasal 103 huruf a dan mengenai barang bukti diatur dalam pasal 109 Undangundang Nomor 17 tahun 2006 yaitu dikembalikan kepada pemiliknya ; Bahwa dalam pasal 109 Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 diatur barangbarang eks 102 dan103 huruf d termasuk kelompok yang dirampas untuk negara seangkan dalam 103 huruf a tidaktermasuk dan pemahaman ahli barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ; Bahwa untuk menunjukan status kepemilikan

Atas peristiwa dugaan tindakpidana pemalsuan dokumen PT HGPI yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGATpun telah menempuh jalur hukum yakni denganmelaporkannya kepada Instansi Kepolisian R.I. Cg.

perundangundangan;Bahwa dalam hukum Pidana, prinsipnya pidana SOP itu tidak adasanksinya;Bahwa SOP dibuatsecara internal;Halaman 35dan 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN SktBahwa Ahli berpendapat dalam pembuatan SOP tidak melanggarPerundang Undang undang dan dalam pelaksaanaan SOP. tidakdilanggar maka kalau tidak ada pelanggaran tidak ada masalahapaapa;Bahwa apabila terdapat pegawai yang sudah melaksanakan sesuaidengan SOP dan tidak mempunyai niat jahat dan tidak ada kerjasama di kemudian hari ada pemalsuan

dokumen yang jadi masalahyang memalsukan orang lain maka petugas dituntut secarahukumuntuk dapat diajukan itu peraturan perundang harus dibuktikankalau ada terbukti ada kesengajanya ada terbukti tercela itumelekat unsur Kesengajaan dibuktikan dengan teori kesengajaan;Bahwa apabila dalam pelaksanaan SOP tidak ditemukan kesalahanpelaksanaan SOP. tidak dapat ditindak lanjuti apakah bisa pasal49 ayat 2 yang unsur kesengajaan dikenakan padahal terbuktitidak bersalah, Ahli berpendapat bahwa kalau ada

Ida Ayu Nyoman Sri Laksmi, dengan nilai kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova DK 1919 GL atas nama Ni Made Mariyani;

.: Sebesar Rp.2.000.000.000, (dua miliar rupiah) untuk keperluanpengurusan Agen Kapal, pengamanan dan biaya operasional lainnya.bahwa Dokumen Kapal yang sebelumnya Kapal dengan nama MVSenihas kemudian berubah nama menjadi MV Neha Djibouti adalahdiduga dilakukan oleh Terlapor, dan sebagai dasar saksi mengatakanHalaman 53 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btmtelah terjadi pemalsuan dokumen Kapal MV Senihas adalah adanyasuratSsurat Kapal MV.

kalo dia menunjukan bukti kita kurangkan,audit internal sifatnya pembinaan beda dengan audit eksternal yang kalausudah final tidak ada lagi,Bahwa berdasarkan laporan terakhir Penggugat menerima hasil laporankarena sudah tidak ada tanggapan lagi, kamipun tidak gegabah komunikasiaudit tetap kami lakukan artinya apabila ada buktibukti yang diajukankepada auditor akan diklarifikasi ulang;Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ada kerugian perusahaanterdiri dari ada mark up, ada penggelapan, ada pemalsuan

dokumen,adapemalsuan data , ada pemberian discount untuk perusahaan yang diambilPenggugat, tapi belum pada tahap penyidikan, dari kami hanya pembinaanwalaupun ada pelanggaran tata tertidb dan pelanggaran perundangundangan;Bahwa untuk mark up yang dilakukan Penggugat terdiri dari PO pembelianbarang fiktif.

dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasaruntuk dipertimbangkan dan oleh karenanya haruslah ditolak ataudikesampingkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa Turut Tergugat yakni Ading Sadjidin dan Penggugat yakniBenna Ria Sianturi, saat ini telah dilaporkan oleh Indra BudiSantosa (Tergugat III) ke Kepolisian Daerah Metro Jaya denganLaporan Polisi Nomor : LP / 3108 / VI / 2018 / PMJ / Dit.Reskrimum pada Tanggal 07 Juni 2018 atas dugaan TindakPidana Pemalsuan dan atau Pemalsuan

Dokumen dan atauMenyuruh menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentikdan atau Perbuatan Berlanjut / Pasal 263 KUHP dan atau Pasal264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 64 KUHPterkait Suratsurat yang berkaitan dengan objek sengketa dalamperkara a quo, dan saat ini pemeriksaan telah memasuki tahappenyidikan;Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6 halaman 4 positagugatan menyatakan bahwa Penggugat memagar tanah tersebutsejak dibeli tahun 1995 karena tanah tersebut berada dalampenguasaan

Bahwa BPKP akan melakukan audit terhadap penyimpanganpenggunaan dana Pemerintah sepanjang bila ada permintaan audit,kewenangan BPKP sebatas ada kerugian Negara yang ditimbulkandan BPKP tidak akan melakukan pemeriksaan pada pekerjaan lain, selain yang dimintakan untuk diaudit; Bahwa ahli menerangkan penyebab terjadinya penyimpangan padapaketpaket pekerjaan tersebut adalah disebabkan kelalaiana daripihakpihak yang diduga terlibat dalam melaksanakan kegiatantersebut, misalnya dalam pencairan dana pemalsuan

dokumen,pemalsuan nama dan tandatangan adalah termasuk KKN dan namanama orang yang tercantum dalam dokumen tersebut dapatdimintakan pertanggungjawaban, berdasarkan fakta dokumen yangada hanya sebatas hasil akhir dari kerugian Negara; Bahwa sepanjang disampaikan dokumen pekerjaan KonsultanPengawas dan Konsultan Perencana akan diperiksa/diaudit sertadapt dimintakan pertanggungjawabnya, tetapi pada proyek ini, auditpekerjaan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana tidakdilakukan dan jika dimintakan

Bima pada tanggal30 Mei sampai dengan 03 juni 2016 berdasarkan Surat IntroduksiNomor : SR31/KO..081/2016 tanggal 26 Mei 2016 dengan posisipemeriksaan 30 April 2016; Bahwa menurut ahli, tindakan pemalsuan dokumen dimaksud merupakantindak pidana yang mengakibatkan pemberian kredit oleh Bank tidakdidasarkan kepada keadaaan/kondisi yang sesungguhnya dari PemohonKredit sebagaimana tergambar dari dokumen kredit yang diberikan olehPemohon Kredit dimaksud; Bahwa OJK hanya memastikan apakah SOP Bank tersebut

yang digunakan tersebut adalah sah, hal ini telah di ceklangsung oleh Ahli JAKA LELANA dalam SIPUHH online yang dapat diaksestersebut di persidangan, sehingga dalam hal ini SKSHHK yang digunakan tersebutsudah benar dan sah karena penerbitannya sudah dilakukan melalui proses dan telahdisahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Saksi SUNAWAN yang diberikankewenangan untuk melakukan penerbitan dokumen SKSHHK ;Menimbang, bahwa berdasarkan proses SIPUHH Online tersebut diatasTerdakwa tidak ada unsur pemalsuan

dokumen SKSHHK karena dokumen SKSHHKtersebut dalam penerbitannya telah sesuai prosedur baik jumlah, jenis serta ukurankayunya berasal dari data kayu yang diupload melalui collecting data kayu padaandroid oleh saksi Sunawan sebagai Ganis penerbit dokumen SKSHHK dan telahditandatangani langsung oleh saksi Sunawan sehingga SKSHHK tersebut tidaklahpalsu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat dalam perkara ini menurut sifat melawan hukumnya tidaklah terpenuhi,sehingga

CabangMalang, pihak Bank tidak pernah melakukan on the spot/cek lapangan;Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau dana hasil pencairan dari pinjamannasabahnasabah dari Bank Jatim Cabang Malang, uangnya dipakai olehSaudari Ary Fimnanti Kusumaharyni untuk menutup setoran dikoperasi.Bahwa Terdakwa sering diajak makan di luar kantor oleh Ary FirmantiKusumaharyni yang katanya uang dari para nasabah ;Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani pidana umum dalam kasuskredit macet (KPRI) Koperasi Gajayana malang pemalsuan

dokumen yaitumemakai SK PNS Palsu ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Suratsurat dan barang bukti1 (atu) buah Buku tabungan Simpeda Bank Pembangunan Daerah Jawa TimurCabang Malang Nomer rekening 00447298954 (Bank Jatim KK Kota 343895);1 (satu) buah tas Perempuan warna coklat muda ;101112131415161 (satu) Bros perempuan warna putih berbentuk bulat ;2 (Dua) lembar Foto copy Keputusan Walikota Malang Nomor : X.887.2/109/35.73.403/2015 Tentang Pemberihentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

dengan caraditransfer melalui BCA Purwokerto ke Jakarta kurang lebih Rp. 1 milyardengan perincian : Rp. 600 juta untuk balik nama, pembayaran pajak, PPH,BPHTB dll, sertifikat harus dibalik nama karena pemiliknya sudah meninggal,yang ada tinggal ahli waris dan Azis selaku ahli waris yang diberi kuasasebagai penerima kuasanya, sedangkan yang Rp. 400 juta sebagai feeuntuk kerja sama selama Teguh meminjam sertifikat tanah tersebut selamaenam bulan.Bahwa mulai dari awal sudah direkayasa Teguh.Bahwa pemalsuan

dokumen tentang SPK dibocorkan oleh temannya Teguhsendiri bernama Hendra karena tidak ada bagibagi dengan Hendra.Bahwa uang yang saksi terima dari Teguh sesuai dengan bukti yang saksiterima.Bahwa setiap terima uang dari Teguh, saksi selalu memberitahu Azis walausatu juta rupiah.Bahwa yang menulis cek sebesar Rp.

Jika terjadi pemalsuan dokumen, calon penyediadinyatakan gugur.Pada Keppres 80 tahun 2003, Bagian Kelima, Paragraf Pertama, pada :e Pasal 14 ayat (3) menyebutkan :Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untukpelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/asa lainnyasecara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yangsehat dengan mengikutsertakan sebanyakbanyaknya penyediabarang/jasa.Lelang umum pascakualifikasi memungkinkan waktu proses lelangyang lebih singkat.

Pengabaian terhadap ayat ini menyebabkan calonpenyedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang,dimasukkan dalam daftar hitam sekurangkurangnya 2 (dua) tahun, dantidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, sertadiancam dituntut secara perdata dan pidana.Jika prosedur evaluasi penawaran hingga penetapan pemenangdilakukan sesuai ketentuan, maka seawal mungkin dapat diketahuiadanya pemalsuan dokumen sehingga kesalahan penetapan pemenangdapat dicegah.Bahwa dalam pelaksanaan

perlu masuk proses ke Pengadilan karena barangyang dimaksudkan tersebut bisa dilelang oleh Bea Cukai, dan kalau perludimusnahkan atau diberikan kepada instansi terkait;Bahwa tujuan dimasukkannya ketentuan Pasal 103 adalah untukperbuatan orang yang memalsukan dokumen, sedangkan untukbarangnya berlaku Pasal 53 ayat (4), dan untuk pelakunya menurut Pasal53 ayat (4) tersebut terhadap pelakunya dengan diambilnya barangsudah selesai menurut Ordonansi Bea, dan pelakunya tidak dikenaisanksi apaapa;Bahwa pemalsuan

dokumen yang dapat dipidana adalah memalsudokumen yaitu dokumen dibuat oleh yang tidak berhak, misalnya IzinDeperindag dibuat dengan data yang tidak benar, itu yang dapatdipidana;.

terkesan untuk agarkebohongankebohongannya yang telah memalsukan dokumendokumen diakuiHalaman 25 dari 104 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT SMRsebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, adapun justru Penggugat yang tidak memiliki hak dan kedudukan untuk mengatasnamakan sebagaipemegang mayoritas saham dan sebagai presiden direktur hanya denganbermodalkan dokumen palsu yang telah direkayasa sedemikian rupa;Adapun sejatinya apabila Para Penggugat dan kelompoknya tidak melakukanmanipulasi serta pemalsuan

dokumen seolaholah telah mengadakan jual belisaham melalui penerima kuasa saham yang sah dari Tergugat II (padahal tidakpernah diberikan kuasa untuk menjual saham milik Tergugat II) yaitu Oki MartinAlfiansyah (orang tersebut merupakan komplotan Para Penggugat untukmemalsukan dokumen berharga PT.

dari tanah luas 31 Ha tersebut telah terbit 5 (lima) SertifikatHak Guna Bangunan (SHGB) tersebut ada kerugian materiil yangdialami oleh PT Swakarsa Wira Mandiri Rp. 3.000.0000.000,00 (tigamilyar rupiah) ;Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;Richard, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Saksi menjabat sebagai Direktur PT Swakarsa Wira Mandiri sejaktahun 2016 sampai tahun 2018;Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa diajukan dalampersidangan yaitu mengenai pemalsuan

dokumen mengenai SuratPelepasan Hak (SPH) tanah;Bahwa lokasi tanah di Desa Curug;Bahwa luasnya kurang lebih 7,4 Ha;Bahwa Surat Pelepasan Hak (SPH) dari luas tanah 7,4 Ha ada 5 (lima)Surat Pelepasan Hak (SPH);Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Direktur yanglama saudara Nadjib Baharmuz, yang menjabat Direktur sejak tahun1997 sampai dengan tahun 2002;Bahwa dalam susunan Direksi ada hanya 1 (satu) Direktur;Bahwa Saksi mengetahui Nadjiod Baharmuz sebagai Direktur, Saksimelihatnya dari dokumen

bangunan tersebut;Bahwa BPKP akan melakukan audit terhadap penyimpanganpenggunaan dana Pemerintah sepanjang bila ada permintaan audit,kewenangan BPKP sebatas ada kerugian Negara yang ditimbulkandan BPKP tidak akan melakukan pemeriksaan pada pekerjaan lain,selain yang dimintakan untuk diaudit ;Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan pada paketpaketpekerjaan tersebut adalah disebabkan kelalaiana dari pihakpihakyang diduga terlibat dalam melaksanakan kegiatan tersebut,misalnya dalam pencairan dana pemalsuan

dokumen, pemalsuannama dan tandatangan adalah termasuk KKN dan namanama orangyang tercantum dalam dokumen tersebut dapat dimintakanpertanggungjawaban, berdasarkan fakta dokumen yang ada hanyasebatas hasil akhir dari kerugian Negara ;Bahwa sepanjang disampaikan dokumen pekerjaan KonsultanPengawas dan Konsultan Perencana akan diperiksa/diaudit sertadapt dimintakan pertanggungjawabnya, tetapi pada proyek ini, auditpekerjaan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana tidakdilakukan dan jika dimintakan

terbanyak pertama, kedua,ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernurdan KPU provinsi yang bersangkutan.BAB XVPENGGANTIAN CALON TERPILIHPasal 218(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabilacalon terpilih yang bersangkutan:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri;c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggotaDPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRDkabupaten/kota; ataud. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupapolitik uang atau pemalsuan

dokumen berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.(2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, hurufc, atauhuruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPUprovinsi atau KPU kabupaten/kota, keputusan penetapanyang bersangkutan batal demi hukum.(3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diganti dengan calon dari daftar