Winata (Ouw Tek Kwie) sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 841 Kitap UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi Pengganti memberi hak kepadaseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam drajat dan dalam segala hak orang yangdiganti;4.

Unsur Pertama: Barang siapa.Bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa yaitu setiaporang warga Negara RI yang tunduk kepada UndangUndangdan hukum Negara RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal inipasal 25,7,8 dan 9 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampaidengan pasal 9 Kitap UndangUndang Hukum Pidana yangdimaksud dengan pengertian Barang Siapa* sebagai pendukunghak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (NaturlijkPersoon) atau badan hukum (Recht Persoon

Masuknya Penggugat ke Indonesia adalah sebagai ibu rumahtangga, memakai passport + kitas dan kitap kewarga negaraanMaroko suami, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011.b.

dinyatakan bersalah dan akan dijatuhipidana, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana, perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan:Halhal yang memberatkan :e Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT.MBK mengalami kerugian sebesarRp.350.000,;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah di hukum;e Terdakwa menyesali perbuatannnya dan berjanji untuk tidak mengulanginyalagi;Mengingat, pasal 170 ayat (1) Kitap

Sus/TPK/2013/PN.Jbi.Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan tidakditemukan adanya alasan untuk menghapuskan sifatpertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diaturdalam Kitap Undangundang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena ituTerdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwatelah memenuhi

bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadapTerdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, adalahsudah memenuhi rasa keadilan.Mengingat, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitap

Susilo Dalam Bukunya Kitap UndangUndang Hukum Pidana (Kuhp), SertaKomentarKomentar Pasal Demi Pasal, hal.97, Cetakan ketiga, 1983, PoliteiaBogor, menjelaskan bahwa yang masuk dalam pengertian: permufakatan jahatialah permufakatan untuk berbuat kejahatan ;Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN SonMenimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,pemufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebin dengan maksud untukbersepakat untuk melakukan tindak kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan

dalil pada angka 11 dalam point pertamatersebut sangat mengadangada dan haruslah ditolak;Bahwa terhadap angka 11 pada point yang kedua, tidak benar jika Tergugatmengancam akan mengusir Penggugat dari Indonesia dan membuatlaporan atau pengaduan kepada pihak Imigrasi NgurahRai, justrusebaliknya Tergugat menawarkan proposal alternatif beberapa kali kepadaPenggugat karena menimbang Penggugat adalah ayah dari anakanakTergugat;Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga tidak lagimensponsori KITAP

Pasal 55 Ayat 1 ke1 Kitap Undangundang Hukum Pidana tersebut secarasatu persatu yaitu:Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkanketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undangundang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan ataukorporasi, sehingga dengan demikian setiap orang dalam hal ini adalah siapasaja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang

Pasal 55 Ayat 1 ke1 Kitap Undangundang Hukum Pidana tersebut secarasatu persatu yaitu:Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkanketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undangundang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan ataukorporasi, sehingga dengan demikian setiap orang dalam hal ini adalah siapasaja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang

21,dan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 KompilasiHukum Islam Tahun 1991 sulit terwujud, rumah tangga yang demikian itu tidakperlu dipertahankan lagi, karena hal itu akan lebih banyak madlaratnyadaripada manfaatnya;Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 560/Pdt.G/2019/PA.JP.Menimbang, bahwa dalam sebuah kaidah fighiyah memberikanpetunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslahdiutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yangtercantum dalam kitap

Knhusus WNA selain passportdilengkapi dengan Kartu Izin Menetap sementara (KIMS) atau KartuIzin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Menetap(KITAP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Petugas UPN/Deskman memastikan bahwa penabung baru belummemiliki CIF di BRI.Hal. 8 dari 57 hal. Put.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 PP No. 24 Tahun1997 dijelaskan bahwa pembuatan akta hibah harus dihadiri oleh para pihakyang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagaisaksi dalam perbuatan hukum itu maka ketika ada tanah yang dihibahkan,maka HARUS/WAJIB dibuat akta hibah yang dibuat olen PPAT, demikian jugaselanjutnya dijelaskan pada Kitap Undangundang WHukum Perdata(KUHPerdata) dalam Pasal 1682 KUHPerdata

T.Il14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kitap Pembayaran untuk Kopral Dua SjairNRP.248321 ;16. T.II15 : Foto copy dari copy Suratsurat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) atas namaSjair ;Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas pihak Tergugat II telahmengajukan 2 orang saksi masingmasing bernama: 1. RISANA, 2. RAHMAT HIDAYAT, yangmasingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :1.

Pasal 1367 kitap Undangundang Hukum Perdata, serta pasal 55 Ayat (1) UndangUndang NO 23tahun 1992 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa : setiaporang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yangdilakukan tenaga kesehatan.Halaman 4Putusan Perkara No.699/Pdt.G/2016/PN.MdnBahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat Il jelas dikatagorikanperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihakPenggugat maka beralasan Penggugat menuntut Tergugat danTergugat Il untuk membayar kerugian Penggugat

Pasal 55 Ayat 1 ke1 Kitap Undangundang Hukum Pidana tersebut secarasatu persatu yaitu:Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkanketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undangundang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan ataukorporasi, sehingga dengan demikian setiap orang dalam hal ini adalah siapasaja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang

Bahwa merujuk pada pasal 1365 Kitap UndangUndang Hukum Perdata(KUHP), dapat ditarik unsurunsur yang disebut perbuatan yang melawanhukum sebagai berikut:a. Ada perbuatan melawan hukum;b. Ada kesalahan;c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;dAda kerugian;Halaman 34 dari 60 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT PTK1.2.4.

hidup tanpa melihat masaberlaku yang tertera di dokumen,sedangkan untuk KTP (non elektronik)tetap melihat masa berlaku yang terteradi dokumen(2) Khusus SIM & Paspor dapatdiperbunakan apabila calon nasabahberdomisili dalam satu wilayahkabupaten/kotamadya denganKCU/KC/KCP/KK atau atas dasar PKSantara BNI dengan perusahaan tempatnasabah bekerjab) Calon Nasabah WNA (Warga NegaraAsing) :Paspor disertai dengan kartu jin tinggalsementara (KITAS)/kartu jjin menetapsementara (KIMS)Jartu iin tinggal tetap(KITAP

Untuk izin tinggal kunjungan rentang waktu yang dapatdiberikan mulai dari tujuh hari hingga enam puluh hari untuk izin tinggal terbatasrentang waktu yang diberikan satu bulan hingga dua tahun maksimal, untuk izintinggal tetap hingga sepuluh tahun; Bahwa KITAS adalah kartu ijin tinggal terbatas yang memuat ijin tinggal yangdiberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal diwilayah indonesiadengan waktu yang telah ditentukan, dan KITAP adalah kartu ijin tinggal tetap yangmemuat ijin yang

Untuk izin tinggal kunjungan rentang waktu yang dapatdiberikan mulai dari tujuh hari hingga enam puluh hari untuk izin tinggal terbatasrentang waktu yang diberikan satu bulan hingga dua tahun maksimal, untuk izintinggal tetap hingga sepuluh tahun;Bahwa KITAS adalah kartu ijin tinggal terobatas yang memuat ijin tinggal yangdiberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal diwilayah indonesiadengan waktu yang telah ditentukan, dan KITAP adalah kartu ijin tinggal tetap yangmemuat ijin yang

., Bin HARTONO SUKARNI sebesarRp.3.750.000.000,(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada menemukan adanyaalasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diriTerdakwa sebagaimana diatur dalam Kitap Undangundang Hukum Pidana (KUHP), olehkarena itu Terdakwa harus

danmeyakinkan, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukantindak pidana Korupsi;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada menemukan adanyaalasanalasan yang dapat menghapuskan/melepaskan sifat pertanggungjawaban pidana padadiri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diaturdalam Kitap

kepercayaan masyarakat dalam upayapemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;e Terdakwa tidak menunjukan rasa penyesalan;;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anakanak;Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangundangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap