t). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Wawasan Sosial 1 Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), penulis Iwan Setiawan, Suciati, Lina Hasanah dan Dedi.

TPK/2018/PN Mks.Sanusi Fattah, Jono Trimanto, Juli Waskito dan MuhammadTahukit Setywan.. 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak IPS 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII,Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku SekolahElektronik (BSE), Penulis Sutarto, Nanang Herjunanto, BambangTri Purwanto, Sunardi dan Penny Rahmawaty.1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Wawasan Sosial 1 IlmuPengetahuan Sosial untuk kelas VII Sekolah MenengahPertama/Madrasah Tsanawiyah, Pusat Perbukuan DepartemenPendidikan Nasional, Buku Sekolah

.1 (Satu) Buah Buku Paket/cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perobukuan DepartemenPendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), PenulisSanusi Fattah, Jono Trimanto, Juli Waskito dan MuhammadTahukit Setywan.. 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak IPS 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII,Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku SekolahElektronik (BSE), Penulis Sutarto, Nanang Herjunanto, BambangTri Purwanto, Sunardi dan Penny Rahmawaty.1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Wawasan

TPK/2018/PN Mks.Elektronik (BSE), Penulis Sutarto, Nanang Herjunanto, BambangTri Purwanto, Sunardi dan Penny Rahmawaty.1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Wawasan Sosial 1 IlmuPengetahuan Sosial untuk kelas VII Sekolah MenengahPertama/Madrasah Tsanawiyah, Pusat Perbukuan DepartemenPendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), penulis lwanSetiawan, Suciati, Lina Hasanah dan Dedi.. 1 (Satu) Buah Buku Mari Belajar IPA 3 (Ilmu Pengetahuan Alam)untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan DepartemenPendidikan

(saksi ahli) :e Bahwa Akte sewa menyewa dibuat berdasarkan keterangan danpermintaan para pihak dengan dilampiri buktibukti yang sah ;e Bahwa Notaris bertanggung jawab atas bagian awal dan akhirdari bunyi Akta sewa menyewa ;e Bahwa Notaris tidak berhak menyelidiki kebenaran bukti yangdiajukan oleh para pihak ; e Bahwa Notaris tidak disebut sebagai pihak dalam suatu Aktesewa menyewa ; e Bahwa Notaris sebelum pembuatan Akte yang diminta para pihakNotaris harus memberikan wawasan tentang isi isi akta

Catur Multi Info Tama dengan rincian :Nama Sekolah Nama Alat Nilai (Rp)1, SMPN 1 Kotabumi Peta Wawasan Nusantara 1209.000buahe Peta Penjelajahan 103.636Samudra buah2. SMPN 3 Sungkai utara Batuan endapan/sedimen 4 96.036buah3. SMP Xaverius Kotabumi Atlas Sejarah Indonesia 1.295.4604. SMPN 5 Kotabumi Batuan endapan/sedimen 1 set 240.091(10 buah)5s SMPN 1 Pekurun Kompas 1 buah 139.0456. SMPN 1 Abung Selatan 7. SMPN 1 Abung Barat 8. SMPN 1 Sungkai Selatan 9. SMP Prima Kotabumi 10.

SMPN Kotabumi Peta Wawasan Nusantara 1/209.000buahe Peta Penjelajahan 103.636Samudra buahoe SMPN 3 Sungkai utara Batuan endapan/sedimen 4/96.036buahDy SMP Xaverius Kotabumi Atlas Sejarah Indonesia 1.295.460 4. SMPN 5 Kotabumi Batuan endapan/sedimen set240.091(10 buah)a SMPN Pekurun Kompas buah 139.0456. SMPN 1 Abung Selatan a. SMPN 1 Abung Barat 8. SMPN 1 Sungkai Selatan =9, SMP Prima Kotabumi 10. SMPN 7 Kotabumi 11.

Bahwa walaupun terkait pokok gugatan telah dijawab oleh Tergugat Il, namundemikian Tergugat Il berpendapat perlunya pemberian wawasan bagi semua pihakterutama Penggugat tentang suatu prosedur lelang a quo yang baik dan benarsebagaimana yang diatur di dalam PMK No.27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, sebagai berikut :a.Bahwa terhadap setiap permohonan lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi yang telah diterima, maka Tergugat Il wajib untuk memprosesnyamelalui prosedur administrasi

./ 2018/ Ditreskrimum Polda Papua, dan berdasarkanSurat Perintah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor /800/894/IX/2018 tanggal 19 September 2018; Bahwa benar tugas, fungsi dan kewenangan dari Badan Kesatuan dan Politik(Kesbangpol) Propinsi Papua yaitu Penyusunan Kebijakan Teknis danpelaksanaan Kebijakan daerah Urusan bidang Ideologi dan kewaspadaan,wawasan kebangsaaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama,kemasyrakatan dan ekonomi;Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B

Kapasitas Tergugat Xl sebagai pihakdalamperkaraaquo jelas salah (diskualifikasi in person ) , olehkarenanya gugatan aquo tidak memenuhi persyaratan formal sebuahgugatan ;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343.K / Sip / 1975tanggal 15 Mei 1979 : Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima , oleh karena ( gugatantersebut) tidak memenuhi persyaratan formal ;Bahwa oleh karenanya , telah terbukti Gugatan Para Penggugatdiskualifikasi in person terhadap Tergugat XI , untuk itu demi kepastianhukum dan wawasan

Imam Bonjol 1d GKN II Lt.2Semarang;Bahwa untuk lelang harta pailit tersebut, KURATOR telahmengumumkan melalui selebaran/pengumuman tempel tanggal 13Februari 2014 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melaluiSurat Kabar harian Wawasan yang terbit tanggal 28 Februari 2014sebagai Pengumuman Lelang Kedua;Bahwa pada hari yang telah di tentukan, telah di buat Berita AcaraLelang yang mana pada Lelang harta pailit yaitu sebidang tanahseluas 2.285 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitubangunan seluas

prasangkaprasangka, dugaandugaan maupunOpini Publik yang sengaja diangkat dengan maksud mempengaruhi putusan Hakim sebab halini menyalahi hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan atau hati nurani ;Menimbang, bahwa terdapat argumentasi yang sering dilancarkan oleh para penegakhukum bahwa dalam setiap sengketa selalu saja ada pihak yang merasa tidak puas sertakecewa oleh karena tidak dikabulkan gugatannya maka terhadap argumentasi tersebut, MajelisHakim dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai wawasan

Untuk menambah wawasan para Mahasiswa IKIPBHAJOWAWO dari Yayasan mendatangkan Dosen tamu berpredikat DR, danHalaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN EndPROF dari Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, PGRI Kupang dan UNKRISdari Kupang.

direkturutama; Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti pembagiantugas antara direktur utama dan direktur, biasanyadirektur kepanjangan tangan dari direktur utama yangmenangani masalah dilapangan; Bahwa, yang menjadi direktur utama pada tahun 2002adalah Muhammmad Sampa dan terdakwa pada saat itusebagai Komisaris; Bahwa, pada tahun 2007 terdakwa diangkat sebagaidirektur PT Nunukan JayaLestari; Bahwa, pembukaan lahan peringkat pertama PTNunukan Jaya Lestari dilakukan pada tahun 2002 diwilayah sungai wawasan

Hal inilah yang termasuk dalam esensimoderasi beragama;Bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalammenjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaituPancasila, UndangUndang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun danmemperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragamanagama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenagakependidikan;Bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan

Putusan Nomor 17 P/HUM/2021beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik,pendidik, dan tenaga kependidikan;Bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakterpeserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memeliharapersatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuatkerukunan antar umat beragama;Bahwa pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dantenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan sekolah yang

Catur Multi Info Tama dengan rincian :Nama Sekolah Nama Alat Nilai (Rp)1, SMPN 1 Kotabumi Peta Wawasan Nusantara 1)209.000buahe Peta Penjelajahan 103.636Samudra 1 buah2. SMPN 3 Sungkai utara Batuan endapan/sedimen 4) 96.036buah3. SMP Xaverius Kotabumi Atlas Sejarah Indonesia 1.295.4604. SMPN 5 Kotabumi Batuan endapan/sedimen 1 set 240.091(10 buah)Ss SMPN 1 Pekurun Kompas 1 buah 139.0456. SMPN 1 Abung Selatan 7. SMPN 1 Abung Barat 8. SMPN 1 Sungkai Selatan 9. SMP Prima Kotabumi 10.

SMPN Kotabumi Peta Wawasan Nusantara 1209.000buahe Peta Penjelajahan 103.636Samudra buahoe SMPN 3 Sungkai utara Batuan endapan/sedimen 4/96.036buaha SMP Xaverius Kotabumi Atlas Sejarah Indonesia 1.295.460 4. SMPN 5 Kotabumi Batuan endapan/sedimen set240.091(10 buah)J SMPN 1 Pekurun Kompas buah 139.0456. SMPN 1 Abung Selatan 7. SMPN 1 Abung Barat 8. SMPN 1 Sungkai Selatan =9. SMP Prima Kotabumi =10. SMPN 7 Kotabumi 11.

Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan wawasan hukum yang benar,sudah sepatutnya dan seharusnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijk verklaard).B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).1. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukanberdasarkan halhal sebagai berikut :a.

Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan wawasan hukum yang benar,sudah sepatutnya dan seharusnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijk verklaard).Hal. 75 Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN. Jkt.

Arpan,MM ,DKK ;16. 7(tujuh) Lembar SPJ belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi ketua DPRD Kab.Tapin dlm rangka Konsultasi ke Kementrian Energi Sumber Daya Mineral ttg Penerimaan Negara bukan Pajak dari Sektor Pertambangan Batu Bara di Jakarta pada tgl 11-13 April 2012 Atas Nama Drs.H.M.Arifin Arpan,MM ;17. 86(delapan puluh enam) Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Tapin dlm rangka Mengikuti Sosialisasi PP No.2 Tahun 2012 ttg Hibah Daerah dan Pemantapan Wawasan

Tapin dalam rangka mengikuti sosialiasi kebijakan transfer ke Daerah di Mataram pada tanggal 03-05 Desember 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ;57. 15(lima belas) Lembar SPJ Perjalanan Dinas Luar daerah dlm rangka pendampingan DPRD Kab.Tapin dalam peningkatan wawasan kelembagaan HIPKI,HISPPI dan PKBM serta Dinas Pendidikan Kab.Tapin ke Kab.Sleman Yogyakarta tanggal 13-15 Desember 2012 Atas Nama MUHAMMAD FADELY,SE ,DKK ;58. 34(tiga puluh empat) Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah Bagi Pansus

Tapin Ke Bandara Syamsuddin Noor dalam rangka sosiaalisasi PP No.2/2012 dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Anggota DPRD Nprov. Kab/Kota pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas namaRAHMAD HIDAYAT S, Sos ELVARIANSYAH, KHADERIAN, A.Md, HERRY IRAWAN dan RAHMAN. Pengesahan tanggal 30 April 2012.71. 26(dua puluh lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab.

Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5(lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput Ketua DPRD Kab.

Tapin dalam peningkatan Wawasan Kelembagaan HIPKI, HISPPI dan PKBM serta Dinas Pendidikan Kab. Tapin ke Kab. Sleman Yogyakarta tanggal 13 s.d 15 Desember 2012 Sesuai SPPD atas nama H. RASYID ALI, SE, MM, HAMDI BN, SE, MM, FADELY, DAN H. BAHTIAR. Pengesahan tanggal 26 Desember 2012.120. 5(lima) lembar SPJ Pembayaran Biaya SPPD bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mendampingi Study Banding DPRD ke DPRD Kota Banjarmasin pada tanggal 14 Desember 2012 atas nama Drs. H. SARMANI, M.

Tapin Ke BandaraSyamsuddin Noor dalam rangka sosiaalisasi PP No.2/2012 danPemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi AnggotaDPRD Noprov. Kab/Kota pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atasnamaRAHMAD HIDAYAT S, Sos ELVARIANSYAH, KHADERIAN,A.Md, HERRY IRAWAN dan RAHMAN. Pengesahan tanggal 30 April2012.71. 26(dua puluh lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan DinasKeluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalamrangka mendampingi kunjungan kerja Komis DPRD Kab.

Tapindalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang HibahDaerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politikbagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs.SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5(lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangkamengantar dan menjemput Ketua DPRD Kab.

Pengumuman lelang di Media Indonesia dan wawasan tanggal16 April 2008. Pendaftaran dan pengambilan dokumen mulai tanggal 17 April2008 s/d 13 mei 2008.. Penjelasan pekerjaaan (aanwijzsing) tanggal 7 Mei 2008.Pemasukan penawaran tanggal 8 Mei s/d14 Mei 2008.e. Pembukaan penawaran Sampul tanggal 14 Mei 2008.f. Evaluasi adminstrasi teknis dan kualifikasi tanggal 15 Mei 2008. Pengumuman hasil evaluasi penawaran adminstrasi dan teknistaggal 26 mei 2008..

Pengumuman lelang di Media Indonesia dan wawasan tanggal16 April 2008. Pendaftaran dan pengambilan dokumen mulai tanggal 17 April2008 s/d 13 mei 2008.. Penjelasan pekerjaaan (aanwijzsing) tanggal 7 Mei 2008.Pemasukan penawaran tanggal 8 Mei s/d14 Mei 2008.. Pembukaan penawaran Sampul tanggal 14 Mei 2008.. Evaluasi adminstrasi teknis dan kualifikasi tanggal 15 Mei 2008. Pengumuman hasil evaluasi penawaran adminstrasi dan teknistaggal 26 mei 2008..

Hakim aquoyang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Lubuk Pakamtelah mengabaikan secara terang terangan seluruh bukti bukti danketerangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dan II dk/Penggugat danll dr yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial Majelis Hakimkearah Penggugat dan II / Terbanding dan II dengan mengabaikansecara terang terangan prinsip prinsip azas hukum acara perdata,hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil atau setidak tidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan

Dalam hal ini agardapat dilakukan komparasi analisis yang terang dan jernih, sangatdibutuhkan antisipasi dan wawasan profesionalisme.

sengketa menggunakan pendekatan secara perdata,sebaliknya jika dari sejak awal diketahui adanya kehendak tidak baik atau jahat,maka dari sejak awal sudah termasuk penipuan;Bahwa berdasarkan irisan tersebut, dinubungkan dengan fakta hukum yangterungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan danperbuatan terdakwa sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dikenal sebagai konsultan keuangan yang bergerakdibidang permodalan, maka secara pengalaman dan kualitas adalah orangyang cakap dan mempunyai wawasan

pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secaraCOKNIS, 222 nne nanan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107dan Pasal 108 diukur dari tingkat pendidikan, pelatihanstruktural atau Manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.(3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal107 dan Pasal 108 diukur dari pengalaman kerja berkaitandengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, danbudaya sehingga memiliki wawasan