Ditemukan 1647 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : inkcraht inkracht indraha indrat indrah ingrat incret incracht inchraht incrah inchracht
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 23-01-2015 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM VS TEUKU ABDUL RASYID, SE., DKK;
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Nagan Raya Nomor 171/17/DPRK/2013, Tanggal16 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Independen PemilihanKabupaten Nagan Raya Periode 20132018, yang saat ini masih menjadi objeksengketa hukum di Pengadilan Tinggi TUN Medan; Bahwa Tergugat dalammengeluarkan objek sengketa telah mengabaikan proses hukum yang sedangberjalan di Pengadilan TUN Banda Aceh, seharusnya Tergugat menghormatiproses hukum yang sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (incraht
    masukantersebut dan proses penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasilsampai perkara ini di ajukan ke hadapan persidangan;PERMOHONAN DALAM PENUNDAAW/ SKORSING;1 Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat memohon Pengadilanmenangguhkan atau penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat (objeksengketa) sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap(incraht
    putusan sebagai berikut:I12IDALAM PENUNDAAN/SKORSING:Mengabulkan Permohonan Penundaan/Skorsing Para Penggugat.Mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/ menundaPelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor 713/KPTS/Tahun 2013 tanggal 16September 2013 tentang penetapan Komisioner KIP Nagan Raya Periode20132018 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 16 September 2013, dengansegala akibat hukumnya selama proses pemeriksaan di PTUN sampai denganadanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus
Register : 22-11-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 27-02-2013
Putusan PN BANJARBARU Nomor 210 / PID.SUS / 2012/ PN. Bjb
Tanggal 11 Februari 2013 — ACHMAD HARIYADI Bin H.ACHMAD GAZALI(Alm);
64 — 31
  • dalam pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara :w Bermula pada saat korban Yuliani mendatangi rumah yang menjadi tempattinggal terdakwa pada tempat tersebut diatas dengan maksud untuk mengecat rumahdengan dibantu oleh saksi Hasbullah, setelah saksi Hasbullah selesai mengecat rumahbagian luar tibatiba datang saksi Yuliadi dan mengatakan kepada korban bahwa korbantidak berhak berada di rumah tersebut karena sudah diceraikan oleh terdakwa, saat itukorban mengatakan kalau putusan pengadilan belum incraht
    atau kegiatan seharihari, yang dilakukandengan cara:w Bermula pada saat korban Yuliani mendatangi rumah yang menjadi tempattinggal terdakwa pada tempat tersebut diatas dengan maksud untuk mengecat rumahdengan dibantu oleh saksi Hasbullah, setelah saksi Hasbullah selesai mengecat rumahbagian luar tibatiba datang saksi Yuliadi dan mengatakan kepada korban bahwa korbantidak berhak berada di rumah tersebut karena sudah diceraikan oleh terdakwa, saat itukorban mengatakan kalau putusan pengadilan belum incraht
    BAHRI, yang dilakukan dengan cara :won 2 ona =H === == Bermula pada saat korban Yuliani mendatangi rumah yang menjadi tempattinggal terdakwa pada tempat tersebut diatas dengan maksud untuk mengecat rumahdengan dibantu oleh saksi Hasbullah, setelah saksi Hasbullah selesai mengecat rumahbagian luar tibatiba datang saksi Yuliadi dan mengatakan kepada korban bahwa korbantidak berhak berada di rumah tersebut karena sudah diceraikan oleh terdakwa, saat itukorban mengatakan kalau putusan pengadilan belum incraht
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-07-2013 — Upload : 22-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1216 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — JUANDI, DK
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pol: DR 9062 DA dan STNKMobil Pick Up Mitsubishi Col L. 300 atas nama I NENGAH BUDHA, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Mataram telah memutus barang bukti dirampas untukNegara, padahal mengenai barang bukti tersebut Pengadilan Negeri Matarammenyatakan barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara TerdakwaEKA SAOPI di mana terhadap perkara Terdakwa EKA SAOPI telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (incraht) dan kami Jaksa/Penuntut Umum telahmengeksekusi putusan tersebut dengan mengembalikan
    HAFIFI AWAN menurut kami Jaksa/Penuntut Umum telah melampaui kewenangannya karena memutus mengenaistatus barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht)(BA.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 11-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 5/PDT/2021/PT MTR
Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : I KETUT ALIT Diwakili Oleh : JONO G. NUGROHO, SH
Pembanding/Penggugat II : I WAYAN PUTRA Diwakili Oleh : JONO G. NUGROHO, SH
Terbanding/Tergugat : I WAYAN SRIDANA
54 — 26
  • Menghukum Tergugat/Terbanding, untuk membayar uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)per hari keterlambatannya jika ia tidak segera menyerahkan ObyekSengketa kepada Penggugat/Pembanding terhitung sejak adanyaputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incraht van gewidjs);9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-07-2018 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1451 K/Pdt/2019
Tanggal 16 Juli 2018 — H. AHMAD SUNDARI VS H. KACUNG AHMAD
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • apabila perlu denganbantuan aparat Kepolisian;Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasaitanah objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian immateriil (moriil)dan materiil bagi Penggugat:Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesarRp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesarRp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannyadalam membayar ganti rugi, sejak perkara ini diputus dan incraht
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
231 — 237
  • Bahwa PENGGUGAT merupakan Terpidana kasus korupsiyang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/incraht pada Tanggal, 26April 2016 dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut:MENGADILI:Halaman 7 Putusan Nomor : 43/G/2019/PTUN.SMD Menyatakan terdakwa HANSEN, SH., M.Si tidak terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; HANSEN, SH.
    Bahwa PENGGUGAT selama ini tidak pernah mendapatkansurat pemberhentian sementara ataupun teguran dari BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat bahkan tetap menerimagaji seratus persen (100%) sesuai dengan Pangkat/Golongan padasaat Penggugat ditahan sampai kasus hukum PENGGUGATdinyatakan berkekuatan hukum tetap/incraht. Adalah jelas merupakanpelanggaran yang nyata dilakukan oleh TERGUGAT karena telahmelanggar Pasal 281 ayat 1 PP No. 11 Tahun 2017 TentangAdministrasi Pemerintahan.11.
    Karena status hukum PENGGUGAT telah berkekuatanhukum tetap/incraht.
    Oleh sebab itu kembali lagiPENGGUGAT tegaskan bahwa kasus hukum PENGGUGAT telahberkekuatan hukum tetap/incraht pada Tanggal, 26 April 2016 adalahjelas merupakan pelanggaran hukum yang nyata dilakukanTERGUGAT diberlakukan surut kebelakang oleh karena itu telahmelanggar asasasas hukum itu sendiri yang dianut oleh hukum positifIndonesia yang tidak mengenal aturan yang berlaku surut ke belakangatau Asas Retroaktif sesuai dengan UU Dasar 1945 Pasal 28 I.15.
    Dengan demikian adalah tidak benar daliPenggugat yang menyatakan Tergugat memberlakukan undangundangsecara berlaku surut (rektroaktif) terhadap kasus hukum Penggugat yangtelah berkekuatan hukum tetap/incraht. Dalil inioun harus ditolak, karenatidak berdasar dan beralasan hukum ;11.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 13-05-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tte
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 9
  • Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2018 sampaiputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraht VanGewisjde) sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);3.2. Nafkah iddah yang diperhiutungkan perbulannya seebsar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga seluruhnyaberjumlah Rp 5.000.000, x 90 hari = Rp 15.000.000,(lima belas jutarupiah);3.3.
    Ttetetap (Incraht Van Gewisjde) dengan rincian perbulannya Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);oe Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untukmembayar Nafkah iddah perbulannya sebesar Rp 5.000.000, (limajuta rupiah) x 90 hari= Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);4. Menghukum pula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untukmembayar Mutah sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah);5.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 17-01-2023 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 14-02-2023
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 30/Pid.B/2023/PN Llg
Tanggal 14 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.Yesi Imelda, S.H., M.H.
2.Trian Febriansyah, SH., MH.
Terdakwa:
Reko Marsono bin Cik Ali
28 — 13
  • /li>
  • Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Honda Supra Fit tanpa No Pol tanpa no rangka dan no mesin,
    • 3 (tiga) buah kunci (alat untuk membuka baut)

    Barang bukti telah incraht

Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 28-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 42/Pdt.Bth/2019/PN Sml
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
1.JEFRY TANDRA
2.THOMAS GAITIAN
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
103 — 34
  • Putusan Nomor:92 PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakanberkekuatan hukum tetap (incraht), sehingga Para Pelawan dalam kaitanyadengan penetapan sita eksekusi bukanlah orang yang berhak mengajukanHalaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.Bth/2019/PN Smlgugatan perlawanan atau tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara aquo.Bahwa dengan demikian seyogyanya gugatan perlawanan atas penetapan sitaeksekusi dinyatakan eror in persona dalam kategori diskualifikasi, sehinggapatut
    Putusan Nomor : 92PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakan berkekuatan hukumtetap (incraht), sehingga dalil dalam gugatan perlawanan sita eksekusi tidakrelevan dan harus ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat.3.
    Putusan Nomor 92 PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakanberkekuatan hukum tetap (incraht), sehingga Para Pelawan dalam kaitanyaHalaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.Bth/2019/PN Smldengan penetapan sita eksekusi bukanlah orang yang berhak mengajukangugatan perlawanan atau tidak memiliki persona standi in judicio atas perkaraaquo.Menimbang, bahwa terhadap eksespsi tersebut Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Perlawanan paraPerlawan
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 09-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 7
  • 2 (Seperdua bagian);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk petitum point nomor 5 (lima), patutdikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 6,Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Gresik cq majelis Hakimmenghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;Menimbang, bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(incraht van gewisde) dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikatkepada para pihak yang berperkara
    , sehingga pihakpihak yang terlibat dalamputusan tersebut terikat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan tersebut, selainitu putusan yang mengandung titel eksekutorial dapat dilaksanakan secarapaksa terhadap pihakpihak yang tidak mau melaksanakan isi putusan tersebutsecara sukarela, oleh karenanya tanpa diminta oleh pihak Penggugat pun,dengan sendirinya putusan perkara a quo apabila telah berkekuatan hukumtetap (incraht van gewisde) Tergugat maupun Turut Tergugat harus tunduk danmematuhi isi putusan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Putus : 26-04-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg.
Tanggal 26 April 2017 — YULIA, Lawan PT COLUMBINDO PERDANA (COLUMBIA)
86 — 11
  • Mei 2016 s/d Desember 2016 = 8 bulane Upah pokok : Ro2.206.000,00 (UMP Sumsel Tahun 2015)Jumlah : Rp17.648.000,00Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak menjalankan Putusan Sela danjikalaupun membayar, Tergugat hanya melaksanakan pembayaran sebesarRp17.648.000,00 saja, untuk itu Penggugat juga meminta kepada MajelisHakim perkara a quo memerintahkan Tergugat untuk membayar upahselama proses perselisihan PHK ini berjalan sejak Bulan Mei 2016 sampaidengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (incraht
    Ro18.560.000,00e Uang Penggantian Hak 15% : Ro9.048.000,00Total : Rp69.368.000,00Menghukum Tergugat untuk dibayarkannya upah selama prosesperselisinan PHK ini berjalan sejak Bulan Mei 2016 sampai dengan BulanDesember 2016 sebesar Rp17.648.000,00 berdasarkan SK GubernurSumatera Selatan Nomor: 838/kpts/disnakertrans/2015 tanggal 24November 2015);Menghukum Tergugat untuk dibayarkannya upah selama prosesperselisihnan ini berjalan sejak Bulan Mei 2016 sampai dengan adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap (incraht
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama Perceraian
Register : 15-06-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PA NGANJUK Nomor 1098/Pdt.G/2017/PA.Ngj
Tanggal 9 Oktober 2017 —
14 — 0
  • Bahwa gugatan tidak priematur , karena gugatan harta bersama tidak dilarang mestigugatan perceraian belum incraht (berkekuatan hukum tetap ) menurut hukum acaradibolehkan mengajukan gugatan perceraian bersamaan namun ketentuan7PageMahkamah Agung tidak diperbolehkan bersamaan dalam satu perkara (satukesatuan) dalam perkara perceraian, Mahkamah Agung hanya mengatur , pengajuangugatan harta bersama terpisah (perkara tersendiri) dengan gugatan perceraian/permohonan talak ;3.
    Bahwa gugatan tidak prematur , karena gugatan harta bersama tidak dilarang mestigugatan perceraian belum incraht (berkekuatan hukum tetap ) menurut hukum acaradibolehkan mengajukan gugatan perceraian bersamaan namun ketentuanMahkamah Agung tidak diperbolehkan bersamaan dalam satu perkara (satukesatuan) dalam perkara perceraian, Mahkamah Agung hanya mengatur , pengajuangugatan harta bersama terpisah (perkara tersendiri) dengan gugatan perceraian/permohonan talak ;13Page3.
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN TUBAN Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tbn
Tanggal 12 Agustus 2020 — Nama : TARIYATI Tempat/Tgl lahir : Tuban, 01 Agustus 1951 N.I.K : 3523164108510001 Umur : 68 tahun JenisKelamin : Perempuan Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Pensiunan Status : Cerai Mati Agama : Islam Pendidikan : SLTA; Alamat : Jl.Ngemplak, No.22, RT.005/RW.001, Kel.Sidorejo,Kec.Tuban , Kab. Tuban Yang selanjutnya disebut sebagai ________________________________________PENGGUGAT; Dalam perkara perdata ini, Penggugat membuat dan melakukan Gugatan ditujukan kepada : 1. DARNO WULAN; Tuban, 18 April 1943; umur : 76 tahun; status : kawin; pekerjaan : Pensiunan; warga negara : Indonesia; alamat :RT.01/RW.05, Desa Jarorejo, Kec.Kerek, Kab.Tuban ; Untuk selanjutnya disebut sebagai ___________________________¬¬__________TERGUGAT I; 2. SULISTYANINGSIH W.U.; Tuban, 08 April 1974 ; umur : 45 tahun; status : kawin; pekerjaan : wiraswasta ; warga negara : Indonesia; alamat :RT.01/RW.05, Desa Jarorejo, Kec.Kerek, Kab.Tuban ; Untuk selanjutnya disebut sebagai _____________________________________TERGUGAT II; 3. PT. SWABINA GATRA.; Kantor Pusat & Pabrik : Jl. R.A. Kartini No.21 A,Injen Timur, Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur. , 61122; Untuk selanjutnya disebut sebagai ____________________________________TERGUGAT III;
163 — 58
  • Yang telah incraht;. Bahwa, ceramah penggugat tentang landasan hukum dan penafsiran hukumbahkan menyimpulan pasal KUH Perdata sebagaimana yang tertuang didalam lembar kedua tanpa nomor halaman, maka kuasa hukum Tergugat.dan Tergugat.II tidak akan menanggapi terlalu jauh namun : Penafsiran dan kesimpulan pasalpasal di dalam KUHP kami serahkansepenuhnya kepada Majelis Hakim sesuai dengan fungsinyasebagaimana undangundang pokok kehakiman.
    Bahwa, dalil gugatan penggugat dalam posita (pokok perkara) sudah pernahdiperiksa dan diadili pada perkara No. 96/Pdt.G/2019/PN.Tbn. dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) oleh karenanya dalil dalampositanya mohon dikesampingkan:Di lain pihak gugatan penggugat terkesan tidak memahami hukum acaraperdata dan terkesan kebingungan sebagaimana posita poin angka 9menyebutkan :Jika para tergugat dan turut tergugat tidak memiliki uang tunai senilai diatasdengan ini kami memohon kepada ketua pengadilan
    Ton dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap (incraht) oleh karenanya dalil gugatan penggugat harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa tergugat III dalam jawaban pokok perkaranyamendalilkan bahwa Penggugat mengakui Sertifikat Hak Milik No. 00989 atasnama Alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — ROBBY M. NUR, S.PI VS WALIKOTA PEKANBARU;
216 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nur S.Pi, selamaperkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde):Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Robby M.Nur S.Pi , sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 09-05-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 14/PDT/2012/PTK
Tanggal 9 Mei 2012 — FRANS MENA, Cs. vs DEWA MADE TATA, Cs.
85 — 50
  • tanah milik Musa Nurdin ;Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuandengan tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 684 ;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugatsebagai perbuatan melawan hukum ; Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa dariTergugat I, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatanhukum tetap (incraht
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 25/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 16 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : IWAN SARDJONO
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero
Terbanding/Tergugat II : YUSUF MARYOTO T.
Terbanding/Tergugat III : TIM PANITIA PENGADAAN TANAH
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Cq Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
38 — 20
  • SehinggaSHM No. 5048 atas nama Iwan Sardjono telah mempunyai kekuatanhukum yang kuat (incraht van gewisjde) sehingga menggugurkan ataumenolak bukti yang di ajukan olehterbanding / Tergugat I, berupa alatbukti tertulis4. Bahwa berdasarkan bukti surat SHM No. 48 atas nama IR.
    Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilanperdata adalah:a. bukti tertulis;b. bukti saksi;Cc. persangkaan;d. pengakuan;e. sumpah.Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik melalui alat bukti tertulismaupun dari keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan danadanya Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (incraht vangewisdje), serta dikuatkan dengan SHM 48 atas nama Ir.
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum Perjudian
Register : 05-10-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 116/Pid.B/2017/PN Agm
Tanggal 24 Agustus 2017 — Nama lengkap : Yanti Elvia Binti Sahril Tempat lahir : Lubuk Pinang Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1983 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa lubuk Pinang, Kec Lubuk Pinang, Kab. Mukomuko; Agama : Islam Pekerjaan : Ibu rumah tangga
44 — 13
  • ditahan.Menyatakan barang bukti :. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000, (Dua puluh ribu rupiah)1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 5.000, (Lima ribu rupiah)2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000, (dua ribu rupiah)1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah)aa @ hf2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)(telah dirampas untuk negara dalam berkas Perkara PAIDI SAPUTRA BinTAPSILI, dkk dan perkara tersebut telah Incraht
    )1. 98 (Sembilan puluh delapan) Lembar kartu Remi warna merah,2. 3 (tiga) botol M 150, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah), telah dirampas untuk dimusnahkan dalamberkas Perkara PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI, dkk dan perkaratersebut telah Incraht)5.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 27-03-2017 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 193/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 2 Juni 2017 — Pembanding/Intervensi I : HERAWATI
Terbanding/Penggugat : IDA AYU WILUJENG
Terbanding/Tergugat : AGUS KHOLIK MASHUDI
50 — 32
  • kemudianmenyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita PengadilanNegeri Banyuwangi;Bahwa selanjutnya gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah, maka Penggugatmohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upayahukum verset, banding maupun kasasi yang dilakukan oleh pihak lawan(Uitvoerbaarbij Voorraad) dan apabila Tergugat telah lalai, menghalanghalangi dan / atau tidakmelaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap(Incraht
    Menyatakan apabila Tergugat telah lalai, menghalanghalangi dan / atau tidakmelaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap(Incraht van Gewijsde), dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiapharinya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau:Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya(Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KANTOR CABANG YOGYAKARTA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN., II. NY. WARDJIMAN alias NY. WAHYUTI, DKK;
116 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan sertipikatyang dimohonkan dalam objek sengketa a quo secara prosesual sudahdiselesaikan di Pengadilan Negeri Sleman sampai putusan kasasiMahkamah Agung dan sudah incraht, tetapi secara substansial tanahsebagaimana tersebut dalam objek sengketa masih harus dimaknaisebagai tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan sebagaimanaketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman
Pengadilan PT PADANG Perdata Tanah
Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 24/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 28 Maret 2019 — YUSRIL ST PALIMOSATI, Melawan : DEDDY SATRIA, dkk
24 — 14
  • AtasNo.28/Pdt.G/2011/ PN.Pdg tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (incraht) sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 2321 K/Pdt/2012tanggal 27 Maret 2014.b.
    Bahwa perlu Tergugat II jelaskan kembali bahwa Penggugat sebelumnyapernah mengajukan gugatan No.28 yang mana atas gugatan tersebutmemiliki Posita dan Petitum yang sama lalu juga memiliki objek sengketayang sama dengan gugatan 119 ini (Ne bis in idem), yang mana atasgugatan No.28 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (incraht) sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 September 2011, yangamarnya berbunyi :Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PDG.MENGADILI :Dalam Eksepsi