• untuk melakukanpelimpahan IUP ke perusahaan yang baru, maka kedua belah pihaksetuju untuk mengakhiri (MoU) ini dan semua uang muka (DP) akandikembalikan oleh Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) kepadaTermohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat);Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 Memorandum Of Understanding(MoU) ditegaskan sebagai berikut :"Pemenuhan kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya tidakdapat dituntut bila ketidakmampuan memenuhinya disebabkan olehkeadaan yang memaksa (fource majeure

  Yang dimaksud dengankeadaan memaksa (fource majeure) antara lain adalah bencana alam,kebakaran, banjir, peperangan, kerusakan massa, tindakantindakanyang dilakukan oleh pemerintah dan segala kejadian yang padaumumnya tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

  Oktober 1984, disebutkan:"ketidak mampuan Tergugat untuk menyerahkan barang kepadaPenggugat terjadi karena keadaan memaksa sehingga Tergugat tidakdapat dipersalahkan";Bahwa apabila dihubungkan antara Pasal 8 Memorandum OfUnderstanding (MoU) dengan Pasal 1245 KUH Perdata tersebut, jelasjelas telah terbukti perbuatan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) yang tidak dapat melanjutkan pengalihnan saham dan IUPkepada Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) dikarenakankeadaan yang memaksa (fource majeure

• Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:kesengajaan, kelalaian, atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan ataukelalaian), dan tidak berlaku karena alasanalasan adanya force majeure;Menimbang, bahwa apakah pihak Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran sisanilai/Vvolume pekerjaan Penggugat yang termasuk dalam 68 pekerjaanbencana alam yang diperintahkan melalui SPMK yang diterbitkan olehTergugat

• dan dinyatakan batal demi hukum;Bahwa walaupun Penggugat mengikuti logika hukum Tergugat, bahwaTergugat akan menutup operasional perusahaan, semestinya Penggugatberhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti berikut : Pasal 164;1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

  (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yangtelah diaudit oleh akuntan publik. (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

  majeur) tetapi perusahaanmelakukan efesiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa dalam pemeriksaan pada proses mediasi, Tergugat tidak mampumenunjukkan bukti perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), lagi pula,faktanya

  Secarafaktual tidak pemah teijadi pemutusan keija terhadap PENGGUGAT denganalasan perusahaan memgi ataupun force majeur. Sesuai dengan fakta yang ada,PENGGUGAT mengundurkan diri atas kesadarannya sendiri karena mengetahuikondisi intemal perusahaan pada saat tersebut; Bahwa kesimpulan PENGGUGAT yang kami kutip maka permintaan Tergugatagar Penggugat mengundurkan diri, dalam terminologi hukum ketenagakerjaanharuslah dimengerti sebagai pemutusan hubungan kerja ......

• sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 363 ayat (1) Ke4 KUHP sebagaimana dalam dakwaantunggal kami;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.INDO SORAYA ALIAS AYABIN RUSMANI dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8(delapan) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force

  ALIHERMANTO Bin FAUZI selaku pemiliknya;Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barangbukti berupa :1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force one warna HitamTRAIL;e 1 (satu) buah kunci T;e Uang tunai sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telahdiperlihatkan baik kepada saksisaksi maupun terdakwa dan membenarkan barang

  maka masa penangkapan dan penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diriTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdalam perkara ini berupa :e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force

  melakukan tindakpidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;NnMenetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force

• rinciberikut alasanalasannya yang bisa diterima akal mengenai dasaroepenentuan katagori sangat mendesak ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis ;Bahwa berdasarkan akta perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris Di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa PemutusanPerjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belahpihak atau karena adanya peristiwa force

  Bahwa dalam salah satu pasal dari Perjanjian disebutkan : HakPemakaian para Pembanding atas ruangan atau kios di Deli Plazaadalah untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali karena ada pemutusanperjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanyaperistiwa force majeur ;c.

  rekonpensi, dengan Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugatdalam rekonpensi, adalah adanya pemberian hak pakai atas ruangan tempat usahadidalam komplek Deli Plaza sebagaimana ternyata dari bukti P.2, dan hakpemakaian tersebut telah dimanfaatkan oleh Pembanding/Penggugat dalamkonpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut mulai tanggal 4 Oktober 1986sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena adanya pemutusanperjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa Force

  keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Medan,sehingga pengosongan terpaksa harus dilaksanakan tindakan itu bukanlahkebijakan dari Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalamrekonpensi, tetapi adalah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menghendakikawasan tersebut dijadikan Kawasan Superblock Deli Grand City dalam rangkauntuk membangun image Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive,Convention dan Exibihition) yang menurut Pengadilan Tinggi dapat diartikansebagai pengertian Force

• Nomor 24/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby10.11.sebuah perusahaan secara permanen (karena lahan tempat usahaTergugat di minta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut /TNI AL),dan sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 164 ayat (1) UUKETENAGAKERJAAN No. 13 Tahun 2003 Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruhkarena perusahaan tutup karena perusahaan mengalami kerugiansecara terus menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa(force majeur)...... , oleh karena perusahaan Tergugat

  mengalamisituasi dan keadaan memaksa (force majeur) karena lahan tempat usahaTergugat secara mendadak diminta dan diambil alih oleh TentaraNasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), maka cukup alasan jikaTergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan parapekerja/buruhnya;Bahwa dalil poin 15 gugatan Penggugat harus ditolak, karena pemutusanhubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah sudah jelas karenaperusahaan tutup, sehingga adalah tidak mungkin Tegugat harusmempekerjakan kembali Penggugat

  dan khusus pada bukti T3.a dapatdiketahui bahwa, lahan yang ditempati untuk kegiatan usaha perusahaanTergugat tersebut harus menghentikan seluruh kegiatan usahanya danmeninggalkan lahan milik TNI AL Pesapen tersebut, dari buktibuktitersebut dapat disimpulkan bahwa tutupnya perusahaan Tergugat adalahdisebabkan karena lahan tempat usahanya diminta kembali oleh TNI ALPesapen Surabaya dan bukan karena penyebab lainnya ;Bahwa, kemudian jika dinubungkan dengan perusahaan tutup karenakeadaan memaksa (force

  Pdt.SusPHI/2019/PN Sby16peristiwaperistiwa Semacamnya, sedangkan peristiwa yang menimpatutupnya perusahaan Tergugat adalah berawal dari kegiatan bisnis padaumumnya yaitu perjanjian antara Tergugat dengan TNI AL PesapenSurabaya untuk Pengoperasian Hak menempati tanah dan bangunandiatas tanah penguasaan TNI AL sebagaimana tertuang dalam bukti T2yang diajukan oleh Tergugat, dengan demikian sebenarnya tutupnyaperusahaan Tergugat tersebut dapat disimpulkan tidaklah sebagaimanadimaksud kaeadaan memaksa (force

• Risky Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Force dengan Nopol. KH 4085 LW, Noka.MH4UE1E1210JJ023958, Nosin.

  E3R8E0081029 warna merah;

• 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega Force dengan Nopol. KH 4085 LW, Noka. MH4UE1E1210JJ023958, Nosin. E3R8E0081029 warna merah atas nama RAHMAN Bin RAMLI;

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAN Bin RAMLI;

• Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6.

• NO POLIST 1;3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol.

  NO POLISI 1;1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol.

• Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I sebagai Pembatalan Kontrakantara Tergugat I dan Penggugat, bukanlah alasan yang dapat diterima sebagaidasar pembatalan kontrak maupun yang bisa dikategorikan sebagai sebuah keadaandaya paksa atau Force Majeure ; 16.17.18.19.Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan Kontrak secara sepihak tanpamelakukan perundingan dengan Penggugat telah dengan jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum / Onrecht Matige Daad yang mempunyai konsekuensi hukumtersendiri dan haruslah

• pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkanterjadipemadaman (blackout) selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 17sampai dengan 19 Juni 2013;Bahwa faktanya pemadaman (blackout) yang terjadi hanya pada tanggal 17Juni 2013, dimana pemadaman (blackout) tersebut adalah karena adanyagangguan jaringan akibat tertimpa pohon yang disebabkan peristiwa alam, yaituhujan lebat dan angin kencang, yang mana peristiwa alam tersebut tidak bisadiprediksi dan dikendalikan oleh TERGUGAT I yang dikategorikan sebagaiSebab Kahar (Force

  Majeure); (Bukti T1 4, T1 5) ;Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalil PENGGUGAT adalah mengadaada dantidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

• Bahwa dengan demikianPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyalahiprosedur dengan mengirim surat melalui perusahaan Tiki, oleh karenasudah sepatutnya pengiriman surat panggilan sidang relas) diantarlangsung oleh Juru Sita Pengadilan Niaga bukan melalui perusahaan jasatitipan surat incasu Tiki;"Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku"Bahwa dalam perkara a quo terdapat keadaan memaksa (force majure);Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit sudah lebih dari puluhantahun

  Nomor 748 K/Padt.SusPailit/201618.19.tidak mendapatkan income dari kegiatan pelayaran kapal yang manakegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan pokok dari Pemohon Kasasidahulu Termohon Pailit Termohon Pailit 1, sehingga keadaan demikiandapatlah dikualifikasikan ke dalam force majure atau keadaan kahar;Bahwa Dasar hukum keadaan memaksa adalah Pasal 1244, 1245,1444 dan 1445 KUHPerdata (Burgelijk Wetbook);Pasal 1244 BW Tertulis : " jika ada alasan untuk itu siberhutang harusdihukum mengganti biaya,

  pemerintah yaitu diterbitkan Peraturan DirekturJendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/20/Dtpl14 tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal, sehinggakapal untukkegiatan operasional Termohon Pailit tidak dapat berjalan;Bahwa sehingga dengan demikian sudah jelas dan nyata akibat diterbitkanperaturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/20/Dtpl14tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan PelayananOperasional Kapal merupakan keadaan kahar atau force

  CaraPengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal tanggal 3Desember 2014 (bukti Tl), maka keseluruhan kapal (barang modal) yangtelah disewagunausahakan tidak dapat beroperasi sehingga berakibatperusahaan Termohon Pailit tidak dapat berusaha sebagaimana mestinya,sehingga Termohon Pailit tidak mendapatkan income dari kegiatanpelayaran kapal yang mana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatanpokok dari Termohon Pailit Il, sehingga keadaan demikian dapatlahdikualifikasikan ke dalam force

  Nomor 748 K/Pdt.SusPailit/2016tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Tidak Diberikan PelayananOperasional Kapal merupakan keadaan kahar atau force majure;46. Pembuktian dalam perkara a quo tidak lah sederhana oleh karena Besaran UtangTermohon Pailit belum jelas sejumlah berapa?;47.

• /li>

  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahundan6 (Enam) Bulan;

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force

warna putih Nomor Polisi BG 3305 FAE Nomor Rangka: MI13UE1210GJ009373 Nomor Mesin: E3R8E0023690;

-1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merek Yamaha Vega Force Nomor Polisi BG 3305 FAE yang ada gantungan kunci berupa ekor sapi warna orange;

-1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BG 3305 FAE Nomor Rangka: MI13UE1210GJ009373 Nomor Mesin: E3R8E0023690;

Dikembalikan kepada saksi Anak Robi Darwis Bin Risal Fahlewi.