Setelah dilakukan pengecekan semuanyasudah sesuai dengan permohonan pengangkutan , maka dokumen diterbitkanoleh petugas penerbit FAKOM Di dalam FAKOM sudah tertera jenis,volume, ukuran, lokasi pemuatan dan tujuan pemuatan ;Bahwa Untuk mendapatkan Surat Ijin Pemohon harus melampirkan : Sketsalokasi dari Pemohon, KTP, Kartu Keluarga, Kartu Domisili, Tanah tersebutletaknya dihutan Produksi, Kopetensi;Bahwa ada biaya untuk surfei lokasi dan besarnya saksi tidak tahu ;Terhadap keterangan saksi tersebut

Bahwa yang memiliki gagasan untuk dilakukannya pungutanpembayaran uang Simulasi UNBK, Uang Kopetensi Kejuruan adalahTerdakwa bersama guru guru lainnya.

100 dari 128 halaman Putusan No:13 /Pid.SusTPK/2018/PN TpgMenimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan pertemuan antaraKomite Sekolah dengan para walimurid tersebut yang mana membahastentang agenda sekolah dan termasuk pembayaran yang dibutuhkan dalamkegiatan sebagaimana yang telah ditentuan dan selanjutnya saksi SUKEMIHdalam pertemuan tersebut berperan seolah seolah selaku Ketua KomiteSekolah untuk menjelaskan serta menguraikan tentang adanya biaya yangdibutuhkan untuk kegiatan Simulasi UNBK, Uji Kopetensi

akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebutTergugat mengajukan Jawaban tertanggal 28 Mei 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda secara Absolute tidak berwenangmengadili perkara Aquo (Kompetensi Absolute) / (Kopetensi

mempersingkat uraian dalam Putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslahdianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriKhususnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda secara Absolute tidak berwenang mengadili perkara Aquo(Kompetensi Absolute) / (Kopetensi

Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi PemertintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Pratama Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor: 800/009/PANSEL/XII/2015 tanggal 7 Desember2015 Perihal Ralat (foto copy sesuai dengan aslinya); 10 T.10 : Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan TinggiPratama Secara Terbuka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor: 007.a/PANSEL/X1/2015 tanggal 01 Desember 2015 (foto copy sesuaidengan aslinya);11 T.11 : Pengumuman Hasil Seleksi Tes Kopetensi

dilanjutkandengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Penggugat;Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN SmrMenimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 23 April 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda secara Absolute tidak berwenang mengadiliperkara Aquo (Kompetensi Absolute) / (Kopetensi

mempersingkat uraian dalam Putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslahdianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriKhususnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda secara Absolute tidak berwenang mengadili perkara Aquo(Kompetensi Absolute) / (Kopetensi

Dalam putusan sela menyatakan Menolak Eksepsi Kopetensi Absolutyang diajukan oleh Termohon;2. Menyatakan Pengadilan Agama Cilgon berwenang untuk memeriksadan melanjutkan perkara ini;3. Menolak Eksepsi Kurang Pihak yang diajukan oleh Termohon;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimanapetitum Pemohon dalam permohonannya;DALAM REKONPENSI :1. Mengabulkan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi untuksebagian;2.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalahtidak tepat dalam mengajukan gugatan ( kompetensi absolut ) ,karenaapa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam mengajukan gugatannyaadalah suatu hal yang keliru , karena hal hal yang menjadi dasar dalamposita gugatannya menyangkut tentang hak waris , masalah kepemilikanhak keperdataan atau jelas jelas sudah merupakan kopetensi absolutlembaga peradilan umum sebagaimana di atur dalam pasal 77 ayat 1Undang undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang undang

Berdasarkan dalil tersebut diatas makadengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta berdasarkan kopetensi relatifberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.2. Bahwa, semula PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham PT.BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL(dalam perkara ini sebagai TERGUGAT Il), dengan jumlah kepemilikansaham sebanyak 5.937.500 (lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribulima ratus) saham.3.

adat sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15Tahun 1975 ; Dalam mengadakan penaksiran penetapan besar ganti rugi, Panitia Pembebasan tanahharus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/ataubenda/tanaman yang ada di atasnya berdasrkan harga umum setempat (Pasal 6 ayat (1)PMDN No. 15 Tahun 1975) ; 722 nnn nnnDari bunyi pasal dari perturan menteri dalam negeri di atas, maka sudah terbukti menuruthukum acara perdata, Pemerintah tidak mempunyai hak/ kopetensi

Kepentingan Umum jo Pasal 6ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 ; Dalam mengadakan penaksiran penetapan besar ganti rugi, Panitia Pembebasan tanahharus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/ataubenda/tanaman yang ada di atasnya berdasrkan harga umum setempat (Pasal 6 ayat (1)PMDN No. 15 Tahun 1975) ; 722 nnn nn nnnDari bunyi pasal dari perturan menteri dalam negeri di atas, maka sudah terbukti menuruthukum acara perdata, Pemerintah tidak mempunyai hak/ kopetensi

SEMA No.6 tahun 1994(1.4 Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebutSurat Kuasa Khusus (bijzonder schrifteliike machtiging), harus denganjelas dan tegas menyebut : Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif,MIdentitas para pihak yang berperkara;v Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekyang diperkarakan, serta Mencanturnkan tanggal serta tanda tanganpemberi kuasa; sernua syarat diatas itu bersifat komulatif, olehkarena

SEMA No. 6 tahun1994 (14Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuantersebut Surat Kuasa Khusus ( bijzonder schriftelijike machtiging ), harusdengan jelas dan tegas menyebut:a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif;b) Identitas pars pihak yang berperkara;c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekyang diperkarakan, sertad) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;semua syarat diatas itu bersifat komulatif

SEMA No. 6 tahun1994(14 Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebutSurat Kuasa Khusus ( bijzonder schrifteliike machtiging ), harus denganjelas dan tegas menyebut:a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif;b) Identitas pars pihak yang berperkara;c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekHalaman 172 dari 223 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwiyang diperkarakan, sertad) Mencantumkan tanggal serta

SEMA No. 6 tahun 1994(14 Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebutSurat Kuasa Khusus ( bijzonder schrifteliike machtiging ), harus denganjelas dan tegas menyebut:a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif;b) Identitas para pihak yang berperkara;c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekyang diperkarakan, sertad) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;semua syarat diatas itu bersifat komulatif

Bahwa, WANPRESTASI itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1238 BW dan yangberwenang memutus dan menyatakan debitur dalam keadaan WANPRESTASIadalah kopetensi absolute Judex Factie / Hakim yang memeriksa pokok perkaraGugatan Wanprestasi;7.

Eksepsi Kopetensi RelatifMenimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkaraini.

untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Tergugat Il,Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2018, sedangkan KuasaTergugat Il mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap pada jawabannya;Menimbang, bahwa dalam jawaban dan eksepsi dari Tergugat II yangtelah menyinggung adanya kopetensi

Bahwa seharusnya Penggugat meletakan Albert Purba dan AhliWaris Nyain bin Haisin yang didalilkan Penggugat harus esbagai Pihakdalam Perkara ini, untuk memperjelas dan mempertanggug jawabkanterhadap uang yang telah diterima oleh Albert Purba dan Ahli Waris Nyainbin Haisin (yang seharusnya Nyain bin Kaisin) dengan demikian terbuktibahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak;KOPETENSI RELATIE : Bahwa menurut Pasal 118 HIR (3) apabila gugatan mengenai tanahatau barang tidak bergerak , guagatan

Fotokopi Laporan Hasil Capaian Kopetensi Peserta Didik SekolahDasar atas nama , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telahdicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;6. Fotofoto Penggugat (Penggugat) bersama adik dan ibunyaberibadah ke Gereja HKBP Bogak Besar tertanggal 19 April 2019, buktifoto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicappos, lalu olehKetua Majelis diberi tanda T.6;. Bukti Saksi1.

belum pernah diakhiri ataumengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD sehingga sampalsaat ini Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI ADdengan pangkat Serka kemudian pada saat Terdakwahadirdipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap denganatributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNIAD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif yangmerupakan bagian Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukumyang berlaku di Indonesia termasuk kopetensi

Adapun alasanalasannya:Bahwa Penggugat telah membuat formulasi gugatan yang keliru karenamenggabungkan atau mencampurbaurkan dua pokok yuridis sebagai dasargugatan yang sama dengan yang lainnya, berbeda Kopetensi Peradilan yangberwenang memeriksanya.Bahwa kita maklum adanya (IUS CURIS NOVIT), bahwa wewenangmemeriksa suatu perkara terkait Ekonomi Syariah memang menjadi bagianPengadilan Agama (PA).

para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru tersebut sebagaimana :Dalam EksepsiMenolak semua eksepsi lainlain para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul yangsampai hari ini ditaksir sebesar Rp.1.960.000, (satu juta sembilan ratusenam puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi Kopetensi

Eksepsi tentang Kopetensi Absolut (Onbevoegheid Absolute).Bahwa apabila dibaca dan diperhatikan dengan seksama, dalildalilgugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mulai dari halaman 5 (lima)huruf (B) sampai dengan halaman 11 Angka 7 (tujuh), dalildalil yangdiajukan oleh Para Penggugat adalah didominasi oleh dalildalil yangberkenaan dengan kepemilikan tanah seluas lebih kurang 390 (tiga ratussembilan puluh) hektar, yang terletak di depan Aek Korsik, dahuluHalaman 21 dari 72 halaman.

terpenting adalah mengenai yang menjadi dasar penilaian alatbukti bagaimana fakta yang terungkap dari persidangan baik terungkap darialat bukti surat atau keterangan saksi, keterangan Terdakwa atau buktipetunjuk ;Bahwa menurut pengetahuan yang saya miliki tidak ada referensi yangmenyatakan secara matematis untuk menilai alat bukti tetapi memang alatbukti tersebut bersifat kualitatif dalam konteks minimal 2 alat bukti jadi tidakada kualifikasi tentang scoring sebuah alat bukti ;Bahwa berkaitan dengan kopetensi