Ditemukan 1915 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompetensi kompentensi kopensi konperensi koesensi kopentensi konepensi konevensi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-05-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 25 April 2016 — Ir.ZAINAL HANAFI Bin M.ZAIN SULAIMAN.
71 — 26
  • Tangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp.9.480.100.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihnan Teknik Penggerak dan ElektronikaDaya) Kontrak No. 055.A / PA / PHPPKP / 09.2012 an Effendi, STdan Kontrak No. 055.B / PA / PHPPKP / 09.2012 an.ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober2012 senilai Rp. 24.201.200.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatinan Kurikulum Berbasis kopetensi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA
135 — 49
  • Penandatangan kontrak ;Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010 sebagaimanaNomor :556340/P1/VI/2010 ;Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pasca kualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaranBahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk PelaksanaanPelelangan pascakualifikasi yakni Penilaian Sistem Gugur maksudnyasetiap tahapan evaluasi menggugurkansebagai berikut :Bahwa Dokumen yang
    Saiji Gunu Makmur Abadiberdasarkan Pengumuman No. 196/DKP/PANPEL/V1/2010 tanggal31 Mei 2010.11.Masa sanggah12.Penunjukan pemenang13.Penandatangan kontrakHalaman 113 dari 337 Putusan Nomor : 30/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010sebagaimana Nomor : 556340/P1/V1/2010.Bahwa Maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran
    Penandatangan kontrakKontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010sebagaimana Nomor :556340/P1/V1/2010.Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran ;Bahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk PelaksanaanPelelangan pascakualifikasi yakni Penilaian Sistem Gugur maksudnyasetiap tahapan evaluasi menggugurkan ;Bahwa Dokumen yang dipersyaratkan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 59/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Desyanto
Terbanding/Penggugat : Lumin Tuningtyas
Turut Terbanding/Tergugat II : Siti Meimoen Abdul Rachman
Turut Terbanding/Tergugat III : Tino Ardhyanto A.R.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Toni Ardhyarto
Turut Terbanding/Tergugat V : Julia Meidhyanti
Turut Terbanding/Tergugat VI : Mona Meidhyana
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT H. Sutan Kali Junjung, S.H.,
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Timur cq. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat X : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat XI : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas cq. Kepala Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan
141 — 78
  • Eksepsi Tentang Kopetensi AbsolutPENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA,MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO KARENA OBJEK PERKARA YANGDIGUGAT ADALAH SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO : 3505/KELAPA DUAWETAN, SELUAS 2.225 M2 YANG BERLOKASI DI JL. KELAPA DUA WETAN RT.001/07, KEL. KELAPA DUA WETAN, KEC.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 04-12-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 979/PDT.G/2012/PN.SBY
Tanggal 4 Desember 2013 — ARIYO SUTANTO DKK VS ANITA LUCIA KENDARTO, SH., MKn DKK
67 — 12
  • Bahwa apabila Penggugat didalam dalil positanya menyebut menurut pasal 13 aktaPerjanjian Kredit No. 30 tanggal 28 Pcbruari 2012, bahwa Hibah berdasarkan akta No.71 danNo.72 cacat hukum karena hibah tersebut tidak mendapat persetujuan tertulis dari Tergugat IV,quit non padahal tidak benar yang punya kopetensi dan berwenang untuk menyatakan3132keberatan atas terjadinya hibah antara Penggugat dengan Tergugat II adalah Tergugat IV danbukan Penggugat dan II sebagaimana yang dimaksud dalam perkara aqua
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 132 /Pdt/G/2010/PN.BB
Tanggal 24 Maret 2011 — Tn. CUCU Bin MAD-DAPI Melawan Ny. SUSAN SUGIONO,dkk
149 — 28
  • dalamperkara ini.Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa Tergugat IX telah mengajukan suratjawaban tertanggal 17 Januari 2011 yang isi selengkapnya berbunyisebagai berikut ;Dalam Eksepsi :Dalam kasus posisi dan sihail hal Substantial dalam gugatanPenggugat seperti halnya dalam perkara ini, maka menurut tertibhukum Acara telah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima,dengan alasan alasan eksepsional sebagai berikutA.Perihal KOPETENSI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2337 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — MATHEUS REMANG, SE
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi tim auditor BPK hanyamenyerahkan laporan audit ke Kejaksaan Tinggi ProvinsiKalimantan Barat, sikap ini tentu saja bertentangan dengankeharusan dan kewajiban akuntan dan/atau auditor;Bahwa jika kita linat dalam standar akutan publik yang disusunoleh ikatan akuntan Indonesia dimana dinyatakan "penentuanapakah secara nyata suatu perbuatan disebut melanggarhukum biasannya diluar kopetensi profesional sebagai auditor,penilaian apakah suatu perbuatan merupakaan pelangaranhukum atau bukan biasanya
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 24/G/2020/PTUN.YK
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
488 — 372
  • Bahwa Penggugat sudah melalui proses upaya administratif atasditerbitkannya surat kepala desa a quo, sudah jelasnya kopetensiabsolut maupun kopetensi relative dalam perkara a quo yaitu padaPengadilan Tata Usaha Yogyakarta dan sudah jelasnya subyek sertaobyek perkara maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untukmenerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.35.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. BELUNKUT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG RANTAU PRAPAT., III. ZAINUDDIN, DKK., IV. PT. BANK SYARIAH MANDIRI., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK, CBANG RANTAU PRAPAT;
94 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Gugatan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 7Tahun 1990/Desa Tubiran atas nama Yusri sedangkan data yangbenar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1990/DesaTubiran adalah Musri:Bahwa, sengketa dalam perkara a quo ini adalah sengketa Tata UsahaNegara sehingga perbedaan administrasi objek gugatan adalah sangatmenentukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, terutamadalam perkara a quo;Tentang Kopetensi Absolut.Bahwa, jika mencermati gugatan dari Penggugat, maka gugatanPenggugat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — IDA FARIDA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. PAKUAN
303 — 259
  • Mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,mengadili dan memutusnya. f.3Bahwa hal ini sejalan dengan salah satu Kesimpulan Hasil Rakernas IKAHITIT.Bidang Peradilan Tata Usaha Negara di Makasar, 4 September 2007, adalahsebagai berikut: Kewenangan Mengadili: Dalam hal gugatan menyangkut Sertifikat Tanah, maka disepakati apabilaSertifikat tersebut digugat dengan Alasan Cacat Hukum dari aspekKewenangan, Prosedur, dan atau substansi, maka gugatan tersebut adalah merupakan Kewenangan/Kopetensi
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I Wayan Adi Pranata, S.H.
2.Julius Anthony, SH
Terdakwa:
I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO
228 — 155
  • hemat HakimAnggota lebih tepat kiranya perkara aquo diajukan oleh PenuntutUmum di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengankewenangnan relativenya;Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PNGinBahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim Anggota telahberpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadiliperkara aquo, sebenarnya Hakim Anggota merasa sudah tidak relefan lagiuntuk mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo, namun olehkarena dalam perkara aquo ternyata kopetensi
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 24-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Nph
Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
157 — 135
  • pertimbangan tersebut di mukadan perkara ini adalah perkara vo/untair (tanpa adanya pihak lawan) sertaperubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkantanpa menyimpang dari kejadian materiil, maka perubahan suratpermohonan Para Pemohon tertanggal 18 Februari 2020 dapatdiperkenankan;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonanPenetapa Ahli Waris yang Pewaris dan semua Para Pemohon beragamaIslam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo adalah masukpada kewenangan/kopetensi
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 129/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Diwakili Oleh : Iin Baria, SE
Terbanding/Penggugat II : HABEL MANOE
Terbanding/Penggugat I : BETJI MANOE
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
69 — 38
  • yang diajukan oleh Tergugat sehingga diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 8 Tahun2003 tidak sah dan batal demi hukum;Amar Putusan Poin 5:menghukum Tergugat II untuk mencabut atau membatalkanSertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2003 atas namaPemerintah Kabupaten Kupang;Amar Putusan Poin 6:Tergugat dan Tergugat II untuk mencabut danmembatalkan buktibukti surat yang dikeluarkan atas namaTergugat III;bahwa Mejelis Hakim/Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dalampenerapan hukum yang menolak Eksepsi Kopetensi
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Perdata Agama
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 166/Pdt.G/2018/MS.KSG
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 15
  • Tergugat;Menimbang bahwa Penggugat juga telah menyampaikan duplik/ eksepsiyang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban eksepsi Penggugat;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat Majelis mencermati bahwaTergugat ternyata telah menyampaikan eksepsi, yaitu eksepsi pada pokokperkara mengenai ketentuan perubahan dalam gugatan Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidakmerupakan eksepsi kopetensi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN MANADO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 1 Nopember 2018 — - TERDAKWA HARLEN BENHARD WUNGOW, SH.
124 — 25
  • Bahwa jangan memberatkan masyarakat sewajarnya jangan berlebihkalau berlebih nanti negatif;Bahwa di dalam penugasan sudah di perhitungkan perjalanan adalah 8(delapan) jam, sepanjang situasi tidak memungkinkan kita untuk PPmungkin pada kondisi di kepulauan kondisikondisi yang tidak mungkinkita Kembali disitulah yang menjadi trabel yang tidak di atur di dalamDIPA kantor pertanahan;Bahwa soal kebutuhan kewajiban masyarakat itu silahkan masyarakatdengan kopmas;Bahwa kalau petugas BPN dia tidak punya Kopetensi
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 147/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I Komang Ugra Jagiwirata,SH.
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
SURYADY als. SURYADY AZIS
238 — 121
  • tetapdari Pengadilan Negeri Denpasar, maka menurut hemat HakimAnggota lebih tepat kiranya perkara aquo diajukan oleh PenuntutUmum di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengankewenangnan relativenya;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim Anggota telahberpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadiliperkara aquo, sebenarnya Hakim Anggota merasa sudah tidak relefan lagiuntuk mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo, namun olehkarena dalam perkara aquo ternyata kopetensi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-05-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Februari 2013 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA, MELAWAN PT. PLN (PERSERO),
110 — 41
  • Sebab adanya faktor krusial yang bersifat prioritas sepertihalnya, faktor birokrasi Pemerintah yang tidak efisien, faktor infrastrukturperundangundangan, faktor suprastruktur implementasi perundangundangan, faktor peraturan perpajakan, faktor korupsi, kolusi dan18.19.nepotisme, faktor kualitas kopetensi sumber daya manusia, faktorinstabilitas kebijakan dan faktor peraturan ketenagakerjaan dilingkupketenagalistrikan ( labour regulation ).Bahwa berdasarkan ketentuan pelaksanaan prosedur Tata LaksanaAdministrasi
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
123 — 76
  • Eksepsi Kopetensi Absolut, Bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidakberwenang mengadili.Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill serta TurutTergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut (EksepsiKewenangan Mengadili Secara Absolut) Pengadilan Negeri Gianyar, yang padapokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenangmengadili perkara ini, dikarenakan perkara ini merupakan sengketa Tata UsahaNegara, yang harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 2 Juli 2015 — KARJIONO, S.Pd.,MM Bin DULLAH UMAR
82 — 28
  • keputusan Bupati OKU Timur Nomor : 107 / KPTS / BKD.1.2 / 2010, Tanggal 17September 2010Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai pengawas sekolah yaitu diantaranya :Standar isi : untuk membina kepsek guru untuk memahami dan menyusun kurikulum untukdilaksanakan pada suatu sekolah.Standar proses : untuk membimbing kepsek dan guru untuk melaksanakan pendidikan danpengajaran.Standar kelayakan pendidikan : untuk membantu dan mendorong agar guru gurumempunyai standar pendidik yang memenuhi syarat (S1).Standar kopetensi
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 10-10-2018 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
184 — 127
  • Penaksiran oleh Penaksir.(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan pihak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kopetensi yang dimiliki.Halaman 93 dari 132 halaman Putusan Nomor1117/Pdt.G/2018/PA.Kis.(3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan pihak yang berasal, dari Penjual, yang melakukanpenaksiran, bedasarkan metode yang dapatdipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk kurator untukbenda seni dan benda antic atau kuno.(4) Penetapan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 1 Nopember 2018 — - DIRK SELANNO alias DEKI
146 — 28
  • Putusan Nomor : 11/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnd Bahwa kalau petugas BPN dia tidak punya Kopetensi atau kewenaganmengarahkan atau menarik pungutan; Bahwa menurut Ahli karena ada sebagai aparat pelaksana maka rasaterima kasih dan sebagainya itu pada tidak pada tempatnya;Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menanggapi tidak keberatandengan keterangan Ahii.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; Bahwa Terdakwa sebagai pengukur