Ditemukan 1944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar causar cautsal causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan PT SEMARANG
Putus : 03-03-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 3 Maret 2016 —
65 — 43
  • Diyah AyuKusumaningrum sebagaimana diuraikan pada butir (9)halaman 20 di atas demi hukum sama sekali tidakmempengaruhi dan/atau tidak memiliki hubungan kausalitas(Causal Verband) dengan transaksi keuangan PENGGUGAT diPara Tergugat.11.Lebih lanjut, berdasarkan uraian padabutir (11) di atas, maka jelas terlihatbahwa dana yang terdapat padaRekening giro Nomor: 386.3.000028atas nama PENGGUGAT adalahsebesar Rp 82.228.447,00 (delapanHalaman 59, Putusan No. 11/Pdt/2016/PT SMGa)puluh dua juta dua ratus dua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 — IVONE FREDIKA KOE KOE NURSYAF EFFENDI
154 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi harus ada hubungan causal antara keberadaankewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan = ataukedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan,akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jikajabatan atau. kedudukan itu lepas, maka kewenangan,kesempatan, dan sarana juga hilang.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
PT. DUTA SWAKARYA INDAH
238 — 165
  • Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3(tiga) tahun;Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal di atas danmengingat tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebihkepada perbaikan tindakan Terdakwa di kemudian hari, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepadaTerdakwa berdasarkan hubungan sebab akibat (causal verband) dariperbuatan pidana yang terbukti Terdakwa lakukan yang didasarkan pada faktahukum di persidangan adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E bin SUTIKNO
101 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp1.026.000.000,00, namun tidak menghapuskan kesalahannya;8 Bahwa ternyata masih terdapat uang Dana Bantuan Sosial Keagamaan yangbelum dikembalikan Terdakwa, yaitu sebesar Rp127.000.000.00, dan saksi Imam SantosoRp40.000.000,00, sehingga total kerugian negara yang belum dikembalikan sebesarRp167.000.000,00;9 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku anggota dan Wakil KetuaDPRD Propinsi Jawa Tengah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baikdan benar menurut hukum mempunyai hubungan causal
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 28-05-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
1.Sobo Sirait
2.Mariston Julianus Sirait
3.Marusaha Sirait
Tergugat:
3.Maratur Rajagukguk
4.Selamat Sirait
5.Ardiman Sirait
6.Tiamsa Manurung (Nai Mayur)
7.Hepdy Simanjuntak
8.Bismar Sirait
9.Haposan Sirait
10.Mangantar Sirait (Ama Haposan)
11.Jeriko Napitupulu
12.Turman Sirait (A. Delvi)
13.Edison Sirait
14.Hisar Sirait (A. Dewi)
15.Parman Sirait
16.Edwar Sirait
151 — 99
  • dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
FIKRIN SIREGAR
74 — 19
  • Keputusan Menteri, danlainlain.Adapun kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.Sedangkan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahngunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
364 — 275
  • tersebut,maka batasan orang/obadan hukum perdata mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurutundangundang ini baru dapat mengajukan gugatan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara dan apabilaterdapatkepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan jugaterdapat hubungan sebagai akibat antara kedudukan hukum(legal standing) dan kerugian kepentingan orang/badan hukumdengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat (causal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : RAMLI M
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
134 — 194
  • Sebab, pengertianlegal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihakditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untukmengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atauperkara di depan pengadilan;Bahwa oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut yangterpenting untuk dipertimbangkan dan diputuskan adalah adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan perbuatanPara Tergugat terutama Tergugat yang telah didalilkan telah menguasaitanah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir.ROBERT MANYUZAR, MBA
422 — 234
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
688 — 580
  • usaha dan/atau kegiatan;Perbaikan akibat tindak pidana;Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau029 5 fPenempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3(tiga) tahun;Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal di atas danmengingat tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebihkepada perbaikan tindakan Terdakwa di kemudian hari, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhikepada Terdakwa berdasarkan hubungan sebab akibat (causal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir. FAHMI RIZAL LUBIS
166 — 43
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — PT WANA SUBUR SAWIT INDAH
798 — 562
  • Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga)tahun;Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal di atas danmengingat tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebihkepada perbaikan tindakan Terdakwa di kemudian hari, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepadaTerdakwa berdasarkan hubungan sebab akibat (causal verband) dariperbuatan pidana yang terbukti Terdakwa lakukan yang didasarkan pada faktahukum di persidangan, maka pidana
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 19-07-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Prp
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
179 — 139
  • Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh PARATERGUGAT, merupakan suatu rangkaian perbuatan causal (sebab akibat)terjadinya kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, oleh karenanyaPARA TERGUGAT, secara tanggung renteng harus mengganti kerugianyang dialami oleh PARA PENGGUGAT,C. URAIAN FAKTAFAKTA HUKUM6.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 650/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Ir. Marihat Haloho Diwakili Oleh : Dianora Silalahi, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : Drs. H. Anim Sunjoyo Romansyah
Terbanding/Tergugat II : HJ.SARLEM NURHASANAH
Terbanding/Turut Tergugat : Ir. Daud Surbakti, SH., M.SI., M.Kn
220 — 75
  • dengan Girik Adat,Bukannya Tanah Negara.Bahwa terhadap lEksepsieksepsi Tergugat Dalam Konvensisebagaimana apa yang dijelaskan tersebut diatas secara tegasPenggugat Dalam Konvensi tidak memiliki Hak Prioritas, Kualitasmaupun kuantitas dalam mempersoalkan tanah tersebut, lebihlebihmengaku sebagai Penggugat Dalam Konvensi dalam perkara inisepantasnya Penggugat Dalam Konvensi memperlihatkan terlebin duluLegal Standingnya, terutama ditunjukkan dalam Mediasi ataskebenarannya, karena kita menganut Asas Causal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 144/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : Ketua DPC ALFI Asosiasi Logistik DAN Forwarder Indonesia
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
154 — 100
  • pihak organisasi perburuhansering sekali konsultasi ke saya, bahwa dalam penentuan upah ituselalu didasarkan kontrak perjanjian, mau tidak mau disana, nahkalau saya hanya mengatakan, kalau kemudian ada hubungankausa, hubungan sebab akibat dari peristiwa pidana yangmempengaruhi perjanjian seperti yang sudah saya ditanyakan, itubisa jadi pertimbangan, atau bisa jadi bagian untuk menentukanapakah perjanjian yang bapak tadi katakan dari 182 jadi 35 itu sahapa tidak, batal demi hukum atau tidaklya jadi causal
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
334 — 392
  • Pasal 53 ayat (1)tersebut maka batasan Orang/Badan Hukum Perdata mempunyai kedudukanhukum (legal standing) untuk secara sah menurut UndangUndang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapatkepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negera yang digugat tersebut dan terdapathubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (/ega/ standing) dankerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TataUsaha Negara yang digugat (causal
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN Lbp
Tanggal 3 April 2013 — NG EK SONG, berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE “ LUHUT SITUMORANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Danau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN; MELAWAN : I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar; 29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar; 32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir; 33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir; 34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir; 35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar; 36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar; 37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir; 38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir; 39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir; 41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar; 42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11; 43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan; 44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf; 45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru; 46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 48. Sami’an, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir; 49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun; 50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar; 52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar; 53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar; 54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir; 55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar; 62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir; Masing-masing Terlawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ EMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; II. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN GULTOM,SH.MM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GAN’ S LAW OFFICE beralamat di Wisma I Nugra Santana 14 Floor Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No: 90110/01/VII/2009, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI I; III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009, selanjutnya disebut TERLAWAN III/TERMOHON EKSEKUSI II; IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I; V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No: 570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
530 — 149
  • dicabut atau dibatalkan oleh Pemerintahataupun melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehinggasesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangidilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat(in casu sertipikat Hak Guna Usaha, Hak Pengeleloaan dan Hak Guna Bangunan54.tersebut di atas) hal mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku yaitu asaspresumptio of justae causal
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-08-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 453/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 12 Desember 2013 — - SOFIAN WIDJAYA, dkk (Para Penggugat) LAWAN - ABDUL KIRAM, dkk (Para Tergugat)
174 — 20
  • Perdata tersebut diatas,yang unsurunsurnya adalah :16.17.Adanya Perbuatan Melawan (Melanggar) Hukum ;Melanggar Hak Subjektif Orang Lain ;Adanya Kesalahan (Schuld) ;Adanya Kerugian ;029 5 pAdanya Hubungan Causal ;Bahwa jika seandainya benar (Quad non) Para Tergugat melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), atas adanya PutusanPerkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht vangewisjde) No. 113/Pdt.G/2006/PN.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-08-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 249/PDT/2016/PT MDN
Tanggal 31 Oktober 2016 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
90 — 36
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian yang timbultersebut;Adapun perbuatan pada angka 1 tersebut harus memenuhi salah satukreteria dibawah ini yaitu :a)b)d)Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum pelaku;Melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;Melakukan perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas2kepatutan, ketelitian dan sikap hati2 yang seharusnya dimilikiseseorang dalam hubungan dengan sesame
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bit
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
1.AGUS ARBAS
2.YANTJE LENGKOAN
3.ANTON SAWIL
4.MAGDALENA KUMAJAS
5.ROLLIE MAX SINAULAN
6.FEMMY TOMBENG
7.JENLY SOMPOTAN
8.ARIANTJE RUMAWUNG
9.GLEN KUMAYAS
10.DENNY NURDIN
11.MENTJI SAWIL
12.SULE HARIKASE
13.LIWURAN ADE MAWUNTU
14.FERRY FREDY MAWUNTU
15.JUN R SINAULAN
16.BROLIN LENGKOAN
17.NEFO IMANUEL ROMPAS
18.NELLY SURINDAYANG
19.DEYSI SAWIL
20.JAMES MAKAWOHE
Tergugat:
1.PEMRINTAH DAERAH PROPINSI GUBERNUR SULAWESI UTARA
2.PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG WALIKOTA BITUNG
3.KEPALA DINAS DAN TATA RUANG PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG
192 — 110
  • :e Pemakaian Tanah 50 Mtr X 700 Mtr untuk penggunaan jalan;e Pemberian Ganti rugi meliputi penampungan sementara Rusunawa;e pemberian ganti rugi rumah(bersertifikat);e kesejahteraan hidup biaya pokok sementara dan biaya pendidikan bagi anakpenghuni terdampak;Bahwa pertimbanganpertimbangan di atas adalah bagianbagian kebohonganPara Tergugat yang bersifat publik, tidak mempunyai nilai keluhuran janjijanjiatau komitmen yang terucapdan tertulistelah memenuhi klasifikasi hubunganhukum, sebab akibat (causal