Ditemukan 2701 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
205 — 106
Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBY12.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017tanggal 30 November 2017;13.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1724/433.204/2017tanggal 05 Desember 2017;14.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433.204/2017tanggal 13 Desember 2017;15.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017tanggal 20 Desember 2017;16.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/2017tanggal 20 Desember 2017;17.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847
Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433.204/2017tanggal 13 Desember 2017;15.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017tanggal 20 Desember 2017;16.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/2017tanggal 20 Desember 2017;17.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017tanggal 22 Desember 2017;18.Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017tanggal 27 Desember 2017;Setelan pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuankeuangan kepada Pemerintah
H. BUSRA
Tergugat:
1.SANDI
2.RATNAWATI
3.HASANUDDIN Alias AAN Alias COANG
4.Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
114 — 56
Oleh karena itu, Para TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pembeli adalah pembeli yang beritikadtidak baik dan secara yuridis posisi pembeli tidak dilindungi (Bandingkan denganPutusan Mahkamah Agung Nomor 1847 K/PDT/2006 dalam perkara antaraHengky Pajow selaku Penggugat melawan Simon Lulu, dkk selaku Tergugat);Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumsebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil
142 — 711
Artinya cacad mengenai asalusulnya Dan dalam Jurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 1847 K/Pdt/2006 pembeli dikatakan beritikad buruk jika iamengetahui bahwa objek sengketa yang dibelinya itu sedang dantelah dikuasai oleh pihak lain.Labih lanjut MA RI juga telah mencoba untuk menyatukanpandanganpandangan tersebut, melalui kesepakatan Rapat PlenoKamar Perdata yang tertuang dalam (SEMA) No. 7/2012.
395 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2450 K/Pdt/2013bermasyarakat, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie30 April 1847, S. 184723,untuk selanjutnya disebut "KUH Perdata) dan Arrest Hoge Raad;Adapun isi artikel dalam edisi bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:Properties are popping up one by one at Pecatu Indah Resort, a new destinationoffering an alternative experience in Bali.A New Destination
Nomor 2450 K/Pdt/2013diduga dilakukan secara sengajadengan niat buruk, yang telahmenyimpang dari asasasashukum atau prinsipprinsip hukumkepatutan, ketelitian dan kehatidalamhatian kehidupanbermasyarakat, sebagaimanayang telah ditentukan oleh KitabUndangUndang Hukum Perdata(Burgerlijk WetboekIndonesie30 April 1847, S. 184723,KUH Perdata) dan Arrest HogeRaad;vooruntuk selanjutnya disebutAdapun isi artikel dalam edisibahasa Inggris yang kemudianditeriemahkan ke dalam bahasauntukIndonesia, selengkapnyaadalah
Terbanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : Firma SETIA KAWAN
Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
Terbanding/Tergugat V : CHRISTINE POSUMA, dalam hal ini selaku para ahli warisnya, yaitu : ELVIRA SUGIHNAWAN, EARLENE SUGIHNAWAN, THIERZA SUGIHNAWAN dan GISELE SUGIHNAWAN
Terbanding/Tergugat VI : ERVINA POSUMA
Terbanding/Tergugat VII : GRACE POSUMA
117 — 57
Tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) oleh TERGUGATIIPTSGN bertentangan dengan perundangundangan yang berlakuE.3.1E.3.2Bahwa Pasal 606(a) dari Reglement op de Rechvordering(Staatsblad 1847 No. 52) (selanjutnya disebut sebagai Rv)dengan tegas dan terang mengatakan bahwa uang paksa(dwangsom) HANYA DAPAT DIBERIKAN UNTUK PUTUSAN YANG RIDAKMEMINTASEJUMLAH UANG.
Terbanding/Tergugat I : PT RABOBANK
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
105 — 46
Pasal 2Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank.Ketentuanketentuan yang termaktub dalam pasalpasal 1430,1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan pasal 1850 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang berlaku di Negara RepublikIndonesia.Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 1ayat (4) dan Pasal 2 Perjanjian Penjaminan Pribadi tersebut di atas,PENGGUGAT selaku Penjamin Pribadi dari PT DWG telah melepaskanhak istimewanya (mengesampingkan Pasal 1831 KUH Perdata
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 189 PK/TUN/2017(Stbl. 1847 : 23 sebagimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah),baik sahamsahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki olehNegara;Pasal 3(1) Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang tersebutdalam pasal 2 ayat (3) Undangundang ini berupa dan berasal darikekayaan Negara yang dipisahkan;Pasal 4Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan UndangundangNo.19 Prp tahun 1960 yang akan dialihkan dalam bentuk PERJAN danPERSERO sebagaimana
358 — 124
konteks ini, tidak ada bukti bahwaPara Penggugat mewakili kepentingan dari seluruh penduduk Nusa TenggaraBarat tersebut untuk mengajukan Gugatan ini.14.Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan/membuktikan bahwa seluruhpenduduk yang berjumlah 4.496.855 orang tersebut telah memberikan kuasakhusus kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sehubungandengan tuduhan Para Penggugat dalam perkara ini.15.Berkaitan dengan hal di atas, Pasal 20 AB (Algemene Bepalingen vanWetgeving voor Indonesie; Stb. 1847
187 — 463
Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 1847 KUHPerdata yang berbunyi Ha/hal yangmenurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diamdiamdimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.
1290 — 1264 — Berkekuatan Hukum Tetap
berlaku surut, dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013tanggal 22 Pebruari 2013 itu sendiri sudan menyatakan dirinyamaksudnya keputusan itu berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkandan dengan menggunakan pertimbangan Argumentum a contrarioKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu tidak berlakusebelum tanggal 22 Februari 2013 atau sebelum penetapannya;Bahwa Pasal 2 Algemene Bepalingen Van Wetgeving atau ketentuanumum tentang perundang undangan) (Staatblad 1847
131 — 77
Oleh karena itu, Para TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensiselaku pembeli adalah pembeli yang beritikadtidak baik dan secara yuridis posisi pembeli tidak dilindungi (Bandingkan denganPutusan Mahkamah Agung Nomor 1847 K/PDT/2006 dalam perkara antaraHengky Pajow selaku Penggugat melawan Simon Lulu, dkk selaku Tergugat);Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumsebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SUHARDI,S.Pd Diwakili Oleh : SUHARDI,S.Pd
Terbanding/Tergugat I : HAJI JAMRI
Terbanding/Tergugat III : PT. KEYSA MAJU JAYA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
83 — 46
NO.HAK HAK HAK1 HGB 7836 27 HGB 7862 53 HGB 7888Z HGB 1837 238 HGB 7863 04 HGB 78893 HGB 7838 29 HGB 7864 55 HGB 78904 HGB 7839 30 HGB 7865 56 HGB 78915 HGB 7840 31 HGB 7866 o7 HGB 78926 HGB 7841 32 HGB 1867 58 HGB 78937 HGB 1842 33 HGB 7868 09 HGB 78948 HGB 7843 34 HGB 7869 60 HGB 78959 HGB 1844 35 HGB 7870 61 HGB 789610 HGB 7845 36 HGB 7871 62 HGB 189711 HGB 7846 37 HGB 1872 63 HGB 7898 Halaman 7 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR 12 HGB 1847 338 HGB 1873 64 HGB 789913 HGB 7848 39 HGB 1874
421 — 2544
Staatsblad 1847: 23), harus telah disesuaikandengan ketentuan Undangundang ini.Sebagaimana ketentuan tersebut kemudian TERGUGAT menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan dikeluarkannya AD2(Akta No. 15 tanggal 21 Nov. 2002 yang dibuat di hadapan NotarisHarsono, SH, Notaris di Tangerang), yang telah mendapatkanpersetujuan Menteri Kehakiman dan HAM sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No.C00090 HT.01.04.TH.2003 tanggal 3 Jan. 2003 tentang AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
disingkat Persero;Pasal 2Perjan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurutketentuanketentuan yang termaktub dalam IndonesischeBedrijvenment (Stbl. 1927: 419 sebagaimana yang telah beberapa kalidiubah dan ditambah).Perum adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurutketentuanketentuan yang termaktub dalam UndangUndang Nomor 19Prp Tahun 1960.Persero adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas sepertidiatur menurut ketentuanketentuan Kitab UndangUndang HukumDagang (Stbl. 1847
277 — 71
Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan semua nilai uang Penggugatselama di lakukan pendebitan oleh Tergugat sebagaimana tergambar didalamRekening Koran Penggugat.halaman 80 dari 47 Put 83/PDT/2018/PT JMBMenimbang, bahwa mengenai' hal tersebut majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi menurut pasal53 Rv (Stb.1847 nomor 52 jo Stb.1849 no.63) yang berarti putusan sementaraatau mengenai penetapan sementara dari hakim selama memeriksa pokokperkara
PT.AALBORG INDUSTRI INDONESIA
Tergugat:
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2.PT. ADHI KARYA
3.PT. KARYA MITRA NUGRAHA
232 — 93
TimKETENTUAN PENUTUPPasal 81Pada saat Undangundang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrasesebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 ReglemenAcara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) danPasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene IndonesischReglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk DaerahLuar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad1927:227), dinyatakan tidak berlaku.Dengan digunakannya
92 — 16
., selaku PPAT (Tergugat IV);Akta JualBeli tanah No. 1847/2013, tanggal 24102013, yang dibuatdi hadapan Tafieldi Nevana, S.H., selaku PPAT (Tergugat IV);Akta JualBeli tanah No. 1348/2013, tanggal 24102013, yang dibuatdi hadapan Tafieldi Nevana, S.H., selaku PPAT (Tergugat IV);Akta JualBeli tanah No. 345/2013, tanggal 24102013, yang dibuatdi hadapan Ny. Khodidjah Sahbudi Saleh, S.H.
197 — 118
karenanya telah cukupalasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima danmengikutsertakan Penggugat Intervensi dalam Perkara No.75, agar dapatmempertahankan hakhak Penggugat Intervensi berdasarkan dasardasar dan alasanalasan yang telah Penggugat Intervensi uraikan dandalilkan dalam Gugatan Intervensi ini.DASAR HUKUM GUGATAN INTERVENSIAdapun dasar hukum diajukannya Gugatan Intervensi ini oleh PenggugatIntervensi adalah Pasal 279 282 Reglemen Acara Perdata (Reglementop de Rechtsvordering, Stb. 1847
Terbanding/Tergugat : PT KERETA API INDONESIA
116 — 236
Bahwa berdasarkan Pasal 8 No. 3 RV (Reglement op de BurgerlijkeRechtsvordering): S. 1847 No. 52, 1849 No. 63 suatu gugatan harus berisiidentitas dari pada para pihak, dalildalil konkrit tentang adanya hubunganhukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripada tuntutan(middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi dantuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie)atau petitum.
68 — 25
.;90 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1847/BTL/2009 sebesar Rp. 92.709.089,73, (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribudelapan puluh sembilan 73/100 rupiah) tanggal 11 Juni 2009 beserta lampiran (Asli) UntukBunga utang pinjaman kepada lembagalembaga Keuangan Bank.;91 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1855/BTL/2009 sebesar Rp. 120.052.777,14, (seratus dua puluh juta lima puluh dua ribu tujuhratus tujuh puluh tujuh 14/100 rupiah) tanggal
DanaPembantuan.; 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1764/BTL/2009 sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 05Juni 2009 beserta lampiran (Asli) Untuk Hibahuntuk PGRL.;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1839/BTL/2009 sebesar Rp.55.250.000, (Lima puluh juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2009 besertalampiran (Asli) Untuk Penyusunan LaporanAkhir Tahun Realisasi Anggaran1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1847
) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1764/BTL/2009 sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni2009 beserta lampiran (Asli) Untuk Hibah untuk PGRI.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1839/BTL/2009 sebesar Rp.55.250.000, (lima puluh juta dua ratus lima puluh riburupiah) tanggal 10 Juni 2009 beserta lampiran (Asli) Untuk PenyusunanLaporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran APBD..;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1847