Halaman 42 dari 46Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkanPasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMajelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampasuntuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi

ALAMSYAH, dengan pidana penjaramasingmasing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka terdakwaditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,.Menetapkan Status barang sitaan (Barang bukti) berupa :a. 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nama perangkat V2043warna hijau tosca dan didalamnya berisi sebuah sim card denganNomor : 082287649327Dikembalikan kepada terdakwa Irwanto Pg Si Irb. 1 (Satu) unit handphone merk Oppo dengan nama perangkat Oppo Adswarna hitam dan didalamnya berisi sebuah

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

(Rv. 507; IR. 199.)Pasal 215.penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau tergantung dari keadaanatas pertimbangan ketua atau jaksa yang dikuasakan oleh orang yang melakukan penyitaanataupun oleh orang lain yang dipandang cakap dan dapat dipercaya oleh ketua atau jaksa yangdikuasakan itu, yang bertempat tinggal di tempat penjualan akan dilakukan atau di dekat tempat itu.Penjualan dilakukan menurut syaratsyarat biasa secara umum dan diberikan kepada yangmenawar dengan harga

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara,kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan dihubungkan denganketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status barang

sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika selain dirampas untuk Negara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamPenjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang buktidalam perkara ini dapat dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan

HakimPN Sukoharjo atas perkara perdata No.49/Pdt.G/2017/PN.Skh antaraTergugat yang ketika itu sebagai Penggugat melawan Turut Tergugat yang ketika sebagai Tergugat dan dimenangkan oleh Turut Tergugat ,maka pada awal bulan Juni 2018 Turut Tergugat (Haji Mustakim NyotoRaharjo) dan Penggugat melakukan pengecekan ke Pengadilan NegeriSukoharjo guna memastikan apakah tanah No.468, SHM No.1503, SHMNo. 1502, SHM No. 1564, SHM No. 552, SHM No.1789, SHM No. 813ditetapkan / diputuskan oleh Majelis Hakim sebagai barang

sitaan untukdi CB, ternyata Turut Tergugat dan Penggugat mendapat informasi dariPengadilan Negeri Sukoharjo bahwa permohonan CB dari Tergugat atas perkara dengan regiater No.49/pdt.G/2017/PN.Skh tanggal 5 Juni2017 tidak dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan NegeriSukoharjo tidak menerbitkan putusan/penetapan CB nya.Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2018 tanah tanah Penggugat dantanah tanah Turut Tergugat sepakat untuk dijual kepada sdr.

Jambi dansisanya seberat 3,17 gram, berdasarkan surat ketetapan status Barang sitaan dariKepala Kejaksaan Negeri Batanghari bahwa 3 gram dilakukan pemusnahan yangdilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 agustus tahun 2016 dan 0,17 gramdigunakan untuk kepentingan persidangan dengan permufakatan jahat, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi LUA (DPO) dan menanyakanada orang memiliki Narkotika jenis shabu, yang mana Lija mengatakan kepadaTerdakwa

serta barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi: 1 (Satu) plastik klip berisibutiran kristal warna putin berat 0,36 gram dengan kode A dan 1 (satu) plastik klipberisi 2 (dua) plastik klip berisi butiran kristal warna putin berat 0,46 gram dengankode B dan butiran kristal warna putih berat 0,46 gram dengan kode C,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimanadipertimbangkan diatas, kristal warna putin tersebut merupakan narkotika, adapundalam Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor: B23/0.5.14/Euh.1/09/2018 tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan KepalaKejaksaan Negeri Kota Madiun ditetapkan:1. 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi: 1 (Satu) lembar tissue bekas; 1 (Satu) bekas grenjeng rokok;2. 1 (satu) plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih diduganarkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengankode D;8. 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip yang berisi butiran kristalwarna putih diduga

Sita/58/XI/RES.4.2/2020/Resnarkoba serta telahmemperoleh penetapan izin penyitaan Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN Dpu, makaberdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotikadalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalamberkas perkara Terdakwa dengan nomor Print20/N215/Enz.1/12/2020 yangdikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 8 Desember2020, ditujukan demi kepentingan

Apabila tergugat tidak memenuhipembayaran secara sukarela; pelunasan atau ganti rugi itu, diambilsecara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengandemikian, tindakan penyitaan barang tergugat sebagai debitur:e Bukan untuk diserahkan dan dimiliki oleh penggugat (pemohonsita);e Tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepadapenggugat.E.3.

bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkanpenahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwamasih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket sabusisa barang bukti yang diperiksa Laboratorium Forensik Polri CabangPalembang seberat 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, dari fakta hukumyang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai Narkotika Golongan ,berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika yang dikeluarkanoleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum An.

mana status barang buktinarkotika sitaan tersebut dapat ditetapbkan untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan SuratKetetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor : B645/N.4.23/Euh.1/04/2018 tanggal 24 April 2018 terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkanoleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan untuk dimusnahkan berupa : 10(Sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jumlah total berat brutto+ 10.240 gram disisinkan untuk kepentingan laboratorium

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelahn menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajid menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 339),tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkanTERGUGAT selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saatputusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut PENGGUGATdapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu. Dengan demikian,tindakan penyitaan barang milik TERGUGAT bukan untuk diserahkan dan dimilikiHal. 21 dari 66 hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2018/PN/JKt.

Bahwa sebenarnya Pembantah dan Pembantah II sebelumnya tidak tahumenahu adanya gugatmenggugat antara Terbantah dengan Terbantah Il.Pembantah dan Pembantah II juga sama sekali tidak ada hubungan danatau kaitan dengan permasalahan antara Terbantah dengan Terbantah Il,maka oleh karena itu Pembantah dan Pembantah II sangat kaget adanyaPenetapan dan Penyitaan tersebut ;Bahwa karena Objek Barang Sitaan yang ada dalam Penetapan SitaJaminan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Batam No.43/PDT.G/CB/2015/PN.BTM

Bahwa pelelangan terhadap Obyek Sengketa juga telah dilakukandengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) sesuai ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 215 ayat (1)RBG, yang menyebutkan penjualan barang sitaan dilakukan denganperantaraan Kantor Lelang dan menurut Pasal 1 angka 4 KeputusanMenkeu No.450/KMK.01/2002 yang dimaksud Kantor Lelang adalahKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang (Tergugat III) yang didalam prosesnya sudah terlebihdahulu melalui

Jambi dansisanya seberat 3,17 gram, berdasarkan surat ketetapan status Barang sitaan dariKepala Kejaksaan Negeri Batanghari bahwa 3 gram dilakukan pemusnahan yangdilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 agustus tahun 2016 dan 0,17 gramdigunakan untuk kepentingan persidangan dengan permufakatan jahat, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi LUA (DPO) dan menanyakanada orang memiliki Narkotika jenis shabu, yang mana Lija mengatakan kepadaTerdakwa

Dokumen Harta Pailit berupa BPKBatas 15 unit Dump Truck atas nama Debitor pailit kepada Penggugat selaku Kurator dalamperkara kepailitan No. 02/PKPU/2013/PNNiaga.Sby beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga menuntut kepada Tergugat agarDokumen Harta Pailit berupa BPKB atas 15 unit Dump Truck atas nama Debitor pailit kepadaPenggugat selaku Kurator dalam perkara Kepailitan No. 02/PKPU/2013/PNNiaga.Sby;, karenadokumendokumen kepemilikan tersebut adalah merupakan barang

sitaan umum akibatkepailitan (HARTA PAILIT) yang hanya Kurator yang berwenang menguasai danmengamankannya ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak diserahkannya Dokumen Harta Pailit berupa BPKBatas 15 unit Dump Truck atas nama Debitor pailit kepada Penggugat selaku Kurator sebagaiperbuatan melawan hukum, maka tuntutan agar Tergugat menyerahkan Dokumen Harta Pailitberupa BPKB atas 15 unit Dump Truck atas nama Debitor pailit kepada Penggugat selakuKurator dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa telah diakui

Ketentuan itu Sangat wajar karena untuk menjagadan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik,sebagaimana layaknya barang kita sendiri;Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2017/PN CbiFrom01/SOP/04.5/20183.Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohonterhadap barang barang milik Pemohon untuk kegiatancut and fill dan pengangkutan seperti dum truck danbeko telah bertentangan dengan kaidahkaidah hukumdan aturan yang mengatur tentang penyitaan terutamaPasal 38, 128 dan 129 KUHAP, untuk itu

Sehingga fakta ini merupakan bukti nyata Tergugat telahmengambil notebook sebagai barang sitaan perkara lain tanpamelalui mekanisme Ppenyitaan sesuai KUHAP, tanpa Berita AcaraPenyitaan, padahal notebook tersebut merupakan barangbukti/oenda sitaan Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012 yang telah disita secara sahdengan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 927/Pen.Per.Sit/2012/ PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Juni2012, belum lagi kalau dipersoalkan

Sehingga faktaini merupakan bukti nyata Tergugat telah mengambil notebooksebagai barang sitaan perkara lain tanpa melalui mekanismepenyitaan sesuai KUHAP, tanpa berita acara penyitaan, padahalnotebook tersebut merupakan barang bukti/benda sitaan PerkaraNomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei2012 yang telah disita secara sah dengan Surat PenetapanPenyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor927/Pen.Per.Sit/2012/PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Juni 2012, belumlagi kalau dipersoalkan

Tergugat tidakmelakukan Penyitaan sesuai KUHAP;Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polriyang menangani perkaraLP/3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 8 Oktober 2012Berkewajiban untuk tidak meminjam Barang Sitaan sesuai Pasal44 Ayat 1 KUHAP: Benda sitaan disimpan dalam rumahpenyimpanan benda sitaan negara dan Pasal 44 Ayat 2 KUHAP:Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaikbaiknyadan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenangsesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan