Ditemukan 3004 data
233 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikaitkan dengankontroversi penerbitan Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIIV2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang dikemukakan oleh KetuaBPK Bapak Anwar Nasution dan Jampidsus Hendarman Supanjibahwa kekayaan Negara yang dipisahkan tetap merupakan kekayaanNegara, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalamPutusan Nomor 48/PUU/XI/2013 tanggal 218 September 2013, yangpada intinya menyebutkan konsep keuangan Negara yang dipisahkandiperluas pengertiannya dengan Negara kesejahteraan (velfare state
2901 — 5659
,M.H. dalam bukunya Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi,2013, halaman 289 menjelaskan bahwa:turut serta orang swasta yang secara substantial membantu pelakupenyelenggara negara dan juga melakukan perbuatan melawan hukum yangdifasilitasi dapat bertanggung jawab sebagai pelaku dengan kualitas turut sertadan pembantuan oleh pengurus korporasi, asalkan pelaku utama yang berasaldari pemerintah (state actors) juga dimintakan pertanggungjawabanberdasarkan Pasal 28 UNCAC 2003, jadi secara doctrinal
568 — 952
kartu: 89650 51212 23362 497,milik: ROSELLY TJUNG.1 (satu) buah kartu SIM provider: TELKOMSEL nomor kartu: 0012 0000 01355655, milik: ROSELLY TJUNG.1 (satu) buah kartu SIM provider: 64k USIM nomor kartu: 89860 11202 310047002S, milik: ROSELLY TJUNG1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10, model number: SQN1003, S/N: 072311481269, PIN: 2B19D948, IMEI: 357759053363719, tanpa sim card dan tanpamemory card, milik: ROSELLY TJUNG.1 (satu) buah laptop merk SONY VAIO Fit 13 A, Tipe: SVF13N12SGS, hardiskSolid State
150 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;Unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan denganmata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas hartakekayaan;Bahwa Judex Facti tingkat pertama gagal membuktikan uang yangdiserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada saksi Susmiyati merupakanhasil dari unsur illicitly acquired assets yang terdiri public funds,public officer, atau state
112 — 75
PemerintahDaerah Tingkat Il sudah dapat dipastikan ikut menanggung kerugian tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah kerugian dari suatu transaksi dalam PT Bank Sumut otomatis menjadikerugian negara.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUXV2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian keuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare state
211 — 152
Pidana harus melihat kKemuka yaitu bersifat prospektif,pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidakdapat diterima apabila tidak membantu) pencegahan kejahatan untukkepentingan kesejahteraan masyarakat;Halaman 869 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMMenimbang, bahwa disamping itu Negara Indonesia adalah menganuttipe Negara Welfare State atau tipe Negara kesejahteraan, dimana Negara ikutaktip dalam urusan kesejahteraan masyarakat;Menimbang, bahwa ciri
utama dari Walfare State adalah munculnyakewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi wargamasyarakatnya.
Dengan kata lain ajaran Walfare State merupakan bentukperalinan staatonthou ding ( pembatasan peran Negara dan pemerintah untukmencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat ) menjadi staatsbemocienis yang menhendaki Negara terlibat aktif dalam kehidupan ekonomidan sosial, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum,disamping ketertiban dan keamanan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidanganterbukti Terdakwa telah menggunakan dana I.M.B. untuk biaya bantuan sosialkemasyarakatan
177 — 41
terbaik;Bahwa ahli juga mempunyai sertifikat Professional Certification dibidangAudio Forensic dari Cedar Cambrige, Inggris, sertifikat Certified EC CouncilInstructor (CEI) di bidang computer Hacking and Forensic Investigation dariECCouncil, Amerika Serikat serta Computer Hacking Forensic Investigator(CHFl) Certificate dari ECCouncil, Amerika Serikat; disamping itu ahli jugamerupakan Proffesional Commendation dibidang olan TKP dan AnalisaForensik Barang Bukti dan Forensic Investigator of New York State
130 — 32
modal disetor oleh Pemerintah bukan lagi sebagai kKeuangandaerah melainkan modal yang disetorkan sudah dalam bentuk saham danmenerima deviden atas penyertaannya.Halaman 272Putusan Pengadilan TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUX1/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare state
102 — 21
93/Pid.SusTPK/2016/PN.Madn.artinya dalam penyertaan modal kedudukan modal disetor oleh Pemerintah bukanlagi sebagai kKeuangan daerah melainkan modal yang disetorkan sudah dalambentuk saham dan menerima deviden atas penyertaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUX1/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare state
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM LUBIS
323 — 294
ATE QUESYINI ILYAS, SH. MH.
Terdakwa:
Hj. RITA JUWITA, M.Pd
119 — 68
Bahrudin, Soemarmo Wirosasmitro / Prima Bara Abdurrah, Adi Wijaya / Eri Rinanto, Syamsul Wijaya / Sutarjo, Dedi Hikmat Hidayat / Sumardi Company: KONI KOTA TANGERANG SELATAN City/State: TANGERANG Arrival Date: 2.
- Berdasarkan penetapan Nomor :1436/Pen.Pid.Sita/2021/PN.
145 — 43
pertimbangan hukum atau aspek HukumAdministrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsippertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang harusdibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawabanperorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi)sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam HukumPidana ;Bahwa menurut Intruksi Presiden Nomor : 17 Tahun 1967 tentangPengarahan dan Penyederhanaan Perusahan Negara Kedalam TigaBentuk Usaha, dikatakan bahwa Perusahaan Negara Perseroan(Public/State
54 — 30
te te Dt Pt et se Oc oeTLE LEE PELE LIE EELICEE ELEC LE CEELE LEE EEL CEE EEL CLEL ELI CLoE LEO LE ELE LEEffffrfrrfffrfrfrfrfffrftrfrfffrrfefrrfefffrfrfrfffrfrrfrfrfrfrrfrffrrffrrfrfrfrrfrrrffrfrrfrffrfrrfrrrtffffrfrrffffrrffrfffrfrfrfrffrrfrfffrfeffrfrfrfrffrfrfrfrfffrfrrfrfrffrrffrfrffrftrfffrfrrfrfrffrrftfrffrfrfftetfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtTLELEE PELE LIE LELIOCIELELIEOIEE LE CELLO LEE EEL CiCLErreero Loreier state
211 — 321
untuk menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adilmenurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadiTerdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidaksematamata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindakpidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain: Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ; Untuk pengembalian keuangan negara (State
367 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
melampaui batas kewenangan tersebut;(b) Putusan MARI Nomor 445 PK/Pdt/2007 tertanggal 19 Agustus 2008 yangpada pokoknya menyatakan:Menimbang mengenai Indenture (Perjanjian Penerbitan Surat Utang), LoanAgreement dan Amanded and Restated Loan Agreement, dan UnderwritingAgreement, bahwa dalam perjanjianperjanjian tersebut tercantumperjanjian tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkanhukum Negara Bagian New York (shall be construed in accordance withand govemed by the laws of the State
1.Rochmanto Nugroho
2.Siti Hartati, S.H., M.H.
3.Mirna Asridasari, S.H.
4.Lilik Andriyanto, S.H.,M.H.
5.Anisah Hikmiyati, S.H.,M.H.
6.Fadholy Yulianto
8.Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H.
9.Saptana Setya Budi, S.H.,M.H
Terdakwa:
Agustinus Gatot Bintoro anak dari (Alm) Y. Suharmin
15 — 9
- 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID Hardisk ST3160815SV ATA DEVICE yang digunakan Erni Widiastuti selaku administrasi di Klini Pratama pada PMI Kota Yogyakarta
- 1 (satu) unit PC/ Komputer rakitan dengan nomor ID Hardisk Hitachi HDP725016GLA380 ATA DEVICE dan SPCC solid state Disk Data Device yang digunakan oleh Rosita selaku staf keuangan UDD (Unit Donor Darah) pada PMI Kota Yogyakarta
- 1 (Satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan
194 — 49
Sistem komputer Processor min intel AdaDriving Simulator core2duoMemory RAM 2GB AdaSolid state device Ada32GBVGA card Ada4. Sistem sensor dan Min 32 port inputaktuator deri Sensor Adamin 16 port output Adake sensor5. Sistem hidrolik Pic a0 Wart 05 ada1 piston min stroke40 mm Adaae Maksimum daya6.
Sistem komputer Processor min intel Adacore2duoMemory RAM 2GB AdaSolid state device32GB iVGA card Ada4. Sistem sensor dan Min 32 port input Ad, aactuator dari sensorMin 16 port outputke sensor Ada Motor AC max 0.55. Sistem hidrolik PK, 350 Watt Ada4 piston Ada6.
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Adrian Herbowo
309 — 132
MPP kepada UKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI Cabang Menteng kepada Bank Penerima JSC The State Export-Import Bank of UKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No. Rek.
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Perdana Putra Mohede
459 — 176
MPP kepada UKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI Cabang Menteng kepada Bank Penerima JSC The State Export-Import Bank of UKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No. Rek.
Terbanding/Terdakwa : TAQYUDDIN BAKRI, S.Pd.,M.Pd
169 — 0
Lukman Nadjamuddin, M.Hum tujuan USA Keterangan Dalam Rangka mengikuti workshop on Higher Education Leadership and plan future collaborations between the participating universities tgl 15 s/d 22 juni 2019 di Utah State University Logan Utah USA, Rincian Biaya Perjalanan DInas atas nama Prof. Dr.