Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.PAULINUS YAROK
2.DAVID BABNOCHEM
3.URIAS SIMAGAE
4.PAULUS MANEWOP
Tergugat:
1.JOEL DANIEL LUHUKAY,SE
2.MICHAEL AMAPIYAWAU
3.ALEXANDER OMALENG
4.SEBASTIANUS MAPAREYAU
Turut Tergugat:
1.WENS MITORO Kepala Distrik Iwaka
2.ANTONIUS ALOMANG
3.KLETUS KEMONG
218 — 55
  • adalah jugabidang Tanah Sengketa oleh Tergugat IV terhadap turut Tergugat III tanpahak dan cacat hukum maka perbuatan Tergugat IV dan turut Tergugat IIIadalah perbuatan melanggar hak dan melangar hukum. onrecht maatigedaad lihat pasal 1365 KUH Perdata.12.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
1.Joniar M. Nainggolan
2.Benni Eduward Hsb
476 — 317
  • Nainggolan dan TerdakwaIi Benni Eduward Hsb telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Melanggar Pasal 45 A ayat 2UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun2008 tentang ITE atau Kedua Melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITEatau Ketiga Melangar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 TentangPeraturan Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
171 — 60
  • Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19 angka20, dan angka 22 yang menyatakan pokoknya bahwa dalam penerbitanObjek Sengketa, Tergugat telah melangar prosedur dengan tanpa usulan dariPyB (Pejabat yang Berwenang), adalah dalil gugatan yang tidak benar,disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa telah mendasarkan adanyausulan saran dari Pejabat yang Berwenang i.c.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
359 — 205
  • ada padanya untukHalaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PLkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanBahwaAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Yance Wurlianty
2.Jonas Wurlianty, SH
3.Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
194 — 142
  • PETITUM1.2.Mengabulan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) dan Tergugat II(Matarumah Amrosila) dalam Tahapan Proses Pembuatan Peraturan NegeriWatludan Tentang Penentuan Matarumah/Keturunan yang berHak menjadiKepala Pemerintahan Negeri Watludan telah Bertentangan dengan HukumAdat Negeri Watludan;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) adalahPerbuatan Melangar Hukum Adat;Menghukum Tergugat (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penipuan
Putus : 11-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 223/PID.B/2013.PN.GTLO
Tanggal 11 Februari 2014 — MARYAM BIYA
58 — 14
  • berita acara persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusanini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSsaksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang buktiyang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebutdipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan Pertama Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP Atau Kedua Melangar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
110 — 27
  • panggilan pada Pemohon untuk di dengar sebagai saksi/tersangkatanggal 10 september 2020, T.1 31 Berita acara pemeriksaan pemohon sebagaitersangka tangal 11 September 2020yang kesemuanya juga tercantum berkasperkara penanganan perkara terhadap pemohonter sangka telah terbuktibahwa sejak tanggal 10 September 2020 pemohon telah ditetapkan olehTermohon selaku Penyidik PPNS atas koordinasi dan pengawasan dariTermohon Il selaku Penyidik Korwas ,sebagai tersangka karena disangkamelakukan tindak pidana melangar
    thn 2016 hal yang paling pokok untuk menetapkanHalaman 99 dari 103 Putusan Nomor 29/ Pid/ Prap/2020/PN Bdg.seseorang sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang sahmenurut undang undang ;Menimbang bahwa alat bukti yang sah berdasakan pasal 184 ayat 1KUHAP adalah :1.ao fF wo DNketerangan saksiketerangan ahlisuratpetunjukketerangan terdakwaMenimbang bahwa apakah penetapan pemohon tanggal 10 September2020 sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana disangka melakukantindak pidana melangar
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 15 Desember 2015 — HERDIANTO SIGIT WIBOWO, direktur HUTAMA PT HUTAMA WAHYU KARYA,dkk
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri

67 — 17
  • batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum,maka Perjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
    di mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, olehkarena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 16-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 8 Agustus 2024 — Penggugat:
1.ARMANIAH
2.BEKTI SYARWONO
3.DJOKO SUSILO, S.T.
4.MISINAH
5.USMAN EFFENDI
6.VICKY STANDLY PAATH
7.JANTJE PANGAJOW
8.FADJAR RAMADHANI
9.NARNO
10.VERONICA LAURENCIA SURIYATI
11.LINDA BUDIARTI, SE
12.SUMARNI
Tergugat:
KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN
91 — 91

  • MENGADILI

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsiTergugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melangar Hukum;
    1. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah pemilik sah atas tanah yang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 13-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 8/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
TATIK LARASATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
WISNU WICAKSONO;
257 — 204
  • langsung, juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut;Terkait dengan proses balik nama sertipikat Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 1558/Kedaung, Tanggal 6 April 1994, Gambar Situasi(GS) Nomor 9504 Tanggal 15 September 1993, Luas 180 M2, atasnama WISNU WICAKSONO, yang didasarkan pada Akta JualBellNomor 107/2015, (Akta yang dijadikan dasar proses balik namaoleh Tergugat), Tanggal 09 Juli 2015, Tergugat dalam hal ini telahmelakuan tindakan hukum yang melangar
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum
Register : 08-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 210/Pid.B/2019/PN Son
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
IMRAN MISBACH, SH
Terdakwa:
MICHAEL MANUAMA
54 — 15
  • Menyatakan Terdakwa Terdakwa Michael Manuama terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 1 dari 48 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN SonPenggelapan Dalam Jabatan, Sebagai Perbuatan Berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana melangar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum;2.
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 15-08-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 —
89 — 24
  • Kemudian Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH dan Wanprestasidalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karena keduanyaharus diselesaikan secara sendiri sendiri sehingga berdasarkan haltersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang sepertiitu adalah kabur ;3.
    Kemudian Yurisprodensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal21 November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH danWanprestasi dalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karenakeduanya harus diselesaikan secara sendiri sendiri sehinggaberdasarkan hal tersebut maka menurut majelis hakim gugatanPenggugat yang seperti itu adalah kabur ;3.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Tender
Register : 24-03-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 15 Oktober 2014 — Simon Pangala, SE sebagai Penggugat M E L A W A N : 1. Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku PPK 17 (EnrekangSidrapRappangAnabanuaKalola) 2. Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
169 — 92
  • Juga sangatbertentangan dengan ketentuan syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 20.3, poin28.3, poin 29.1, poin 40.1, poin 40.2. poin 40.6 ;b Selain itu tergugat pula telah melakukan pelanggaran pasai 13 PP. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah ;c Demikian pula tergugat telah melangar ketentuan lainnya yakni merugikanpenggugat karena tidak melakukan pembayaran lunas atas pekerjaan jembatanMata Allo tersebut ;Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugatmemohon
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 18-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 31/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 19 Maret 2018 — HERMES NABABAN VS MASTA NABABAN, DKK
65 — 45
  • TarutungPerbuatan Tergugat XII tersebut melangar hukum sehinggamerugikan penggugat s/d VI karena tidak dapat menguasaidan mengusahai tanah tersebut seluas 5 meter x 3 meter + 7meter xl3 = 106 meter persegi selama 33 tahun lebih; Adapunkerugian tiap tahun nya di nilai dengan uang adalahRp.3.600.000 / tahunJumlah kerugian penggugat s,d IV dan turut tergugat , Ilselama 33 tahun adalah = 33 tahun x Rp.3.600.000, = Rp.118.800.000, ( Septus delapan belas juta delapan ratus riburupiah );4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/Pdt/2011
Tanggal 31 Mei 2011 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, d/h PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, VS. Ir. TENGKU MUNZIR BEY, MBA.
131 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 4 September 2002;Judex juris telah khilaf atau keliru) dalam menilaiperbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada PemohonPeninjauan Kembali.4.Bahwa apabila membaca pertimbangan judex juris sepertitersebut diatas, maka Judex Juris telah khilaf ataukeliru dalam menilai perbuatan melawan hukum= yangdituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengingatsubstansi gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalahperbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalampasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melangar
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.MU
Tanggal 4 Juli 2013 — ILHAM Bin H.GUNTUR
176 — 42
  • suatu tindakPidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;75Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR =: Melangar
    Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.13Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
647 — 427
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pencurian
Upload : 13-11-2014
Putusan PN MASOHI Nomor 34/Pid.B/2014/PN.MSH
Jaksa Penuntut: ROBERT O.DAMANIK, SH. Terdakwa: FAJRI ROLOBESSY ALIAS AYAH ALIAS ARI
38 — 19
  • terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-03-2012 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 16/Pdt.G/2011/PN-MGL
Tanggal 12 Maret 2012 — CHANDRA HARTONO, SH lawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang
66 — 35
  • Satria tidak dilakukan penahanan olehTergugat.10.Bahwa PENGGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasimengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGGUGAT (Polres Tulang Bawang)berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasukdalam poin tersebut diatas . tibatiba PENGGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkansurat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya,TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT telah melangar pasal 53,Pasal
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
57 — 8
  • . : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga :melangar Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanalternatif