Ditemukan 4103 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup ipul isak ispi ijek ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa iup Ipr atau iupk Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin “ melakukan usaha penambangan tanpa iup (izin usaha pertambangan) Ipr (izin pertambangan rakyat) Atau iupk (izin usaha pertambangan khusus) ” 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk 35/pid/2012/pt.malut Abdul kahfi sabualamo alias kahfi Dkk. Secara bersama – sama merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk Pn.lbh
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 14-12-2017 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 14 Desember 2017 — * Perdata EMED BIN ASMALI, Dkk X ONG PIN TIOK
162 — 75
  • Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT, bahwa ObyekSengketa yang telah masuk ke Wilayah Izin Usaha Pertambanganatau disingkat WIUP dan izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi atau disingkat IUP OP atas nama TERGUGAT memilikirelevansi dengan status kepemilikan tanah oleh TERGUGAT ,namun pada faktanya berdasarkan UU No:4Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 138 yaitu :"Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hakatas tanah.
    EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAUTIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), karena Obyek Sengketa yang telahmasuk ke Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau disingkat WIUP danizin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau disingkat IUP OP atasnama TERGUGAT memiliki relevansi dengan status kepemilikantanah oleh TERGUGAT , namun pada faktanya berdasarkan UUNo:4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalamPasal 138 yaitu : "Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakanpemilikan hak atas
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-04-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 22/Pid. B/2014/PN.AM.
Tanggal 8 April 2014 — Nama lengkap Tempat lahir Umur/Tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan : : : : : : : : : MARYON Bin KAMARUDIN; Pondok tengah Kecamatan V Koto; 30 Tahun / 01 Mei 1983; Laki-laki ; Indonesia; Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko; Islam ; Tani; SMP (Kelas I) ;
81 — 27
  • No : P.18/MenhutI/2011, Tanggal 30 Maret2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.Bahwa bentuk perizinan untuk pemanfaatan kawasan Hutan Produksi Terbatas antaralain :1,2.34.5.IUPK (jin Usaha pemanfaatan kawasan ), diterbitkan oleh Menteri KehutananIUPJL (jin Usaha pemanfaatan jasa lingkungan) diterbitkan oleh GubernurIPHHBK (jin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu) diterbitkan oleh BupatiIUPHHK ( jin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ) diterbitkan oleh MenteriKehutananjin Pinjam Pakai
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 30/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : Mentan Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat II : Yusuf Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat III : Njau Imang Als Pilanjau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Sudin Ncau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat V : Bella Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Simson Bawan Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Kasing Adjang Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Terbanding/Tergugat : PT.Kaltim Jaya Bara
Terbanding/Turut Tergugat : Kitab Surat
51 — 38
  • Tergugat adalah Pihak Pemegang Izin IUP dan IUPK PertambanganBatubara dan pihak yang memberikan Royalty Fee kepadaMasyarakat Dusun Nyapa Indah yang dalam penandatangananSURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 diBalikpapan sebagai PIHAK PERTAMA;4. Turut Tergugat (Sekretaris Dusun Nyapa Indah) adalah pihak yangikut serta mewakili dan menandatangani SURAT KESEPAKATANBERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 di Balikpapan serta turut sertamewakili Masyarakat Dusun Nyapa Indah;Il.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Kotabara Mitratama
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
291 — 186
  • kegiatan Eksplorasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan)tahun untuk Pertambangan Mineral logam;Bahwa dalam menentukan prosedur pemberian izin pertambanganmineral dan batubara secara umum diatur dalam Pasal 40 Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SRI AMBAR PRASONGKO, SH
Terdakwa:
Eddy Susanto alias Afung anak Liu Nyatin
398 — 37
  • Bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai denganperijinan antara lain: IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK danIPHHBK.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Pacific Mining Jaya
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
199 — 129
  • kegiatan Eksplorasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan)tahun untuk Pertambangan Mineral logam;Bahwa dalam menentukan prosedur pemberian izin pertambanganmineral dan batubara secara umum diatur dalam Pasal 40 Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
PT. HOFFMEN INTERNASIONAL
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
264 — 458
  • Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK;Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 151 ayat (2) Huruf a diberlakukansecara kumulatif, sedangkan Pasal 151 ayat (2) huruf b dan cdiberlakukan secara alternatif kumulatif;7.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
200 — 183
  • Mineral Dan Batubara,menyebutkan bahwa:(3) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atauIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengankewenangannya...dstnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan(2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka padapokoknya bahwa surat permohonan peningkatan menjadi IUP OperasiProduksi atau IUPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 22-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY VS I. BUPATI ACEH BARAT., II. PT. MIFA BERSAUDARA
97 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objeksengketa tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapatmelaksanakan kegiatan eksplorasi termasuk pengujian air tanahbahkan mengakibatkan hilangnya jaminan atas kegiatan usahaproduksi sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi, dan Penggugattidak dapat memasuki sebagian WIUP milik Penggugat, makaterbukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 94UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 yang dikutip sebagaiberikut :Pemegang IUP dan IUPK
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 16-06-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 72/Pdt/ 2015/ PT.SMR
Tanggal 16 Juni 2015 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI, Perseroan Terbatas, beralamat di SeI Menggaris, RT. 11, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu SARTONO, S.H.M.H, GADING SANYJAYA, S.H, TIMOTHY INKIRIWANG, S.H dan HENDRA MARANATHA SILALAHI, S.H, Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS, beralamat kantor di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SK/2014 tertanggal 04 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 05 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai ....................................................PEMBANDING semula PENGGUGAT; M E L A W A N : PT. PIPIT MUTIARA JAYA, beralamat di Jalan Yosudarso, RT.III A, Nomor : 81, Kelurahan Karang Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu DARWIS MANURUNG, S.H.M.Hum Advokad/Pengacara beralamat kantor di Jalan Panglima Batur, RT. I, Nomor : 70, Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2014 Nomor : 29/SK/2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai......................................................TERBANDING semula TERGUGAT ;
81 — 31
  • telah diuraikan di atasTergugat terbukti telah melakukan Perobuatan Melawan Hukumsebagai berikut :(a) Tergugat telah melanggar pasal 135 UndangUndang Nomor : 4Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPertambangan), yang pada intinya menyatakan bahwa pemegangijin usaha pertambangan hanya dapat melaksanakan kegiatannyasetelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.Bahwa bunyi Pasal 135 UndangUndang Pertambangan tersebutadalah sebagai berikut :Pemegang hak IUP Eksplorasi atau IUPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3106 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI lawan PT. PIPIT MUTIARA JAYA
85 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa bunyi Pasal 135Undang Undang Pertambangan tersebut adalah sebagai berikut:Pemegang hak RIP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapatmelaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan danpemegang hak atas tanah;Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas maka sudah jelas kegiatanpertambangan Tergugat di area HGU Penggugat adalah sebuahperobuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya persetujuansebelumnya dan pemegang hak atas tanah yaitu Penggugat;(6) Bahwa Tergugat juga telah melanggar
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Umum Penadahan
Register : 01-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN Srl
Tanggal 22 Agustus 2016 — ZAINAL EFFENDI Bin HASAN BASRI
85 — 34
  • dengan Hari Sabtu tanggal 28 November 2016 ataupada suatu waktu pada bulan November tahun 2015, atau pada suatu waktupada tahun 2015, bertempat di Toko Emas Batang Hari yang beralamat di JalanLintas Sumatera Km 01 Sarolangun Rt. 01 Kelurahan Aur Gading KecamatanSarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukanperbuatan, Turut serta melakukan perbuatan menampung, mineral yangbukan dari pemegang IUP, IUPK
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 73/Pid.B/LH/2019/PN Lmj
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIN Bin MATHASAN
392 — 38

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasin Bin Mathasan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000.00.- (dua puluh lima juta rupiah

Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN MARTAPURA Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mtp
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Muhammad Saleh Fauzi
2.H. ABDULLAH,S.H.
Tergugat:
H. Syahril Bin H. Bahri Alm
Turut Tergugat:
1.Kapolri cq. Kapolda Kalsel Up Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel
2.Kementrian ESDM Pusat cq pemerintah Prov. Kalsel cq Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
153 — 119
  • BKPL) tidak dapat diberikan karena tidak memenuhipersyaratan, IUP & IUPK tersebut berakhir dan izin nya sudah berakhir di tahun2017, maka kemudian Penggugat melaporkan permasalahan ini kepadaTergugat, namun Tergugat tetap meminta bantuan jasa Penggugat untukmengurusi perizinan tersebut ke Jakarta, yang akhirnya Penggugat berangkat keJakarta bertemu dengan Sdr.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Perijinan
Register : 07-03-2011 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 18 Agustus 2011 — PT. KAWEI SEJAHTERA MINING; VS BUPATI RAJA AMPAT; PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA
757 — 622
  • Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR70Pertambangan sebelumnya yang sudah diketahui Penggugata quo sejak tahun 2007 dalam perkara PTUN Jayapuradalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19Desember 2007 :Bahwa ketentuan ini sesungguhnya merupakan kewajibandari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah memegang /zinselanjutnya berhubungan dengan pemegang hak atas tanahaNampaknya, Penggugat a quo tidak memahami ketentuanPasal ini, namun mencoba dan memaksakan
    FORMAT ~~ PERMOHONANPENGAJUAN KUASA PERTAMBANGAN meminta persetujuandari masyarakat pemegang hak atas tanah, kecualiterkaitan dengan ganti rugi lahan dan/atau tanamanmasyarakat ;Apalagi Keputusan Tata Usaha Negara ini bukan barupertama kali dan berdiri sendiri namun merupakanKELANJUTAN dari Keputusan Kuasa Pertambangansebelumnya yang sudah diketahui PENGGUGAT a quo ;Bahwa, ketentuan ini sesungguhnya merupakankewajiban dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 06-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN GARUT Nomor 288/Pid.Sus/2016/PN Grt
Tanggal 6 Februari 2017 — YAMIN Bin ODIN ABIDIN
251 — 15
  • izin pemanfaatan hutan diatur dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang TataHutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta PemanfaatanHutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 55/MenhutI/2006 TentangPenatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, dimana dalamKegiatan pemanfaatan hutan lindung adalah berupa pemanfaatan kawasanhutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.Sehingga izin pemanfaatan hutan lindung meliputi: IUPK
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.Irwan Said, S.H.
3.GDE ANCANA, SH
Terdakwa:
1.Rahman Als Ciu Bin Daeng Eci
2.Sultan Als Sul Bin Lariando
373 — 138
  • Als PELE BinABDUL HAMID dan MUH ALFATH Als ALFAT Bin SUMANDI (dalam penuntutanterpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22Januari 2020sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknyatidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Desa MoloreKec.Langgikima Kab.Konawe Utara atau setidaktidaknya di tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpaIUP, IPR atau IUPK
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 31-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Drh
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
SEPTY IDRIS SESE, S.KMM
148 — 84
  • Tahun 2017 memberikan keteranan ahli pada pemeriksaan perkaratindak pidana pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpapemegang IUP, IUPK atau izin (Pasal 161 Jo Pasal 37 UU Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) padaPenyidik Satpolair Polda Maluku.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Era Millenium Abadi
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
313 — 403
  • kegiatan Eksplorasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan)tahun untuk Pertambangan Mineral logam;Bahwa dalam menentukan prosedur pemberian izin pertambanganmineral dan batubara secara umum diatur dalam Pasal 40 Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
2879 — 3318
  • Izin Usaha Pemenfaatan Kawasan (IUPK);b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);c. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;d. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Energi Air (IUPEA)dan;e.
    Izin Usaha Pemenfaatan Kawasan (IUPK);b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHKHA);d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman(IUPHHKHT);e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Rakyat(IUPHHKHTR);f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Gampong(IUPHHKHG);g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBk);h. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Energi Air (IUPEA);i.