NATURALPERSADA MANDIRI untuk melakukan kegiatan penambangan jugamempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) PermenESDM No. 26 tahun 2018 yang mana Pemegang IUP Eksplorasi, UPKEksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalamsetiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakankaidah pertambangan yang baik.Dari ketentuanketentuan yang mengatur teknis pertambangan di atasmaka dapat disimpulkan kewajiban dan tanggung jawab hukum untukmelaksanakan kaidah pertambangan

Hamzah.Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan kegiatan penambangan diatastanah milik Para Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2013 sampai saat ini,dan telah mengambil manfaat dan hasil dari tanah milik Para PenggugatRekonpensi.Bahwa berdasarkan UU Pertambangan Pasal 136 ayat (1) disebutkan;(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatanoperasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah denganpemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Bahwa berdasarkan fakta dimana Tergugat

Konawe Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilanNegeri Unaaha, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) atauHalaman 9 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2020/PN UnhIPR atau IUPK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa TUTA NAFISA ALIAS TUTA Bin TONY SUBIAKTO selakudirektur PT.

Persetujuan PengalihanIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra MiningNusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan No,545/716Tahun 2012 kepada PT.Mega Nikel Indonesia, menjadi CACATHUKUM dan konsekuensi hukumnya BATAL DEMI HUKUMkarena dibuat oleh TERGUGAT yang tidak memiliki kewenangan;15.Bahwa Surat Keputusan persetujuan pengalihan Izin UsahaPertambangan yang menjadi Objek Sengketa a quo bertentangandengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 yangmenyatakan Pemegang IUP dan IUPK

Agustus 2012 bertempat di jalan Houling PT.KIDECO JAYA AGUNG Km.11 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paseratau di tempatlain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot,merintangi ataumenggangu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPC yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaiamana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) (Penyelesaian hakatas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuaidengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK

Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan khususnya Pasal 93Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara secara tegas melarang: Pemegang IUP dan IUPK tidakboleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain, fakta adanyapemindahan IUP Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensiberdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011 oleh Judex Facti telahdipertimbangkan sebagai suatu hubungan hukum yang sah danmengikat, karenanya penafsiran Judex Facti dalam penerapan hukumdemikian

mendasarkan pada diskresi sebagaimana dimaksuddalam pertirnbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor :452/Pid.B/2011/PN.Wtp. tanggal 20 Desernber 2011 dan bukan pada amarputusan, wajib mempertimbangkan diskresi itu. sendiri dan tidak bolehbertentangan peraturan perundangundangan yang berlaku secara limitatif dalamPasal 119 Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2009, tentang PertambanganMineral dan Batubara yang telah menetukan secara jelas dan tegas kewenangandan ketentuan pencabutan IUP dan IUPK

Pasal 108 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara menekankan bahwa PemegangIUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan' danpemberdayaan masyarakatJo.

PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usahapertambangan Mineral dan Batubara mengatur Setiap pemegang IUP operasiProduksi dan IUPK operasi produksi wajid menyampaikan laporan realisasiprogram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulankepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyaserta peraturan perundangundangan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Abdullah Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 43 ayat (2),Pasal 48

Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanHalaman 70 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKTPajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,ditetapkan penerimaan dari iuran tetap untuk usaha pertambangan minerallogam dan batubara untuk IUP dan IUPK Eksplorasi Mineral sebesar US$2.00 Per Ha/tahundan untuk IUP dan IUPK Operasi Produksi sebesar US$4.00 Per Ha/tahun;102.

untuk melakukan tahapan kegiatan operasiproduksi.Menimbang, bahwa di dalam SK IUP yang diterbitkan oleh Pemerintahterdapat lampiran koordinat dan peta WIUP yang menjadi acuan bagipemegang IUP dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya danberdasarkan Pasal 14 ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018menyatakan bahwa pemegang IUP wajid melaksanakan pematokan tandabatas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi paling lambat 6(enam) bulan sejak ditetapbkannnya IUP Operasi Produksi atau IUPK

Bahwa ancaman yang dilakukan Penggugat berupa penutupan sehinggaTergugat tidak dapat mengangkut batubara jelas bertentangan denganperundangundangan yang berlaku yaitu: Pasal 162 UndangUndang RI No. 04 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:"Pasal 162Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhisyaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan

PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan pembayaran dalamjangka waktu yang telah ditentukan walaupun telah diberitahukan olehPIHAK PERTAMA sebagaimana dimaskud dalam Pasal 6 Ayat (3) di atas,maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan penutupan Jalan Koridor.Jelas bertentangan dengan Pasal 162 UndangUndang RI No. 04 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T26) yangberbunyi sebagai berikut:"Pasal 162Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK

Pasal 38 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMinreal dan Batubara disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakanHalaman 102 dari 131 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH//2020/PN Unhdalam bentuk Izin Usaha Pertambangn (IUP), Izin Usaha Pertambangan rakyat(IUPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana Izin UsahaPertambangn (IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseoranganoleh Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) beradadi

Sulawesi, Desa Morombo PantaiKecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggaratermasuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam yangdidalamnya telah diterbitkan beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 ayat (1) dan Ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya menyebutkan bahwaPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK

Cipto Bin Farli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat(1) atau ayat (5);

Kediri atausetidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri , setiap orang yang melakukan pengembangan tanpa IUP(ijin usahapertambangan),IPR(@jin pertambangan rakyat), atau IUPK (ijin usaha pertambangankhusus),sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ,pasal 40 ayat (3) , pasal 48, pasal 67 ayat74(1), pasal 74 ayat(1)atau ayat(5), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut:bahwa terdakwa selaku pemilik usaha pertambangan pasir mulai beroperasi

tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu IUP(jin usaha pertambangan ) , dikeluarkan oleh Bupati / Walikota kalau berada dalam 1wilayah Kabupaten , Gubernur dalam 1 Propinsi setelah mendapatkan RekemendasiBupati / Walikota , Menteri kalau berada pada lintas wilayah Propinsi setelahmendapat Rekemendasi Gubernur dan Bupati / walikota , ijin IPR ( yin PertambanganRakyat) , dikeluarkan oleh Bupati / Walikota , dapat melimpahkan kewenanganpelaksanaan pemberian IPR kepada Camat atau ijin IUPK

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERRY FERNANDO Bin SUBRI BAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pengangkutan dan penjualan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERRY FERNANDO Bin SUBRI BAID oleh karena

Sawit Kaltim Lestari (TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat) diperlihatkan surat Kuasa Pertambanganatau salinannya yang sah (Vide Pasal 26 UndangUndang Nomor : 11Tahun 1967 yang kini sudah diubah dengan Pasal 1386 UndangUndangNomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ;Adapun ketentuan Pasal 136 ayat (1) UndangUndang Nomor : 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi sebagaiberikut :Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksiwajib menyelesaikan

sepengetahuan Saksiadalah berasal dari ex loading atau sisa pembersihan ponton yang dibelioleh CHAN ERWIN dan dikumpulkan di stock pile milik SDC di Palaranyang disewa oleh terdakwa CHAN ERWIN.e Bahwa benar saksi mengetahui Jumlah pinjaman atau modal yang Saksiberikan untuk pembelian batubara yang terakhir sesuai dengan daftarpinjaman yang dibuat oleh terdakwa CHAN ERWIN, adalah :e Pinjaman pembelian alat berat sebesar Rp. 200.000.000e Hutang dagang Rp. 301.840.000,e Tanggal 23 Oktober 2013 pinjaman untuk IUPK

adalah izin usaha yang diberikanoleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutanproduksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan,pemeliharaan, dan pemasaran (Pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan);Bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai denganperijinan (sesuai dengan pasal 19 PP No.06 tahun 2007 tentang tata hutandan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan )antara lain :* IUPK

namun demikian sampai saat ini tidak ada surat keputusan bupatitentang penggabungan wilayah kuasa pertambangan ekploitasipembanding;Bahwa selain hal tersebut di atas penggabungan iup yang dilakukan olehpembanding tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undangundangkarena pada tahun 2010 tidak ada satu ketentuanpun yangmemperbolehkan adanya penggabungan iup bahkan dalam ketentuan pasal93 undangundang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral danbatubara disebutkan :(1). pemegang iup dan iupk