Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-09-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tjp
Tanggal 28 Desember 2016 — ZONDRA MADRIS lawan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota
8414
  • Bahwa dengan dilanggarnya aturan hukum yang berada di atasnya olehTergugat yakni Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 69 Tahun2015 tanggal 9 November 2015, berikut lampirannya Nomor: 9038312015 tanggal 16 November 2015, maka Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kemudian melakukanpemeriksaan dan berpendapat bahwa Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor: 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015Romawi IV tentang tekhnis Penyusunan APBD angka 12 ditujukankepada pemberi
Register : 11-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bgr
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.Yoza Pramadanta, S.H., M.H.
2.HERI JOKO SAPUTRO, SH
Terdakwa:
1.Andralin Alias Fajar Bin Marwan Efendi
2.Hartono Bin Abu Bakar Sidik
10210
  • terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I Andralin Alias FajarBin Marwan Efendi dan Terdakwa II Hartono Bin Abu Bakar Sidiksebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani:;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis
Register : 09-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Pwd
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
TRI ARDI KURNIAWAN BIN Alm SUHARYONO
303
  • praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusiatau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis
Register : 20-02-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PA MADIUN Nomor 70/Pdt.G/2015/PA.Mn
Tanggal 22 September 2015 — Penggugat dengan Tergugat
215
  • Meskipun anak III tinggal bersamaibu Penggugat, namun hal tersebut hanya merupakan tekhnis pengasuhan danbukan merupakan halangan yang memberikan pengaruh yang buruk terhadapperkembangan anak tersebut mengingat perhatian dan tanggung jawab terhadapanak tersebut sepenuhnya dibawah Penggugat.Menimbang bahwa Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak menyatakan bahwa Penetapan pengadilan terkait pencabutan hak asuhsekurangkurangnya memuat ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antaraHal
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
104216
  • legislatifyg hadir : Pimpinan, Panitia Anggaran DPRD ;Bahwa pada waktu rapat di Sea Master tersebutmembahas terkait Anggaran DPRD tahun 2004,pelaksanaan kegiatan DPRD tahun 2004 yangmana akhirnya itu belum bisa129dipertanggungjawabkan, jadi ada kegiatanDPRD tahun 2004 dilaksanakan dan saatpenyerapannya saksi tidak tahu karena anggarantidak bisa dicairkan;Bahwa pada waktu pertemuan di Sea Mastertahun 2005 ada kesepakatan :DPRD..........ceceee (102)/DPRD dipinjami uang dari Pihak eksekutif, secara tekhnis
    dicapai, secara keseluruhan akhirnya di susunkonsep Laporan Pertahanan Pertanggungjawaban Bupati, konsep ini sebelumdilaporkan kepada Mendagri dan DPRD melalui persidangan dibahas secaramendalam, Tim Anggaran bersama dengan Bupati dalam satu forum resmiyang dijelang pada setiap akhir tahun anggaran, dari situ bisa diketahui dariakhir kinerja masing masing SKPD sesuai dengan pertahanan yang sudahCDW a fisscesssemcussenwencasz(181)/dibuat oleh Bupati,bisa dihadirkan suatu formulasi; Bahwa secara tekhnis
    Terdakwa tidak mengetahui ijin iin pengelolaankeuangan, karena tugas Bupati adalah tugas makro dalam pelaksanaankompilasi, sehingga prinsip prinsip detail keuangan sudah dibagikan tugaskepada BUD atau masing masing SKPD melalui Kuasa PenggunaAnggaran, sehingga dalam hal ini Bupati hanya menerima laporan secaraBahwa secara tekhnis Terdakwa tidak mengetahui mekanisme pengeluaranuang kasda tetapi seorang Bupati harus mengetahui mekanisme bahwa setiappengeluaran uang kasda harus diawali dengan SPP (
    pada persoalan anggota Dewan yang lamatahun 1999 2004, 45 orang anggota Dewan semuanya masuk penjara gara gara salah pengeluaran anggaran, sehingga Terdakwa tidak mau kejadian initerulang ke2 kali, karena situasi menjadi panas ada salah satu anggota Dewanbertanya kepada Bu Nunik, gimana Bu Nunik, akhirnya ada jalan keluar dansebagainya, Bu Nunik mengambil inisiatif dan bilang, ini semua bisa disiasati, Terdakwa Tanya kepada Bu Nunik, apa maksudnya, semua bisa disiasati, Bu Nunik bilang, secara tekhnis
Register : 19-08-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PT BENGKULU Nomor 26/PDT/2016/PT BGL
Tanggal 16 Nopember 2016 — PT. INDO DHEA INTERNUSA X 1. NURRIANSYAH, 2. HELMI HASAN, 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU
10953
  • Bahwa dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan Kantor Walikotadi Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, PokjaLPSE Provinsi Bengkulu telah melakukan evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis serta evaluasi harga, hasilnya Penggugat memilikibobot nilai tertinggi dan akhirnya perusahaan tersebut ditetapkansebagai pemenang lelang.b. Bahwa Penggugat dalam dokumen tekhnis penawarannya untukpekerjaan pengadaan tiang pancang didukung oleh produsen tiangpancang PT.
Register : 18-01-2017 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Llg.
Tanggal 16 Maret 2016 — (TERDAKWA) Nama lengkap : Mulyadi als Cimung Bin Sumbono
5810
  • Tekhnis pengembaliandijalankan oleh KCP Lubuk Linggau.Bahwa Prosedur penggantian uang nasabah yang telah digelapkan/dicuri olehpegawai yang melakukan fraud/penyimpangan sesuai dengan Surat Edaran No: 12/026/OPS, tanggal 31 Mei 2010, yaitu :1. Cabang melaporkan adanya indikiasi penyimpangan atau fraud yangterjadi di unit kerjanya kepada Kantor Pusat dan Kanwil yangmensupervisi.Pada kesempatan pertama cabang melaporkan secaratertulis hal ini kepada internal audit group.2.
    Tekhnis pengembaliandijalankan oleh KCP Lubuk Linggau.Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Llg Bahwa Prosedur penggantian uang nasabah yang telah digelapkan/dicuri olehpegawai yang melakukan fraud/penyimpangan sesuai dengan Surat EdaranNo:12/026/OPS, tanggal 31 Mei 2010, yaitu:a.
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 18/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - ERNI ERAWATI, SE
6043
  • Putri Kencana ;Bahwa pada waktu pembukaan penawaran ada pihak dari CV.Putrikencana ikut pelelangan tapi saksi tidak tahu namanya ;Bahwa yang sSaksi tandatangani dalam proses panitia saja ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;6.Saksi MUHAJIRIN45Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangankepada penyidik dan keterangannya benar semua ;Bahwa saksi tahu proyek sarana prasarana peningkatankesehatan Puskesmas Rasanae Timur tahun 2009 karena saksiadalah sebagai tenaga tekhnis
    Kwartet NineKonsultan dan saksi adalah sebagai tenaga tekhnis sedangkandirekturnya adalah Ir. Abdul Rasul ;Bahwa saksi sebagai konsultan perencana bukan atas perintahdari Ir. Abdul Rasul selaku direktur CV. Kwartet Nine Konsultanmelainkan atas perintah dari Syafrudin,ST ;Bahwa saksi tidak ada perjanjian antara Ir.
Putus : 18-01-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2461 K/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Januari 2012 — Drs. H. TARMIZI USULUDIN, MM
14977 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran kegiatan pengadaanpakaian dinas LINMAS Beserta Kelengkapannya Senilai Rp809.900.000, ;1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 2188/BL/1.20.03/Tahun 2007 tanggal 5 Oktober 2007;2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 1480 Tahun2007 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2007 tanggal 7 Agustus2007;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/PPTK/PDL/2007 tanggal 26Juli 2007 antara Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 10-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
IR. ARWAN TJAHJADI
Tergugat:
1.Kantor PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Sentra kredit Menengah Makassar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
7715
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut makadapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunamasyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah danakan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.15.
    Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha.7.
Register : 02-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MASBUDIONO Als. PAPA TUTI
8224
  • 27 (dua puluh tujuh) lembar copy lampiran i surat direktur jendral pmd kemendagri nomor : 414.2/1281/pmd tanggal 17 februari 2014 tentang petunjuk tekhnis penggunaan dana urusan bersama kegiatan pnpm mandiri pedesaan t.a 2014.
  • 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 417.05/kpts-57/iii/2014, tanggal 08 maret 2014 tentang pembentukan tim koordinasi pnpm mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) kab. Mamasa t.a 2014.
  • 25 (dua puluh lima) lembar copy surat dirjen pmd kemendagri nomor : 402/303/pmd/2014 tanggal 13 januari 2014 tentang petunjuk tekhnis operasional program nasional pemberdayaan masyrakatmandiri pedesaan (pnpm mandiri pedesaan) pola khusus percepatan dan penguatan master lan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia tahun anggaran 2014.
  • 7 (tujuh) lembar asli penjelasan xii petunjuk tekhnis operasional tentang pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp) tahun 2014.
Register : 21-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
SAPTA MARGA, ST Bin Alm. RABUMAN SANTOSO
15158
  • Bahwa saksi sebagai staff Tekhnis dalam Pembangunan jalan dua jalurKutacanebatas Sumut Kab. Aceh Tenggara lanjutan Saksi selaku Staffteknis. Bahwa Sumber anggaran Pembangunan jalan 2 (dua) jalur KutacanebatasSumut (Lanjutan) Kab. Aceh Tenggara yakni dari APBN tahun anggaran2011 sejumlah Rp. 17.893.030.000, (tujun belas milyar delapan ratussembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ; Bahwa Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan jalan dua jalur Kutacanebatas Sumut Kab.
    Kasie pemanfaatan bangunan, kasiePerencanaan tekhnis dan Kasie pembinaan jasa kontruksi dimana tugasSaksi adalah secara umum mengkoordinir terhadap tiga kasie untukmembantu. tugas Kepala Dinas BMCK Kab. Aceh Tenggara danbertanggungjawab kepada kepala Dinas BMCK selaku atasan langsung.Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek pembangunan jalan dua jalurKutacanebatas Sumut Kab.
    lapanganuntuk meninjau pekerjaan tersebut di Kutacane pada tanggal 4 Oktober2017;Halaman 165 dari 234 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN BnaBahwa Ahli melakukan klarifikasi kepada pihak terkait yakni PPTK,pengawas lapangan dan kami ada melakukan observasi namun ahimelakukannya hanya secara visual (melihat saja) karena ahli tidakmemiliki kemampuan dibidang teknis ;Bahwa Kami tidak ada kemampuan teknis untuk mempertimbangkanproyek 2011 diperiksa tahun 2013 oleh karena kami tidak ada memilikikemampuan tekhnis
    Aceh Tenggara lanjutan sampai dengan lanjutan III inimempunyai team tekhnis sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang dansemuanya orang Pekerjaan Umum (PU) yang diketuai oleh sdr.Roymansyah dengan anggota sdr. Umri, sdr. Salahuddin, sdr. Yusuf, sdr.Hendra dan sdr. Rivai di laboratorium; Bahwa yang menjadi rekanan untuk pekerjaan pembangunan jalan dua jalurKutacanebatas Sumut Kab. Aceh Tenggara lanjutan sampai denganlanjutan yakni PT.
    mempertimbangkan proyek 2011diperiksa tahun 2013 oleh karena ahli tidak ada memiliki Kemampuan tekhnisdan ahli hanya melakukan klarifikasi ke team Unsyiah mengenai metodenyabagaimana mereka dalam periksa;Bahwa benar ahli Heru Ramadhan tidak ada melakukan pengukuran ketikaahli berada di lapangan dan ahli melakukan audit berdasarkan kontrak, dankami hitung kerugian keuangan negara per paket pekerjaan dan untukmenghitung kerugian keuangan negara ahli hanya berpedoman dariUniversitas Syiah Kuala selaku team tekhnis
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
16596
  • .; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.
    Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa yang Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat danmenyusun HPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab.
    Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK danditetapbkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
    Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.
    Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK danditetapbkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/ Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. NUGROHO JOKO PURWANTO, MT (TERDAKWA)
149163
  • Bahwa tugas pokok dan fungsi antara lain adalah :1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang sungai danirigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasi SumberDaya Air.2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidangsungai dan irigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasidan sumber daya air.3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang sungai dan irigasi,energi dan geologi serta konservasi dan ekspolitasi sumber daya air.4) Pengkoordinasian
    penggunaanggaran atas beban rekening kas umum daerah.Bahwa saksi mengetahui mengenai proyek pembangunan kolam retensiMuktiharjo Kidul dengan melihat DPA Tahun anggaran 2014.Bahwa pagu anggaran untuk proyek tersebut sebesarRp.36.200.000.000, sedangkan dana untuk proyek tersebut berasal dariAPBD Kota Semarang.Bahwa setahu saksi, syaratsyarat untuk pencairan dana yang dimintakanpengguna anggaran :1) Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS)yang dimintakan oleh pejabat pelaksanakan tekhnis
    ROSYID HUDOYO, MT :Bahwa saksi sebagai Sekretaris Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Seamarang Nomor2821 .2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014 ;Bahwa tugas, pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Dinas adalah :merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina,mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugaskesekretariatan, bidang rekayasa tekhnis, bidang sumberdaya air, energidan geologi, tata air serta peralatan dan pompa ;Bahwa dalam pelaksanaan
    Pekerjaan Persiapan.Pekerjaan pembuatan jalan hantar.Pekerjaan Kolam Retensi.Pekerjaan Saluran penghubung (dempel ke kolam retensi).Pekerjaan saluranPekerjaan Mekanical dan Elektrical.Pekerjaan Rumah Pompa.Pekerjaan Rumah Penjaga.san eo Se PSPekerjaan lain lain.Bahwa saksi mulai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen padatanggal 5 Agustus 2014 sehingga saksi tidak mengetahui mengenaiproses penyusunan spesifikasi tekhnis, Harga Perkiraan sendiri (HPS)serta proses pelelangannya.
    dalamtahap penyelesaian ;Bahwa Laporan mengenai perkembangan pekerjaan dilakukan secaraumum dalam forum secara lisan setiap minggu kepada PenggunaAnggaran jadi Pengguna Anggaran mengetahui setiap perkembanganpekerjaan pembuatan kolam retensi Muktiharjo Kidul ;Bahwa Dokumen progress pekerjaan tersebut ditandatangani setelahpekerjaan selesai yaitu sekitar bulan Februari 2015 ;Bahwa Penandatanganan dokumen progress pekerjaan dilakukansetelah pekerjaan dinyatakan 100 %d ilakukan untuk melengkapiadministrasi tekhnis
Register : 04-05-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 13 Agustus 2015 — IKHWAN ALHAMDIAR, SE
7119
  • Warta selaku pengguna anggaran pada DinasKesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012, Ir.Gidion Sinambela, selaku penjabat pembuat komitmen dalampengadaan alatalat +kesehatan pada Dinas KesehatanKepulauan Kabupaten Mentawai tahun 2012, Germinus S.Sos,selaku pejabat pelaksana tekhnis kegiatan dalam pengadaanalatalat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanMentawai tahjun 2012, dan Firdaus AMS selaku pejabatpenerima barang dalam pengadaan alatalat kesehatan padaDinas Kesehatan Kabupaten
    Administrasi yaitu) daftar pembayaranutama,daftar pembayaran umum dan rekapitulasi pembayaran.serta Evaluasi administrasi yaitu jaminan penawaran dan suratpenawaran;Bahwa rekanan yang dinyatakan TL oleh Paniitia tapi sebagaipemenang adalah CV.Sinar kasih, CV.Zamhara pemenangcadangan , dan CV.Mitra sebagai pemenang cadangan ll;Bahwa didalam kwalifikasi teknis memakai sistem gugur sekitar70% makanya tidak seluruh item yang diregistrasi;Bahwa layak atau tidaknya barang yang diadakan saja adadalam kwalifikasi tekhnis
Putus : 06-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1678 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Maret 2017 — BUDI SETIAWAN, S.E., MAF
193114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pos Indonesia (Persero),dan juga berdasarkan Surat Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013yang ditandatangani oleh Budhi Setyawan selaku SVP Teknologi Informasisaksi Muhajirin ditunjuk sebagai Penanggungjawab Satuan Tugas PemeriksaBarang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun 2013;Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV denganmengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proseslelang ke IIl dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundanghadir
    Pos Indonesia (Persero),dan juga berdasarkan Surat Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013yang ditanda tangani oleh Budhi Setyawan selaku SVP Teknologi InformasiTerdakwa ditunjuk sebagai Penanggungjawab Satuan Tugas PemeriksaBarang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun 2013;Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV denganmengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi tekhnis pada prosesHal. 22 dari 86 hal. Put.
Register : 28-10-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 14/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 17 Nopember 2014 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5720
  • administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan danketentuan program; Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerjasesuail dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKADatau MAD; Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencanakerja pada BKAD atau MAD sesuai dengan kebutuhan bahan laporanpertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yangterkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan; Melakukan bimbingan tekhnis
    Menyiapkan dukungan tekhnis bagi terbentuknya kerjasamadengan pihak luar ata pihak lain dalam kaitannya denganpengembangan potensi wilayah; Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaanpengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasipengembangan usaha kelompok atua pemanfaat; Membantu pengembangan kapasitas program melalui pelatihanbimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPMMP; Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan
Register : 23-04-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Srp
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH
Terdakwa:
I KOMANG SETIADI
4627
  • :DD 5675 MB secara tekhnis (lampu,rem,ban,speedometerdll) sudah berfungsi secaranormal/baik; Bahwa saksi menyita sebagai pengendara Spm Suzuki Shogun No.Pol:DK 8715 AG tidak membawa SIM C dan memakai helm sedangkanpengendara Spm Vespa No.Pol.
Register : 24-01-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bnj
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat:
1.TULIS GINTING
2.ARIFIN EDI GINTING
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.Kepala KEPOLISIAN RESORT BINJAI
17196
  • Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pembayaran gantikerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa kedudukan hukumMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangansebagaimana disebut dalam peraturan perundangundangan a quo adalahmasalah tekhnis
Register : 12-10-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 058/G/2016/PTUN.Smg
Tanggal 14 Februari 2017 — dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM Melawan Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah
13768
  • prinsipnyamenghendaki setiap keputusan badanbadan pemerintahan harusmempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalammenerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itutercantum dalam keputusan, Motivasi atau alasan ini harus benar danjelas sehingga pihak administrabele memperoleh pengertian yang cukupjelas atas keputusan yang ditujukan kepadanya (Literature HukumAdiministrasi Negara Ridwan HR) ; Menimbang, bahwa terkait prosedur formal pemberhentianNazhir perseorangan itu sendiri secara tekhnis