Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance filce fince majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-09-2005 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 81/PID.B/2005/PN.SKG
Tanggal 9 September 2005 — Drs. FATAHUDDIN Bin ABD. LATIEF
86 — 12
  • dana pengadaan pangan peruntukannya Gabahberas selain itu dilarang.bahwa hampir semua koperasi di wilayah Sulawesi selatan mengalami kemacetankarena adanya keadaan dimana ada S.E Menteri Keuangan No.60 tahun 2000 ituyang menghentikan L.C di dolog, dan Karena adanya kebijaksanaan pemerintahmenerima beras impor dari luar seperti beras dari Thailand yang harganya hanyasekitar Rp.1770 perkilo gram dan kualitas bagus sehingga harga beras petanianjlok menurut kami itu termasuk kedalam keadaan / istilah Force
Pengadilan PN WATES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2013 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PN WATES Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Wt
Tanggal 18 Maret 2013 — EKO SETIYONO, DKK MELAWAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) PROPINSI D. I YOGYAKARTA CABANG WATES, DKK
145 — 0
  • Keadaan memaksa (force majeur )/kahar ;j Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesuai dengan suratPenetapan Nilai Limit yang dibuat oleh penjual/pemilik barang atau ;k.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 285/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : Hendrik Hartono
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ina Perdana Tbk. Cabang Semarang
Terbanding/Tergugat II : Sri Rejeki Budi Martono
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
55 — 29
  • Pasal 31 PMK 27/2016 menyebutkan:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang;Sedangkan Pasal 4 PMK 27/2016 mengatur:Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan;Bahwa, selurun fundamentum petendi (posita) gugatanPENGGUGAT a quo dalam perkara ini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 16-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/PDT.SUS/2010
PT. DAELIM INDONESIA; AHIDIN HIDAYAT, DKK.
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide Pasal 163 Ayat (2) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).20.2 Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan keadaan memaksa (Force Majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi.
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Btm
Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
83 — 63
  • BPHTBmerupakan bagian dari penerimaan Negara.Menurut definisi, yang dimaksud Kerugian Negaraadalah kekurangan aset/kekayaan Negara karenaSuatu. perbuatan melanggar/melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur. Kekuranganaset/kekayaan ini dapat terjadi disebabkan karenaHalaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN. Btm.uang yang seharusnya masuk ke kas negaranamun tidak masuk ke kas negara.
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Tanah
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Gdt
Tanggal 27 April 2021 — PENGGUGAT : ENDRAWATI TERGUGAT : - M. ALI - PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Cabang Tanjung karang - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bandar Lampung - Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran
187 — 79
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-11-2018 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 855/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Oktober 2019 — A. ASRIANI AMINAH lawan DIREKTUR UTAMA PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA
393 — 379
  • Bahwadalam UUPK secara khusus tidak diatur tentang batasan batasanwanprestasi maka kembali harus menekankan kepada asas kepastianhukum, asas keseimbangan dan keadilan, seperti konsumen berhakuntuk memutuskan perjanjian apabila pelaku usaha wanprestasi; Bahwa harus dilihat apakah konsumen telah diinformasikan mengenaikeadaan gagal bayar, sebaiknya konsumen diberikan kesempatan untukmenyatakan pembelaannya, misalnya dilihat juga keadaan force majeuratau keadaan memaksa sehingga konsumen tidak dapat
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
1.I Made Suardika
2.Ni Made Mawarni
Tergugat:
1.Anak Agung Ngurah Agung SE
2.Anak Agung Oka Agung SS
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
86 — 72
  • tanahsengketa disebabkan oleh karena abrasi serta oleh Majelis Hakimdalam pertimbangannya menyebutkan bahwa peranjian yangdilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang telahdituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 34 tertanggal 582013yang dibuat pada Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu,SH terjadi padatahun 2013 atau jauh setelah terjadinya abrasi atau dengan katalain abrasi terjadi lebih dahulu dari pada penanjian, kecuali setelahperjanjian dilakukan terjadi abrasi maka dapat disebut bencanaalam (force
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 445/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 14 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : Bramanto Nurdewana selaku Direktur Utama sekaligus Penanggung Jawab Utama atas P.T. Anom Adibrata
Terbanding/Tergugat III : Letkol Dr. Agus Sutarman
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Negara RI Cq. Kepala Bank BRI Kantor Cabang Pembantu RSPAD Gatot Subroto
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Riyadi bekas Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu RSPAD Gatot Soebroto
Terbanding/Tergugat VII : Aryo Santigi
Terbanding/Tergugat V : P.T. Central Asia Balai Lelang, Perwakilan Jakarta
60 — 41
  • putusan No.445/Pdt/2018/PT.BDGdan Perpanjangan Kredit, sehingga total kredit Penggugat adalahsejumlah delapan ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 850.000.000,)yang didapat dari kredit pertama ditambah tiga ratus juta rupiah(Rp.300.000.000,) yang didapat dari kredit kedua, sehingga jumlahtotal utang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah satu milyarseratus lima puluh juta rupiah ( Rp. 1.150.000.000,); ( vide: bukti P7 )Bahwa, selanjutnya terjadi kejadian luar biasa yang tidak dapatdihindarkan (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-04-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731K/PIDSUS/2009
Tanggal 29 April 2009 — JAT LIE CHANDRA alias CECE
100 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For, if the state were to resort to killing in orderto enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapatdibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisislebin lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-03-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/PDT.SUS.PHI/ 2015/PN.BDG
Tanggal 15 Oktober 2015 — ARIS FAHRIZAL; ASRIL HENDRI; JAMILAH; SUPRI HELMI; L A W A N; PT. MULTI LESTARI;
80 — 17
  • Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourunh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 04-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — EIK ENGINEERING SDN. BHD VS PT ENGINEERING INDONESIA KARYA
528 — 335 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • This agreement shai come into force on the 15 October 2012 and shallsubsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) yearsfrom that date and shall be subject to review where the Supplier reserversthe absolute rights and discretion to renew for further periods notexceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions asmay be agreed between the parties;Terjemahan bebasnya:Periode3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 422/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat III : CARRIER SINGAPORE PTE LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Terbanding/Penggugat : PT TOPJAYA SARANA UTAMA Diwakili Oleh : APRILDA FIONA, SH.MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TOSHIBA CORPORATION Diwakili Oleh : TOSHIBA CORPORATION
Terbanding/Turut Tergugat II : CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : TOSHIBA CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : TOSHIBA CARRIER THAILAND CO., LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
674 — 3552
  • meminta Para Tergugatuntuk mengganti seluruh pengeluaran pengiklanan dan pemasaran yang telahdisepakati untuk ditanggung secara sepihak oleh Penggugat;Lebih lanjut, selain ketentuan Pasal 8 Perjanjian Distribusi 1998 di atas, kamihendak memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pada Pasal 5Perjanjian Distribusi 1998sebagai berikut:"Sarana (mengacu pada Penggugat dalam Perjanjian Distribui 1998) shall bear alltaxes, assessments, duties, charges and other expenses imposed by laws andregulations in force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 27 Nopember 2012 — M. JAKFAR Alias JAKFAR. dkk ; PT. SRI REJEKI MEBELINDO
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundingan Bipartit bahkan tidak pernah hadirdalam persidangan di PHI Surabaya ini), hal ini sudah sangat jelasmenunjukkan bahwa hubungan industrial antara para pemohon kasasidengan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi, makasebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 605/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Tuan MUHAMMAD AMIR INGRATUBUN
Terbanding/Tergugat I : Bapak Takehiko Nakao
Terbanding/Tergugat II : Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank ADB dan semua komponennya
Terbanding/Turut Tergugat : Keuangan Republik Indonesia
153 — 127
  • The expressions contract ofemployment and terms of appointment include all pertinentregulations and rules in force at the time of allegednonobservance, including the provisions of the Staff RetirementPlan and the benefit plans provided by the Bank to the staff.Terjemahan (dengan penegasan)a112Pasal Il1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
533 — 918 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan transaski biasa (common bankingpractice) yang umum dilakukan di perbankan nasional maupuninternasional;2 Poses persetujuan refinancing atas porsi sustainable loan PT ATM danPT ABM tidak melanggar prinsip kehatihatian bank (prudential bankingprinciple);Proses penandatanganan perjanjian kredit dan proses pencairan kreditselanjutnya tidak lagi berada dalam kewenangan tugas Terpidana I danterpidana II;Macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada PT ATM dan PT ABMlebih disebabkan adanya force
    majeure;Dengan demikian persetujuan yang dilakukan para Terdakwa/ParaPemohon PK dalam proses pemberian fasilitas kredit untuk refinancingporsi sustainable loan PT.
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2007 — Putus : 01-04-2008 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 285/Pid.B/2007/PN.Smp
Tanggal 1 April 2008 — Ir. R. EDY MUSTIKA, MS. M.Si
123 — 19
  • tersedia sangat minim ;Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung ke Kantor Dinas Pengairan ; Bahwa pompa yang dipesan di Sumenep berjumlah 16 buah dengan merkRovatti type 8 V 453, 10 V 162 B, 6 V 234, 13 V 4, 10 V 1620, dimana pompatersebut dipesan pada tahun 2005 ; Bahwa pesanan datang pada bulan November 2005 sebanyak 9 buah, dan bulanAgustus 2006 datang lagi 7 buah ; Bahwa karena ada pesanan yang banyak, sehingga pengiriman pompa menjaditerlambat hingga bulan Agustus 2006, yang merupakan force
    Prihanto Rahmawandistributor Rovatti, bahwa memang benar ada keterlambatan pengiriman karenaperusahaan mengalami over load yaitu pemesanan diluar kemampuan kapasitas pabrik,yang menurut keterangan saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai Force Majeur,namun hal tersebut tidaklah dapat menjadi alasan untuk membiarkan kegiatanpemasangan tidak dilaksanakan dengan alasan mesin dan pompa belum tersedia tanpaada solusinya ;Menimbang, bahwa seharusnya apabila keadaan tersebut diketahui oleh terdakwaselaku
    Pengguna Anggaran yang terus memantau jalannya pelaksanaan proyek, maka131ketika masih dalam masa kontrak, Pengguna Anggaran dapat melakukan perpanjanganwaktu pelaksanaan dengan mempertimbangkan halhal yang layak dan wajar, yangantara lain berupa keadaan kahar (Force Majeur), dimana persetujuan perpanjanganwaktu pelaksanaan tersebut dituangkan dalam adendum kontrak.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
75 — 143
  • SusTPK/2015/PN.Srg.791.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway if aircraft decend sould be, item 1.8 executive and asistantcontroller can force, suppress and move datablocks MCP NOTOPTIMAL , item 1.10 flight strip printing not optimal yet, dan seingatsaksi sewaktu saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan ATC Simulator No. FP.BA.38/E/IX/2005tanggal 28 September 2005 yang ditandatangani oleh H.
    Selama masajaminan dimaksud, semua kendala yang terjadi menjadi tanggungjawabpihak kontraktor ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perobuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
    kekurangan tersebut sebagaiberikut :aa. items 1.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway 7 if aircraft decend sould be, bahwa pada tampilan pesawat diPseudo Pilot untuk menunjukkan arah naik dan turunnya pesawatditunjukkan dengan tanda panah, namun pada saat dilakukan SAT tandapanah tersebut tidak dapat berubah sesuai dengan arah pesawat yangdikendalikan, walaupun objek pesawat sendiri telah berjalan sesuai denganperintah.b. item 1.8 executive and asistant controller can force
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. BIEN SUBIANTORO, MM. MBA;KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
151 — 60
  • Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakanperbaikan (corrective actions) yang telah dilaksanakan ataspengadaan tanah dan/ atau bangunan gedung kantor Bankbjb sesuai petunjuk dari OJK, yang pokoknya mengaturperihnal Kecukupan Komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan serta Pertimbangan Pembentukan GugusTugas (Task Force) Yang Secara Khusus MelaksanakanPengawasan Terhadap Penyelesaian Proses PengadaanGedung Kantor.2.
    Terkait dengan tindakan perbaikan (corrective actions) ataskecukupan komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atauHalaman 37 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUNJKT38Bangunan serta pertimbangan untuk pembentukan GugusTugas (Task Force) yang secara khusus melaksanakanpengawasan terhadap penyelesaian proses pengadaangedung kantor sebagaimana dinyatakan dalam surat BankIndonesia Nomor : 15/91/DPKP/Bd/Rahasia, tertanggal 30Desember 2013, bahwa pada saat ini sedang dilakukanpengkajian mengenai hal
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARIEF RATE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
143 — 73
  • denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku telah timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalam hal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
    Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.