This agreement shai come into force on the 15 October 2012 and shallsubsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) yearsfrom that date and shall be subject to review where the Supplier reserversthe absolute rights and discretion to renew for further periods notexceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions asmay be agreed between the parties;Terjemahan bebasnya:Periode3.

BPHTBmerupakan bagian dari penerimaan Negara.Menurut definisi, yang dimaksud Kerugian Negaraadalah kekurangan aset/kekayaan Negara karenaSuatu. perbuatan melanggar/melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur. Kekuranganaset/kekayaan ini dapat terjadi disebabkan karenaHalaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN. Btm.uang yang seharusnya masuk ke kas negaranamun tidak masuk ke kas negara.

Keadaan memaksa (force majeur )/kahar ;j Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesuai dengan suratPenetapan Nilai Limit yang dibuat oleh penjual/pemilik barang atau ;k.

dana pengadaan pangan peruntukannya Gabahberas selain itu dilarang.bahwa hampir semua koperasi di wilayah Sulawesi selatan mengalami kemacetankarena adanya keadaan dimana ada S.E Menteri Keuangan No.60 tahun 2000 ituyang menghentikan L.C di dolog, dan Karena adanya kebijaksanaan pemerintahmenerima beras impor dari luar seperti beras dari Thailand yang harganya hanyasekitar Rp.1770 perkilo gram dan kualitas bagus sehingga harga beras petanianjlok menurut kami itu termasuk kedalam keadaan / istilah Force

(Vide Pasal 163 Ayat (2) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).20.2 Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan keadaan memaksa (Force Majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi.

Pasal 31 PMK 27/2016 menyebutkan:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang;Sedangkan Pasal 4 PMK 27/2016 mengatur:Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan;Bahwa, selurun fundamentum petendi (posita) gugatanPENGGUGAT a quo dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.

Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lala, ataupun karena force majeur.

Paku Indonesia); APBALSI (Asosiasi Pemotong Baja Lembaran Seluruh Indonesia); APBALI (Asosiasi Pengusaha Plat Indonesia);Bahwa peran IISIA dalam pembangunan yaitu menyusun standar kompetensiserta memberikan masukan kepada pemerintah terkait besi dan baja;Bahwa setahu saksi baru dalam perkara ini IISIA melakukan upaya hukumyang dilakukan IISIA terkait adanya aspirasi dari anggotanya;Bahwa saksi mengetahui istilah UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota);Bahwa benar IISIA pernah membentuk sebuah Tim Task Force

yang ada diCilegon;Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen IISIA Kota Cilegon namun saksidapat informasi dalam rapat informal bahwa IISIA sudah didaftarkan di DinasTenaga Kerja Kota Cilegon;Bahwa objek sengketa perkara ini yaitu tentang penetapan UMSK yangdibuat oleh Pemprov Banten;Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan UMSK;Bahwa sikap IISIA setelah terbit SK UMSK setelah ditandatangani akanHalaman 76 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRGmelakukan uji di PTUN;Bahwa Tim Task Force

berkenaan dengan jumlahpesangon yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugatdimana Tergugat beralasan tutup karena mengalami kerugian dua tahun terusmenerus sedang Para Penggugat menyanggahnya dengan alasan effisiensi;Menimbang, bahwa Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

2020/PN Ambpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

harus dilaksanakan olehTergugat demi menyelamatkan perusahaan maka Pengurangan/PemutusanHubungan kerja tersebut mengarah ke Efisiensi separti yang ditegaskan dalampasal 164 ayat (8) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force

INKE MINING GROUP, CO.LIMITED dan terjemahannyatanggal 19 Juni 2013, setelah diperiksa dan di teliti fotocopy tersebut asilidan bermeterai, lalu diberi tanda T10;11.Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Tentang Pelunasan Tunggakan PT.Nessa Golden Mining tanggal 5 Juni 2013, setelah diperiksa dan di telitifotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T11;12.Fotocopy Surat Declaration Of Force Majeure No.FM.02.MGC/ES/NGMPS/012013 tanggal 10 Januari 2013 dan prakiraan Harian TinggiGelombang

Bahwa berdasarkan gugatan Eksekusi Nomor 02/Pdt.E/2015/PN.Smnyang pada hakekatnya adalah permohonan dari pihak yangdimenangkan dalam putusan untuk mohon pelaksanan putusan(eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakan secara paksa(execution force). Walaupun HIR tidak mengatur eksekusi riil, makaberdasar Pasal 1033 Rv telah lazim dijalankan oleh praktik hukumacara perdata.

Bahwa berdasarkan gugatan Eksekusi Nomor 02/Pdt.E/2015/PN.Smnyang pada hakekatnya adalah permohonan dari pihak yangdimenangkan dalam putusan untuk mohon pelaksanan putusan(eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakan secara paksa(execution force).99Walaupun HIR tidak mengatur eksekusi riil, maka berdasar Pasal1033 Rv telah lazim dijalankan oleh praktik hukum acara perdata.

Pengadaan steel pipe dan pengelasan untuk casing Pekerjaan coring sheet pile Instalasi Pemasangan kabelkabel dan angkurangkur di lokasi Penyediaan peralatan untuk pekerjaan Tie Back : DYWIDAG hydraulic jack DYWIDAG hydraulic pump DYWIDAG gout pump Pekerjaan drilling Pekerjaan instalasi Pekerjaan Stressing Pekerjaan grouting Supervise : Pekerjaan instalasi Pekerjaan Stressing Pekerjaan grouting Stressing : Pembuatan perhitungan jacking force Penarikan kabel prategang Laporan penarikan kabel Pekerjaan

perkara tindakpidana korupsi;Halaman 157 dari 248 Putusan Nomor: 32/Pid.SusTPK/2015/PN.Srg.Bahwa Ahli mendalami bidang Hukum Keuangan Negara;Bahwa Ahli juga ikut dalam penyusunan UndangUndang Keuangan danPengelolaan Keuangan Negara;Bahwa menurut pendapat Ahli, penggunaan Anggaran yang dikeluarkansebagian dan dipergunakan untuk penggunaan anggaran yang lain yangberbeda mata anggaran tidak dibenarkan;Bahwa menurut pendapat Ahli pengalihan anggaran tersebut tidak bisadilaksanakan walaupun dengan alasan force

kondisiforce majeur pun ada mata anggaran yang sudah dipersiapkan dan dibahasterlebin dahulu bersama dengan DPR selaku Legislatif;Bahwa menurut pendapat Ahli kerugian keuangan negara adalahkekurangan asset / keuangan negara karena perbuatan melawan hukumada 3 unsur : Harus ada pernyataan tentang kerugian oleh Ahli di bidangnya; Harus ada yang menghitung tentang kerugian, bisa oleh BPK, BPKP,Irjen; Harus ada yang menetapkan kerugian, yaitu Majelis Hakim;Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud force

Adira Dinamika Multi Finance dengan tugas utama melakukan pendekatandengan Sales Force Dealer/ Dealer, mendapatkan order dari Dealer/ Sub Dealer,melakukan survey kelayakan konsumen, membuat laporan survey secara benar danmelaporkannya kepada komite kredit dan menginformasikan keputusan hasil surveykepada dealer/sub dealer.

Adira Dinamika Multi Finance dengan tugas utamamelakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/ Dealer, mendapatkan orderdari Dealer/ Sub Dealer, melakukan survey kelayakan konsumen, membuatlaporan survey secara benar dan melaporkannya kepada komite kredit danmenginformasikan keputusan hasil survey kepada dealer/sub dealer.

Adira Dinamika Multi Finance dengan tugas utama melakukanpendekatan dengan Sales Force Dealer/ Dealer, mendapatkan order dari Dealer/Sub Dealer, melakukan survey kelayakan konsumen, membuat laporan surveysecara benar dan melaporkannya kepada komite kredit dan menginformasikankeputusan hasil survey kepada dealer/sub dealer.Halaman 40 dari 139 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs Bahwa Terdakwa selaku surveyor (CMO/Credit Marketing Oficcer) menentukancalon nasabah memenuhi syarat atau tidak untuk diberikan

Bahwa namun demikian di dalam Kontrak Induk diatur menyangkutpekerjaan yang tidak selesai seratus persen yang disebabkan olehadanya keadaan kahar/force majeur yang mengakibatkan kedua belahpihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan di dalamkontrak, sebagaimana diatur dalam Kontrak Induk Pasal 14 ayat (3)huruf a, yang menyatakan sebagai berikut :Keadaan memaksa yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :a. adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanahlongsor wabah penyakit

ANDI REMAN SUGIYAR binKASTOER juga dalam lampiran 7 dimana pada halaman 6 (enam)Kesepakatan Bersama tersebut disebutkan dengan jelas tentangadanya kondisi atau keadaan kahar/force majeur akibat tingginyacurah hujan yang mengakibatkan terganggunya penyelesaian GORitTerpusat Kabupaten Lebong, yaitu yang menyatakan : ,... kalaudilihat atas kejadian dari lapangan telah memenuhi unsur aturanKeppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang adanya perubahan designdan masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang

Pembangunan Perumahantersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan dan pembahasandan disimpulkan perlu adanya perpanjangan waktu namun tidak adatindak lanjutnya;3.15.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka (5) Kontrak Indukapabila terjadi kKeadaankeadaan kahar/force majeur, tindakan yangdiambil untuk mengatasi keadaan kahar/force majeur tersebut,diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak;3.16.

RATNA SARUMPAET; 23. 1 (satu) buah amplop AMORA TOUR berisi 1 lembar tiket pesawat;24. 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/-1.858.52 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI;25. 1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul 11th WOMANPLAYWRIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE, Chile 2018;26. 10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE;27. 1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Khusus Bedah BINA ESTETIKA, tanggal 1 Oktober 2018;tetap terlampir dalam berkas;28. 1 (satu) buah kartu Platinum

RATNA SARUMPAET1 (satu) buah amplop AMORA TOUR berisi 1 lembar tiket pesawat.1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/1.858.52 dari DinasPariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI.1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul 11%WOMANPLAYWRIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE, Chile2018.10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE..1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Knusus Bedah BINA ESTETIKA,tanggal 1 Oktober 2018.

RATNA SARUMPAET;23.1 (satu) buah amplop AMORA TOUR berisi 1 lembar tiket pesawat.24.1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/1.858.52 dari Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Pemprov DKI.25.1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul 11 WOMANPLAYWRIGHTINTERNATIONAL CONFERENCE, Chile 2018.26.10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE..27.1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Knusus Bedah BINA ESTETIKA,tanggal 1 Oktober 2018.28.1 (satu) buah kartu Platinum BCA Silver.29.1 (satu) buah kartu Platinupm BCA Black30.1

(satu) bundel bahan paparan dengan judul 11"WOMANPLAYWRIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE, Chile2018;26.10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE;27.1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Knusus Bedah BINA ESTETIKA,tanggal 1 Oktober 2018;tetap terlampir dalam berkas;28.1 (satu) buah kartu Platinum BCA Silver;29.1 (satu) buah kartu Platinuom BCA Black;30.1 (satu) buah Iphone 8+ warna merah;31.1 (satu) buah Mac mini seri No.CO7J66WPDUJDO berikut kabel adaptor;32.1 (satu) buah Laptop Mac Book Model.

dengan latar warna abu -abu;

(dua) buah atribut lambang bintang 5 melingkar denganlatar warna abu abu;21) 1 (satu) buah atribut bertuliskan SLW (Soldier LegerWorld) dengan latar warna abu abu;22) 2 (dua) buah buah atribut bertuliskan SLW (Soldier LegerWorld) dengan latar warna hitam;23) 1 (Satu) buah atribut wing tingkat 5 warna hitam;24) 1 (Satu) buah atribut wing tingkat 10 warna hitam;25) 1 (satu) buah atribut pasukan kaisar bertuliskan ABCD(America British Corp Diplomatic);26) 1 (Satu) buah atribut bertuliskan Imperisl Force

lambang bintang 5 melingkar dengan latar warnaabu abu;21) 1 (satu) buah atribut bertuliskan SLW (Soldier Leger World) denganlatar warna abu abu;22) 2 (dua) buah buah atribut bertuliskan SLW (Soldier Leger World)dengan latar warna hitam;23) 1 (satu) buah atribut wing tingkat 5 warna hitam;Hal 110 dari 139 X24) 1 (satu) buah atribut wing tingkat 10 warna hitam;25) 1 (Satu) buah atribut pasukan kaisar bertuliskan ABCD (America BritishCorp Diplomatic);26) 1 (Satu) buah atribut bertuliskan Imperisl Force

buah atribut lambang bintang 5 melingkar denganlatar warna abu abu;104) 1 (satu) buah atribut bertuliskan SLW (Soldier LegerWorld) dengan latar warna abu abu;105) 2 (dua) buah buah atribut bertuliskan SLW (Soldier LegerWorld) dengan latar warna hitam;106) 1 (Satu) buah atribut wing tingkat 5 warna hitam;107) 1 (Satu) buah atribut wing tingkat 10 warna hitam;108) 1 (satu) buah atribut pasukan kaisar bertuliskan ABCD(America British Corp Diplomatic);109) 1 (Satu) buah atribut bertuliskan Imperisl Force

PID.SUSTPK/2021/PT PBRperaturan perundangundangan yang berlaku telah timbul kerugian negaraberdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usahabertanggungjawab terhadap' kerugian negara dapat dimintakanpertangungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalamhukum pidana (tindak pidana korupsi); Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat:1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupunkarena force

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :1)2)Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupunkarena force majeur.

disampaikankepada Bupati.Pasal 16 ayat (6) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang : a. memberikanpertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahan danpengangkatan calon kepala desa terpilih ; b. memberikan petunjuk danpengarahan kepada panitia pemilihan yang berkaitan dengan teknispelaksanaan pemilihan kepala desa ; c. dihapus ; dan d. menunda ataumenghentikan pelaksanaan tahapan pemilihnan kepala desa apabila terjadikeadaan luar biasa (force

untuk disampaikan kepada Bupati.Pasal 16 ayat (6) :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TimPengawas mempunyai wewenang :a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahandan pengangkatan calon kepala desa terpilih ;b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada panitia pemilihan yangberkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa ;c. dihapus ; dand. menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan kepaladesa apabila teyadi keadaan luar biasa (force

pembangunannya bisa dilakukanpada saat masa pemeliharaan.Bahwa menurut saksi dalam suatu audit yang dilakukan oleh BPKP, PPKharus dihadirkan karena sebagai pemilik wilayah, apabila pemeriksaanpada saat ke lokasi/kelapangan boleh digantikan oleh PPTK, namunapabila untuk pengeluaran keuangan PPTK tidak boleh menggantikanPPK.Bahwa Terdakwa ada upaya memblokir ke bank adalah niat baik untukmencegah kerugian negara.Bahwa perpindahan lokasi pasar tradisional Rasau Jaya I sebanyak 3 (tiga)kali adalah force

karena berdasarkan pasal 18 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yangmenyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud ;Menimbang, bahwa sedangkan alasan terdakwa mengenai peminjamanbendera dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena force

majeure bukanHal. 247 dari 268 hal.