Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2021/PTUN.BNA Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
262 — 169
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
262 — 169
Bahwa Pasal 105 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:(1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipilyang memenuhi syarat;(2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkanseorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota;(3) Bupati/valikota menetapkan seorang calon sekretaris daerahkabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan;(4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan
Putus : 23-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 415/Pid.B/2010/PN.SRG Tanggal 23 Nopember 2010 — KUSMAJADI, SE. Bin ABU KASIM
127 — 33
127 — 33
Unsur: Setiap Orang;Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam pasal initidak terpenuhi karena setelah dipertanyakan identitasnya,Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang termuat dalamsurat dakwaan, dan tentang status pekerjaannya telahternyata Terdakwa pada waktu) diduga melakukan perbuatanpidana korupsi adalah sebagai seorang pegawai negeri sipilyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara ataudaerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c,dimana Terdakwa adalah seorang dalam kualitas
Register : 27-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg Tanggal 19 Juni 2017 — ALIUN GANI, S.Pd BIN SUPAWI
110 — 24
110 — 24
peraturan per Undangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 23/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
Ir. NOOR NEDI, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
192 — 70
Ir. NOOR NEDI, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
192 — 70
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS.3) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
292 — 184
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
292 — 184
BuktiP.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi dari fotokopi);10. Bukti P.10: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangHalaman 59 dari 84 HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA11. Bukti P.11:12. Bukti P.12:13.
Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 2/TIPIKOR/2019/PT PDG Tanggal 4 Maret 2019 — HENDRA SATRIAWAN, S.E., M.M.;
118 — 67
118 — 67
Perkara : PDS02/N.3.10/Pdang/07/2018, Terdakwa didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE.MM sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Menteri Agama Nomor : IN/8/Kp.00.3/557/1998 Tanggal23 Mei 1998 dan Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE.MM diangkat sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Rektorat IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: IN.05/KU.00.1/438.a/2010 tanggal 1 Juni 2010secara sendirisendiri
Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : 01/LHP/XVIII.PDG/01/ 2016 tanggal 22 Januari2016.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE.MM sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-01-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 30 Mei 2016 — ANTONIUS SCRIPTO PUTRA SIMAMORA,SH Bin BLUCHER SIMAMORA (alm)
90 — 19
90 — 19
bersesuaian, maka dapat disimpulkanadanya FAKTA HUKUM sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2015 Pasar Larangan semula berlokasi di Desa KembaranKecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas pindah menempati gedung baruyang berlokasi di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran KabupatenBanyumas yang baru selesai dibangun tahun 2014, dan mulai dipergunakanuntuk berjualan pada tanggal 27 Mei 2015.Bahwa pada waktu itu Terdakwa ANTONIUS SCRIPTO PUTRA SIMAMORA,SH. bin BLUCHER SIMAMORA (alm.) adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang terungkap di persidanganadalah sebagaimana diuraikan di muka;Menimbang bahwa telah terbukti benar pada tahun 2015 Pasar Larangansemula berlokasi di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran KabupatenBanyumas pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Desa LinggasariKecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang baru selesai dibangun tahun2014, dan mulai dipergunakan untuk berjualan pada tanggal 27 Mei 2015.Menimbang bahwa pada waktu itu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 53
131 — 53
Marzuki mengeluarkan uang untuk meluluskan anaknya Penggugat 1dan Penggugat 2 menjadi pegawai negeri Sipil akan tetapi dari semua biaya sekolahdan tinggal bersama Tergugat di Mataram sampai menjadi Pegawai Negeri Sipilyang menguruskan Tergugat sendiri;Menimbang, bahwa secara spesifik saksi Moh Ali Imran bin H.
Register : 24-04-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 24-07-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 64-K/PM.I-01/AD/IV/2012, 13-06-2012 Tanggal 13 Juni 2012 — SERTU TEUKU GUNTUR DAHWAN
441 — 108
441 — 108
selanjutnya Saksi bertanya lagi Lho jadi senjata itu yang dipakaiorang sipil dijawab Siap orang sipil anggota Pos tidak ada yang ikut, laluSaksi bertanya lagi Yang nembak gajah siapa dijawab Orang sipilnyaselanjutnya Saksi minta Terdakwa untuk menceritakan sekilas tentang kejadianpenembakan gajah tersebut dan Terdakwa menceritakan bahwa pada saat berburuTerdakwa bersama 4 orang sipil yang namanya tidak saya ketahui melihat seekorgajah, kemudian ditembak sampai mati dan gadingnya diambil oleh orang sipilyang
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
111 — 63
111 — 63
Rp26.950.000.000, 00;Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahanmenjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinyasebesar Rp 9.021.005.000, 00;Hal 115 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.TteBahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesarRp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesarRp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPKyang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipilyang
Rp26.950.000.000, 00;Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahanmenjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinyasebesar Rp 9.021.005.000, 00;Bahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesarRp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesarRp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPKHal 119 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tteyang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipilyang
Register : 29-03-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 94/Pid.B/2011/PN.PKP Tanggal 25 Agustus 2011 — JULPIAN, S.Sos. bin SAID
122 — 13
122 — 13
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara ataumasyarakat ;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan jabatanAsisten Pemerintahan Kota Pangkalpinang, sehingga dengan demikianTerdakwa termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri sesuai dengan Pasal1 butir 2 huruf a Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001
Register : 25-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14/G/2020/PTUN.BJM Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
RATNA KAMILAH. S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT
377 — 196
RATNA KAMILAH. S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT
377 — 196
Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:"Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak kKeputusan ditetapkan;2.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 22 Februari 2017 — Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si
135 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Senada dengan hal di atas, menurut Guse Prayudi yangmenyatakan bahwa, dengan demikian dilihat sejarahnya secarasederhana dapat dikatakan Pasal 2 dan Pasal 3 ini dibuat untukperson yang berbeda, Pasal 3 dibuat untuk pegawai negeri sipilyang korupsi sedangkan Pasal 2 dibuat untuk non pegawai negeriyang korupsi. Dan yang menjadi rasionya adalah korupsi yangdilakukan pegawai negeri lebih rendah kadarnya/ kualitasnyaHal. 75 dari 87 hal. Put.
Register : 29-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 13 Desember 2019 — Penggugat:
BASO MAPPASESSU, S.Pi., M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
318 — 305
BASO MAPPASESSU, S.Pi., M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
318 — 305
T5 :Bukti T6 :Bukti T7 :Bukti T8 :Bukti T9 :Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99, tanggal 17 April 2018, perhal: Koordinasi bersama terkaitpengawasan dan pengendalian kepegawaian, (fotokopi darifotokopi); Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 01-09-2014 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 108/PID.B/2014/PN.Agm. Tanggal 1 April 2013 — Terdakwa I :
Nama : RIO HARMOKO Bin BAKSIR;
Tempat Lahir : Gunung Selan (Bengkulu Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/04 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);
Pendidikan : SMA;
Terdakwa II :
Nama : FRANSISCO MANURUNG Alias FRANS Anak
dari M.MANURUNG (Alm);
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Medan);
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/24 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);
173 — 73
173 — 73
. : 0011006/WASPKG/IX/2011 tanggal 22 Maret2011 dan Diklat Kejuruan PUP (Pengenalan Jenis Pohon) tahun 2005, sertaditunjuk pula berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;Bahwa Ahli sehariharinya berstatus dan bekerja selaku Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten BengkuluPutusan Nomor : 048/Pid.B/2013/PN.AM., halaman 18 dari 32 halaman.Utara dengan jabatan selaku Kasi PerundangUndangan di BidangPerlindungan Hutan
Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pid.Sus/2015 DINDIN SAMSUDIN, S.Pd Bin DADA DAUD
76 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan Majelis Hakim menguraikan unsur ini penerapan inihanya memandang Terdakwa DINDIN SAMSUDIN, SPd BIN DADA DAUDsebagai orang perseorangan tanpa menguraikan selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai BENDAHARA PENGELUARAN pada DINASPENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG.Bahwa, penerapan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31
Register : 30-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
171 — 80
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
171 — 80
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakHalaman 33 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABNPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yangada
Register : 30-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2017 Tanggal 13 Desember 2017 — MOCH. UNTUNG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
195 — 1753 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 1753 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Staf bagian Hukum danHumas Setditjen Perhubungan Darat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Kementerian Perhubungan = yangHalaman 2 dari 96 halaman.
Register : 15-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 13/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI. Tanggal 25 Juli 2013 — M. ILYAS ARAS, BBA Bin ADJI ARAS, dkk
59 — 14
59 — 14
JBI.Menimbang, bahwa selain parameterparameter sebagaimana telah diuraikandiatas, Majelis akan mempertimbangkan pula halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :Hal yang memberatkan :Perbuatan Para Terdakwa dapat menghambat pelayanan Dinas Perhungankepada masyarakat, khususnya dalam bidang pengangkutan barang.Para Terdakwa tidak mengindahkan harapan dan keinginan masyarakat sipilyang mengharapkan aparatur Negara yang berbersih dan bebas dari
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 33/G/2016/PTUN.SMD Tanggal 9 Maret 2017 — ARBAINAH ARIYANI;
melawan
Bupati Kutai Kartanegara;
170 — 86
170 — 86
peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 112 dari 127 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2016/PTUN.SMDMenimbang, bahwa pokok permasalahan perkara a qua adalah terkaitdugaan manipulasi data yang dilakukan oleh Penggugat untuk melengkapipersyaratan Tenaga Honorer Kategori 2 (K Il), sehingga Majelis Hakim akanmemperhatikan dasar hukum dan proses pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil, kKnhususnya Pengangkatan Tenaga Honorer yang tidak dibiayaiAPBN/APBD, karena Penggugat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipilyang