Ditemukan 8600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pejabat negara Arsip negara Kerugian negara Wilayah negara Menghina negara Keuangan negara
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
306 — 202
  • hasil tindak pidana.danBeban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukanberasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan TerdakwaFARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tidak (dapat) mengajukan alat bukti yang cukupke muka persidangan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara
    Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatanpencucian uang terjadi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
276 — 206
  • hasil tindak pidana.danBeban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukanberasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan TerdakwaFARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tidak (dapat) mengajukan alat bukti yang cukupke muka persidangan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara
    Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatanpencucian uang terjadi
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 17-06-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pdt,Sus-TPK/2020/PN.Pbr
Tanggal 9 Nopember 2020 —
680 — 0
  • Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2014 yang dilaporkan pada tahun 2015 a.n Amril Mukminin (Terdakwa), dicetak melalui elhkpn.kpk.go.id tanggal 24/06/2020. Telah diberi materai dan sesuai aslinya, kemudian di beri tanda BUKTI: T-5;6. LHKPN tahun 2015 yang dilaporkan pada tahun 2016 a.n Amril Mukminin (Terdakwa), dicetak melalui elhkpn.kpk.go.id tanggal 25/06/2020. Telah diberi materai dan sesuai aslinya, kemudian di beri tanda BUKTI: T-6;7.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — RUSLAN AUHASBA, SE
107 — 11
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nopotisme; ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, makaunsure menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi danterbuktimenurut Hukum ;Oleh sebab itu Peleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkanunsure ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;Ad.2.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 17 Maret 2017 — AFRIZAL
149 — 26
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nopotisme; :Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, makaunsure menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi danterbuktimenurut Hukum ;Oleh sebab itu Peleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkanunsure ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;Ad.2.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — ASNAWATI, SE
145 — 77
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNopotisme; ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas terbuktiLaporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2015 yang dilaporkan saksiAfrizal selaku Bendahara Pengeluaran yang dipersiapkan bersamasama dengansaksi Ruslan Auhasba,SE dan saksi Iwan Kurnia,SE dan Terdakwa ternyata tidaksesual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1090 — 790 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan Termohon yang seperti itu adalahtindakan yang melampai batas kKewenangannya, dan bertentangan dengankewajiban Termohon sebagai lembaga penyelenggara Negara/komisi negarauntuk menaati asas pemerintahan yang baik, yaitu azas kepastian hukum.(vide Pasal 3 UndangUndang No.28 tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).41.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
175 — 35
  • Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,menyebutkan yang dimaksud dengan "instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
126 — 25
  • KorupsiPencairan Dana Fiktif Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRDKab Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.e Bahwa BPKP Propinsi Sumbar adalah Instansi yang berwenangmenghitung Jumlah Kerugian Negara dalam Perkara TindakPidana Korupsi berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 tahun 2003tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) dimana dalampasal 6 UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud Instansiyang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara, Inspektorat padaDeparteman atau Lembaga Pemerintah Non Departemene Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Audit, Yaitu :.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-06-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
AMRIL MUKMININ
218 — 0
  • Telah diberi materai dan sesuai aslinya, kemudian di beri tanda BUKTI: T-4;
    5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2014 yang dilaporkan pada tahun 2015 a.n Amril Mukminin (Terdakwa), dicetak melalui elhkpn.kpk.go.id tanggal 24/06/2020.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
136 — 21
  • 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1236 — 955 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi khususnya dalambidang perbankan yang dilakukan oleh pejabat Bank Sentral, tidak hanyaberpotensi menciptakan instabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial,namun juga menumbuhkan budaya mengedepankan kepentingan pribadimaupun golongan tertentu di atas kepentingan negara, terlebih dilakukanoleh pejabat birokrasi sebagai penyelenggara negara atau pejabat BankIndonesia, dalam perkara a quo oleh Terdakwa BUDI MULYA selakuDeputi Gubernur Bank Indonesia Bidang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
457 — 481 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bulan Januari sampai dengan September 2010 total sebesarRp116.914.666,50 (seratus enam belas juta sembilan ratusempat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan limapuluh sen);Terdakwa selain penghasilan resmi sebagaimana diuraikan diatastidak memiliki penghasilan dari sumber lain yang sah di luarpenghasilan tersebut;Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) atas nama Terdakwa tanggal 3 Juni 2010 tercatat bahwarekening Terdakwa yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut sebanyak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
997 — 721
  • Bulan Januari sampai dengan September 2010 total sebesarRp116.914.666,50 (seratus enam belas juta sembilan ratus empatbelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan lima puluh sen).Terdakwa selain penghasilan resmi sebagaimana diuraikan diatas tidakmemiliki penghasilan dari sumber lain yang sah di luar penghasilantersebut.Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)atas nama Terdakwa tanggal 3 Juni 2010 tercatat bahwa rekeningTerdakwa yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut sebanyak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — SUMARGO
932 — 708 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
  • Sebaliknyakata setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah orang perorangan yangmempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan negara/pemerintahan menjalankanjabatan publik;Bahwa uraian tersebut sejalan dengan maksud pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 membedakan subjek pelaku tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) berlakuuntuk swasta sedangkan subjek tindak pidana Pasal 3 berlaku untuk pegawainegeri atau penyelenggara negara atau pemangku
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 7 April 2015 — HERU SULAKSONO
521 — 1664
  • Bulan Januari sampai dengan September 2010 total sebesarRp116.914.666,50 (seratus enam belas juta sembilan ratusempat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan limapuluh sen);Terdakwa selain penghasilan resmi sebagaimana diuraikan diatastidak memiliki penghasilan dari sumber lain yang sah di luarpenghasilan tersebut;Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)atas nama terdakwa tanggal 3 Juni 2010 tercatat bahwa rekeningterdakwa yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut sebanyak
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
386 — 23
  • Beberapa diantaranya adalah Kasus Jiwa Sraya, Asabri, Kasus Korupsi Jaksa Pinangki dan kasus TPPU yang melibatkan petinggi di lingkungan Garuda Indonesia serta penyelenggara negara lainnya;- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang disebut dengan TPPU adalah perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan, ada dua kata menyamarkan dan menyembuyikan;- Bahwa untuk TPPU ada 2 (dua) syarat yaitu : satu adanya dugaan tindak pidana asal munculnya no Crime no money laundry