Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim yangtelah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan menyatakanTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaDakwaan Subsidair ;2.

diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair,akan tetapi Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah terbuktibersalan melakukan

tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatuperkara pidana, Majelis Hakim Judex Factie Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding

Anak Dari PARWOTOTJAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap IR. LULUK EDI PRIONO, M.M.

LULUK EDI PRIONO, M.M Anak Dari PARWOTOTJAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M.

., M.Si yang identitasnyasebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair ;Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa ASGIARMAN,SH., M.Si tersebut dengan Pidana Penjara selama : 8 (delapan) Tahundan denda sebesar Rp. 300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah)subsidair 5 (Lima) Bulan kurungan ;Menghukum Terdakwa ASGIARMAN, SH., M.Si untuk membayar uangpengganti sebesar : Rp.821.754.507,53 (delapan ratus

Menyatakan terdakwa ASGIARMAN, SH., M.Si yang identitasnyasebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanPrimair ;2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa ASGIARMAN, SH.

empat ribu empat ratus sembilan puluhsembilan rupiah) kerugian mana menjadi tanggungjawab terdakwa.Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkansegal asesuatu yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, untuk menentukansejaunhmanakah faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat menjadipenilaian hukum bagi Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur dakwaan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsideritas yaitu melakukan

tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan :PrimairPasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tabun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tabun 2001tentang Perubaban atas Undangundang Nomor 31 Tabun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

KUHP tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian un surun sur pasal dalam dakwaanKesatuSubsidair yakni Pasal 3 jo. 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanatelahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semua, maka Majelis berpendapat yang padakesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa DEDI SOBARI telah terbukti secara sahdanmeyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi secara berlanjut;43Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukantindak pidana korupsi, maka terhadap Terdakwa sepatutnya dipertanggungjawabkan ataskesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganyang didasarkan pada keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelisberpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskansifatpertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa

,BAJO/10/2013, tanggal 17 Maret 2014 telah menuntutTerdakwa dengan tuntutan sebagai berikut : 1.Menyatakan terdakwa ANDI GUFRAN alias GUFRAN terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalampasal 2 ayat (1

Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan sebagaiberikut : Bahwa bantuan kapal kayu 35 GT adalah merupakan bantuan kepadaPemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mendukung kelancaranpelayanan masyarakat dibidang pelayaran transportasi air tersebut tidak dapat dimanfaatkan ; Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan secara sistimatis dan meluas sertamemasuki keseluruhan lini kehidupan yang membawa bencana bagi Perekonomian dan Pembangunan Nasional ; Bahwa Terdakwa telah melakukan

Tindak Pidana Korupsi yang merupakankejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang diancam dengan pidanaberat ; Penjatuhan Hukuman adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif,repressif, dan educatif, disamping itu pula menimbulkan efek jera ; 67 Bahwa oleh karena kapal kayu tersebut tidak bisa digunakan untuk pelayarandalam rangka melayani masyarakat untuk transportasi laut, maka kapal tersebuttidak ada manfaatnya untuk masyarakat, sehingga uang pengganti yang harusdibebankan kepada Terdakwa

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SILVIA DIANITA, SH alias DIAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00

.: PDS01/SIAK/01/2019 tertanggal 28 Mei 2019, pada akhir tuntutannya pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terdakwa SILVIA DIANITA,SH Als DIAN Binti ERIZAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmenurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana di dalam Pasal 11 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (

., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamaHal. 101 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 11 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) keL KUHPidana, sebagaimana dalamDakwaan

,MT Bin H.ABDULWAHAB NASUTION,SH bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi .Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatn atau kedudukanYang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negarasebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan Subsidiair;4. Menjatuhkan pidana terhadap KAIDIN HAKIM NASUTION,ST.

Pendapat Soedarto tersebut senada denganPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 No.892 K/Pid/1983yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa danTerdakwa Il, dengan menyalah gunakan kesempatan, karena kedudukannyamasing masing sebagai Direktur CV. dan Pelaksana dari CV., telah dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Dari penjelasantersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut didepanPengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsureunsurtindak pidana korupsi telah terpenuhi,oukan saja karena perbuatannya tersebutmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss)tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya dapat menimbulkankerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (potential loss);Menimbang, bahwa kerugian bagi kKeuangan

bersamasama telah terpenuhi menurut hukum; dan olehkarenanya Pledooi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsureini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka seluruh unsureunsure pasal dari dakwaan subsidair JaksaPenuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim195196berpendapat dan berkeyakinan bahwa Perbuatan Terdakwa telah Terbukti secaraSah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan

Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananyaberpendapat bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaanSubsidiair dan menuntut supaya

SUMADI, MM. bin ATMO DIHARJO, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 dalam DakwaanSubsidiair.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

Menyatakan Terdakwa Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARVJO tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar pasal 3 jo.pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No.20 tahun 2001dalam dakwaan subsidair;2.

SUMADI, MM. tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyataperbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya dalamDakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsurPasal dakwaan Subsidair, hal mana didasarkan pada adanya alatalat bukti yang sah, serta padasaat Terdakwa melakukan perbuatan

Superpam International Pusat oleh terdakwa sebagai pelunasan senilaiRp. 292.971.175,96Menimbang, bahwa atas alasan hukum dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, MajelisHakim tidak sependapat, sebab sebagaimana pertimbangan di atas, telah secara terang dan nyatabahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dakwaan subsidair,karena sejak awal pencairan pembayaran pada PT. Superpam telah dilakukan sebelum Voecher dankwitansi ditandatangani oleh pihak PT.

Menyatakan terdakwa Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARJO tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi ;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARJO oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;.

Menyatakan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer ; 2. Membebaskan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM dari Dakwaan Primer tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; 4.

Tuntutan Penuntut Umum yang diajukandipersidangan tanggal 07 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM. tidak terbukti secara sah melakukantindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaanprimair tersebut ;Menyatakan terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM. terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamadan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebutdihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan , sebagaimana diuraikandi atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Sulsum Wahyudi, SKM adalah termasukorang perseorangan yang merupakan subjek hukum yang dalam perkara a quo dihadapkanke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan terhadapTerdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari tindak pidana yang didakwakan ,sehingga unsur setiap

tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa salah satu tujuan penegakan hukum tindak pidana korupsiadalah untuk memulihkan dan pengembalian keuangan Negara ( state asset Recovery) tetapisampai berakhirnya persidangan ini tidak ada etikad baik terdakwa untuk menegembalikankerugian Negara sebagai bentuk tanggung jawab, aspek inipun akan menjadi pertimbanganmajelis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan hukuman yang dijatunkan kepadaterdakwa dapat menumbuhkan efek jera bagi terdakwa untuk dapat berhatihati

Menyatakan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primer ;2. Membebaskan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM dari Dakwaan Primer tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;155.

Menyatakan Terdakwa I Vian Bachrul Hayat Bin Tjitra Prahira Ona dan Terdakwa II Ferry Sukmana Bin Ayung Suhanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama 4.

Halaman 135 dari 144alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan/atau alasan penghapus pidanapada diri Terdakwa dan Terdaka Il, maka majelis berkesimpulan bahwaTerdakwa dan Terdakwa Il dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalamdakwaan kesatu subsidair tersebut.

Dengan demikian Majelis menyatakansependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2014maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Desember 2014,yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadidakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan Terdakwa dalampembelaan pribadinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

Halaman 137 dari 144untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian keuntungan yangdiperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dan Terdakwa Il ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanyaTerdakwa dan Terdakwa Il dalam tahanan seluruhnya dikurangkan denganpidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Terdakwa Il telahdinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana,sehingga

Dengan melakukan tindak pidana korupsi Terdakwa dan Terdakwa ll telahmemnghambat upaya Pemerintah Memberantas Tindak Pidana Korupsi;2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Il telahmengakibatkan rubuhnya gedung perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 3Padasuka Kecamatan Maja, dan membahayakan keselamatan jiwa orang lainkhususnya para peserta didik SDN 3 Padasuka, Kecamatan Maja, KabupatenLebak;Hal yang meringankan:1.

Menyatakan Terdakwal Vian Bachrul Hayat Bin Tjitra Prahira Ona danTerdakwa ll Ferry Sukmana Bin Ayung Suhanda terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama 4.

IGK RAI DARMAJA, tidak terbukti bersalah secarabersamasama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20Halaman 2 dari 171 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Srg.Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam Dakwaan Primair ;Membebaskan terdakwa oleh karena

IGK Rai Darmaja tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;1.1.

Pacifik Putra Metropolitan, sehingga padasaat itu terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.IGK Rai Darmaja bersama saksi Bayu Wijokongko dan saksi Arwan Aruchat adalahtidak benar ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian notaPembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwaterdakwa tidak

IGK RAI DARMAJA, tidak terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaanprimair ;2. Membebaskan terdakwa Drs.

IGK RAI DARMAJA, telah terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;4. Menjatuhkan pidana terhadap' terdakwa Drs.

., tanggal 8 Agustus 2024, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Menyatakan Terdakwa TIMELINUS NAZARA alias AMA ARTHA tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secarabersamasama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) JoPasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan

Menyatakan terdakwa TIMELINUS NAZARA alias AMA ARTHA Terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamadan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 JoPasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

dapat dikualifisir sebagaisetiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), atau termasukdalam kualifikasi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkaraini adalah Timelinus Nazara alias Ama Artha sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalamdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa Timelinus Nazara alias Ama Artha,selaku Wakil Direktur CV.

Sehingga tidak ada istilan kedudukan atau fungsi, maka dapatdisimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi tidak terbataspada pejabat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh terdakwa untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa Prof.

Menyatakan Terdakwa SRI DARTUTIK terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) hurufa Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RINomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55hal 19 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgayat

Menyatakan Terdakwa SRI DARTUTIK tersebut di atas telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakejahatan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Primair ; 2.

Tindak Pidana Korupsi ; Sedanghal 91 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgterhadap amar putusan selebihnya sudah benar namun penjatuhan hukumanterhadap terdakwa menurut Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan danharus dirubah; Menimbang, bahwa hal yang memberatkan seperti yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara iniMajelis Hakim Tingkat Banding juga menambahkan hal yang memberatkanyaitu dalam perkara a quo, terdakwa Sri Dartutik telah memberikan sesuatuyaitu

dengan perkara ini ; hal 92 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgMENGADILI:o Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ; o Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 13 Maret 2013 Nomor 129/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg,yang dimintakan banding dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1,Menyatakan Terdakwa SRI DARTUTIK tersebut di atas telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakejahatan Turut Serta Melakukan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Primatr ; .