Ditemukan 1439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghalis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
214 — 123
  • BP PBB Secara global memang disebutkan nilainya dan kalau Dewanmau membahasnya silahkan saja ;Bahwa Dewan tidak pernah membahasnya ;Bahwa benar saksi sekarang masih ada dalam lingkungan Pemda Subang akantetapi bukan di Dispenda ; Bahwa Dalam APBD biaya pemungutan PBB Kode rekeningnya disisi pengeluaranKalau tidak salah 511501 dan ini sudah sesuai denganPermendagri ;Bahwa Kalau ternyata penempatan kode rekeningnya tidak sesuai denganPermendagri , saksi Tidak tahu;Bahwa Dahulu Dispenda hanya dinas penghasil
Pengadilan PN MENGGALA
Register : 06-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
68 — 84
  • Dikembalikan seperti awal supaya dapat melakukan budidayapertambakan kembali;Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketikamenjadi penghasil Devisa Negara;perjanjian kerjasama yang adil;Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambakBahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ZULYUSRI, SE Bin UMAR DJAKFAR
194 — 297
  • .37.SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suka Maju sejaktahun 2013;Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan penghasilan danketerangan usaha yang datanya hanya berdasarkan fotocopy KTPsaja tanpa dihadiri oleh pemohonnya;Bahwa dasar saksi membuat surat keterangan tersebut karenaSumardi dan Ismanto datang dengan membawa fotocopy KTPuntuk meminta tolong dibuatkan surat keterangan penghasilan dansurat keterangan usaha;Bahwa besaran penghasil
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 08-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID.SUS/2017/PT JAP
Tanggal 12 April 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
62 — 42
  • Manokwari, Sumber dana Kredit diBank Mandiri Cabang Manokwari dan penghasil tetap saksisendiri serta penghasilan tetap saudara Dr. Ir. YAN RENWARINMS (Suami);3. Untuk 1 (Satu) unit Rumah di Blok I3 dengan Tipe 90 diBumi Marina Kab. Manokwari, Sumber dana Kredit di Bank Mandiri Cabang Manokwari dan penghasilan tetap saksi sendiriserta penghasilan tetap saudara Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS(Suami);4.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
901 — 1571
  • pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD di daerahsesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 61 Tahun 2007, adalah pola pengelolaan keuangan yangmemberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkanpraktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanankepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dariketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.Bahwa rumah sakit merupakan instansi pemerintah penghasil
    (WadirPelayanan).Menimbang, bahwa dengan ditetapbkannya sebagai BLUD,maka RSUD Kraton mendapatkan keleluasaan dalam mengatur polapengelolaan keuangannya, termasuk untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat, dan dapat menjadi instansi pemerintah penghasil.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
256 — 110
  • Ket/ Surat keteranganF11432/2014S8 pesangon terdakwa11. (712.4 SPT Tahunan Pajak Penghasil Pembayaran pajakan tanggal 06 Januari 2009 penghasilan terdakwa12 72.5 Pedoman Penanganan dan Pedoman PenangananPengawasan Susut minyak dan Pengawasan Susutmentah & Produk No. A001/ minyak mentah & ProdukH10200/2007S4.13 T2.6 Tata Kerja Organisasi (TKO) Tata Kerja OrganisasiPenanganan dan pengawasan (TKO) Penanganan danSusut Minyak Mentah/Produk pengawasan SusutKilangPengolahan. No.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL BIN SIRAJUDDIN
136 — 30
  • Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr38.Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suka Maju sejaktahun 2013;Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan penghasilan danketerangan usaha yang datanya hanya berdasarkan fotocopy KTPSaja tanpa dihadiri oleh pemohonnya;Bahwa dasar saksi membuat surat keterangan tersebut karenaSumardi dan Ismanto datang dengan membawa fotocopy KTPuntuk meminta tolong dibuatkan surat keterangan penghasilan dansurat keterangan usaha;Bahwa besaran penghasil yang dibuat oleh
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 9/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 19 Agustus 2013 — - NUNUNG NURHAYATI
52 — 69
  • Keuangan dan Pembangunan) PerwakilanPropinsi Bali;Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan yangdisalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) KreatifKabupaten Dompu;Bahwa saksi tidak pernah membuat suratsurat administrasi sebagaipersyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melaluiPage 271 of 5002712KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) MikroBersubsidi;Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani suratsuratkecuali Surat Keterangan Penghasil
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
680 — 217
  • besar ;Bahwa pemulihan bisa saja dibiarkan tapi butun waktu agak lama alternative lain dengan memberikan bahan organic agar tanah kembali pulih seperti Semula, prinsipnya dibiarkan pun akan pulinsebenarnya tidak masalah dan vegetasi akan tumbuh justuru lebih baik setelah 4 sampai 5 bulanakan kembali lag ;Bahwa fungsi tanah gambut dari segi lingkungan dia sebagai penyimpankarbon, dan sebagai penangkap karbon, penyimpan air dankeanekaragaman hayati, lalu dari segi ekonomi sebagai sumberdayalahan penghasil
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — dr.ASAL MELIALA
136 — 28
  • pabrikan;d) Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadiperubahan biaya;e) Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang;f) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa dalam memperhitungkan HPS, telah memperhitungkan biayaumum dan keuntungan (overhead cost dan profit) yang wajar bagipenyedia barang/jasa dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), HPStidak boleh menghitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain danPajak Penghasil
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
264 — 122
  • Maja Agung (Pabrik Penghasil Sarung Tangan dari Karet),PT. Garsum (Perkebunan Karet di langkat), Separrindo (Pabrik latexconcentrate )), Kantor Pusat, Jl. Muda No. 11, Medan.Saksi mengetahui adanya utang piutang antara PT. Maja Agung dengan PT.BRI Pusat.Pelelangan PT. FIG adalah pabrik di Peleihari dan perkebunan (PT. MalindoJaya Diraja) ;Pelelangan di umumkan di media massa, untuk kredit PT. FIG ;Aseet asset PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
196 — 342
  • MAHRIF sedangkan periodekedua Terdakwa dilantik bersamasama Wakil Bupati LombokBarat yaitu FAUZAN;Bahwa ketika Terdakwa menjabat selaku Bupati Lombok Baratmempunyai penghasilan atau gaji pokok ditambah dengan honorhonor resmi lainnya namun untuk besarannya Terdakwa tidakingat, selain hal tersebut ada tambahan penghasil dari isteriTerdakwa yang berwiraswasta yaitu dengan membuka butik danmembuka restoran yang berlokasi di Mataran dan Lombok Barat;Bahwa Terdakwa selalu melaporkan Laporan Harta KekayaanPejabat
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2934 — 1544
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 6(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasanpenggembalaan umum harus dipertahankankeberadaan dan kemanfaatannya secaraberkelanjutan.(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:a. penghasil tumbuhan pakan;b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, danpelayanan inseminasi buatan;c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/ataud. tempat...SK No 050677 A(4)(S)(6) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 177
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
733 — 1711
  • .17.336.887.378/bulan. pendanaan programpensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina denganmembayar iuran bulanan yang terdiri dari : 1/12 dari jumlahiuran normal peserta dan iuran normal pemberi kerja,sebagaimana dimaksud dalam butir 61 huruf yaitu iurannormal adalah sesuai metode perhitungan aktuaria yangdigunakan, tingkat iuran normal (gabungan seluruh pemberikerja) yang diperlukan equivalen dengan 26,1% daripenghasilan dasar pensiun, dari jumlah tersebut persertamembayar sebesar 7,5 % dari penghasil
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2021 — Upload : 02-11-2023
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd
Tanggal 28 Juni 2021 — IMELDA MAKAKOMBO
281 — 0
  • - Bahwa Anggaran Pendapatan Desa Tatampi Tahun 2016 tersebut diatas digunakan untuk pembelanjaan sebagai berikut, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 294.243.562,-, yang terdiri dari Penghasil tetap dan tunjangan, sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, sebesar Rp. 205.200.000,- dan Tunjangan BPD, sebesar Rp. 20.400.000,-.- Bahwa Kegiatan Operasional Perkantoran, sebesar Rp. 42.135.400,-, yang terdiri dari Alat tulis kantor, sebesar
    - Bahwa Berdasarkan Laporan Realisasi Desa Tatampi, anggaran tersebut digunakan untuk Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 294.243.562,-, yang terdiri dari Penghasil tetap dan tunjangan, sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, sebesar Rp. 205.200.000,- Tunjangan BPD, sebesar Rp. 20.400.000,-.- Bahwa Kegiatan Operasional Perkantoran, sebesar Rp. 42.135.400,-, yang terdiri dari Alat tulis kantor, sebesar Rp. 1.172.400,- Cetak
    - Bahwa Berdasarkan Laporan Realisasi Desa Tatampi, anggaran tersebut digunakan untuk Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 294.243.562,-, yang terdiri dari Penghasil tetap dan tunjangan, sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, sebesar Rp. 205.200.000,- Tunjangan BPD, sebesar Rp. 20.400.000,-.- Bahwa Kegiatan Operasional Perkantoran, sebesar Rp. 42.135.400,-, yang terdiri dari Alat tulis kantor, sebesar Rp. 1.172.400,- Cetak
    Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sebesar Rp. 294.243.562,-, yang terdiri dari :1) Penghasil tetap dan tunjangan, Sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari ;a) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Sebesar Rp. 205.200.000,- ;b) Tunjangan BPD, Sebesar Rp. 20.400.000,-.2) Kegiatan Operasional Perkantoran, Sebesar Rp. 42.135.400,-, yang terdiri dari ;a) Alat tulis kantor, Sebesar Rp. 1.172.400,- ;b) Cetak dan Penggandaan, Sebesar Rp. 363.000,- ;c) Rekening Listrik, Air, dan Telepon,
    Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sebesar Rp. 412.228.890,-, yang terdiri dari : 1) Penghasil tetap dan tunjangan, Sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari ; a) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Sebesar Rp. 205.200.000,- ; b) Tunjangan BPD, Sebesar Rp. 20.400.000,-. 2) Kegiatan Operasional Perkantoran, Sebesar Rp. 13.169.695,-, yang terdiri dari ; a) Alat tulis kantor, Sebesar Rp. 5.687.250,- ; b) Cetak dan Penggandaan, Sebesar Rp. 363.000,- ; c) Rekening Listrik, Air, dan Telepon
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
275 — 240
  • JASNI Rp 50.000.000 tanggal tanggal 04/01/13 4621 (satu) lembar Print out transfer Bank Mandiri dari Rek Nomor 1240008227491ke rekening No 1020004693450 a.n IRMAN FATURACHMAN Rp 20.000.000 tanggal 05/16/13 4631 (satu) lembar Print out transfer Bank Mandiri dari Rek Nomor 1240008227491ke rekening No 1020004693450 a.n IRMAN FATURACHMAN Rp 30.000.000 tanggal 05/21/13 4641 (satu) lembar copy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pengembangan Sistem Informasidan pemuktahiran data dalam rangka Penetapan Daerah Penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. JOHANES GLUBA GEBZE Alias JOHN ; Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE
231 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu, juga tidakditemukan adanya maksud terselubung dari Terdakwa dalammemberikan perintah untuk mengambil souvenir kulit buaya daripara pengrajin dan memberikan kepada tamu Pemda KabupatenMerauke, dan tamu Muspida Kabupaten Merauke, kecuali untukmempromosikan kerajinan produk daerah dengan maksud untukmeningkatkan pendapatan masyarakat, karena KabupatenMerauke dikenal sebagai daerah penghasil kulit buaya;Hal. 766 dari 1120 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/20151.2.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr
Tanggal 30 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.Ilham Sopian Hadi
2.Adda’watul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
71 — 0
  • Dompu Nomor : 550/287/DISHUB Tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), Staf Teknis, Staf Administrasi, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Panitia Penerima Penghasil Pekerjaan (PPHP), Peugas Administrasi Sistem Rencana Umum Pengadaan ( Admin SiRUP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK), dan Pajabat Penatausahaan Keuangan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018;
  • 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr
Tanggal 30 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.Ilham Sopian Hadi
2.Adda’watul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
64 — 0
  • Dompu Nomor : 550/287/DISHUB Tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf Teknis, Staf Administrasi, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Panitia Penerima Penghasil Pekerjaan (PPHP), Peugas Administrasi Sistem Rencana Umum Pengadaan ( Admin SiRUP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK), dan Pajabat Penatausahaan Keuangan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018;
    1002. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab