Ditemukan 2240 data
2347 — 1860 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]
pertimbangan adalahbertentangan dengan pasal 197 ayat 1 KUHAP dimana JudexFacti tidak mempertimbangkan segala apa yang ada dalam prosespersidangan,yang disampaikan jaksa penuntut, saksisaksi, bukti,penasehat hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri dantidak membaca, mempertimbangkan fakta hukum, bukti danketerangan saksisaksi tersebut secara benar oleh karena ituPutusan ini jauh dari rasa keadilan dan bersumber dari Rekayasaatas rangkaian peristiwa pidana yang disusun Jaksa Penuntutsecara parsial
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
531 — 293
Hal mana keputusan tersebuttidak dapat secara parsial dipisahpisahkan (dipragmentasikan) dengan keseluruhanrangkaian kKewenangan bersama antara Presiden dan DPR dalam kebijakan legislasiyang bersumber langsung dari konstitusi, bukan berdasarkan kewenangan yang bersifatmandat dari UU P3U.
500 — 2386
berdasarkan pada asas hukum Lex superior derogat legiinferior maka terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut secara hukumharuslah dikesampingkan dan tidak dapat diterapkan;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakantindakan Tergugat telah melanggar Pasal 38 Ayat (1) Peraturan MenteriNegara Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian KasusPertanahan, Majelis Hakim berpendapat dalam mendalilkan peraturanperundangan seharusnya Penggugat mencermatinya secara menyeluruh, tidaksecara parsial
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
391 — 273
Garut bisamenerima bantuan saksi tidak tahu, dan yang saksi tahu bahwa anggaranpembiayaan pembangunan sporthall pada Dinas Pemuda Olahraga ini ada di APBDGarut parsial (perubahan APBD Garut sebagian) itu informasi dari KepalaDinas/terdakwa bahwa kita mendapat bantuan anggaran dari Provinsi untukpembangunan sporthall;Bahwa saksi selaku PPK dibantu oleh PPTK karena tidak mungkin semua kegiatankerja dicover PPK tanpa dibantu oleh PPTK, jadi terdakwa/kepala dinasmengangkat PPTK (pejabat Pelaksana Teknis
Garut kKemudian Apabila dilakukanperubahan APBD P tidak dilakukan asistensi kembali karena langsung menggunakanDPPA Parsial yang telah dibahas sebelumnyaBahwa dasar pembuatan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) adalah Rencana Kerja(Renja) dan Rencana Strategi (Restra) SKPD yang diusulkan melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) setelah dibahas dengan Badan Anggaran DPRD Kab.Halaman 241 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.Garut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum AnggaranPemerintah
itu dokumenpelaksanaan anggarannya pada bulan maret 2016.Bahwa pada saat itu saya menunjuk pengguna anggaran , KPA, Bendahara danPembantu Bendahara ditetapkan oleh Bupati pada awal tahun anggaran, jadi sebelumHalaman 287 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.bantuan tersebut ada bupati telah menetapkan dimana pengguna anggaran adalahKepala SKPD secara otomatis dan kepala bidang sebagai kpa, sehingga ketika adaanggaran dari Provinsi Jawa barat bupati memasukan anggaran tersebut kepadaAPBD Parsial
menyatakanadanya penyimpangan prosedural yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;Bahwa dalam pemeriksaan investigatif pemeriksa dalam melakukan perhitunganpemeriksa harus melakukan konfirmaasi terhadap hasil tanggapan yang diperksaHalaman 292 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.untuk di konfirmasi dan diferivikasi sehingga kewajiban nya dapat dibatalkan jika tidakditempuh; Bahwa filosofis pemerksaan adalah objektifitas sehingga harus mendengan keduabelah pihak secara objektif dan tidak parsial
168 — 171
Siti Aminah alias Binem hal manamerupakan kompetensi Pengadilan Agana untuk memeriksa danmemutusnya, sedangkan terkait dengan anggapan Turut Tergugat 33mengenai gugatan kurang pihak sebab terdapat PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) cabang jawa timur yang tidak diikut sertakan sebagaipihak dalam perkara adalah hanya merupakan upaya untuk mengaburkanfakta solo, sebab disisi lain justru Turut Tergugat 33 minta untuk tidakdipandang secara parsial terhadap kedudukannya yang mengemban salahsatu fungal
107 — 36
Maluku Tengah,dan tidak melakukan pemeriksaan secara parsial per lokasi dan menelitiperalatan penunjang pembuatan Keramba Jaring Apung tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua PanitiaPemeriksa Barang mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan pembuatanKeramba Jaring Apung Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur yangdikerjakan oleh HARDOdan SULAIMAN LATUPONO mewakili CV.
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
116 — 61
Akibat kelemahan standar operasional prosedurpenerbitan sertifikat yang hanya melakukan penelitian ataupemeriksaan permohonan sertifikat secara parsial / per satupermohonan tanpa melihat informasi disekitarnya secara detail,dimana kelemahan SOP ini dimanfatkan oleh pemohon yang beritikadtidak baik .O Sertifikat dengan permohonan dasar sporadik, sebelum terbitSertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lokasi yang dimohon tersebutdiumumkanterlebin dahulu selama 60 hari.
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
186 — 141
Beschikkingsrecht (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementarakepada orang asing, maka apabila ada alasan lain selain kerugianuntuk penghasilanpenghasilan yang hilang orang membayar cukai(heffingen) kepada persekutuan hukum (gemeenschap) menuruthukum adat;Bahwa ciri adanya hak ulayat/Marga/Nagari dan sebutan lainnya sesuaipendapat ahli tersebut harus bersifat kumulatif bukan bersifat parsial satupersatu, sehingga dengan tidak terpenuhi ketiga unsur tersebut secarahukum adat TIDAK ADA namanya Tanah
111 — 50
melalui delegasi, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa menurut hakim anggota Il, ketentuanPasal 13ayat (5) tersebut di atas bersifat umum dan tidak khusus ditentukankewenangan yang bagaimana yang dapat digunakan sendiri olen delegansdan kapan wewenang tersebut dapat digunakan sendiri oleh de/legans,namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa wewenang yang dapatdigunakan sendiri adalah wewenang yang utuh, bulat dan penuh tidakwewenang yang sebagiansebagian atau parsial
126 — 42
EFENDITALIB ;Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukanpemeriksaan secara parsial per lokasi dan meneliti peralatan penunjangpembuatan Keramba Jaring Apung tersebut padahal sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam kontrak, pemeriksaan barang dilakukan dilokasi, dalam hal inilokasinya adalah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ;Hal. 147 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di galangan kapal tersebutkemudian RAYNOLD GERRITS HETHARIE
125 — 66
Akan tetapi kerugian bank yang muncul setelahRUPS itu merupakan nilai kerugian secara keseluruhan, tidak bisa melihatkergian secara parsial. Bahwa kredit macet tidak serta merta merupakan kerugian bank. Bahwa terhadap persoalan pelanggaran terkait pemberian kredit bank makaharus dilihat dari undangundang perbankan dan harus ditentukan adapelanggaran macam apa.
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
241 — 145
milyarrupiah,dengan Jaminan Tambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahalberdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunantambahan) Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwa besarnyanilai agunan tambahan minimal sebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkandi dalam Juklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakanusaha dan objek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindakHalaman 11 dari 390 halaman Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2016/PT.BDGsebagai avalis parsial
DIDI SUPRIADI bin MUSTOFA adalahsebesar 25 milyar rupiah,denganJaminan Tambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahal berdasarkanketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan)Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunantambahan minimal sebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalamJuklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindak sebagaiavalis parsial dan rekomendator
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
195 — 289
dalam Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2012, diamanatkan bahwa :(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantorkecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktupaling lama 14 (empat belas) hari kerja.(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial
166 — 54
Berdikari (Persero) Perihal PermohonanPembayaran Parsial untuk Angkutan Pupuk Urea Tablet dari Jabar keKPHKPH Perum Perhutani Unit 1 Jateng Kuartal IV Tahun 2011 yangditandatangani oleh Siti Marwa selaku Pjs GM Niaga SBU Niaga14. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuaan SPP No234/SPP/BTRD/JKT/03/2012 Tanggal 8 Maret 2012 bertuliskan Catatan :Keterangan SPP: Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pengadaan PupukNPK 151515 Ekspor Myanmar, Karung dan Silinder dengan QuantityPupuk 500.000 Kg, Karung 12.000 Lbr,
527 — 430
Bahwa perubahan terhadappokok gugatan dan penambahan Petitum merupakan suatu permasalahandalam formalitas hukum acara yang tidak dapat dipahami secara parsial;4.
133 — 25
paramitra ini diseleksi secara ketat sesuai kriteria pekerjaan laludiberikan pelatinan sebagaimana buku pedoman untukmemperoleh hasil data yang dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa cara pembayaran kepada para mitra statistik dilapangan berdasar pada kesepakatan dalam kontrak kerjatertulis yang dibuat per individu satu per satu;Bahwa kegiatan update data, dilakukan ketika seluruhpekerjaan sudah selesai, dan pengupdatean dilakukansecara serentak dalam waktu bersamaan untuk seluruh data,tidak bisa secara parsial
mengakibatkan kebijakanlainnya kurang pas;Kriteria data yang dapat dinyataan diterima, jika datamenggambarkan betulbetul kondisi riil di lapangan, sudahdilakukan verifikasi berlapislapis sesuai quality assurance,monitoring kualitas (level pusat dan level provinsi turun kelapangan) sehingga data sudah bisa dinyatakan valid;Yang berwenang menyatakan data sebagai data valid yaknipelaksana pendataan yang menyerahkan data ke pemberipekerjaan;e Kebijakan nasional adalah untuk seluruh wilayah Indonesia,tidak bisa parsial
team dari Kemdiknas, atas perintah dariKapus yakni Abdul Ghofar;Bahwa penggabungan data dimulai pada Juni 2012, tetapi saksi tidak tahuberapa jumlah data yang didapat dari PT Surveyor Indonesia;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data yang diperoleh dari PT SurveyorIndonesia apakah sudah valid atau belum;Bahwa data yang ditampilkan di dalam website meliputi tabular, citra danspacial;Bahwa setelah data dibuat dalam bentuk website, kemudian di up date olehmasingmasing unit satuan pendidikan secara parsial
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
1089 — 1703
Kejaksaan Agung,Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Pelalawan dan didampingi olehpihak perusahaan;Bahwa berdasarkan observasi lapangan dan lokasi pengambilan sampelyang dilakukan pada 9 (Sembilan) titik tersebut maka ditemukan faktasebagai berikut :a) Terdapat lahan bekas terbakar bergambut yang sudah ditimbunsehingga tidak dikenali yang terdapat dalam satu hamparan.b) Pada lahan bekas terbakar yang sulit dikenali tersebut, padapermukaannya masih ditemukan serpihan arang bekas terbakarsecara parsial
104 — 49
EFENDI TALIB ;Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukanpemeriksaan secara parsial per lokasi dan meneliti peralatan penunjangpembuatan Keramba Jaring Apung tersebut padahal sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam kontrak, pemeriksaan barang dilakukan dilokasi, dalam hal inilokasinya adalah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di galangan kapal tersebutkemudian RAYNOLD GERRITS HETHARIE selaku Ketua Panitia PemeriksaBarang mengambil kesimpulan
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
177 — 30
dilinat dari dokumen perencanaan,karena lokasinya berhimpitan maka pasti akan terkena dampaknya, tapidampaknya itu akan mengakibatkan kebocoran atau tidak , itu halHalaman 233 dari 390 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.terjadi dilapangan , Ahli hanya menyampaikan faktual yang ada;Bahwa Ahli tidak meyakini karena Ahli tidak melakukan uji core drill,kemudian yang kedua yaitu secara sistemik tidak berfungsi sehinggabanyak asumsinya, bisa jadi pipa dipasang tidak full, bisa jadi pipadipasang parsial
sendiri di aplikasi untuk mendaftar dan mengikutilelang;Belum ditemukan aturan dan perbuatan dalam indikasi persekongkolanuntuk pengurusan anggaran;Bahwa HPS dapat berubah sepanjang belum sampai batas akhirpemasukan penawaran, sebelum tahap pemasukan penawaran, HPSmasih bisa diubah;Bahwa Dalam Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, kegagalan ada dua jenis yaitu kegagalan kontruksi dankegagalan bangunan, kegagalan konstruksi yaitu apabila menjadi rusakatau tidak berfungsi atau secara parsial
862 — 419
tidak bicara merektapi gril mobil Jeep tapi belakangnya kita ambil dari BMW atasnya mobilcadilac, itu campuran akan keliahatan, orang bisa membedakan, bahwa iniini dan ini adalah gabungan kombinasi;Hal.126 Putusan Nomor : 32/Padt.SusDesain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst@ Bahwa suatu desain industry yang tidak berbeda secara signifikan denganpengungkapan yang telah ada sebelumnya, tetap dikualisifikasikan sebagaidesain yang memiliki nilai kebaruan;@ Bahwa apabila dia melakukan perlindungan secara parsial