Ditemukan 2507 data
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
CANDRA TARIGAN, ST
152 — 49
., M.H;Bahwa bidang keilmuan yang ahli kuasai berkenaan dengan HukumAgraria yang dapat diketahui dari bidang pengajaran dan riset ahli, yaitu :(1) Hukum Pertanahan (2) Pengadaan Tanah (3) Pendaftaran Tanah (4)Landreform dan Tataguna Tanah (5) Tanah sebagai Jaminan Hutang (6)Halaman 232 dari 285 halaman Putusan Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PN MdnPerbandingan Hukum Tanah (7) Rumah Susun (condominium) dan (8)Politik Hukum Agraria.Bahwa Hukum Pertanahan adalah bidang atau cabang dari ilmu hukumyang mempelajari
75 — 29
Andi Maal Latif,M.T. dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Politeknik NegeriUjung Pandang tanggal 22 September 2015;147Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRUDDIN MILE, S.T. di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 adalah PNS pada Dinas Pekerjaan UmumKota Ternate sampai dengan sekarang;Bahwa benar pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel.Kasturian
225 — 164
pelaksanaan KajiUlang/evaluasi Rencana Bisnis Bank secara berkala.Mempersiapkan data untuk keperluan Rapat UmumPemegang Saham.Merumuskan, mengembangkan serta mengelolaOrganisasi dan Tata Kerja.Merumuskan, mengembangkan serta mengelola klasifikasiCabang dan Cabang Pembantu.Merumuskan, mengembangkan serta mengelola StaffingModel/Formasi Pegawai.Mempersiapkan data untuk pelaksanaan negosiasi GoalSetting sasaran bisnis antara Direksi dengan Kepala UnitKerja (Kepala Divisi dan Pemimpin Cabang).Melakukan riset
69 — 31
Andi Maal Latif.M.T. dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Politeknik NageriUjung Pandang tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E. di persidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar Terdakwa dalam pekerjaan Tahap Pembangunan Jalan NgadeSone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA.2014 Terdakwa adalah rekanan atau pelaksana dalam pembangunan tersebutdengan memijam bendera PT.
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
173 — 119
Mediator Lembaga Penyelesaian Sengketa PengadaanBarang/Jasa;Pemerintah (LPS PBJ) yang diterbitkan oleh LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Republik Indonesia, 2017;Asesor Kompetensi yang diterbitkan oleh Badan NasionalSertifikasi;Profesi (BNSP) Republik Indonesia, 2017;Dosen yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2013;Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagaiAhli di depan penyidik maupun di depan sidang pengadilan
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
332 — 77
Pst.mengajukan TOR (Term Of Reference) untuk riset sebanyak 6kegiatan, lalu di ajukan kepada Kapuslitbang yang saat itu dijabatoleh terdakwa, kemudian usulan tersebut di bahas oleh tim, dan pada26 Pebruari 2014 saksi mengetahui ke enam kegiatan tersebutmasuk DIPA BMKG.
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
Drs. DICKY RUBIANA ABDULLAH, MM
91 — 31
Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat WadoKabupaten Sumedang dari Kementrian Riset Teknologi dan PendidikanPoliteknik Negeri Bandung.139. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Auditor.Tetap terlampir dalam berkas perkara.7.
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
H. SYAMSURI, S. Sos Alias SYAM Alias SURI Bin ACHMAD
144 — 30
keahlian yang Ahli miliki adalah:a.Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan olehLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) Republik Indonesia, 2016;Mediator Lembaga Penyelesaian Sengketa PengadaanBarang/Jasa;Pemerintah (LPS PBJ) yang diterbitkan oleh LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Republik Indonesia, 2017;Asesor Kompetensi yang diterbitkan oleh Badan NasionalSertifikasi;Profesi (BNSP) Republik Indonesia, 2017;Dosen yang diterbitkan oleh Kementerian Riset
DODY SUKMONO
Terdakwa:
DIAN LESTARI SUBEKTI PERTIWI
277 — 110
Yang Ahli mau terangkanadalah secara teori dalam filsafat hukum, adanya pengurangan limitative hukumandalam suatu pasal adalah adanya kebebasan Hakim dalam menentukan pidana.Berdasarkan riset ilmiah kepada hakim yang menganut kebebasan pemidanaan diAmerika, 70% lebin mempertimbangkan dari aspekaspek di luar hukum sepertilatar belakang dan sejarah hidup Terdakwa. Sedangkan teori yang satu lagiadalah memberikan hakim kebebasan mutlak untuk menentukan besar kecilnyahukuman.
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
153 — 43
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) Republik Indonesia, 2016;Mediator Lembaga Penyelesaian Sengketa PengadaanBarang/Jasa;Pemerintah (LPS PBJ) yang diterbitkan oleh LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Republik Indonesia, 2017;Asesor Kompetensi yang diterbitkan oleh Badan NasionalSertifikasi;Profesi (BNSP) Republik Indonesia, 2017;Dosen yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2013;Bahwa Ahli telah beberapa
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
700 — 227
dekomposisi demineralisasi sehingga bahan organik terakumulasi sehingga untuk kembali normal butuh waktu lama dan butuh kondisi pengelolaan air haru dangkal airnya ;Bahwa dengan terjadinya kebakaran gambut pasti ada kerusakan alam,biota tanah sudah pasti mati tapi mikroba akan kembali lagi maka mikro fauna akan pulih juga;Bahwa ada penambahan abu akan lebih subur tapi sementara jika ada hujan maka akan terjadi pencucian dan pelarutan hasilnya PH akan kembali lagi dalam waktu + 45 bulan itu hasil riset
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
313 — 88
SUBYANTO, M.Hum. tidak pernah melakukan risetformal, tapi riset informal ketika Ahli Prof. Dr. SUBYANTO, M.Hum.memberikan penjelasan kepada penyidik tidak sekedar mendengarkaninformasi dari penyidik sebagai dasar Ahli Prof. Dr. SUBYANTO, M.Hum.membuat pernyataan tapi dengan mendengarkan banyak berita bahkanmegakses dari beberapa youtube terkait dengan pemberitaan KeratonAgung Sejagat (KAS) itu sebagai bagian koleksi informasi sebelummemberikan pernyataan, setelah Ahli Prof. Dr.
AGUS EKO PURNOMO, S.H.,M.Hum
Terdakwa:
1.I KETUT BUDIARTAWAN, S.Kom, M.Si.
2.I MADE YUSNANTARA
159 — 108
1 (satu) buku Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024;
55. 1 (satu) rangkap Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Proposi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Udayana Tanggal 26 Februari 2018;
56. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
57. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 57325/MPK.A/KU.04.00/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana Tanggal 26 Agustus 2021;
58. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 88892/MPK.A/KU.04.00/2021 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Udayana Tanggal 13 Desember 2021;
59. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana Nomor 2/UN14/HK
Pengeluaran Pembantu dan Anggota Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Universitas Udayana Tanggal 02 Januari 2019 beserta lampirannya;
66. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana Nomor 7/UN14/HK/2019 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Anggota Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Universitas Udayana Tanggal 01 Maret 2019 beserta lampirannya;
67. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern 31 Desember 2021;
84. 1 (satu) buku Proposal Usulan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana Desember 2020;
85. 1 (satu) buku Proposal Usulan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2021 Kementerian Riset
(ASLI);
340. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 26616/MPK.A/KU.04.00/2022 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana Tanggal 19 April 2022. (ASLI);
341. 1 (satu) rangkap surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 4064/A4.1/HK/2018 Tanggal 24 September 2018 Hal Penyampaian Salinan Keputusan.
1.Endo Prabowo
2.Mulyana
3.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
TB. SAMSUDIN S.Pd Bin H. TB. MOH. SAI (Alm)
97 — 89
tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2021 tanggal 05-08-2021 Nomor Kemendikbud RI: 1068/J5/KU.03.00/2021 dan Nomor Bank BRI: B.80.e-INS/08/2021;
390 — 2167
CV TRI PURNAMA Sosialisasi riset olmiah tentang /98.810.000,00ABADI sumber daya alam di energi diJakarta Selatan39. CV KATANA PRIMA) Diskusi publik tema konversi 98.800.000,00BBM ke BBG solusipenghematan energi untuknegeri di Jakarta40. CV JALLA RAYA Sosialisasi subsidi tepat sasaran 97.675.000,00ABADI antara harapan dan tantangan diUNPAM41. PT TRICIPTA Seminar subsidi BBM Si (Apa)? 97.850.000,00KREASI di SurabayaMEDIATAMA42.
539 — 435 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan Pemohon PeninjauanKembali kumpulkan bahanbahan itu sebagai bahan riset untukdisampaikan kepada Pemerintah untuk revisi UndangUndang KomisiPemberantasan Korupsi, demi Keadilan untuk semua;Yang tertangkap adalah Gerry sebagai advokat yang disumpah dia mestimengetahui resiko perbuatannya. Katakanlah Pemohon PeninjauanKembali lalai memperingatkan atau Pemohon Peninjauan Kembali telahmemperingatkan tapi Gerry tetap nekad.
109 — 44
Dosen Hukum Administrasi Keuangan Negara pada Balai Pendidikandan Pelatihan Keuangan Makassar, Departemen Keuangan.Anggota Tim ahli keuangan: DPRD Kota Makassar, DPRD ProvinsiSulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Polmas dan PemerintahKabupaten Boalemo.Kepala Bidang Riset Keuangan Daerah, Lembaga Manajemen PatriaArtha Makassar.e Bahwa beberapa kasus yang AHLI tangani untuk memberikan keterangan ahli dibidang keuangan negara antara lain :a.b.Tindak pidana Korupsi di Bagian Umum Satuan Kerja PerangkatDaerah
146 — 186
Anggota Tim ahli keuangan: DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi SulawesiSelatan, Pemerintah Kabupaten Polmas dan Pemerintah Kabupaten Boalemo.Kepala Bidang Riset Keuangan Daerah, Lembaga Manajemen PatriaArthaMakassat.e Bahwa beberapa kasus yang AHLI tangani untuk memberikan keterangan ahli dibidang keuangan negara antara lain : a.Tindak pidana Korupsi di Bagian Umum Satuan Kerja Perangkat DaerahSekretariat Daerah Kab.
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
156 — 49
dan objek delikdapat dilakukan rampasan menjadi milik negara, dapat dilakukanperampasan untuk dimusnahkan, tentunya tidak terlepas dari Amanah UUKehakiman Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yangmengamanatkan kepada hakim yang Mulia dalam mengambil sikappenerapan pasal 39 KUHP tadi memperhatikan hukum dan nilai yanghidup di dalam masyarakat dalam konteks perkara yang sedang ditangani,mengapa Ahli bisa sampaikan seperti itu, sehubungan Ahli di akademisijuga sedang melakukan beberapa riset
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
737 — 645
Pupuk Kalimantan Timurdan Pabrik Kimia Lainnya disekitar Pemukiman WargaRT43,RT44,RT45,RT46,RT47 dan RT48 Kelurahan Loktuan, Kecamatan BontangUtara, Bontang Kalimantan Timur.Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember, 2015, Pihak Perwakilan Wargamengirimkan surat kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengannomor surat 0O15/FS/XII/2015, tanggal surat 14 Desember, 2015, PerihalPengaduan Indikasi Pelanggaran Proses Penyusunan UKLUPL PembangunanPabrikpabrik Kimia NPK Cluster Milik PT