Ditemukan 4076 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup ipul isak ispi icok ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Melakukan usaha pertambangan tanpa iup Ipr atau iupk Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa iup Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk 35/pid/2012/pt.malut Abdul kahfi sabualamo alias kahfi Dkk. Secara bersama – sama merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk Pn.lbh
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 43/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
PT. ARNINS CORPORATION
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
140 — 54
  • Peraturan MenteriEnergi Sumber Daya Mineral Nomor:26 tahun 2018 tentangPelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan PengawasanPertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: Dalam halpemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedangdalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembagaterkait yang berwenang,Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPKdalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanyaPutusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakanIUP atau IUPK
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
406 — 267
  • ketentuanPasal 134 ayat (1) dengan tegas menyatakan:Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), WilayahPertambangan Rakyat (WPR), atau Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus (WIUPK) tidak meliputi hak atas tanahpermukaan bumiBahwa mengenai tidak terputusnya hubungan hukum kepemilikan tanahPARA PENGGUGAT ini, semakin dipertegas lagi olen ketentuan Pasal138 UU Minerba Tahun 2009 yang menyatakan:Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU Minerba diatur bahwa:Ayat (1)Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang haksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Ayat (2)Halaman 85 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG11.12.13.Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanaholeh pemegang IUP atau UPK.Bahwa sebagai pelaksanaan
    Di mana berdasarkan ketentuan Pasal 100 PPPelaksanaan Pertambangan Minerba ini, telah diatur dengan tegas bahwa:Ayat (1)Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi yang akanmelakukan kegiatan operasi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruhhak atas tanah dalam WIUP atau WIPK dengan pemegang hakatastanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganAyat (2)Pemegang IUP Operasi Produksi atau UPK Operasi Produksi wajibmemberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama denganpemegang hak
    pertambangan oleh Tergugat II Intervensi, kendatipunsudah memegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dalam objek sengketa I.Halaman 229 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPGBahkan, masyarakat Lengko Lolok pada umumnya masih beraktifitas danmengelola tanah serta menempati huniannya masingmasing, tidak terkecuali bagipara Penggugat;Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam ketentuan pasal 136 ayat (1)UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan tentang kewajiban bagipemegang IUP atau IUPK
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 13-04-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PN SAMBAS Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Sbs
Tanggal 13 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.WIDI SULISTYO,S.H.,M.H.
2.Alan Adityanta, S.H.
3.Kisti Artiasha, SH.
Terdakwa:
HELY SAPUTRA Als LILI Als KUDEL Bin EDY NGALIMIN
83 — 10

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa HELY SAPUTRA ALS LILI ALS KUDEL BIN EDY NGALIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menampung, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 04-08-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 13-01-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 519/Pid.B/LH/2022/PN Ptk
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.Yan Syafrudin, S.H.,M.H.
2.MILONO RAHARJO, S.H.,M.H.
3.RUDOFL T.P SIMANJUNTAK, SH
4.SUPRIADI,SH.MH
5.EKA HERMAWAN, SH, MH
6.AAN, S.H.,M.H.
7.ROBIN P HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
LUJI MINARJO Als. LUJI Als. ROJI Bin SUMARJO
82 — 44
  • ROJI Bin SUMARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUJI MINARJO Als. LUJI Als.
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 13-04-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PN SAMBAS Nomor 67/Pid.B/LH/2023/PN Sbs
Tanggal 13 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.Alan Adityanta, S.H.
2.WIDI SULISTYO,S.H.,M.H.
3.Kisti Artiasha, SH.
4.TETTY SITOHANG, S.H
Terdakwa:
AMSAR Bin RAHMAN
91 — 8

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa AMSAR BIN RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menampung, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
260 — 167
  • Peraturan MenteriEnergi Sumber Daya Mineral Nomor:26 tahun 2018 tentangPelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan PengawasanPertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: Dalam halpemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedangdalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembagaterkait yang berwenang,Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPKdalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanyaPutusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenangmenyatakan IUP atau IUPK
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 30 Mei 2017 — SUKARDI bin ARBA’I (alm)
99 — 19
  • Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu:Pasal 128(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negaradan pendapatan daerah.(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiriatas:a.
    Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu:Pasal 128(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negaradan pendapatan daerah.(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiriatas:Halaman 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgpa.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Plk
Tanggal 9 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.RIWUN SRIWATI, SH
2.HAPPY C. HUTAPEA,SH
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
4.BERNARD E.K. PURBA, S.H.,M.H
Terdakwa:
H.BACHTIAR RAHMAN Bin IMANSYAH Alm
199 — 41
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa H.Bachtiar Rahman Bin Imansyah (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengolahan dan Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
224 — 896
  • Dan hak atasIUPRIPR atau IUPK tersebut bukan merupakan pemilikan atas tanah (linat Pasal137 UU 4/2009);Menimbang, bahwa mencermati aturan diatas dan Bukti P.34 dan Bukti P.37diperoleh fakta hukum bahwa Pertama : Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor :05.87.PERINDAGKOP Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan KuasaPertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada PT.
    KotaSawahlunto, Ketiga : kepada PT.Bukit Asam Tbk telah diberi Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melakukan kegiatan operasi yangmeliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualanpengolahan, serta reklamasi dan pasca tambang termasuk eksplorasi lanjutan,sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang bahwapemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 29-06-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 15-04-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 19/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 21 Desember 2016 — -PT. DAYA INTI MINERAL vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH 2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
254 — 124
  • Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PLPemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukanusaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 94 UU No. 4/2009,seharusnya Tergugat dengan kewenangan yang diberikankepadanya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 4/2009, wajibmenjamin hakhak Penggugat sebagai pemegang pertama IUPOperasi Produksi PT DIM.
    Bahwa Penggugat pada angka 14 halaman 18 surat gugatan padapokoknya mendalilkan bahwa Obyek Sengketa aquo yang menciutkanWIUPOP Penggugat bertentangan dan atau melanggar ketentuanpasal 94 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi Pemegang /UPdan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangansesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan Tergugatseharusnya menjamin hak Penggugat untuk melakukan kegiatankonstruksi, produksi, pengangkutan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2022 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2742/Pid.B/LH/2022/PN Sby
Tanggal 2 Maret 2023 — Penuntut Umum:
FARIDA HARIANI, SH., MH.
Terdakwa:
FAMLI ALS RAMLI
181 — 27

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa FAMLI als RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FA
    3. MLI als RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Kotabara Mitratama
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
277 — 173
  • kegiatan Eksplorasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan)tahun untuk Pertambangan Mineral logam;Bahwa dalam menentukan prosedur pemberian izin pertambanganmineral dan batubara secara umum diatur dalam Pasal 40 Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 14-12-2017 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 14 Desember 2017 — * Perdata EMED BIN ASMALI, Dkk X ONG PIN TIOK
145 — 65
  • Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT, bahwa ObyekSengketa yang telah masuk ke Wilayah Izin Usaha Pertambanganatau disingkat WIUP dan izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi atau disingkat IUP OP atas nama TERGUGAT memilikirelevansi dengan status kepemilikan tanah oleh TERGUGAT ,namun pada faktanya berdasarkan UU No:4Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 138 yaitu :"Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hakatas tanah.
    EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAUTIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), karena Obyek Sengketa yang telahmasuk ke Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau disingkat WIUP danizin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau disingkat IUP OP atasnama TERGUGAT memiliki relevansi dengan status kepemilikantanah oleh TERGUGAT , namun pada faktanya berdasarkan UUNo:4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalamPasal 138 yaitu : "Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakanpemilikan hak atas
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 281/Pid.B/LH/2020/PN Plk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.EEN HOSANA BABOE ,S.H
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
WARDIANOOR Alias WARDI Bin SAMSUL HADI
303 — 113
  • IIWPHHdipungut sekali pada saat izin usaha pemanfaatan hutan diberikan.e PSDH dikenakan kepada pemegang: IUPK; IUPJL; IUPHHK dan/atauIUPHHBK dalam hutan alam; IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutantanaman; atau IPHHK dan/atau IPHHBK.e DR, dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam baikIUPHHKHA maupun IUPHHKRE.Bahwa Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.71/Menlhk/Setjen/Hpl.3/8/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan dan
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SRI AMBAR PRASONGKO, SH
Terdakwa:
Eddy Susanto alias Afung anak Liu Nyatin
389 — 29
  • Bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai denganperijinan antara lain: IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK danIPHHBK.
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus
Register : 04-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN KOTABUMI Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Kbu
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Feryando, SH
Terdakwa:
1.ROMANSYAH ZEBUA Alias RAJA HASIBUAN Bin KHAIRUDDIN ZEBUA.
2.YULIAN PRADANA Bin ANANTA SAFARI.
93 — 0

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa I Romansyah Zebua Alias Raja Hasibuan Bin Khairuddin Zebua dan Terdakwa II Yulian Pradana Bin Ananta Safari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pengangkutan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK yang dilakukan secara bersama-sama
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Romansyah Zebua Alias Raja Hasibuan Bin Khairuddin Zebua dan Terdakwa II Yulian Pradana Bin Ananta Safari
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 30/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : Mentan Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat II : Yusuf Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat III : Njau Imang Als Pilanjau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Sudin Ncau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat V : Bella Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Simson Bawan Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Kasing Adjang Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
Terbanding/Tergugat : PT.Kaltim Jaya Bara
Terbanding/Turut Tergugat : Kitab Surat
48 — 30
  • Tergugat adalah Pihak Pemegang Izin IUP dan IUPK PertambanganBatubara dan pihak yang memberikan Royalty Fee kepadaMasyarakat Dusun Nyapa Indah yang dalam penandatangananSURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 diBalikpapan sebagai PIHAK PERTAMA;4. Turut Tergugat (Sekretaris Dusun Nyapa Indah) adalah pihak yangikut serta mewakili dan menandatangani SURAT KESEPAKATANBERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 di Balikpapan serta turut sertamewakili Masyarakat Dusun Nyapa Indah;Il.
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-04-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 22/Pid. B/2014/PN.AM.
Tanggal 8 April 2014 — Nama lengkap Tempat lahir Umur/Tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan : : : : : : : : : MARYON Bin KAMARUDIN; Pondok tengah Kecamatan V Koto; 30 Tahun / 01 Mei 1983; Laki-laki ; Indonesia; Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko; Islam ; Tani; SMP (Kelas I) ;
70 — 22
  • No : P.18/MenhutI/2011, Tanggal 30 Maret2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.Bahwa bentuk perizinan untuk pemanfaatan kawasan Hutan Produksi Terbatas antaralain :1,2.34.5.IUPK (jin Usaha pemanfaatan kawasan ), diterbitkan oleh Menteri KehutananIUPJL (jin Usaha pemanfaatan jasa lingkungan) diterbitkan oleh GubernurIPHHBK (jin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu) diterbitkan oleh BupatiIUPHHK ( jin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ) diterbitkan oleh MenteriKehutananjin Pinjam Pakai
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Pacific Mining Jaya
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
185 — 113
  • kegiatan Eksplorasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan)tahun untuk Pertambangan Mineral logam;Bahwa dalam menentukan prosedur pemberian izin pertambanganmineral dan batubara secara umum diatur dalam Pasal 40 Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
178 — 156
  • Mineral Dan Batubara,menyebutkan bahwa:(3) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atauIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengankewenangannya...dstnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan(2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka padapokoknya bahwa surat permohonan peningkatan menjadi IUP OperasiProduksi atau IUPK