Ditemukan 5678 data
166 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3715 K/Pdt/201614.2.14.3.International Arbitration Genter ("SIAG) or elsewhere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAG In force at such timeand In accordance with the provision of this Article 14.
89 — 25
kekerasan yang akan danmungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancamanitu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku(Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan,PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 64) ;(3) Bahwa Pasal 89 KUHP memberikan perluasan makna dari kekerasan itu sendiri yang tidak hanya berhubungan dengan adanya kekuatan33 dari 44 halaman Putusan No.09/PID.B/2011/PN.PRMfisik semata, tetapi juga perbuatan yang tidak menggunakankekuatan fisik (nonphysical force
Terbanding/Tergugat I : HERU FITRINANTO
Terbanding/Tergugat II : HARTATI
Terbanding/Tergugat III : NUR KHAMDANI
119 — 59
Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannyakembali Perjanjian Kerjasama ini.8. Pasal 9, Perselisihan.Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaanPerjanjian Kerjasama ini kedua belah Pihak sepakat untukmenyelesaikan melalui jalan musyawarah dan Mufakat.9.
PT Gemilang Kharisma
Tergugat:
1.FATMAWATY FARDI
2.NIGEL MAURICE WOMERSLEY
125 — 67
padadinding bangunan Rumah Toko (ruko) masih belum di Semen denganbaik (Plaster);Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemesanan Ruko Tanah danBangunan dengan Nomor: GK/SPPR/0808/8/2014 tertanggal 8 Agustus2014 pasal 10 angka 1 berbunyi "pihak pertama berkewajiban untukmenyelesaikan pembangunan serta menyerahkan Tanah dan Bangunantersebut kepada pihak kedua selambatlambatnya 60 (Enam Puluh) Harisetelah pembayaran angsuran uang muka terakhir, kKecuali karena halhal yang disebabkan oleh atau terjadinya Force
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG TUBAN sebagai Tergugat I
KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Surabaya sebagai Tergugat II
PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN sebagi Tergugat III
Ir. BAMBANG SUMARGO sebagai Tergugat IV
62 — 7
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;i. keadaan memaksa (force majeur)/kahar,Hal. 13 dari 38 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2012/PN.TBN20.j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengansurat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk.
407 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
Internal security, including the Police Force,without prejudice to section 57;d. The terms and conditions of service of personsholding or acting in public offices, withoutprejudice to section 92; ande. The administration of the courts,Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 dan Pasal 60Konstitusi BVI tersebut, maka Inggris, melalui Gubernur,mengatur hubungan luar negeri BVI termasuk administrasipengadilan.
353 — 150
berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) sejak agustus 2015 berdasar hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatkepada Para Penggugat karena Efesiensi maka sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut ;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
51 — 29
Hal ini tentu dapatmencederai rasa keadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuaiputusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakankewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan ataumenunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force), sementara istri harusberfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yangbiasanya lebin banyak daripada hak yang akan diperolehnya
23 — 22
Hal ini tentu dapat mencederai rasakeadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusanpengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suami yang sudahmengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakan kewajibannya denganberbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan atau menunggu upaya paksadari pengadilan (execution force), sementara istri harus berfikir panjang untukmengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyakdaripada hak yang akan diperolehnya
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
214 — 71
pemutusan hubungan kerja Penggugat dan permintaan kompensasiyang didasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 164 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengaturbahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
1196 — 748
Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utangyang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ; Untuk membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih Kreditormaupun adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar mestidapat dibuktikan berdasarkan "alat bukti yang mencapai nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force) yang "mencapai batas minimalpembuktian akan tetapi yang menjadi patokan : terdapat / ditemukan
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.
216 — 755
kompensasi Pasal 154 Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasiPekerja melakukan 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 161 Ayat (3)Pelanggaran Perjanjian Kerja, dan UPHPerjanjian Kerja Bersama, atauPeraturan PerusahaanPekerja mengajukan PHK 2 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 169 Ayat (1)karena pelanggaran pengusaha dan UPHPernikahan antar pekerja (jika 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 153 diatur oleh perusahaan) dan UPHPHK Massal karena 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 164 (1)perusahaan rugi atau force
55 — 8
membuktikan bentuk proyek/pekerjaanborongan yang dikerjakan Terdakwa di daerah Sekayu Musi Banyuasin tersebutmisalnya Perjanjian Kerja Borongan dan atau Surat Perintah Mulai Kerja(SPMk)antara Terdakwa dengan pemberi proyek yang sedang dan telah dkerjakan olehTerdakwa, sebagai bukti adanya itikad baik terdakwa atau Terdakwa setidaktidaknya dapat membuktikan bahwa ketidak mampuannya membayar hutangnyakepada pihak Toko Makmur Jaya adalah karena ada keadaan memaksa yangterjadi diluar Kemampuannnya(overmacht, force
HENDRIK FAYOL, S.H.
Terdakwa:
NUR AINI alias NUR binti RUSMAWATI
105 — 12
PAHLAWANalias SIGIT bin SUGINO serahkan kepada saksi;Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi langsung pergimenghampiri saudara ALDO;Bahwa Saksi katakan kepada saudara ALDO, DO TOLONG ANTAR SAYASEBENTAR PENTING, dan selanjutnya dijawab ALDO EMANG MAUKEMANA dan saksi jawab ADA DEH, SEBENTAR JAK , dan selanjutnyadijawab ALDO OKKELAH selanjutnya saksi bersama saudara ALDOberangkat dengan menggunakan sepeda motor Vega Force
60 — 29
Pembatalan dengan ganti rugi; Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukankarena keadaan memaksa (force majure), maka debitur dianggap melakukan ingkarjanji (wanprestasi); Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat yang ditandai P1 danketerangan saksi ANDARIAS HUNILA dan saksi JULIUS F.
480 — 365
Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening.Bahwa kemudian sesuai dengan Peranjian Kredit, semua transaksi, aktivitas bisnisdan penyelesaian kewajiban Tergugat Il memakai mata uang USD, dansebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa sejak tahun 2014 telah terjadikrisis ekonomi global, pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD sekitar 40%memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha tidak terkecualliTergugat Il yang mana hal tersebut merupakan keadaan di luar kontrol ataukemampuan Tergugat Il (force
48 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
bulan JanuariMaret 2015secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secara sepihakdengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi atas keputusanmanagemen untuk mengurangi karyawan;12.Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
52 — 11
BPR SABAR ARTHA PALUR Cabang Klaten telah selesai, (Bukti terlampir)Bahwa Surat Pernyataan Pelawan yang dibuat atas anjuran dariTerlawan , yang isinya tertuang dalam Point 8 tersebut diatas adalahsangat memberatkan dari Pelawan yang sangat tidak bijaksana karena,apabila Pelawan sebagai Debitur yang karena Force Majeur dan ataukarena sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kewajiban membayarBunga Pinjaman, maka seharusnya Pihak Terlawan mengeluarkanKebijakan yang berupa Penghapusan Bunga dan Denda
161 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Tinggi DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, cukup ternyata danterbukti bahwa terlambatnya barangbarang Termohon Kasasi .2. dan TermohonKasasi 112. berupa batu split sebanyak 2.304.34 m ke tempat tujuan KumaiKalimantan, adalah karena faktorfaktor di luar Kemampuan Pemohon Kasasi dan Il (force