Ditemukan 5187 data
210 — 79
khusus terhadap 2 (dua) frasa yang berbunyi sama : ketigaSertifikat, dirubah / dibaca 1 (satu) kali saja ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, sehinggaamar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;Mengingat, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Pasal 136 HIR (Herzien
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai
Terbanding/Tergugat I : PT Nusa Konstruksi Enjiniring, TBK
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Menteng
Terbanding/Tergugat II : Hyundai Engineering dan Construction Co.,LTD
146 — 131
IIIdi bawah).Bahwa pertanyaan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam mengadili Gugatan aquo merupakan pertanyaan terkaitkompetensi absolut.Pasal 125 dan 136 dari Herzien Indlandsch Reglement ("HIR"),memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuspertanyaan terkait eksepsi kompetensi absolut secara terpisah dan terlebihdahulu dari pemeriksaan terhadap pokok perkara.
85 — 46
Herzien Indlandsch Reglement(HIR) ;17.1.1. Pasal 195 (6) :Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jikayang membantahnya itu orang lain, oleh karena barangyang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal ituserta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri,yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankankanputusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu,17.2.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. INDOBUILDCO
Terbanding/Penggugat : PT. PATRA JASA
154 — 122
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil; Dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.
357 — 105
(RBG).Maka amar terkait pengembalian uang tersebut di atas telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjde) dan dengandemikian sudah dapat dilaksanakan;Bahwa selanjutnya, selain berdasarkan SKPP, selainberdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Medan dan Putusan Majelis Kasasi tersebutdi atas, selain berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch
1.MOCHAMMAD ALI bin MOCHAMAD YAHYA
2.ZAENAL MUSTAKIM bin MOCHAMAD YAHYA
3.SITI RUKHAYAH bin MOCHAMAD YAHYA
4.ZAENAL ARIFIN bin MOCHAMAD YAHYA
5.ZAENAL ABIDIN bin MOCHAMAD YAHYA
6.TOPIK GUNAWAN bin AGUS SALIM
Tergugat:
1.SITI UMMI WAHYUNI binti MOCHAMAD YAHYA
2.NOVANDA ANGGARA APRIL SAPUTRA bin EDI SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.DEWI ASRIANI AGUSTIN binti MOCHAMAD YAHYA
2.DIDIK ARIYANTO, SH.MKn.
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Blora
87 — 24
tersebut adalah dikabulkan untuksebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang bahwa oleh karena gugatan Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sebaliknyagugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuksebagian, maka terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 1266, 1267, 1320, 1337, 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 132a Herzien
42 — 26
Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Il tidak mempunyai hubunganhukum apapun dalam perkara aquo dan PENGGUGAT tidak memilikialasanalasan hukum yang jelas serta buktibukti yang kuat dan otentiksehingga permohonan provisi yang dimohonkan PENGGUGAT tidakberdasar hukum untuk dikabulkan ;Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) dari Herzien IndonesischReglemen/Hukum acara perdata untuk Pulau Jawa dan Madura (HIR),salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan provisi adalahadanya bukti otentik menurut peraturan
209 — 68
tersebut tidak dapat dikabulkan ;Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaisiapakah yang seharusnya membayar biaya perkara dalam gugatan Konpensi danRekonpensinya ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Konpensi pihak Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III Konpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sedangkan dalam gugatanRekonpensi pihak Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat II Konpensi sebagai pihak yangdikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 181 Herzien
Inlandsch Reglement (HIR) pihakTergugat I, Tergugat II, Tergugat III Rekonpensi / Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IIKonpensi dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonpensi / Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara masingmasing setengahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat hukum acara dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 2tahun 1986
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
152 — 185
Dasar hukum larangan tersebut adalahPasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1)Reglement voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglementop de Rechtsvordering (Rv), SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan SertaMerta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta SEMA No. 4 Tahun 2001Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;Bahwa dalil Penggugat yang dalam Memori Banding meminta untukdikabulkannya putusan serta merta ( u/tvoerbaar bij voorraad
Pertamadikuatkan , maka Pembanding I, II dan Ill/Terbanding, semula Tergugat , II dan IIIPembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV harus dihukum secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah in ;Halaman 162 dari 163,halaman, Putusan Nomor327/PDT/2020/PT BDGMemperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Reglemen Indonesia Yang Diperbarui(Het Herzien
155 — 105
Kepala BKPM No. 57/SK/2004), (Bukti T40);53 Foto copy sesuai asli UndangUndang RI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib DaftarPerusahaan (UU No. 3/1982), (Bukti T41);54 Foto copy sesuai asli Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentangTata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan KontrakKarya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (Permen No.18/2009), (Bukti T42);55 Foto copy sesuai asli Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), (BuktiT43);56 Foto copy sesuai asli Herzien
189 — 45
Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadilisuatu perkara adalah Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) tempat tinggalTergugat, sekalipun penerapan asas tersebut tidaklah mutlak;Menimbang, bahwa mengutip pendapat M.
Rosinta Herli Meione Butarbutar
Tergugat:
1.Hj. Sultje Bongga
2.Maring Hakim
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung
191 — 204
Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rechtreglement voor deBuitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 195 ayat (6) Herzien InlandschReglement (HIR) dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga ataspelaksanaan putusan hakim (derden verzet) dilaksanakan dan diadilioleh Pengadilan yang melaksanakan putusan hakim tersebut atau padapengadilan dimana eksekusi dijalankan.13.
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
289 — 102
Bahwa pada ketentuan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement(HIR) menyatakan bahwa Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyaihak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu,atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu.
113 — 65
Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut
91 — 23
benitikad baik, benar, tepat dan beralasan, tidak beralasan hukum,oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak dan menyatakan Para Pembantah adalahPara Pembantah yang tidak benar;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan pihak Para Pembantah dinyatakansebagai Para Pembantah yang tidak benar, sehingga Para Pembantah berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Para Pembantahdihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatiakn ketentuan Pasalpasal dalam Herzien
Terbanding/Penggugat : Dr Ir Ricky Sitorus MSi
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Madya Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Dian Kartika Prmesti
Turut Terbanding/Tergugat III : RR SoejiatiSoepomo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agung Kukuh Santoso
111 — 86
delegasi Pengadilan Negeri Semarang,yang mana dalam relaas panggilan tersebut disebutkan bahwa Tergugat IIItidak berada ditempat yang diterangkan oleh saudara desi selakupembantu alamatnya Tergugat III selanjutnya relaas tersebut dilanjutkankepada kelurahan setempat dan panggilan ditandatangani oleh pejabatkelurahan Barusari;Putusan Nomor 540/PDT/2020/PT BDG, Halaman 34 dari 8619.20.21.Bahwa alat bukti yang menjadi dasar hukum yang dapat digunakan dalamperkara perdata adalah sesuai dengan Pasal 164 Herzien
Pembanding/Penggugat II : NY YUNI FITRIA SARI SELAKU PESERO KOMANDITER CV PUTRA PRESTASI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat III : NY PURNAMI WULANSARI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat IV : TN HADI SARWONO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat V : TN SUHARTO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat VI : NY SUPADMI SUHARTO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat VII : TN AGUS MARYADI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Terbanding/Tergugat : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CQ PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KLATEN
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Ida Setiasih Fathurrahman,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KAN
59 — 40
tanpamemerlukan gugatan terlebih dahulu kepada Debitur, Undangundangmemberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari caragugatan, yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang Notariil : Gatot Supramono,SH,M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan TinggiBanjarmasin 2010 sekarang, dalam bukunyaberjudulPerjanjian Utang Piutang, Ctk.Ke2 Juni 2014, Penerbit Kencana,Prenadamedia Group, hlm.37 (Tiga puluh tujuh) dinyatakanSurat Pengakuan HutangDasar Hukum*Surat Pengakuan Hutang diatur dalam hukum acara perdata HIR(Herzien
Pembanding/Penggugat II : HAMADI BIN PAES Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat III : EDI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IV : SUDIANA BINTI BUDIMAN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat V : SANDIRA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VI : ALI SUBRO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VII : SAIMAN IMAN Bin BUDJANG Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : SADAM Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IX : MARIDA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat X : NING AYU BINTI ABDULLAH Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XI : MATNUR Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XII : SAHRIL Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. WASKITA KARYA Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. HUTAMA KARYA
183 — 69
Dasar hukum ataslarangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien InlandschReglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor deBuitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang PutusanHalaman 81 dari 87 Hal.
1.ABDUL AZIZ
2.AGI
3.H. ANDI PRAYITNO
4.KOMARAWATI
5.NURUL AMALIYAH
6.ROSINTA MUTIARA S
7.SANDI INDRA ARISKA
8.SUTRIASIH
Tergugat:
1.HASAN BURHANUDDIN SUDIRMAN
2.H. MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN
3.H. DEDEN FUAD NURRACHADIAN
4.dr. CELLICA NURRACHADIANA
5.DIANA DEWI, SH , Notaris
6.DEWI SAPUTRI
7.PT. BHUMI CIPTA SUWARNA
8.TUTY PURNANDARY, Notaris PPAT
9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN BANDUNG
220 — 51
Dengandemikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidakmenyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale);Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yangdiatur dalam Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement secara umum berartipengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan ataubantahan yang ditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyarat atauformalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam halaman 6 9 memori bandingsebelumnya telah menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri JakartaPusat secara relatif tidak mempunyai kewenangan = untukmemeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan olehTermohon Kasasi karena berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR), gugatanharus diajukan melalui pengadilan negeri yang meliputi wilayahhukum tempat tinggal/domisili hukum dari Para Pemohon Kasasi;Pasal 118 ayat (1) HIR