Ditemukan 5195 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19981
  • Adapun yang menjadi dasar permohonan putusan serta mertaPenggugat Intervensi ini adalah ketentuan yang menyatakan sebagaiberikutPasal 180 avat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")"Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankandahulu, wa/au pun keputusan itu dibantah atau diininta banding, jika adasurat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlakuuntuk hal itu berkekua tan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengankeputusan, yang sudah menda pat kekuatan
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
158113
  • Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ketigaJuli 2008, halaman 84.Pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (vide Pasal 284 Rbg, Pasal 1866KUHPerdata), yang merupakan alat bukti :1. Tulisan,2. Saksi,3. Persangkaan,4. Pengakuan,5. Sumpah.6. Keterangan ahli (expertise).Halaman 128 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBY7.
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Tugu Reasuransi Indonesia Diwakili Oleh : PT Tugu Reasuransi Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
7381087
  • Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu7.1.TesGugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti sebagaimana diatur dalamPasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 191 ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten, Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering Jo Pasal 5 UndangUndang 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UndangUndang Nomor19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Register : 18-07-2019 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 164/Pdt.Bth/2019/PN Dpk
Tanggal 8 Juli 2020 — 1.Rizky Amelia 2.Ratna Juwita 3.Siti Rahayu 4.Lukman Prihandika 5.Fadhila 6.Hermawan Tjakradiwira 7.Gughi Gumielar SH 8.Abi Dwi Pramono 9.Iman Sulaiman 10.Herrizal Febrian 11.Dinda Fauzia Anindar 12.Adam Radiman 13.Dino Ayudya Wibowo 14.Ari Prasetiyo 15.Yuanita Aristona 16.Febri Reni Sri Wahyuni 17.Arie Hangga Fitriansyah 18.Finno Fuadi Saputro 19.Dion Alismir Azwin 20.Hernawan Rihadi 21.Shanty RSB Hutauruk 22.Anna Indah Sofiyani Melawan 1.Drs Bambang Slamet Riyadi SH MH MM 2.Dudit Dharmawan 3.Setiawan 4.M Arief Rachman Dkk
319162
  • Plw/2019/PN DpkMenimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal18 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeriDepok pada tanggal 18 Juli 2019 dalam Register Nomor164/Pdt.Bth/2019/PN Dpk, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:1Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN melaluiPengadilan Negeri Depok berdasarkan pada Ketentuan Pasal 195ayat 6 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan:Apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik
Register : 06-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
607
  • UMUMSehingga sudah jelas karena adanya gugatan di Pengadilan NegeriBogor dengan register perkara No: 94/Pdt.G/2018/PN.Bgr, maka gugatanPenggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Dus karena Pengadilan Agama Bogor tidak mempunyal wewenang untukmemeriks dan memutus perkara a quo, sudah seyogyanya Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara a guo menyatakan menolak atausetidaktidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo, yangmana hal tersebutpun diatur dalam Herzien
Putus : 25-02-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GITA PERSADA, dkk
183298 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini,KPPU/Termohon Keberatan sebagai pihak yang mendalilkan adanya dugaanpersekongkolan dalam Tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999secara hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan adanyapersekongkolan dalam Tender tersebut;Bahwa, prinsip siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikantersebut di atas merupakan suatu prinsip dasar yang terkandung dalamhukum acara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Herzien InlandschReglement (HIR) pada Pasal 163 (Bukti P8) sebagai
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
9141
  • Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ketiga Juli2008, halaman 84.Pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (vide Pasal 284 Rbg, Pasal 1866KUHPerdata), yang merupakan alat bukti :Tulisan,Saksi,Persangkaan,Pengakuan,Sumpah.Keterangan ahli (expertise).NQOaF WP =Pemeriksaan setempat (descente)Prof.Dr.Achmad Ali, S.H., MH., Dr.Wiwie Heryani, S.H., M.H., Asasasas hukumpembuktian perdata, Prenadamedia Group, cetakan ketiga februari 2015, halaman 77.Pasal 137 HIR berbunyi : Masingmasing pihak boleh menuntut untuk
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
176604
  • petitum gugatan para Penggugat sertamenjadikan gugatan menyimpang dari kejadian materiil sehingga merugikanpara Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga bertentangan dengan Pasal 127Rv: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampalsaat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokokgugatannya, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitasdaripada tuntutan provisionil tidak diatur secara tegas oleh ketentuan undangundang selaku hukum positif baik HIR atau Herzien
Register : 21-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3472403
  • Yayasan LNG Badak, setiap waktudapat dihentikan sesuai ketentuan Perusahaan/Yayasan LNGBadak.Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (Het Herzien InlandschReglement) yang menyatakan bahwa Barangsiapa yang mengatakanmempunyal barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadianuntuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain,maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadianitu. Maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya di mukaPersidangan.
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2012 —
506348
  • Dalam hal ini,KPPU/Termohon Keberatan sebagai pihak yang mendalilkan adanya dugaanpersekongkolan dalam Tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999secara hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan adanyapersekongkolan dalam Tender tersebut.Bahwa, prinsip siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikantersebut di atas merupakan suatu prinsip dasar yang terkandung dalam hukumacara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Herzien Inlandsch Reglement(HIR) pada Pasal 163 (Bukti P8) sebagai
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1581/Pdt.G/2019/PA.Bgr
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
457
  • yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang,diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan,Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keteranganantara saksi satu dengan saksi yang lainnyahichaf1dbchaf31505lochf1 bhichafidbchaf31505lochfl ersesuaian( dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145,144,144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 rtlchfcs1 aiaf1lafs24ltrchfcsOiflfs24insrsid9585500 hichaf1dbchaf31505lochfl Herzien
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — 1. ARMAN LANY, S.H, dkk. VS 1. PT SWEET INDOLAMPUNG, dkk. dan 1. SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, dk.
313227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1698 K/Pdt/20153.2.mengalinkan atau menjaminkan tanah yang disita) Semuatindakan tersita bertentangan dengan larangan itu adalah bataldemi hukum;Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Tentang Larangan MengalihkanObjek Sitaan Pengadilan.Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR dikutip sebagai berikut:(1) Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itudiumumkan fihak yang disita barangnya itu tidak dapat lagimemindahkan kepada orang lain, memberikan ataumempersewakan barangbarang tetap yang
Register : 02-03-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Trg
Tanggal 21 Juni 2021 — ASNAWI X 1.Badan Pengatur Jalan Tol, Kementrian PUPR 2.Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten Kutai Kartanegara 3.PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda 4.PT. Wijaya Karya
373140
  • Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB) Staatblad 1941 Nomor 44, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dan memutus mengenai pokok perkara.