Ditemukan 5195 data
199 — 81
Adapun yang menjadi dasar permohonan putusan serta mertaPenggugat Intervensi ini adalah ketentuan yang menyatakan sebagaiberikutPasal 180 avat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")"Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankandahulu, wa/au pun keputusan itu dibantah atau diininta banding, jika adasurat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlakuuntuk hal itu berkekua tan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengankeputusan, yang sudah menda pat kekuatan
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
158 — 113
Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ketigaJuli 2008, halaman 84.Pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (vide Pasal 284 Rbg, Pasal 1866KUHPerdata), yang merupakan alat bukti :1. Tulisan,2. Saksi,3. Persangkaan,4. Pengakuan,5. Sumpah.6. Keterangan ahli (expertise).Halaman 128 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBY7.
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
738 — 1087
Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu7.1.TesGugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti sebagaimana diatur dalamPasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 191 ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten, Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering Jo Pasal 5 UndangUndang 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UndangUndang Nomor19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
319 — 162
Plw/2019/PN DpkMenimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal18 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeriDepok pada tanggal 18 Juli 2019 dalam Register Nomor164/Pdt.Bth/2019/PN Dpk, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:1Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN melaluiPengadilan Negeri Depok berdasarkan pada Ketentuan Pasal 195ayat 6 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan:Apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik
60 — 7
UMUMSehingga sudah jelas karena adanya gugatan di Pengadilan NegeriBogor dengan register perkara No: 94/Pdt.G/2018/PN.Bgr, maka gugatanPenggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Dus karena Pengadilan Agama Bogor tidak mempunyal wewenang untukmemeriks dan memutus perkara a quo, sudah seyogyanya Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara a guo menyatakan menolak atausetidaktidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo, yangmana hal tersebutpun diatur dalam Herzien
183 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini,KPPU/Termohon Keberatan sebagai pihak yang mendalilkan adanya dugaanpersekongkolan dalam Tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999secara hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan adanyapersekongkolan dalam Tender tersebut;Bahwa, prinsip siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikantersebut di atas merupakan suatu prinsip dasar yang terkandung dalamhukum acara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Herzien InlandschReglement (HIR) pada Pasal 163 (Bukti P8) sebagai
91 — 41
Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ketiga Juli2008, halaman 84.Pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (vide Pasal 284 Rbg, Pasal 1866KUHPerdata), yang merupakan alat bukti :Tulisan,Saksi,Persangkaan,Pengakuan,Sumpah.Keterangan ahli (expertise).NQOaF WP =Pemeriksaan setempat (descente)Prof.Dr.Achmad Ali, S.H., MH., Dr.Wiwie Heryani, S.H., M.H., Asasasas hukumpembuktian perdata, Prenadamedia Group, cetakan ketiga februari 2015, halaman 77.Pasal 137 HIR berbunyi : Masingmasing pihak boleh menuntut untuk
176 — 604
petitum gugatan para Penggugat sertamenjadikan gugatan menyimpang dari kejadian materiil sehingga merugikanpara Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga bertentangan dengan Pasal 127Rv: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampalsaat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokokgugatannya, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitasdaripada tuntutan provisionil tidak diatur secara tegas oleh ketentuan undangundang selaku hukum positif baik HIR atau Herzien
347 — 2403
Yayasan LNG Badak, setiap waktudapat dihentikan sesuai ketentuan Perusahaan/Yayasan LNGBadak.Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (Het Herzien InlandschReglement) yang menyatakan bahwa Barangsiapa yang mengatakanmempunyal barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadianuntuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain,maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadianitu. Maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya di mukaPersidangan.
506 — 348
Dalam hal ini,KPPU/Termohon Keberatan sebagai pihak yang mendalilkan adanya dugaanpersekongkolan dalam Tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999secara hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan adanyapersekongkolan dalam Tender tersebut.Bahwa, prinsip siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikantersebut di atas merupakan suatu prinsip dasar yang terkandung dalam hukumacara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Herzien Inlandsch Reglement(HIR) pada Pasal 163 (Bukti P8) sebagai
45 — 7
yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang,diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan,Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keteranganantara saksi satu dengan saksi yang lainnyahichaf1dbchaf31505lochf1 bhichafidbchaf31505lochfl ersesuaian( dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145,144,144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 rtlchfcs1 aiaf1lafs24ltrchfcsOiflfs24insrsid9585500 hichaf1dbchaf31505lochfl Herzien
313 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1698 K/Pdt/20153.2.mengalinkan atau menjaminkan tanah yang disita) Semuatindakan tersita bertentangan dengan larangan itu adalah bataldemi hukum;Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Tentang Larangan MengalihkanObjek Sitaan Pengadilan.Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR dikutip sebagai berikut:(1) Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itudiumumkan fihak yang disita barangnya itu tidak dapat lagimemindahkan kepada orang lain, memberikan ataumempersewakan barangbarang tetap yang
373 — 140
Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB) Staatblad 1941 Nomor 44, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dan memutus mengenai pokok perkara.