VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasandan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menggariskanmempercepat proses hukum tindak pidana korupsi bagi aparatur pemerintahterutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang didugamelakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam Pasal25 yang mengatur bahwa proses pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsiagar didahulukan dari

VII Tahun 2001 tentangKETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANGREKOMENDASI ARAH KEBIJAKANPEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME yang pada pokoknyaditentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi,dan nepotisme antara lain adalah mencabut, mengubah,atau mengganti semua peraturan perundangundanganserta keputusankeputusan penyelenggara negara yangberindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinyakorupsi, kolusi, dan nepotisme;2 Dengan UU No. 30 Tahun

46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; selakuorang yang melakukan atau turut serta melakukan, memberi ataumenjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaradengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, yang dilakukan terdakwa RUDOLF IMAM SANTOSOdengan cara sebagai berikut : Bahwa PT.

SUHERWANTO selaku Camat Cibadak danSUPRIATMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Tenjo Jaya masingmasing dalamkedudukannya selaku Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil telahbertentangan dengan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbuny! :Setiap PNS wajib :a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;b. Mengucapkan sumpah /janji jabatan;c.

B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesual ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan

S2,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumahstatus milik sendiri, alamatkirim surat alamat sesuaiID,081277203848, tlp kantor0277. 8461828,yang dapat dihubungielektronikpihakdalam keadaan daruratNashihanJakarta Barat, hubunganMohammaddengan pemohon rekanbisnis, notel rumah0213142665 alamat Jl.Walet No. 91 komplekHankan Slipi

B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuail ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan

Bertindak untuk diri sendiriSyafei, Pria, TanjungBetuah, 09051972,penduduk, Nama Gadisibu kandung Kemalasiah,KTP Nomor3273010905720002,tempat dikeluarkanidentitas utama,berlaku hingga09.05.2017, alamatKomplek Kejati Jabar No.B3 RT.012/RW.009 SariJadiMenikah, status pekerjaanS2,Islam, pekerjaan sekarangSukasari Bandung,tetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungandan tujuandenganbank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat

melainkanharus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum.Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.l.tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialahsiapa Saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangkaatau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara

Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkanindentitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksisaksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yangPutusan Reg.Perk.

Didalampenerapannya, unsur menyalangunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmelekat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpejabat instansi atau penyelenggara negara;Ahli menerangkan Penyertaan :Pasal 55 ayat 1 Buku ke 1 KUHP secara teoritik dikenaldengan apa yang disebut penyertaan (deelneming).

Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30 tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkanyang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk BadanPemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemenatau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuai ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828,pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan dengan

Walet No. 91 Komplek(0817797799.TabungankomplekJenis(MandiriTabungan Bisnis), ditandatangani yangHankam SlipiRekeningbersangkutan tanggal 692013.Menikah, status pekerjaan82,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan. Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana). Identitas tambahan : Menandatangani permohonan untukdibuatkan fasilitas Sweep untukRekening Giro No. 12200567778999.

Direktur Utama besertaDirektur Keuangan PT Elnusa dan harus di tanda tangani oleh kedu belah pihak ; Bahwa yang berwenang membuka rekening atas nama PT Elnusa pada beberapabank adalah Direktur Keuangan bersama dengan Direktur Utama ; Bahwa sepengetahuan saksi bilyet deposito disimpan di brankas yang dikuasai olehDirektur Keuangan ; Bahwa yang bertanggung jawab atas bilyet deposito adalah Santun Nainggolanselaku Direktur Keuangan PT Elnusa ; Bahwa karyawan yang bekerja di PT Elnusaa bukan termasuk penyelenggara

negara Bahwa benar saksi berhenti sebagai Direktur Utama PT Elnusa melalui RUPS; Bahwa saksi tahu telah terjadi pencairan deposito PT Elnusa di Bank MegaJababeka pada saat saksi dipanggil ke Polda ; Keterangan saksi RONY THRAM MAULANA S.

Ooleh karena itumaka tujuan pemberian dana bantuan hibah tersebut tidak tercapai sertatidak berhasil guna dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatpenerima, karena dipergunakan oleh terdakwa dan saksisaksi untukkepentingan pribadinya; Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD dan sekaligussebagai Penyelenggara Negara/Daerah mempunyai tugas dan kewajibanHalaman 451 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Fid.Sus Tpk/2015/PN.

Terdakwa Ketua DPRD dan penyelenggara negara tidak memberikanteladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bebas dari korupsi;3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar; = Keadaan yang meringankan; 1. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan; 2.

3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara

negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.

Februari 2011 sampai dengan Agustus Tahun 2011 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto,berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini,sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara baik langsung maupuntidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, Pengadaan,atau persewaan, yang pada saat dilakukan perobuatan untuk seluruh atauHal. 29 dari 265 hal.

KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNGsebagai Pegawai Negeri yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerima gaji dan upah dari kKeuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka2 huruf c UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau sebagai Penyelenggara

Negara berdasarkan Pasal 2 angka 5Undangundang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yangdiangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI)Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan ditugaskan sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung

disebutkan bahwa KPK mempunyaitugas antara lain yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervisi terhadapinstansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menurut penjelasan Pasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yangdimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi PemeriksaKekayaan Penyelenggara

Negara, Inspektorat pada Departemen atau LembagaPemerintah Non Departemen.Bahwa benar saksi ahli dimintai bantuan audit/menghitung ada tidaknyakerugian Negara dalam dugaan penyimpangan penjualan Tanah AsetDesa Marga Mulya di Kapling Blok G2 yang terletak di Blok G2Dusun III di jl.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauOo aA KR &Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan unsurunsur yang menyusun definisiKeputusan Tata Usaha Negara dan perluasan ruang lingkup Keputusan TataUsaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat

komisi pemberantasantindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,,kemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN), InspektoratNegara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND);b.

Menurut penjelasan pasal 6 Undangundang nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsidisebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi yangberwenang* termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratpada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.b.

Srg.dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaktidaknya dalam waktulain dalam tahun 2011, bertempat suatu tempat yang tidak dapat di ingatlagi dengan pasti di kota Serang atau setidaktidaknya di suatu tempattempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa danmengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.Hal. 157 dari 237 Hal. Putusan No.: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri.Ad. 1.