Ditemukan 3066 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 2 Juni 2016 — ROMLI EFFENDI H.S.SOS Bin ABD HAMID
55 — 49
55 — 49
agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadapterdakwa, akan dipertimbangkan terlebin dahulu tentang keadaan yang memberatkandan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009sebagai berikut:Keadaan Yang Memberatkan:e Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yaitu kejahatan luar biasayang sangat merusak sendisendi kehidupan berbangsa
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.KPG Tanggal 18 Juli 2013 — Hendrikus Pati Als Hendrik
64 — 33
64 — 33
Bahwa oleh karena Tindak PidanaKorupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Terdakwa disampingdijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana dendamaka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang HukumPidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010 Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
245 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
245 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.600 K/Pdt/2010dan tujuan adanya normanorma hukum adalah guna mencapaiketenteraman dan kenyamanan serta kesejahteraan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, maka Hakim yang akan memutus untukmenyelesaikan suatu perkara, wajib menggali hukum dengan tidakhanya terikat kaku atau terpaku kepada normanorma yang formailistisyang mengakibatkan perselisinan dan persengketaan berjalan terustanpa akhir, bahkan sampai saat ini sudah mencapai 45 (empat puluhlima) tahun;Menimbang, bahwa mengingat jumlah para
Putus : 14-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2256 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — Joko Priono,S.T
1066 — 725 — Berkekuatan Hukum Tetap
1066 — 725 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, PT Jakarta hanya menghukum Terdakwa karena melakukan tindak ... [Selengkapnya]
keuangannegara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosialdan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan kerusakandalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negarasehingga tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luarbiasa, yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dantindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitasperekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapatmembahayakan sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2546 — 2093
2546 — 2093
Apabila ada partai di republik inipada harihari ini yang menyelenggarakan kehidupan partainya tanpaaturan atau sebaliknya didasarkan oleh pengetahuan seseorang atassekelompok orang, saya paham betul bahwa ini adalah sekelompokgolongan, tetapi justru karena itulah maka aturan dibuat agar yangmayoritas tidak menjadi tiran bagi minoritas, dan yang minoritas jugatidak menjadi tiran kepada mayoritas. hanya dengan begitulah adabkita dalam berbangsa dan bernegara terjadi.
Register : 17-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE
167 — 127
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE
167 — 127
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut Sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Register : 17-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
ZAINUDDIN, S.E., Bin ABU LAHAJI
205 — 58
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
ZAINUDDIN, S.E., Bin ABU LAHAJI
205 — 58
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut Sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Register : 26-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte Tanggal 26 Juni 2019 — ABDUL GAFUR SALEH Alias GAFUR
112 — 68
112 — 68
Terdakwa adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang seharusnyamenjadi contoh dan dapat memberi contoh dalam perilaku dan perbuatanterhadap masyarakat, akan tetapi justru perbuatannya bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;> Perbuatan Terdakwa tersebut konitra produktif dengan upaya Pemerintahdalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di DinasPemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur;> Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa
Register : 10-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RIZKY RAHMATULLAH, SH
Terdakwa:
SYAHRONI HIDAYAT, SE
306 — 77
RIZKY RAHMATULLAH, SH
Terdakwa:
SYAHRONI HIDAYAT, SE
306 — 77
pidanadenda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamata hanyamenghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untukmenurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif,konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukanperbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi danperlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa
Register : 20-10-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 11/PID.TPK-SUS/2016/PT YYK Tanggal 16 Desember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG RIYADI, SH
Terbanding/Terdakwa : MARDIYANTA, SPd Bin SUPIYO
150 — 82
Terbanding/Terdakwa : MARDIYANTA, SPd Bin SUPIYO
150 — 82
Yogyakarta tersebut, knususnya Majelis Hakim mempertimbangkandakwaan alternatif kesatu subsidair telah terbukti, telah nyata putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Yogyakarta tersebut tanpa disertai dengan pertimbangan hukum(aspek yuridis) yang cukup dan layak (onvoldoende gemotiveerd) dan jauhdari semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah nyataHalaman 169 dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUSTPK/2016/PT.YYKnyata menggerogoti sendisendi kehidupan berbangsa
Register : 14-10-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 32/pid.sus-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 7 Maret 2016 — Drs.H.AKHDAR RIVAI,M.Si Bin GUSTI BURHAN
148 — 205
148 — 205
untuk membayar uang pengganti kerugian keuanganNegara/daerah ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamata hanya menghukumorang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang,akan tetapi lebin bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidaklagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi danperlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;113Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 31 Januari 2018 — EDUARD LOASARI Alias EDO
107 — 43
107 — 43
ringannya pidana yang akan dijatuhkandengan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan ;HALHAL YANG MEMBERATKAN :> Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perangmelawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luarbiasa;> PerbuatanTerdakwa tersebut kontra produktif dengan upayaPemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsikhususnya di Kabupaten Halmahera Barat;> Bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
173 — 111
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
173 — 111
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Juli 2019 — RATNA SARUMPAET
1694 — 1529
1694 — 1529
di dunianyata seperti yang dipertimbangkan tersebut menurut majelis telah terjadikegaduhan. silang pendapat, pro kontra, saling hujat dan saling curiga dan salingmenyalahkan, menurut Majelis adalah benukbentuk kegaduhan dalammasyarakat saat ini;Menimbang, bahwa jika kondisi tersebut tetap dibiarkan dan tidak cepatdiatasi oleh pihak kepolisian maka kerusuhan, keributan dan keonaran dalamkontek dan bentuk kekuatan fisik pasti terjadi dan hal tersebut tentunya akansangat merugikan kita semua dalam berbangsa
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — JOHAR FIRDAUS (T1), SUPARMAN (T2)
772 — 905 — Berkekuatan Hukum Tetap
772 — 905 — Berkekuatan Hukum Tetap
dirubah kembali dalam UU No. 23 Th 2014tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah denganPermendagri No. 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)DPRD sebagai lembaga yang merepresentasi keterwakilan rakyat di pemerintahan daerah memilikikewenangan legislasi yaitu membuat peraturan daerah (perda), budgeting (penganggaran) dancontrolling (pengawasan) dimana kesemua itu bertujuan agar pemerintahan daerah bisa berjalandengan baik dan benar sesuai dengan tujuan berbangsa
Register : 13-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 05/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 14 Juni 2017 — M. JEFRI SITINDAON, ST, MM
91 — 55
91 — 55
Bank Sumatera Utara, agar jangan dikelola dengantidak teratur dan tidak tertib;Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagiTerdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagiperbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untukmemperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara, maka pidana yang akan dijatunkan kepada Terdakwa haruslahsetimpal dengan tingkat kesalahannya, sehingga system keungan PT.
Register : 10-11-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 30 Maret 2016 — HIDAYAT ABUBAKAR SYAH
49 — 41
49 — 41
secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaansubsidair Jaksa Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasanpemaaf ataupun alasan yang dapat menghindarkan dari tanggung jawab pidanamaka kepada diri Terdakwa harus dijatuhnkan pidana yang mencerminkan rasakeadilan bagi Terdakwa maupun bagi Masyarakat pada umumnya,bahwa Pidanayang akan dijatunkan bukannya suatu pembalasan dendam ,namun sebagai upayaterwujudnya keseimbangan bagi kehidupan bermasayarakat,berbangsa
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 31 Januari 2018 — ISKANDAR W. GOROTOMOLE
99 — 70
99 — 70
halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan ;HALHAL YANG MEMBERATKAN :> Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perangHalaman 164 dari 168 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttemelawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;> PerbuatanTerdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintahdalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya diKabupaten Halmahera Barat;> Bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa
Putus : 01-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 129/Pid.B/2011/PN. Mab Tanggal 1 Desember 2011 — FATIMAH als PAT Binti ABDULLAH KARIM (alm)
139 — 11
139 — 11
Melawan Hukum adalah melawan hukum dalam arti formil sedangkan perbuatanmelawan hukum dalam arti materil bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian apabilasuatu perbuatan tidak/belum diatur oleh peraturan perundangundangan maka perbuatan tersebuttidak dapat dikwalifikasikan ke dalam tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara yangkewenangannya langsung diberikan oleh UUD 1945 sebagai Ground Norm (hukum dasar/hukum yang tertinggi) dalam pri kehidupan berbangsa
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
81 — 16
81 — 16
terlarang31 Islam itu indah32 Tanya jawab seputar rukun Islam33 Khitan dan kesehatan34 Mengenal Puasa Wajib dan Sunah35 Ketentuan shalat wajib dan shalat jum/at36 Dasardasar ilmu hadist (Mustholah al hadist)37 Wasiat orang tua kepada anak Halaman124 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp 38Adawat al jar (huruf Jar) Al Mubtada wa al Khabar (Mubtada dan 39 Khabar)40 Tata cara wudlu dan tayamum41 Doa seputar ibadah42 Muhammad, Pemimpin yang Amanah43 Mengenal Ilmu Hadits dan Periwayatan44 Proses Berbangsa