Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Tanah
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN Pasarwajo Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Psw
Tanggal 5 Nopember 2018 — Perdata - 1. Basri Bae, S.Sos., M.Si, 2. La Ode Kombi; 3.Wa Ode Nurmasi; 4.Marifudin; 5.Wa Saleha; 6. Bahar Abi; disebut Sebagai para Penggugat MELAWAN 1. La Juha alias Rajuha; 2. Wa Nuuna disebut Sebagai para Tergugat
93 — 23
  • Menghukum para penggugat dan sanak saudaranya/keluarganya atau siapa sajayang mengklaim tanah milik para tergugat dan/atau menyerobot tanah milik paratergugatdan/atau mengambil hasil kebun milik para Tergugat dan/atau melakukanpengrusakan tanaman milik para tergugat di atas tanah/kebun milik para tergugat.Dengan cara membayar ganti kerugian dan/atau sangsi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.8.
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 18-08-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 79/Pid.B/2017/PN TOB
Tanggal 16 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
1.Kornelius Hohakai alias korem
2.Mariantje hohakai alias intje
3.Edi Hohakai
159 — 68
  • kedua ejaan tersebut yaitu ejaanSoewandi pada penulisan DJ pada ejaan EYD menjadi J; Bahwa Ejaan Yang Disempurnakan mulai berlaku sejak pidato Soehartapada tanggal 12 Agustus 1972; Bahwa menurut sepengetahuan saksi dalam Kepres No. 57 tahun 1972tentang keberlakuannya ejaan, tidak ada aturan dalam penegasanhalaman 21 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob22keberlakuan ejaan dan untuk penggunaan keseharianyang tidak sesuaidengan waktunya dalam penggunaan ejaan tidak cacat hukum; Bahwa tidak ada sangsi
    surat hanya terdapat beberapa kata saja yangsalah dan tidak keseluruhan surat bukti yang salah;Bahwa benar pada pemeriksaan bukti di Penyidik tidak ditunjukkanpembanding hanya ditujukan bukti surat saja untuk di uraikan ;Bahwa benar menurut sepengetahuan Ahli dalam Kepres No. 57 tahun 1972tentang keberlakuannya ejaan, tidak ada aturan dalam penegasan keberlakuanejaan dan untuk penggunaan keseharian yang tidak sesuai dengan waktunyadalam penggunaan ejaan tidak cacat hukum ;Bahwa benar tidak ada sangsi
Pengadilan PA PADANG
Register : 15-01-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PA PADANG Nomor 70/Pdt.G/2013/PA.Pdg
Tanggal 28 Mei 2013 —
15 — 0
  • ndak masuak masuak,ko lahmelanggar peraturan bana ndak masuak 4 hari ndak ado kaba tolong tanyoankarano nyo dakek yo siJon),maka Pemohon menelvon Termohon (I baa alunmasuak juo lai ko ab tadi ditanyo dek personalia) lalu Termohon berkata(bang Inio baranti selahlai bang, lai ndak baa bang)lalu Pemohon berkata(kalaw itukeputusan I jalehan,buek surek pengunduran diri tapi lah pikia pikia bana)laluTermohon mengundurkan diri ,kalaw pun Termohon tidak membuat suratpengunduran diri,prusahaan akan memberi sangsi
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum
Register : 12-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BIAK Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bik
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CAHYANA BAGUS SUGIARTA, S.H
Terdakwa:
YONDRI TITALEY
49 — 28
  • legal sehinggadi larang untuk di edarkan atau di perjual belikan.Bahwa bahwa apabila mengkonsumsi minuman hasil racikan / oplosanberalkohol jenis sopi tersebut dapat berakibat fatal bagi kesehatan baikdalam jangka pendek maupun jangka panjang yaitu diantaranyaMenurunnya ambang kesadaran, Selanjutnya mabuk, Penglihatan kabur,Pernafasan lambat, Gangguan kesadaran, Tekanan darah dan suhumenurun.Bahwa bahwa berdasarkan perbuatan saudara YONDRI TITALEY tersebut,maka yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 16-04-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN MAUMERE Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
ALBERTINA ANFRIDA
Tergugat:
Drs.SERVATIUS YASINTUS
282 — 175
  • Bahwa Ahli menerangkan jika belum melakukan hubungan badan dansudah berada dirumah orang harus cepat menyampaikan dan kalau sudahterlalu lama harus melaporkan ke keluarga atau orang tua; Bahwa Ahli menerangkan jika ketidak hadiran pihak lakilaki yangsebelumnya sudah ada kesepakatan, maka semua persiapan dariperempuan tersebut menjadi basih yang dalam bahasa Adat disebut AraHeman Tua Niluk sangsi adatnya bayar 1 (satu) ringgit; Apabila pertemuan delegasi Perempuan dan Lakilaki tidakdilaksanakan untuk
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 19-11-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 24 Februari 2015 — DEDI SYAFRIANTO Melawan KAPOLDA RIAU
106 — 59
  • Yang Agendanyatantang Putusan dan dalam setiap persidangan KKEP tersebut Penggugat adadidampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh Pemeriksa ;Bahwa Sidang KKEP tersebut mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/I/2014/KKEP, Tanggal 4 Januari 2014yang berisi Rekomendasi Berupa Pemberhentian Penggugat dari dinas polri,Tidak Dengan Hormat sebagai sangsi Administrasi, Perihal Penggugat yangdinyatakan Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1)huruf
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 27-03-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
Anita Rahayu Ningtyas, SE
Tergugat:
PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk
141 — 58
  • ., dibawah sumpah telah memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi tahu dengan Tergugat,saksi masih bekerja pada Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa diketahui Penggugat di PHK karena mangkir belum dalam kondisikena sangsi, Penggugat diindikasi menggunakan dana nasabah, sudahada klarifikasi dan sudah ada audit, internal sudah dan memanggilPenggugat pada bulan Oktober 2019 selain itu ada pernyataanPenggugat mengakui perbuatannya yang menggunakan dana
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
Gede Sukaraga
167 — 120
  • Amertha dengan meminjammeminjam namanama orang laindalam pengajuan permohonan pinjaman pada Bumdes yang selanjutnyasetelah dana pinjaman cair dipergunakan sendiri oleh terdakwa;Bahwa orangorang yang namanya dipinjam oleh Pak GEDESUKARAGA adalah: LUH PUTU AYU WALIASTITI; GEDE SUMIKA; KADEK SUMADANA; PUTU SUTARMI; GEDE MERTAYASA;Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut: Nasabah Pemohon Membuat surat permohonan, Surat Perjanjiankredit, membuat surat pernyataan bersedia menerima sangsi
    10.000.000,(sepuluh juta rupiah); Bahwa yang bersangkutan tahu namanya di pakai untuk pinjaman kreditpada Bumdes, setelah cair uang dibawa kerumahnya oleh terdakwa;Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPk/2021/PN Dps Bahwa seharusnya yang mengangsur adalah Terdakwa, terakhir barudiangsur oleh terdakwa setalah 2 tahun macet; Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut: Nasabah Pemohon membuat surat permohonan, Surat Perjanjiankredit, .membuat surat pernyataan bersedia menerima sangsi
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 527/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 17 April 2017 — - BILLIH RACHMAN (PENGGUGAT) - EDDY SURYANTO (TERGUGAT I) - RAHMAD NAULI SIREGAR, SH (TERGUGAT II)
94 — 77
  • PANCAKARSA BANGUN REKSA berupa menggunakan uangPerusahaan tanpa seizin dari pimpinan Perusahaan sebesar Rp. 1.811.935.8300 (satu miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapanratus tiga puluh rupiah) ;Bahwa oleh karena tindakannya tersebut, maka Tergugat dr /Penggugat dk Ic.Budi Prasetia diberi sangsi berupa pemberhentian / pemecatan dalam jabatannyasebagai anggota Direksi Perseroan pada PT.
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 12-04-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN MAGELANG Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Mgg
Tanggal 3 Mei 2016 — YULI WINANTO
92 — 8
  • Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)Ahli menjelaskan pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edarterhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri ataupun yangdiimpor untuk diperdagangkan dapat dikenai sangsi pidana sesuai Pasal 142Undang Undang RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.Ahli menjelaskan :1). Dalam Surat keputusan Ka Badan POM RI No.HK.00.05.52.4040tanggal 9 oktober 2006 tentang KATEGORI PANGAN, Minumanberalkohol adalah termasuk dalam katagori Pangan2).
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum Penipuan
Register : 16-12-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 258_Pid_B_2014_PN-Ktp_Hukum_06032015_Penipuan
Tanggal 9 Maret 2015 — LILIS TJAHAJA Alias LILIS Anak Perempuan Dari CAN SADIKIN (Alm)
53 — 2
  • KWIpada tanggal 16 Juli 2014; Bahwa terdakwa menerangkan setelah melihat besi yang beradadi Pabrik, sdr, JIMMY dan saksi MICHAEL sempat sangsi karenatidak yakin;e Bahwa terdakwa menerangkan hanya menjual besi skrap yangsudah terpotongpotong kepada saksi MICHAEL karena mesinmesin yang ada di PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 26-11-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 232/PHI.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 24 April 2014 — PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA >< ANDRIYANSYAH, dkk
91 — 34
  • Dalampertemuan tersebut para PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensimenolak pelanggaran yang dituduhkan dan juga sangsi Surat Peringatan Ill( tiga ) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Rekonpensi /PENGGUGAT Konpensi.Bahwa dalam pertemuan Bipartite tersebut para PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi juga menegaskan agar TERGUGAT Rekonpensi /PENGGUGAT Konpensi mencabut Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)(Bukti PR.20);Bahwa pada tanggal 9 April 2013 TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGATKonpensi mengeluarkan surat
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 10-03-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 35
  • sebagaimana Surat Panggilan NomorB/6066/XI/RES.1.24/ 2018/Satreskrim tanggal 30 November 2018.Namun perkara tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengankeadaan yang sesungguhnya, dan dianggap tidak cukup bukti;Pemohon dilaporkan LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR), kePerum Perhutani dengan surat tertanggal 28 Agustus 2018, perihalpemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada termohon,namun karena pemohon memiliki buktibukti kebalikan dari laporantersebut maka pemohon tidak mendapatkan sangsi
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 72
  • berkewajiban :a. bertindak jujur, seksama, mandini, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pat.G/2020/PN SrpDari fakta hukum tersebut, yang mana Penggugat MADE ARI WIBAWA,SH.M.Kn. selaku Notaris & PPAT, membuat pernyataan yang hanyamengadaada atau tanpa dasar hukum yang sah, maka sudahsepatutnya, dikenakan sangsi
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN RAHA Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN Rah
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.Tajuddin, S.H. MH
2.Yusnaeni, S.H.
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
SUMARNI Binti LA SIHANA
125 — 66
  • Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN RahBahwa ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konversi oleh Balai KonservasiSumber Daya Alam yang berwenang masalah hutan konversi tersebut;Bahwa dengan menggunakan alat GPS untuk menentukan bahwa wilayahtersebut merupakan kawasan hutan konversi;Bahwa untuk mengangkut kayu wajib untuk semua yang punya hasil kayuuntuk mengangkut kayunya, karena untuk keperluan apapun untukmengangkut kayu tersebut perlu ada nota angkutanya;Bahwa sanksinya kalau tidak ada nota angkutanya adalah sangsi
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
336 — 236
  • MasaHalaman 68 dari 114 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unrkampanye ada waktu pelaksaan kampanye yaitu masa kampanye 3 harisetelah DCT sampai 3 hari sebelum coblosan, diluar itu maka termasukpelanngaran pemilu sehingga ada sangsi administrasi dan pidananya.
    daripengawasan pasif berdasarkan laporan masyarakat dan pengawasan aktifberdasarkan temuan oleh panwaslu; Bahwa pemahaman definisi kampaye yang dipahami oleh masyarakatberbeda dengan pengertian kampanye peraturan perundangundangan.Dalam menentukan unsurunsur kampaye harus didasarkan pada definikampaye dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa Untuk kampaye yang dilakukan diluar jadwal atau lokasi yangtelah dtentukan maka peyelengagran dan perserta pemilu. yangmelaksanakan kampaye dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 772 /Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 26 Juli 2017 — Tuan SUSANTO DARMA PUTRA lawan Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, Dkk
206 — 89
  • Yang olehkarena hukum pidana tidak memberikan ganti kerugian sebagai misaladalah pasal 351 tentang penganiyaan dan atau pasal pidana tentangkecelakaan lalu lintas, dimana seseorang yang melanggar hukum pidanatersebut hanya diberikan sangsi badan berupa sanksi penjara dan ataukurungan selama masa tertentu bahkan sangsi nyawa, maka korbanyang merasa dirugikan itu untuk mendapatkan ganti kerugian umumnyamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 KUHPerdata;Dengan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Slw
Tanggal 28 April 2015 — Yazid Marzuki, S.E, Direktur PT. Cempaka Putih Mitra Karya Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, DKK
114 — 22
  • Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasayang seharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi.46. Bahwa tindakan TERGUGAT III dengan melakukan blacklist ternadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a.
    Penerapan sangsi Blacklist karena ada kondisi diluar kendaliadalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan denganSyaratSyarat Umum Kontrak angka 39.147.Bahwa tindakan TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV dengan tetapmelakukan penagihan atas kelebihan bayar adalah Perbuatan MelawanHukum dan tindakan sewenangwenanrg karena :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs MARUWAH,
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan palinglama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan' selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008;Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 07-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Februari 2017 —
104 — 61
  • Sehubungan dengan kasus memberikan keterangan palsu, maka patutuntuk dipertimbangkan bahwa adanya tindakan Interogasi yang dituangkandalam BAP, pemberian sangsi Surat Peringatan Ill hingga PemutusanHubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah bagiandari upaya untuk menghalanghalangi Penggugat Rekonpensi dalammenjalani fungsinya dan tugasnya sebagai ketua Serikat Pekerja.Maka berdasarkan segala dalil yang terurai diatas, Tergugat /PenggugatRekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan